Jakarta - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar Tanwir di Ambon, Maluku, akhir bulan ini. Pemuda Muhammadiyah akan mengusulkan fatwa haram buzzer politik dalam tanwir itu.

"Jadi kami akan mendorong Muhammadiyah itu untuk mengeluarkan fatwa haram buzzer politik. Kenapa? Hoax-hoax yang saat ini ramai dan membuat bising negeri ini itu asalnya dari buzzer-buzzer politik ini," kata Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Tanwir Muhammadiyah itu akan digelar pada 24 Februari 2017 mendatang. Presiden Jokowi diundang untuk hadir dalam acara itu.

Dahnil kemudian menambahkan soal buzzer politik yang menurutnya merugikan bangsa. Menurut Dahnil, para buzzer telah mengadu domba dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan.

"Saya sering sebutnya para produsen tuyul-tuyul socmed. Tuyul-tuyul socmed inilah yang membuat isu macam-macam kemudian, memenuhi kebisingan-kebisingan politik kita. Nah, kami sebagai kelompok agama akan menggunakan itu sebagai instrumen kebudayaan yang kami sebut sebagai instrumen agama untuk menyatakan buzzer politik ini haram. Kenapa? Karena mereka jadi produsen fitnah, mereka menebar kebencian, mereka menebar instabilitas," tutur Dahnil.

Menurut Dahnil, Jokowi setuju dengan usulan tersebut. Dahnil kemudian bertanya kepada Jokowi tentang instrumen pemerintah untuk membasmi buzzer ini.

"Tapi saya juga minta ke Pak Jokowi tadi, Pak Jokowi apa instrumen kebijakan pemerintah untuk menangani para buzzer-buzzer politik ini? Jadi Pak Jokowi juga harus punya instrumen kebijakan untuk melawan buzzer-buzzer politik ini, dan Pak Jokowi bersepakat beliau akan membuat instrumen kebijakan untuk melawan para buzzer politik ini," pungkas Dahnil.