Jakarta - Menteri ESDM, Ignasius Jonan, tak mau PT Freeport Indonesia (PTFI) menggunakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan menjadi semacam ancaman kepada pemerintah.

Saat ini Freeport menolak perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disodorkan pemerintah, karena IUPK dinilai Freeport tidak memberikan kepastian investasi dan hukum.

"Saya sangat menganjurkan semua badan usaha itu terutama perusahaan besar dan yang punya reputasi tinggi seperti PT Freeport Indonesia, sebaiknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai langkah yang pertama. Kalau mau, ya nego. Kalau enggak mau ya kita ke arbitase," katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (20/2/2017).

"Karyawan dan tenaga kerja ini kan sebenarnya aset yang penting untuk perusahaan atau badan usaha. Jadi saran saya, itu tidak pertama kali dilakukan," tambahnya.

Seperti diketahui, pertambangan PT Freeport Indonesia di arel tambang Grasberg, Tembagapura, Mimika, Papua, sudah mulai berhenti beroperasi sejak dua pekan lalu menyusul larangan ekspor mineral konsentrat oleh pemerintah. Meskipun izin ekspor sudah diberikan, Freeport tetap menolak karena perusahaan tak setuju dengan isi kontrak dalam status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Para pekerja tambangnya di Mimika, Papua, yang berjumlah puluhan ribu pun kini sudah dirumahkan. Jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut goyang. Lebih dari 90% pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mimika, sekitar 37% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua berasal dari Freeport. (wdl/wdl)

Sumur

TOP deh Jonan,baru kali ini ada mentri yg bs bikin Freeport nangis bombay...