presiden.trumpAvatar border
TS
presiden.trump
Program DP rumah Rp 0, Warga Miskin Wajib Setor Rp 2,3 juta/bulan
Program DP rumah Rp 0, warga miskin wajib setor Rp 2,3 juta/bulan

Jumat, 24 Februari 2017 15:57
Reporter : Anisyah Al Faqir






Merdeka.com - Program pengadaan rumah dengan down payment (DP) Rp 0 yang digagas paslon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno banyak menimbulkan tanya. Tak jarang pula banyak netizen yang mempertanyakan program yang banyak dilirik warga. Sebab, ketersediaan lahan di Jakarta sudah minim.

Sebagaimana dilansir dari web resmi Anies-Sandi [url=http://www.jakartamajubersama.com,]www.jakartamajubersama.com,[/url] properti yang dimaksud dalam program rumah DP Rp 0 ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp 350 juta.

Sasaran utama dari program ini pun warga Jakarta yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta setiap bulan dan belum memiliki properti sendiri. Termasuk para pekerja informal yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena tipe penghasilan yang tidak tetap seperti pekerja formal.

Berikut ini ilustrasi dari program DP Rp 0 yang digagas Anies Sandi bila terpilih pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta.

Rumah susun FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) seharga maksimal Rp 350 juta, bagi seseorang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta. Pokok pinjaman (tanah dan bangunan) = Rp 350 juta.

Dalam keadaan normal, konsumen harus membayar DP 15 persen (15 persen x Rp 350 juta = Rp 53 juta). Hal ini tentu memberatkan. Dengan demikian, DP tersebut tidak perlu dipenuhi oleh konsumen, namun 'ditalangi' oleh pemprov dan konsumen melunasinya dalam cicilannya. Untuk mendapatkan fasilitas ini, konsumen harus memenuhi persyaratan berikut:
1. Warga DKI Jakarta.
2. Kredit untuk rumah pertama, dan digunakan sebagai rumah tinggal.
3. Menunjukkan bahwa selama 6 bulan terakhir, dia telah menabung sebesar Rp 2,3 juta setiap bulannya di Bank DKI. Hal ini untuk membuktikan bahwa konsumen mampu membayar cicilan, juga sebesar Rp 2,3 juta ketika mengikuti program.

Bagi kelompok berpenghasilan tetap melampirkan bukti penghasilan, dan bagi kelompok berpenghasilan tidak tetap melampirkan keterangan penghasilan yang ditandatangani lurah.

Bila lolos penilaian, konsumen mencicil sebesar Rp 2,3 juta, selama 20 tahun (asumsi bunga bank 5 persen untuk FLPP).

Saat ditemui usai melaksanakan salat Jumat di Al Ikhsan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Anies pun menjelaskan rencana program tersebut. "Rumah itu ada dua tipe, ada yang rumah tapak (landed house), ada yang rumah susun (vertical housing)," kata Anies di Jakarta Utara, Jumat (24/2).

Anies menjelaskan program tersebut bukan merupakan penyediaan rumah secara fisik. Melainkan pengaturan pembiayaan dalam memiliki hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) dan Kredit Pembiayaan Apartemen (KPA).

"Ini bukan rumahnya tapi pembiayaannya, bisa macam-macam dalam bentuk akte rumah tapak ataupun rumah susun. Jadi jangan sampai diasosiasikan sebagai program buat rumah, tidak kami tidak buat rumah tapi pembiayaan. Nanti itu ada KPA, KPR dan lain-lain," terang Anies. [bim]


https://www.merdeka.com/uang/program...jutabulan.html





Kamis 23 Feb 2017, 20:18 WIB
Program DP Nol Rupiah Anies-Sandi Bentuknya Rusun Bukan Rumah
Dana Aditiasari - detikFinance





Jakarta - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga S Uno memiliki program yang matang di sektor perumahan yakni lewat program perumahan tanpa uang muka alias down payment (DP) yang diusungnya dengan nama Program DP Nol Rupiah bagi warga Jakarta.

Mekanismenya adalah, masyarakat yang mengajukan permohonan program ini disyaratkan menabung terlebih dahulu sebesar Rp 2,3 juta selama 6 bulan. Adapun plafon Kredit Pemilikan Rumah yang akan disediakan mencapai Rp 350 juta untuk membeli hunian berbentuk rumah susun (rusun). Tanpa ada program tabungan ini, masyarakat harus menanggung uang muka Rp 53 juta (15% dari harga rumah).

Tabungan sebesar Rp 2,3 juta/bulan bila dikalikan 6 juta, hanya sebesar Rp 13,8 juta. Sementara sisanya akan dimasukkan dalam cicilan yang ditanggung masyarakat dengan cicilan bulanan menjadi Rp 2,3 juta selama 20 tahun.


Tak ingin pendukungnya salah faham, pasangan calon (paslon) ini lewat situs resmi pemenangannya di jakartamajubersama.com, mereka mengungkapkan, unit hunian yang dibangun akan berbentuk rumah susun (rusun) bukan rumah tapak atau rumah di atas tanah.

"Properti dalam program ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp 350 juta," tulis situs tersebut seperti dikutip detikFinance, Kamis (23/2/2107).

Dalam situs tersebut dijelaskan mengapa dalam programnya tetap tertulis rumah. Hal ini mengacu pengertian bahwa rumah adalah hunian yang bisa berbentuk rumah tapak atau pun rumah susun.

"Penggunaan istilah "rumah" merupakan istilah generik yang mengacu pada hunian, yang dalam hal ini berarti hunian vertikal," demikian tulis situs itu lagi.


Meski demikian, fokus program ini adalah hunian vertikal alias rusun, karena mempertimbangkan ketersediaan dan harga tanah di ibu kota.

Di mana lokasinya?

Pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang paling banyak dilontarkan masyarakat. Lewat situs pemenangan ini, Anies-Sandi menyebut bahwa lokasinya akan berada di DKI Jakarta memanfaatkan aset milik pemerintah yang selama ini tak digunakan alias menganggur.

Begini kriteria lokasi yang akan digunakan paslon nomor 3 ini untuk membangun rumah rakyat:

1. Berada di wilayah DKI Jakarta.
2. Penyediaan lahan bisa menggunakan aset pemda, serta tanah-tanah telantar.
3. Pemprov akan aktif mengarahkan lahan-lahan untuk dibangun hunian vertikal, seperti di lokasi pusat aktivitas perekonomian warga, contohnya pasar.
4. Bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan skema Built, Operate, Transfer (pemanfaatan tanah negara oleh swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya digunakan swasta dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dikembalikan ke negara). (dna/mkj)


https://finance.detik.com/properti/d...un-bukan-rumah








Iuran Rusun 300 rb / bulan aja... Warga banyak yang nunggak dan ngeluh... malah diwajibkan sediain 2,3 Juta Perbulan...

Oke...Oce...Masuk WeCe...






Diubah oleh presiden.trump 24-02-2017 12:16
0
5.9K
52
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan