Teknologi Sedot Data KPU di Pilpres 2014 Milik Luhut Dipertanyakan
Rabu , 08 April 2015, 06:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredarnya pesan singkat (SMS) dari Politikus Partai Nasdem Akbar Faizal kepada Deputi Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho yang mengungkapkan adanya teknologi penyedot data informasi teknologi (IT) KPU di Pilpres 2014, harus dibongkar secara tuntas.

Menurut isi SMS tersebut, teknologi penyedot data tersebut dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ketika itu, Akbar maupun Luhut sama-sama menjadi tim sukses Jokowi. Saat ini, Luhut menjabat sebagai kepala staf Kepresidenan.

Dituturkan mantan anggota Tim Transisi tersebut bahwa kecanggihan teknologi milik Luhut, yaitu cukup hanya dengan memarkir mobil di depan KPU, maka data KPU akan tersedot. Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan Sya'roni menyatakan, Akbar Faizal juga sudah mengakui kebenaran SMS tersebut adalah miliknya.

"Sebagai tim sukses Jokowi-JK, informasi dari Akbar Faizal patut dikembangkan untuk dicari kebenarannya," katanya dalam siaran pers, Rabu (8/4).

Menurut dia, pihak pertama yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilpres 2014. KPU telah diberi dana sebesar Rp 13,8 triliun. Dana sebesar itu, kata dia, di antaranya juga untuk menyediakan teknologi IT yang canggih agar tidak mudah dicuri orang.

Namun, menyimak penuturan Akbar Faizal bahwa dengan begitu mudahnya teknologi Luhut bisa menyedot data KPU, maka kecanggihan teknologi IT KPU dipertanyakan. Bila benar teknologi Luhut B Pandjaitan bisa menyedot data KPU, maka sebagai pertanggungjawaban moral, seluruh komisioner KPU harus mengundurkan diri.

"Selain itu, biaya pengadaan teknologi IT KPU juga harus dikembalikan ke kas negara," ujar Sya'roni. Untuk itu, pihaknya mendesak Polri segera memeriksa kehandalan teknologi IT KPU.

Bila benar KPU menggunakan teknologi IT yang abal-abal, maka kepolisian harus menangkap siapa pun yang terlibat dalam proses pengadaan teknologi IT tersebut. "Selanjutnya, hasil penyelidikan kepolisian bisa digunakan untuk menguji keabsahan penuturan Akbar Faizal. Dan bila benar telah terjadi penyedotan suara rakyat di KPU, maka Jokowi-JK harus rela meletakkan jabatannya."
http://nasional.republika.co.id/beri...-dipertanyakan


Kisah Antasari Selidiki Kasus IT KPU
Jumat 16 Sep 2011, 11:40 WIB

Jakarta - "Suatu hari, ketika nonton tv malam, saat pulang kerja. Acara siaran TV itu dari Hotel Borobudur, tempat perhitungan suara legislatif. Waktu itu, salah satu komisioner memberikan keterangan pers bahwa 10 hari lagi batas akhir perhitungan suara selesai sementara suara yang masuk baru 10 s\/d 20%"

Hari itu, di bulan April 2009, Antasari Azhar, yang masih menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertanya-tanya. Mengapa penghitungan suara pileg 2009 berlangsung lambat? Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim alat yang dimilikinya canggih dan berkecepatan sama dengan quickcount.

Atas dasar itu, naluri Antasari tergerak. Ia bermaksud meneliti dugaan terjadinya korupsi di pengadaan Identity Character Recognition (ICR) KPU. Esok harinya, ia memanggil Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Antasari meminta Haryono meneliti kemungkinan adanya penyimpangan di proyek IT KPU.

Penggalan kisah itu tertuang dalam buku Antasari yang baru berjudul "Testimoni Antasari Azhar, untuk Hukum dan Keadilan". Buku yang berisi pemikiran Antasari sekaligus 'pledoi' atas kasus pembunuhan Nasruddin Zukarnaen yang menjeratnya itu diluncurkan Kamis (16\/9), kemarin.

Penyelidikan IT KPU, yang disebut-sebut menjadi penyebab dilengserkanya Antasari dari KPK melalui kasus Nazaruddin, dijelaskan dalam halaman 457-467. Menurut Antasari, langkah monitoring pengadaan IT KPU bukan bentuk intervensi. Pertimbangannya adalah untuk mencegah orang melakukan korupsi. Apalagi anggota KPU 1999-2004, ada yang dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi.

"Dalam kasus ini, saya merasa bertanggung jawab sebagai Ketua KPK yang memiliki tugas untuk memonitor dan mencegah orang dan sistem menjadi korup,\\\" kata Antasari di halaman 465 buku yang ditulis oleh Servas Pandur itu.

Menurut Antasari, penggunaan teknologi ICR pada Pemilu 2009 memakan anggaran Rp 170 miliar. Saat bertandang ke KPK, komisioner KPK menyatakan alat itu sangat canggih. ICT dapat mempercepat proses penghitungan suara, memperoleh tabulasi yang akurat, mendapatkan salinan dokumen elektronik yang otentik dan aman, serta membuat pemilu lebih transparan.

Namun, kenyataannya penghitungan elektronik KPU ngadat. KPU bahkan memutuskan untuk menghitung suara secara manual. Karena itu, Antasari yang sejak awal mengkhawatirkan penggunaan sistem ICR dan kesiapan SDM memutuskan melakukan penyelidikan. Selasa 21 April 2009, ia berbicara kepada pers tentang langkah yang diambil KPK.

"Antasari Azhar menyatakan bahwa KPK perlu mengumpulkan data dan melakukan penecekan, apakah ada indikasi dalam pengadaan IT KPU pada tahun 2009" (halaman 466).

Namun, saat penyelidikan IT KPU masih dalam proses, Antasari masuk tahanan dengan tuduhan terlibat pembunuhan Nasruddin Zulkanaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB). Dua tahun kemudian sejak kasus IT KPU bergulir pun, gaungnya juga tidak terdengar. Kalangan DPR lebih suka bicara risiko ketidakpastian Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Antasari Azhar tidak dapat lagi mengikuti perkembangannya karena telah dilakukan penahanan atas sangkaan pembunuhan.
http://news.detik.com/berita/1723920...i-kasus-it-kpu


Ketua KPU Jadi Tersangka
SENIN, 10 OKTOBER 2011 | 19:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Markas Besar Kepolisian RI menetapkan status tersangka terhadap Ketua Komisi Pemilihan umum, Profesor Hafidz Ashari.

Juru Bicara Kejaksaan Agung, Noor Rachman mengakui adanya langkah penyidikan tersebut. “Surat perintah dimulainya penyidikan sudah kami terima sejak tanggal 15 Agustus lalu,” ujar Noor saat dihubungi, 10 Oktober 2010.

Noor mengaku tidak mengetahui secara pasti penetapan status tersebut dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hafidz. “Kami hanya menerima surat saja. Detilnya silahkan ditanyakan kepada polisi,” ujarnya.

Namun kabar itu belum bisa terkonfirmasi pihak kepolisian. Upaya Tempo untuk mengkonfirmasi kepada Kepala Badan Reserse Mabes Polri, Komisaris Jenderal Sutarman tidak kunjung mendapat respon.

Begitupun saat Tempo berusaha menghubungi Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigadir Jenderal Ketut Yoga Ana dan Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri, Komisair Besar Boy Rafli Amar.
https://nasional.tempo.co/read/news/...jadi-tersangka