Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo bakal bertindak tegas jika PT PT Freeport Indonesia tidak mau berunding dengan kementerian terkait. Presiden masih bersabar dengan mempercayakan perundingan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyelesaikan masalah aturan pengubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).


"Kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap," kata Presiden di GOR PORKI, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis 23 Februari 2017.


 Ia berharap dalam 120 hari ke depan, ada kesepakatan antara Freeport dan pemerintah. Kesepakatan itu, kata dia, harus memberikan keuntungan kedua pihak.

 

"Ini kan menteri masih memproses berunding dengan Freeport. Dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu," kata dia.


PT Freeport Indonesia seolah menantang pemerintah Indonesia terkait aturan pengubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen, dan kewajiban pajak yang belum dibayar.

 

Freeport McMoran telah menyatakan keberatan terkait perubahan status ini secara sepihak. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan KK menjadi IUPK tersebut.

 


Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C Adkerson mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional jika dalam waktu 120 hari perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir buntu.




Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...indak-freeport

---

Kumpulan Berita Terkait FREEPORT :

- Presiden Siap Menindak Freeport

- Ancaman Arbitrase Freeport Bangkitkan Nasionalisme

- Freeport Diminta Hormati Aturan Pemerintah Indonesia