Merdeka.com - Usulan penggunaan hak angket atas pengembalian jabatan Gubernur DKI Jakartakepada Basuki Tjahaja Purnama masih mengalami tarik ulur. Fraksi partai pemerintah ngotot menolak usulan hak angket yang diinisiasi empat fraksi yakni PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat.

Anggota Komisi III Fraksi PKS Nasir Djamil menduga ada upaya penggembosan terhadap usulan hak angket. Nasir menegaskan angket digunakan sebagai upaya menegakkan hukum seperti yang diamanatkan konstitusi.

"Dalam pandangan saya, ini bukan kalah menang, tapi bagaimana menegakkan hukum, ini kan soal bagaimana kita mengingatkan presiden agar taat konstitusi karena anggota DPR dan presiden disumpah untuk taati UU," kata Nasir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/2).

Nasir berharap fraksi-fraksi yang mendorong hak angket Ahok Gate ini tidak pesimistis. Pengusul hak angket akan menggunakan masa reses untuk melakukan lobi ke fraksi partai pemerintah. DPR akan memasuki masa reses pada 24 Februari.

"Pasti lah, ya mungkin saja hal itu terjadi. tapi kita harapkan fraksi-fraksi yang telah mengusung hak angket Ahok gate enggak boleh kendor," terangnya.

Pihaknya juga mendorong agar Badan Musyawarah segera melakukan pembahasan hak angket sebelum masa reses. Sejauh ini, angket telah dibahas dalam rapat pimpinan DPR. Pimpinan DPR telah menyerahkan hasil pembahasan ke Bamus.

Nantinya, Bamus akan menggelar rapat dengan pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi-fraksi dan komisi-komisi untuk menentukan agenda rapat paripurna. Dalam rapat paripurna, usulan hak angket akan dibacakan sekaligus meminta pendapat masing-masing anggota fraksi.

"Kita berusaha meyakinkan anggota bamus supaya diagendakan sebelum reses," ucap dia.

Sumber: https://m.merdeka.com/politik/pks-ha...ahok-gate.html