alexa-tracking

Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Status Ahok

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58aa3f1bc1d770332a8b456a/pemerintah-diminta-tegas-sikapi-status-ahok
Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Status Ahok
Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Status Ahok

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar hukum tata negara Refly Harun menyerankan pemerintah bersikap tegas menyikapi polemik status pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, pemerintah tidak perlu khawatir dengan keputusan yang diambil.

 

"Apakah pendapat yang diyakini ialah berhentikan sementara atau tidak berhentikan," terang Refly, Minggu 19 Februari 2017.

 

Menurut Refly, keputusan yang diambil pasti ada konsekuensinya, baik itu konsekuensi hukum maupun politik.

 

Jika pemerintah tidak memberhentikan Ahok, konsekuensi hukumnya pihak-pihak yang keberatan akan menggugat keputusan pemerintah tersebut. Adapun konsekuensi politiknya, anggota dewan akan mengajukan hak angket.

 

Menurut Refly, pemerintah tidak perlu takut bila anggota dewan mengajukan hak angket. "Kalau hak angket, itu bisa apa? Sekarang hak angket tumpul-tumpul saja," ucapnya.

 

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menyatakan telah menjawab secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri perihal permintaan fatwa menyangkut status Ahok. Surat jawaban tersebut dikirim ke Kemendagri pekan lalu.

 

"MA sudah mengirimkan jawaban dari surat permohonan fatwa," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur.

 

Kendati demikian, Ridwan tidak bisa menjelaskan isi surat jawaban dari MA kepada Kemendagri itu. "Isinya apa? Silakan ke pihak yang meminta pendapat (Kemendagri)," ujarnya.

 

Ridwan menjelaskan surat jawaban tersebut merupakan hasil rapat pimpinan MA.

 

Setiap pendapat yang dikeluarkan kepada institusi lain, kata dia, harus dibahas terlebih dahulu oleh pimpinan MA.

 

Ridwan menambahkan, pendapat MA tersebut tidak mengikat.

 

Artinya, pihak yang mengajukan permohonan boleh mengikuti pendapat tersebut ataupun tidak.

 

Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui telah menerima jawaban dari MA terkait permintaan fatwa. Namun, Tjahjo menolak menyampaikan isi jawaban MA. "Saya (sudah) terima. Ya, tidak etis kalau surat dari MA saya buka kepada media," kata Tjahjo.

 

Tjahjo mengaku akan mengkuti jawaban MA. Saat ditanyakan lebih lanjut apakah itu berarti MA tidak memberikan pandangan hukumnya, Tjahjo hanya mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat surat jawaban dari MA.

 

"Sudah ada surat jawaban dari MA, tetapi kan tidak bisa saya sampaikan terbuka," ujar Tjahjo.

 

Saat menanggapi Mendagri Kumolo yang enggan mengungkapkan isi surat jawaban dari MA, menurut Refly, itu karena MA tidak akan menjawab permohonan fatwa yang dimintakan oleh Mendagri.

 

Pasalnya, permintaan Mendagri tersebut terkait tafsir UU.

 

Sebelumnya, Ombudsman membuka tiga opsi rekomendasi yang akan dikeluarkan terkait kasus Ahok.

 

Pertama menyarankan penonaktifkan kepada Presiden Joko Widodo.

 

Kedua, Ahok tetap menjabat sebagai gubernur, tetapi urusan administratif harus diserahkan kepada Wagub Djarot Saiful Hidayat.

 

Ketiga, tak ada masalah terkait pengaktifan kembali Ahok.



Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...pi-status-ahok

---

Kumpulan Berita Terkait KASUS HUKUM AHOK :

- Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Status Ahok Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Status Ahok

- Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Status Ahok 3 Opsi Ombudsman buat Basuki

- Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Status Ahok Ombudsman Ingatkan Jaksa Agung terkait Pernyataan Status Ahok

semua melawan ahok emoticon-Takut (S)
tegas sesuai undang-undang yang berlaku
×