E-KTP palsu hantui kejujuran Pilkada DKI
10 FEB 2017 05:00



OPINI – Serbuan ratusan ribu KTP elektronik atau e-KTP dari Kamboja (beberapa media memberitakan dari Vietnam) menjelang hari pencoblosan Pilkada membuat masyarakat mempertanyakan kejujuran pemilu daerah, terutama di DKI.

Sampai hari ini Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta masih menolak memberikan informasi tentang adanya pengiriman e-KTP tersebut. Bahkan, saat beberapa anggota DPR Komisi II DPR RI mendatangi kantor tersebut, kemarin, Kabid Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Bandara Soetta pun menolak menunjukkan sekadar dokumen pengiriman e-KTP tersebut, apalagi barang bukti e-KTP.

Alasannya klasik, pimpinan sedang tidak ada di tempat. Padahal, apa susahnya melakukan kontak mengingat mudahnya alat komunikasi. Apalagi rombongan yang ditolak itu adalah yang kedua, setelah kunjungan pertama juga diperlakukan sama, menjadikan wibawa DPR turun derajat.

Hal ini justru akan menimbulkan kecurigaan bea cukai terlibat konspirasi, yang tentu saja bukan perkara kecil. Pasalnya, KTP adalah bagian dari dokumen negara.

Jika yang dipalsukan sampai 450 ribu buah, angka ini tentu sudah cukup untuk memenangkan Pilkada, atau mampu menggusur pekerja lokal jika peruntukannya adalah pekerja asing.

Yang lebih miris lagi, beredar informasi di kalangan awak media bahwa 450 ribu e-KTP itu dikirim untuk seseorang yang merupakan kerabat keluarga salah satu pejabat daerah. Bau-bau kepentingan Pilkada sangat menyengat sekali.

Terutama di DKI, Pilkada kental dengan bau anyir yang menyiratkan tercemarnya azas jujur-adil. Misalnya, informasi sudah dimulainya bagi-bagi uang yang nilainya Rp 500 ribu per orang, atau diundur-undurnya penonaktifan Ahok usai berstatus tersangka pada kasus penodaan agama oleh Mendagri.

Langkah Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut bertolak belakang dengan apa yang pernah dilakukannya terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, Gubernur Riau Annas Maamun, dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, termasuk kepada Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviandi yang baru menyandang status tersangka dalam kasus pidana langsung di-KO.

Mencuatnya e-KTP palsu kali ini bukan hal baru. Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri sempat membeberkan fakta bahwa jutaan e-KTP palsu telah beredar di tengah masyarakat dan percetakannya ternyata dilakukan di Paris dan Tiongkok.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengklaim KPU mudah mendeteksi mana KTP yang asli dan yang palsu dengan mengecek di database kependudukan. Akan tetapi, apakah bisa dipastikan petugas di lapangan melakukan verifikasi yang jeli seperti dalam teori?

Apabila pemegang e-KTP palsu sampai lolos dan melakukan pencoblosan, artinya calon yang menang adalah gubernur bodong. Bagaimana mungkin gubernur KW seperti ini bisa kita harapkan kepemimpinannya. Oleh sebab itu, kasus e-KTP palsu ini harus diungkap secara terang, tanpa perlu ditutup-tutupi seperti identitas anak pejabat tinggi yang tertangkap memakai narkoba sambil main perempuan.
http://rimanews.com/nasional/politik...an-Pilkada-DKI

----------------------------

Menghalalkan segala cara ... hanya untuk sebuah kursi kekuasaan yang tak lebih dari 5 tahun masanya, itupun kalo ybs usia panjang umur, nggak terkena stroke atau serangan jantung ditengah masa jabatannya. THINK.


: