Merdeka.com - Program kredit rumah tanpa Down Payment (DP) pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diakui masih banyak pihak salah paham. Padahal konsep diusung mereka, yakni mencicil rumah dengan uang nol Rupiah. Sementara banyak warga Jakarta mengartikan program tersebut dengan DP 0 persen.


"Bukan nol persen, tapi DP-nya nol Rupiah. Makanya, itu si debitur harus mengumpulkan dana sekitar enam bulan untuk DP tersebut," kata Anies di Jakarta, Jumat (17/2) malam.

Aturan ini juga dikhawatirkan menyalahi aturan Loan to Value (LTV) dari Bank Indonesia. Peringatan itu justru dianggap salah bagi keduanya. Sebab mereka meyakini bahwa program ini tidak melakukan pelanggaran apapun.

Bank Indonesia (BI) menyebut aturan LTV minimal 15 persen dari harga rumah. Aturan itu bahkan tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Pasal 17 Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti. Tetapi, bagi Anies aturan itu tetap sah bila masuk dalam program pemerintah daerah (Pemda).

"Tidak menyalahi aturan, jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah," tegas Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai, harga rumah terjangkau merupakan permasalahan kebanyakan warga di Ibu Kota. Justru kekhawatiran dari programnya ini terkait ketertarikan para pengembang. "Ini hajat hidup orang banyak, apakah khawatir dengan pengembang? Kalau enggak khawatir dengan pengembang ya jalankan ini," ujar Anies.

Untuk itu, dia merasa seharusnya banyak pihak menghargai solusi dihadirkan pihaknya guna mempermudah warga ibu kota memiliki tempat tinggal. Terutama dengan cara lebih mudah dan membahagiakan warga ibu kota ke depannya.

"Buatlah solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan warga Jakarta yang kesulitan mendapatkan rumah sebagai hak milik,"

https://m.merdeka.com/politik/anies-...ol-rupiah.html

Lanjutkan 👌👌👌👌
Jgn dengerin nastak babi ngoceh


👌👌👌👌👌