JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau kawasan Bukit Duri yang beberapa waktu lalu sempat terendam banjir, Senin (20/2/2017). Pria yang akrab disapa Ahok itu datang ke lokasi tersebut sekaligus untuk berdialog dengan warga dan memberi pemahaman soal pentingnya normalisasi. 

Ahok tidak bermanis-manis dengan warga. Dia langsung mengatakan bahwa permukiman mereka harus dibongkar demi kelancaran normalisasi. Kebanyakan warga saat itu mengangguk ketika mendengar penjelasan Ahok. 

Ahok sempat masuk ke sebuah ruangan yang biasa menjadi tempat pengungsian warga jika banjir terjadi. Saat melihat-lihat ruangan itu, Ahok seakan menumpahkan keluh kesahnya kepada warga yang mendampinginya. 

"Saya tuh, aduh sudah kesel. Sebenarnya tahun lalu kalau (masalah) rusun enggak macam-macam, beres, Pak," ujar Ahok kepada warga. 

Ahok menyinggung sikap Pemprov DKI untuk melakukan normalisasi kerap dikritik. Khususnya karena proses pembebasan lahan yang tidak jarang ditentang warga. 

Menurut Ahok, lawan politiknya sering menggunakan isu penertiban permukiman warga untuk menyerang dia. 

"Politik sama ini beda, Pak. Kami kan orang kerja. Digabung sama politik, pusing kita. Mudah-mudahan segera kami beresin," kata Ahok. 

Ahok sempat menyinggung soal Indonesia yang menjadi penyumbang TBC di dunia. Salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya warga yang tinggal di permukiman padat dan lembab seperti di Bukit Duri. 

Ahok menegaskan tidak bisa membiarkan hal ini. 

"Marah sama saya silakan deh, yang penting kebaikan mereka," ujar Ahok. 

Merasa difitnah 

Ahok mengaku sering disebut tidak manusiawi. Padahal yang dia lakukan adalah untuk kebaikan warga Jakarta. Ahok menegaskan akan terus melanjutkan program normalisasi sungai untuk menghilangkan banjir. 

"Selama niat kami baik, kenapa enggak dilakuin? Kecuali kalau niat saya jahat, kami bongkar lalu kasih ke pengembang swasta agar mereka kuasai, itu baru sayaga bener," ujar Ahok. 

Ahok menceritakan fitnah-fitnah yang pernah ditujukan kepada dia. Pernah beredar kabar bahwa warga yang dipindahkan ke rusun hanya boleh menetap di sana selama delapan tahun dan setelah itu mereka akan diusir oleh Pemprov DKI. 

Ahok mengatakan tidak pernah ada kebijakan itu. Ahok menilai fitnah semacam itu semakin gencar saat pilkada seperti ini. 

"Anda baca enggak pergub saya? Rusun tiap dua tahun boleh diperpanjang, sudah itu saja, terus anak mantunya berhak mewarisi," ujar Ahok. 

"Tapi bisa lho difitnah. Kasih kertas seolah ada perjanjian tiga kali nyambung (sewa rusun) lalu putus. Kapan ada perjanjian itu? Tapi ya gitu, orang mau jadi gubernur itu fitnah apapun, nekat," kata Ahok. 

Kesulitan mengedukasi 

Warga yang mendengarkan Ahok menyimak dengan seksama. Ahok mengatakan tidak mudah mendidik warga agar mau tinggal di rusun. Awalnya, warga sempat melakukan hal yang tidak baik untuk melawan pemerintah. 

"Kami setengah mati untuk mendidik, pindahin orang ke rusun enggak gampang. Waktu pertama kali pindah, mereka bisa buang kotoran anaknya itu sepanjang gang. Kami bersihin. Itu sengaja," ujar Ahok. 

Warga yang mendengar Ahok merasa kaget. 

"Padahal itu ganggu diri sendiri ya Pak," ucap seorang warga. 

"(Dia) enggak mau tahu," kata Ahok. 

Protes warga juga berlanjut ketika mereka menolak membayar biaya pemeliharaan rusun sebesar Rp 5.000 per hari dengan alasan tidak ada uang. Padahal, kata Ahok, mereka mampu membeli rokok dan pulsa telepon. 

Selain itu, kata Ahok, ada sebagian oknum LSM yang memperkeruh suasana batin warga sehingga mereka menjadi semakin sulit menerima normalisasi dan tinggal di rusun. Di akhir curhatanya, Ahok pun mengatakan sudah tidak peduli lagi dengan serangan-serangan terhadap dia. 

"Saya sih enggak peduli lah, peduli amat," kata Ahok. 

Pembicaraan itu pun selesai. Ahok sejak tadi tidak hanya didengarkan oleh beberapa orang warga saja. Melainkan juga sekelompok anggota PPSU yang mau mengajaknya foto bersama. 

"Yaudah yuk foto-foto," ajak Ahok yang sudah kembali riang, sambil berjalan ke sudut ruangan.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2...p.dipolitisasi