Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meluruskan informasi yang menyebut mahalnya biaya air bersih yang dibebankan pada penghuni rusun. Dia menjelaskan, pemakaian air di bawah 10 meter kubik berlaku tarif subsidi, sedangkan pemakaian lebih dari itu dikenakan tarif normal.

Ahok, sapaan Basuki, mengatakan, tarif subsidi diberlakukan karena sudah dipastikan warga penghuni rusun bukanlah warga menengah ke atas melainkan warga miskin. Namun, ia mengakui ada temuan di beberapa rusun yang menerapkan tarif air tidak sesuai aturan.

"Nah jadi kita siap buat aturan, ada berapa kelas rusun, kalau kita putuskan itu Rp 1.050/kubik ya sudah sampai 10 kubik (pemakaiannya). Ternyata mereka di perumahan itu membuat kebijakan gini 'kamu boleh pakai bebas, bayar Rp 5.500/kubik' tekor kita," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2).

Peraturan yang dibuat sepihak itu, lanjut Ahok, membuat Pemprov DKI nombok sekitar Rp 20 milliar lebih per tahunnya. Ia mengungkapkan bahwa air yang disalurkan ke rusun-rusun tersebut dibeli dengan harga Rp 7.400/kubik sehingga ketika pemakaiannya tidak dibatasi, maka pihak Pemprov yang merugi.

"Nah itu saya bilang harus dibatasi. Kalau memang miskin, susah, silakan ya Rp 1.050/kubik, tapi hanya 10 kubik (jatahnya)," ujar Ahok.

Ahok menjelaskan, angka pemakaian 10 kubik per rumah di rusun adalah merupakan hasil kajian, jadi hal tersebut tidak dikategorikan sebagai pembatasan ketika dipatok harus 10 kubik per bulannya.

"Maksud saya kan ada kajian dari PBB, rumah yang kecil sederhana itu sebulan itu paling pakainya 10 kubik. Kamu tahu enggak satu truk tangki itu berapa kubik? Satu truk tangki itu 5 kubik loh. Jadi kalo 10 kubik itu 2 truk tangki besar. Cukup nggak untuk rumah kamu kecil? Cukup," tandas Ahok.

https://www.merdeka.com/jakarta/harg...ekor-kita.html

5.500/kubik ini dimainkan si diego, bikin Pemprov DKI nombok Rp 20 milliar/thn

cawagub yg punya potensi konflik kepentingan itu kapan nih jual kepemilikan sahamnya?

Salah satu debat publik yang sudah berlangsung enam tahun terakhir adalah keberadaan PT Aetra (dan Pallyja) yang mendapatkan konsesi penyediaan air bersih di Jakarta. Kuat desakan kepada pemerintah untuk mengambilalih layanan air bersih. Aetra sendiri adalah anak perusahaan dari PT Recapital, melalui Acuatico Grup, salah satu perusahaan yang didirikan oleh Sandiaga.