V8P
TS
V8P
Teknologi Sedot data KPU & Kemungkinan KECURANGAN PEMILU/PILGUB
Teknologi Sedot Data KPU di Pilpres 2014 Milik Luhut Dipertanyakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredarnya pesan singkat (SMS) dari Politikus Partai Nasdem Akbar Faizal kepada Deputi Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho yang mengungkapkan adanya teknologi penyedot data informasi teknologi (IT) KPU di Pilpres 2014, harus dibongkar secara tuntas.

Menurut isi SMS tersebut, teknologi penyedot data tersebut dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ketika itu, Akbar maupun Luhut sama-sama menjadi tim sukses Jokowi. Saat ini, Luhut menjabat sebagai kepala staf Kepresidenan.

Dituturkan mantan anggota Tim Transisi tersebut bahwa kecanggihan teknologi milik Luhut, yaitu cukup hanya dengan memarkir mobil di depan KPU, maka data KPU akan tersedot. Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan Sya'roni menyatakan, Akbar Faizal juga sudah mengakui kebenaran SMS tersebut adalah miliknya.

"Sebagai tim sukses Jokowi-JK, informasi dari Akbar Faizal patut dikembangkan untuk dicari kebenarannya," katanya dalam siaran pers, Rabu (8/4).

Menurut dia, pihak pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilpres 2014. KPU telah diberi dana sebesar Rp 13,8 triliun. Dana sebesar itu, kata dia, di antaranya juga untuk menyediakan teknologi IT yang canggih agar tidak mudah dicuri orang.

Namun, menyimak penuturan Akbar Faizal bahwa dengan begitu mudahnya teknologi Luhut bisa menyedot data KPU, maka kecanggihan teknologi IT KPU dipertanyakan. Bila benar teknologi Luhut B Pandjaitan bisa menyedot data KPU, maka sebagai pertanggungjawaban moral, seluruh komisioner KPU harus mengundurkan diri.

"Selain itu, biaya pengadaan teknologi IT KPU juga harus dikembalikan ke kas negara," ujar Sya'roni. Untuk itu, pihaknya mendesak Polri segera memeriksa kehandalan teknologi IT KPU.

Bila benar KPU menggunakan teknologi IT yang abal-abal, maka kepolisian harus menangkap siapa pun yang terlibat dalam proses pengadaan teknologi IT tersebut. "Selanjutnya, hasil penyelidikan kepolisian bisa digunakan untuk menguji keabsahan penuturan Akbar Faizal. Dan bila benar telah terjadi penyedotan suara rakyat di KPU, maka Jokowi-JK harus rela meletakkan jabatannya."

http://nasional.republika.co.id/beri...-dipertanyakan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APAKAH TEKNOLOGI SEDOT DATA KPU

TEKNOLOGI SEDOT DATA KPU? ATAU SHARING DATA? MALING DATA? APA BENAR CANGGIH?



Politikus Nasional Demokrat Akbar Faizal membuat surat yang ditujukan ke Deputi Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho. Nyatanya, isi surat yang mengkritik Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut bocor ke publik. Alhasil, isi surat yang bernada menyerang iu menjadi perbincangan ramai di media social. Ada satu frase yang cukup menggelitik yaitu Sedot sedotan hasil KPU.


Juga proposal beliau tentang sistem IT beliau yang cukup memarkir mobil di depan KPU dan seluruh data2 bisa tersedot. Kami di Jl. Subang 3A –itu markas utama pemenangan Jokowi Mas– terkagum2 membayangkan kehebatan teknologi Pak LBP sekaligus mengernyitkan dahi tentang proses kerja penyedotan data tadi. Sy yg pernah menjadi wartawan senyum-senyum saja sebab sedikit paham soal IT.

Senyumanku semakin melebar saat membaca jumlah dan yg dibutuhkan utk pengadaan teknologi sedot-menyedot tadi. Dalam hal massa, tercatat 2 kali LBP mengumpulkan masy Batak di Medan dan Jkt utk mendukung Jokowi-JK. (Republika, Kamis, 20 Jumadil Akhir 1436 / 09 April 2015

Menarik perbincangan di sosial media tentang katanya pakai teknologi sedot dalam Pilpres kemarin. Di sini kami pakai cara berpikir biasa saja, tidak perlu jelimet.

Pertama
Andai KPU mempunya server lokal untuk entri data dan tidak berhubungan langsung dengan web server bagaimana cara hack dari luar?? itu bukan sedot namanya, tapi kemungkinan ada orang dalam KPU yang share lokal server atau melakukan penyusupan untuk meletakkan alat untuk mem bypass system, .......caranya mudah kok pake WIFI sejenisnya. (Jika ini benar maka ada kecurangan sistematis)

Kedua
Apa yang disedot? apakah hasil rekapitulasi? atau data sementara yang belum dihitung? Jika mengubah data sudah terpampang di KPU Pusat akan cepat ditemui kejanggalan karena ada data pembanding di Daerah, maka untuk urusan sedot-sedot / tangani dulu data dari daerah sebelum masuk KPU pusat karena nanti terjadi ketimpangan data. (Jika ini benar maka ada kecurangan sistematis)


Ketiga
Jika memakai teknologi yang canggih maka tidak perlu parkir mobil segala depan KPU, tunjukkan kemampuan hack server KPU lewat jaringan internet misal hack KPU saat numpang Buang Air di WC tetangga atau di atas pohon mangga. (ini berhubungan dengan poin pertama.)

Keempat
Memakai sistem apapun atau proxy keamanan apapun, jika orang-orang yang terlibat proses rekapitulasi ada yang tidak benar maka sistem keamanan apapun hampir ga ada gunanya. (Jika ini benar maka ada kecurangan sistematis)

Kelima
Apasih yang disedot?? file jpg? pdf? lalu mengubahnya? lalu re push kembali ke server?? klo benar itu bukan teknologi canggih.

http://www.pensare.web.id/2015/04/te...u-sharing.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerindra: Luhut ke rumah Kiai Ma'ruf atas perintah Jokowi atau Ahok?

Merdeka.com - Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan turun gunung ikut menenangkan situasi pasca sidang ke delapan penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama ( Ahok). Luhut bertemu dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya semalam, Rabu (1/2).

Namun turut sertanya Luhut mendapatkan kritik pedas dari Wasekjen Gerindra Andre Rosiade. Dia mempertanyakan kepentingan Luhut saat berkunjung ke kediaman Ma'ruf Amin bersama Kapolda Metro dan Pangdam Jaya.

"Saya ingin tanya, Pak Luhut datang ke kediaman Kiai Ma'ruf atas perintah Presiden Jokowi atau Ahok? Datang ke rumah Kiai Ma'ruf bawa Kapolda, bawa Pangdam, publik kan melihatnya Pak Luhut datang untuk menyelesaikan masalah Ahok," kata Andre dalam pesan singkat, Kamis (2/2).

Dia mengatakan, jika kedatangan Luhut dalam posisi sebagai anak buah Presiden Jokowi, maka sangat jelas jika pemerintah tidak netral terkait kasus Ahok. Sementara jika datang dalam posisinya sebagai anak buah Ahok, sudah semestinya Presiden menegurnya.

"Pak Luhut diperintah Presiden atau anak buah Ahok? Kalau sebagai anak buah Ahok, maka Pak Luhut harus ditegur, kalau perlu dipecat," jelas Andre.

Andre menjelaskan, dugaan penyadapan pihak Ahok terhadap Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin sangat terang menyalahi aturan. Penyadapan itu merusak demokrasi dan bisa merusak tatanan negara.

Apabila orang sekelas mantan Presiden, Ketua Umum Partai Demokrat hingga ulama kharismatik sekelas KH Ma'ruf Amin bisa disadap, Andre khawatir politisi hingga rakyat biasa akan dengan mudah disadap.

"Kepada Presiden Jokowi, Presiden saya dan Presiden seluruh rakyat Indonesia, kalau ini dibiarkan bisa berbahaya. Presiden Nixon bisa jatuh gara-gara skandal penyadapan. Jangan sampai karena 'Ahokgate' lalu Presiden diimpeachment," katanya.

"Ini kritik saya, karena saya sayang kepada negara ini, sayang kepada Presiden, karena terlalu besar costnya apabila Presiden terus membela Ahok di atas kepentingan negara yang lebih besar. Ini kritik saya untuk Presiden, bukan karena saya ingin makar," sambung Andre.

Pada pertemuan di Koja, Jakarta Utara, Luhut tak lama bertemu dengan Ma'ruf. Dia mengaku pertemuan itu hanya silaturahmi.

"Teman lama Pak Kiai Ma'ruf Amin. Hanya silaturahmi," kata Luhut usai pertemuan, Rabu (1/2) kemarin.[rnd]

https://www.merdeka.com/jakarta/geri...atau-ahok.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kita skip soal pak Jokowi memerintahkan adanya utusan ke pak Maarif.

Yang perlu kita renungkan :
1.Luhut Pandjaitan memiliki mesin Teknologi Sedot Hasil KPU
2.Teknologi Sedot Hasil KPU dan mesin canggih lainnya bisa mengubah nilai pemilu termasuk PilGub
3.Luhut membela Ahok.

Apakah teknologi sedot hasil KPU bakal dipakai juga buat PilGub DKI?

ingin nanya sama agan2 di sini. thanks

Polling
0 suara
apakah data pemilu di KPU bisa diretas?
anasabila
anasabila memberi reputasi
1
4.1K
25
Thread Digembok
Urutan
Terbaru
Terlama
Thread Digembok
Komunitas Pilihan