alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Tribunnews.com /
Jokowi Tersandera Kepentingan Tertentu dalam Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58aa469d9e74041a518b456b/jokowi-tersandera-kepentingan-tertentu-dalam-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham

Jokowi Tersandera Kepentingan Tertentu dalam Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Tersandera Kepentingan Tertentu dalam Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM


TRIBUNNERS - Dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang mayoritas diwarisi rezim orde baru sepertinya sangat sulit diselesaikan oleh Presiden Jokowi dikarenakan Jokowi tersandera akan kepentingan kelompok tertentu yang diduga turut terlibat atau actor dalam pelanggaran HAM tersebut.

Diduga para actor baik actor intelektual dan eksekutor pelanggaran HAM berat seperti kasus Trisakti , Semanggi, Mei 1998 dan Penghilangan aktivis 1998 masih bebas berkeliaran.

Bukan merupakan rahasia umum mereka adalah oknum pensiunan institusi Negara dalam hal ini TNI.

Apalagi saat ini salah satu pejabat yang diduga paling bertanggung jawab dalam peristiwa pelanggaran berat tersebut duduk di jajaran kabinet Presiden Jokowi.

Kami berpendapat bahwa sebenarnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara tidaklah sulit bagi Presiden Jokowi dalam menyelesaikan pelanggarana HAM berat tersebut, dikarenakan wewenang yang dimilikinya sebagai kepala Negara dan kepala pemerintah cukup besar.

Apalagi komitmen Jokowi dalam penenggakan dan perlindungan HAM termaktub dalam 9 langkah prioritas Nawa Cita Jokowi.

Kami mengingatkan Presiden Jokowi mempunyai tanggung jawab moral dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat tersebut.

Presiden Jokowi harus berani menyatakan bahwa pelanggaran HAM Berat tersebut diselesaikan secara yudisial dan non yudisial.

Pelanggaran HAM berat yang dapat dikategorikan masuk dalam penyelesaian yudisial adalah Kasus Trisakti, Tragedi Mei 1998, Semanggi I dan II, penghilangan aktivis 1998-1999.Sedangkan kasus non yudisial adalah kasus 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985.

Kami berpendapat pengungkapan kasus secara yudisial tersebut dilakukan dikarenakan diduga pelaku baik actor intelektual dan eksekutor masih hidup, saksi, korban dan bukti lainnya juga masih ada.

Tidak sulit bagi Jokowi untuk melakukan penyelesaian kasus secara yudisial, tergantung apakah berani atau tidak. Sedangkan kasus Penembakan misterius dan kasus 1965 – 1966 disarankan secara non yudisial, dikarenakan factor actor baik intelektual dan eksekutor sudah meninggal serta alat bukti lainnya diduga sudah hilang.

Penyelesaian Yudisial dapat diselesaikan dengan mengaktifkan kembali Pengadilan Hak Azasi Manusia sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000.  

Sekarang kita menunggu good will dari Presiden Jokowi untuk memberikan rasa adil dan keadilan bagi para korban dari Pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang telah terjadi di Republik ini.

Kalau akhirnya terbukti secara proses yudisial bahwa institusi Negara terlibat, Presiden Jokowi harus berani untuk meminta maaf.
Wasallam.

Andy William Sinaga
Analis Politik & HAM
Labor Institute Indonesia

Sumber : http://www.tribunnews.com/tribunners...elanggaran-ham

---

Baca Juga :

- Mengenal Efek Samping Obat Pereda Rasa Nyeri

- Jokowi Mampir ke Toko Buku di Senayan City, Apa yang Dicari sang Presiden di Sana?

- Presiden Jokowi Ajak Warga Bertanya Lewat Medsos, Ini Syaratnya

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di