Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan negara harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia. Untuk membawa Indonesia maju, SBY menjelaskan, pembangunan tidak melulu hanya terkait dengan infrastruktur.

"Negara tentu memerlukan investasi jangka panjang. Namun investasi itu bukanlah infrastruktur fisik semata, tapi investasikanlah pula sumber daya manusia, human capital, agar negara kita makin berdaya saing, makin maju, dan makin unggul di masa depan. Porsi pembangunan infrastruktur harus berimbang dengan pembangunan manusia," kata SBY saat dies natalis Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).

SBY menyebut pembangunan harus berimbang dan menyentuh segala aspek. Menurut dia, negara harus mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kebutuhan masyarakat.

"Biaya pembangunan infrastruktur tepat jika dipadukan dengan sumber swasta, BUMN, APBN. Dengan demikian, APBN dan APBD dapat kita gunakan untuk sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang lain," ungkap dia.

Presiden ke-6 RI itu juga mengimbau agar pemerintah mengurangi utang negara. Lantaran hal itu hanya akan membebani rakyat.

"Pembengkakan utang negara yang sangat besar untuk kepentingan jangka pendek untuk infrastruktur sebaiknya dihindari. Jumlah utang yang naik secara tajam akan meningkatkan beban rakyat di masa depan. Menjaga fiskal yang sehat dan prudent dan termasuk mengurangi subsidi adalah hal positif. Namun, jika terjadi lonjakan harga, membuat harga terpukul, pemerintah wajib membantunya secara tepat dan adil," papar dia.

SBY juga menyinggung soal program tax amnesty, yang diharapkannya bisa menyasar warga yang kaya. Sehingga hadirnya program tersebut bisa mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

"Kebijakan tax amnesty, uang disimpan di luar negeri atau di bawah bantal, dapat kita setujui dan dukung. Namun tetaplah berorientasi pada tujuan dan sasaran di awal. Menggeser rakyat biasa membuat masyarakat takut, merasa dikejar-kejar, dan tidak tenteram tinggal di negerinya sendiri. Isu ini juga berkaitan dengan keadilan," bebernya.

"Saya berpendapat sasaran tax amnesty haruslah 100, 200, 500, atau bahkan 1.000 orang terkaya Indonesia. Di samping pemerintah mendapatkan fee pemutihan, barangkali masih ada dana yang dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional," ujar dia.
(ams/tor)

SayaBambangYa

we coba fair ya
gini rasio pada masa BY itu tinggi
banyak rakyat bunuh diri loh