alexa-tracking

nu fatwakan halal pilih pemimpin non-muslim

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58aa7bb660e24b47738b4569/nu-fatwakan-halal-pilih-pemimpin-non-muslim
nu fatwakan halal pilih pemimpin non-muslim
Memilih Pemimpin Non Muslim, Bolehkah?

Hafiz, NU Online | Ahad, 15 November 2015 16:04
Assalamu’alaikum wr wb
Redaksi NU Online yang terhormat. Hampir setiap kali menjelang pemilihan, kerap beredar isu-isu miring yang melekat pada para calon pemimpin terutama isu-isu sensitif seperti liberal dari segi ekonomi, antek partai terlarang, rasial, atau keyakinan agama. Sedangkan sementara ini ada benar-benar orang non muslim yang menjadi pemimpin. Yang saya tanyakan, apakah kita sebagai seorang muslim boleh memilih pemimpin non muslim? Terima kasih atas keterangannya. (Abdurrahman/Jakarta)
<>
Jawaban
Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh
Penanya yang budiman. Semoga Allah merahmati kita semua. Pemimpin menempati posisi penting dalam Islam. Karena pemimpin memegang kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mulai dari kesehatan, transportasi, tata kelola sumber daya alam, kesejahteraan, dan pelbagai kebijakan publik lainnya.

Penanya yang budiman, ulama berbeda pendapat perihal memilih pemimpin dari kalangan non muslim. Misalnya Badruddin Al-Hamawi As-Syafi’i yang wafat di abad 8 H. Ia menyatakan dengan jelas keharaman memilih pemimpin dan juga aparat dari kalangan kafir dzimmi.

وَلَا يجوز تَوْلِيَة الذميّ فِي شَيْء من ولايات الْمُسلمين إِلا فِي جباية الْجِزْيَة من أهل الذمة أَو جباية مَا يُؤْخَذ من تِجَارَات الْمُشْركين. فَأَما مَا يجبى من الْمُسلمين من خراج أَو عشر أَو غير ذَلِك فَلَا يجوز تَوْلِيَة الذميّ فِيهِ، وَلَا تَوْلِيَة شَيْء من أُمُور الْمُسلمين، قَالَ تَعَالَى: {وَلنْ يَجْعَل الله للْكَافِرِينَ على الْمُؤمنِينَ سَبِيلا} وَمن ولى ذِميا على مُسلم فقد جعل لَهُ سَبِيلا عَلَيْهِ.

Tidak boleh mengangkat dzimmi untuk jabatan apapun yang mengatur umat Islam kecuali untuk memungut upeti penduduk kalangan dzimmi atau untuk memungut pajak transaksi jual-beli penduduk dari kalangan musyrikin. Sedangkan untuk memungut upeti, pajak seper sepuluh, atau retribusi lainnya dari penduduk muslim, tidak boleh mengangkat kalangan dzimmi sebagai aparat pemungut retribusi ini. Dan juga tidak boleh mengangkat mereka untuk jabatan apapun yang menangani kepentingan umum umat Islam.

Allah berfirman, “Allah takkan pernah menjadikan jalan bagi orang kafir untuk mengatasi orang-orang beriman.” Siapa yang mengangkat dzimmi sebagai pejabat yang menangani hajat muslim, maka sungguh ia telah memberikan jalan bagi dzimmi untuk menguasai muslim. (Lihat Badruddin Al-Hamawi As-Syafi’i, Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahlil Islam, Daruts Tsaqafah, Qatar, 1988).

Sementara ulama lain yang membolehkan pengangkatan non muslim untuk jabatan publik tertentu antara lain Al-Mawardi yang juga bermadzhab Syafi’i. Ulama yang wafat pada pertengahan abad 5 H ini memberikan tafshil, rincian terhadap jabatan.

ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم

Posisi pejabat ini (tanfidz/eksekutif) boleh diisi oleh dzimmi (non muslim yang siap hidup bersama muslim). Namun untuk posisi pejabat tafwidh (pejabat dengan otoritas regulasi, legislasi, yudikasi, dan otoritas lainnya), tidak boleh diisi oleh kalangan mereka. (Lihat Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sulthoniyah wal Wilayatud Diniyah, Darul Fikr, Beirut, Cetakan 1, 1960, halaman 27).

Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sulthoniyah menguraikan lebih rinci. Menurutnya, kekuasaan dibagi setidaknya menjadi dua, tafwidh dan tanfidz. Kuasa tafwidh memiliki cakupan kerja penanganan hukum dan analisa pelbagai kezaliman, menggerakkan tentara dan mengatur strategi perang, mengatur anggaran, regulasi, dan legislasi. Untuk pejabat tafwidh, Al-Mawardi mensyaratkan Islam, pemahaman akan hukum agama, merdeka.

Sementara kuasa tanfidz (eksekutif) mencakup pelaksanaan dari peraturan yang telah dibuat dan dikonsep oleh pejabat tafwidh. Tidak ada syarat Islam, alim dalam urusan agama, dan merdeka.

Menurut hemat kami, memilih pajabat eksekutif seperti gubernur, walikota, bupati, camat, lurah, atau ketua RW dan RT dari kalangan non muslim dalam konteks Indonesia dimungkinkan. Pasalnya, pejabat tanfidz itu hanya bersifat pelaksana dari UUD 1945 dan UU turunannya. Dalam konteks Indonesia pemimpin non muslim tidak bisa membuat kebijakan semaunya, dalam arti mendukung kekufurannya. Karena ia harus tunduk pada UUD dan UU turunan lainnya. Pemimpin non muslim, juga tidak memiliki kuasa penuh. Kekuasaan di Indonesia sudah dibagi pada legislatif dan yudikatif di luar eksekutif. Sehingga kinerja pemimpin tetap terpantau dan tetap berada di jalur konstitusi yang sudah disepakati wakil rakyat. Mereka seolah hanya sebagai jembatan antara rakyat dan konstitusi.

Kecuali itu, sebelum menjadi pemimpin, mereka telah melewati mekanisme pemilihan calon, penyaringan ketat dan verifikasi KPU. Mereka juga sebelum dilantik diambil sumpah jabatan. Jadi dalam hal ini kami lebih cenderung sepakat dengan pendapat Al-Mawardi yang membolehkan non muslim menduduki posisi eksekutif. Di sinilah letak kearifan hukum Islam.

Sedangkan ayat pengharaman memilih pemimpin non muslim sering beredar menjelang pemilihan. Sebut saja ayat berikut ini.

يا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تَتخِذُوا الذِينَ اتخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفارَ أَوْلِيَاءَ وَاتقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah jadikan orang-orang yang membuat agamamu sebagai olok-olok dan mainan baik dari kalangan ahli kitab sebelum kamu maupun orang kafir sebagai wali. Bertaqwalah kepada Allah jika kamu orang yang beriman.”

Apakah kata “wali” yang dimaksud itu pemimpin? Penerjemahan “wali” inilah, menentukan jawaban dari yang saudara Abdurrahman pertanyakan. Imam Ala’uddin Al-Khazin menyebutkan dalam tafsirnya sebagai berikut.

والمعنى لا تتخذوا أولياء ولا أصفياء من غير أهل ملتكم ثم بين سبحانه وتعالى علة النهي عن مباطنتهم فقال تعالى: لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا

Maknanya, “Janganlah kamu jadikan orang-orang yang tidak seagama denganmu sebagai wali dan kawan karib.” Allah sendiri menjelaskan alasan larangan untuk bergaul lebih dengan sehingga saling terbuka rahasia dengan mereka dengan ayat “Mereka tidak berhenti menjerumuskanmu dalam mafsadat”. (Lihat Al-Khazin, Lubabut Ta’wil fi Ma’anit Tanzil, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut).

Pengertian “wali” di atas ialah teman dekat. Sehingga saking dekatnya, tidak ada lagi rahasia antara keduanya. Ayat ini turun dalam konteks perang. Sehingga sangat berisiko bergaul terlalu dekat dengan ahli kitab dan orang-orang musyrik dalam suasana perang karena ia dapat mengetahui segala taktik perang, pos penjagaan, dapur umum, dan segala strategi dan rencana perang yang dapat membahayakan pertahanan umat Islam. Sementara komunitas-komunitas sosial saat itu berbasis agama.

Karenanya, mencermati ketarangan ulama di atas kita akan menemukan tidak sambung dan tidak tepat kalau ayat ini dijadikan dalil sebagai pengharaman atas pengangkatan calon pemimpin dari kalangan non muslim. Menurut hemat kami, kitab-kitab terjemah Al-Quran yang mengartikan “wali” sebagai pemimpin ada baiknya menelaah kembali tafsir-tafsir Al-Quran.

Saran kami berhati-hatilah memilih pemimpin baik muslim maupun non muslim. Karena mereka ke depan akan mengatur hajat hidup orang banyak. Kita perlu melihat integritas calon dan track record mereka. Kami juga berharap kepada warga untuk tidak mudah terporovokasi oleh isu-isu SARA menjelang pemilihan.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa penjelasan kami ditangkap dengan baik. Dan kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu’alaikum wr. wb


(Alhafiz Kurniawan)

sumber : http://www.nu.or.id/post/read/63567/memilih-pemimpin-non-muslim-bolehkah
semoga pendapat nu ini bisa jadi tafsir alternatif dari tafsir ulama sebelah.
image-url-apps
Coli tong?
image-url-apps
Ehh NU boleh ya bikin FATWA??

atas ane napsu menggebu gebu ala koboi lg naik babik
KASKUS Ads
Quote:


weh si gip nongol langsung marah2
kemaren pro NU gip, kok sekarang jadi sensi
emoticon-Ngakak
image-url-apps
Kesimpulan: nastak butuh banget suara nu, butuh juga suara pendukung agus
Ayo tak dinego sampe lecet
emoticon-Cool
image-url-apps
Quote:


emoticon-Ngakak

syarat dan ketentuan berlaku emoticon-Big Grin
Quote:


MUI saja boleh apalagi NU.
image-url-apps
Ulama nasbung itu yg mesum.
Ulama nasbung itu yg kena OTT KPK.
Ulama nasbung itu yg kena kasus pencucian uang.
Ulama nasbung itu yg doyan main SARA di twitter.
Ulama nasbung itu yg tarif sewanya mahal.
image-url-apps


Quote:


Jangan maen generalisasi gan nastak, lo pikir kami (umat islam) bodo semua apa, ulama banyak kalaupun berkasus biarlah yg berwenang putuskan salah apa ngganya biar ngga maen tebak2 buah manggis.

Kalaupun dia sapah akan dapat hukuman sosial sendiri dari umat, ulama2 agama lain jg ada yang aneh2 kok tapi tlg jgn generalisasi
image-url-apps
hayooo...bagaimana teman2 mendadak NU..??
emoticon-Big Grin
image-url-apps
bani serbet seperti biasa,, mengemis2 menjijikan....

nu fatwakan halal pilih pemimpin non-muslim
image-url-apps
nanti perang fatwa je
yang quotes ane maho..
image-url-apps
Quote:


Quote ini ya bre
image-url-apps
Quote:


Sudah seharusnya NU menyesuaikan diri dgn pandangan politik si victimofgip

Kalo nggak....
KELAR HIDUP LUU emoticon-Blue Guy Bata (L)
image-url-apps
Quote:


mendadak nu
emoticon-Ngakak
image-url-apps
kmren2 mendadak NU mn suara nyaemoticon-Ngakak
image-url-apps
Lagi butuh suara lu tong??
image-url-apps
Quote:

nu fatwakan halal pilih pemimpin non-muslim
emoticon-Wkwkwk
Sumber resmi NU yg berisi berita resmi dari PBNU. Pendapat organisasi... ini kan... emoticon-Big Grin
Beritanya juga lebih baru emoticon-Big Grin
http://www.nu.or.id/post/read/69201/...in-muslim-adil

==================
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj mengatakan agar umat Islam wajib memilih calon pemimpin muslim yang adil, jujur, dan bersih.

“Kalau ada calon (pemimpin) muslim yanga seperti itu, maka kita umat Islam harus memilih pemimpin yang muslim,” kata Kiai Said saat menerima kunjungan bakal calon gubernur Jakarta, Sandiaga S Uno di lantai 3 Gedung PBNU, Jakarta (22/6).

Kiai Said menyayangkan banyak berita yang menyatakan bahwa dirinya mendukung pemimpin nonmuslim. Baginya, kutipan berita-berita tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan selama ini. “Itu salah besar itu, salah besar itu. Mengutipnya tak benar itu,” tegasnya.

Terkait dengan kedatangan Sandiaga, Kiai Said menjelaskan, PBNU bukanlah partai politik, maka dari itu NU tidak bisa mendukung siapa pun. NU hanya bisa mendoakan dan merestui calon pemimpin yang memenuhi persyaratan tersebut di atas.

“PBNU tak bisa dukung mendukung karena bukan partai politik, tapi mendoakan semoga lancar dan Allah memberikan kekuatan lahir batin,” ucap Pengasuh Pesantren As Tsaqofah tersebut.

Sementara itu, Sandiaga S Uno mengatakan, kedatangannya ke PBNU adalah untuk mengambil undangan acara buka puasa bersama dan peluncuran e-Kartanu yang akan dilaksanakan pada 27 Juni nanti.

“Dan juga sowan kepada Pak Kiai, sahabat lama, orang tua saya. Sekaligus mendapatkan nasihat dari beliau,” tutur Sandiaga.

Sebagaimana kabar yang ada, Sandiaga S Uno akan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 nanti. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses yang mendapatkan pernghargaan sebagai Indonesian Entrepreneur of The Year dari Enterprise Asia pada tahun 2008. (Muchlishon Rochmat/Abdullah Alawi)
=============

yg mendadak NU, mendadak Istighosah silahkan... kyk Pak Humfrey Djemat.. emoticon-Big Grin
Mendadak NU niih para nastak.. padahal Rais Aam NU aja dihina
×