alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5893be7460e24b11038b4569/fahri-hamzah-usulkan-dpr-bentuk-pansus-penyadapan
Fahri Hamzah Usulkan DPR Bentuk Pansus Penyadapan
Fahri Hamzah Usulkan DPR Bentuk Pansus Penyadapan
Kamis, 2 Februari 2017 | 19:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah mengusulkan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) penyadapan. Pansus dianggap perlu lantaran ada sejumlah permasalahan regulasi terkait penyadapan.

Salah satunya yang tengah menjadi perbincangan hangat di publik, yaitu dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Fahri, Indonesia kini tengah berada dalam keadaan darurat penyadapan, dimana semua orang disadap.

"Saya mengusulkan DPR bentuk Pansus Penyadapan supaya tuntas," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

"Kita membentuk pansus penyadapan agar siapa yang pegang alat sadap di republik ini ketahuan, siapa yang menyadap ketahuan," sambungnya.

Fahri juga menyinggung soal kasus Ketua DPR Setya Novanto pada 2015 lalu terkait kasus "Papa Minta Saham".

Rekaman percakapan Novanto dengan mantan Presiden Direktur Freeport Indonesia dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kemudian membuat Novanto disidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Kasus itu berujung pada mundurnya Novanto dari kursi Ketua DPR. Fahri menilai, rekaman percakapan yang diputar dalam persidangan etik Novanto tersebut direkam secara ilegal sebab tidak memberi tahu orang yang suaranya direkam.

Kemudian, soal kasus dugaan suap terhadap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa mereka telah menyadap Patrialis selama 6 bulan.

"Itu ilegal dong. Bagaimana Anda tahu dia terima uang kan enggak boleh begitu. Sebab kalau Anda intip (sadap) semua orang (dalam 6 bulan), semua orang bisa kena," tuturnya.

Sedangkan terkait dugaan penyadapan telepon SBY dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin yang bergulir dalam persidangan kasus dugaan penistaan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Fahri mempertanyakan dari mana rekaman telepon tersebut diperoleh.

Menurutnya, tak menutup kemungkinan jika ternyata selama ini ada sejenis instansi penyadapan yang memperjualbelikan hasil sadapan terhadap pejabat-pejabat negara.

Poin-poin itu lah yang membuat Fahri merasakan perlu dibentuk Pansus Penyadapan. Regulasi terkait penyadapan, kata dia, saat ini masih sangat kurang.

"Di Indonesia aturan tentang penyadapan tidak ada, ada dalam KUHAP tapi untuk penegakan hukum dan itu hanya pasal-pasal," kata Fahri.

"Padahal penyadapan dengan teknologi sekarang itu harus lebih diatur," sambungnya.

Ia juga menyayangkan Peraturan Pemerintah (PP) Penyadapan yang diusulkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden SBY, Tifatul Sembiring yang diuji materikan ke MK ditolak.

"Putusan MK mengatakan bahwa penyadapan tidak boleh diatur oleh ketentuan di bawah Undang-Undang, dia harus dibuat ketentuannya selevel Undang-Undang," ujar Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sedangkan pada revisi Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik yang dilaksanakan 2016 lalu juga belum menyinggung soal ketentuan penyadapan yang lebih ketat.

"Ini sumber kekacauan dalam penyadapan. Dimana penyadapan dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal di seluruh dunia, yang namanya penyadapan atau illegal tapping adalah satu pelanggaran HAM berat yang kita tahu dalam UU ITE hukumannya di atas 10 tahun," kata Fahri.

Ia menambahkan, jika Presiden Joko Widodo menganggap permasalahan penyadapan ini sebagai persoalan serius, maka Presiden diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Kalau mau, Pak Jokowi segera melanjutkan PP Penyadapan yang ditolak MK lalu bikin Perppu sekarang, karena ini darurat," tegasnya.

Merasa disadap

Diketahui, salah satu topik yang disinggung SBY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2/2017), adalah soal isu penyadapan percakapan dirinya dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin.

Awalnya, pihak Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan punya bukti hubungan telepon antara SBY dan Ma'ruf Amin.

SBY pun merasa, pernyataan Ahok menimbulkan dugaan adanya penyadapan. Ia meminta aparat penegak hukum dan Presiden Joko Widodo bersikap terkait hal tersebut. SBY menilai, tindakan penyadapan tanpa adanya izin pengadilan sebagai tindakan ilegal dan kejahatan serius.

"Saya hanya mohon hukum ditegakkan. Bola sekarang bukan pada saya, bukan di Pak Ma’ruf Amin, bukan di Pak Ahok dan pengacaranya, tetapi di tangan Polri dan penegak hukum lain," kata SBY.
http://nasional.kompas.com/read/2017...sus.penyadapan

----------------------------

Fahri Hamzah Usulkan DPR Bentuk Pansus Penyadapan

Tambah rame negeri ini hanya gara-gara seorang AHOK ...

emoticon-Ngakak:


Mau nanya Ahok beli alat penyadapnya dimana tuh?tokopedia ada jual gak ya kira2?emoticon-Wakaka
Yah hanya itu yg mereka pikirkan kepentingan pribadi ,kelompok dan golongan emoticon-Big Grin
Kalo ada yg nanya kapan anggta hewan mikirin rakyat , jawabannye adalah :
Jawabnye ade diujung langit , kita kesana dengan seorang anak.anak yg tangkas dan juga pemberanii emoticon-Kaskus Radio idupp kpi emoticon-Ultah



KEK BARU AJE LO DI ENDONESAH emoticon-Traveller



Note : hanya repisi dan membuat undang2 tentang pemilu dan pilkada saja yg selalu jadi "prioritas" pekerjaan mereka emoticon-Busa
penodaan agama skippp krn emg suram saksinya dan ahok kemungkinan bebas besar. skrg pk nh issue yg lbh2 gk jls buktinya. as always,abs si kebo bkn konpresss mewekkk lsg dah hebooh ujung nya ke jokowi lh
Pansus Mulut BABU ngak dibentuk sekalian???
Mantap bener gacep sekali wakil ketua dpr dari jalur independen ini emoticon-Angkat Beer
"Itu ilegal dong. Bagaimana Anda tahu dia terima uang kan enggak boleh begitu. Sebab kalau Anda intip (sadap) semua orang (dalam 6 bulan), semua orang bisa kena,"

Bagus donk emoticon-Leh Uga
kalo yang berwajib nyadap orang yang diduga koruptor atau BIN yang nyadap orang yang bakal ngebom atau tindakan lainnya ya wajar

jangankan 6 bulan, kalo itu sudah ada indikasi ke arah negatif, kenapa tidak untuk satu tahun atau lebih...

buktinya KPK telah menunjukan hasil kinerjanya dengan O.O.T dsb, dan Ane apresiasi akan hal itu
Ternyata ujung2nya dia cuman mau tahu tentang prosedur sadap menyadap, takut disadap yah fakri?
emoticon-Takut
Berulah bikin tambah rusuh nih si FH. emoticon-Mad
Akhirnya Fuckri ini dapet juga bahan colian, setelah sekian lama puasa. Takut kena sadap juga ya pak? BIN udah kasih statemen bhw Ahok dan tim pengacara ambil Dr dari berita online. Kerjaannya buka situs bokep mulu sih lu Fuckri, baca berita dong
kok jd sby yg galau padahal udah lewat masanya emoticon-Malu
Penyadapan liar kok didukung ??? Ga sekolah ya ?
Quote:Original Posted By buceros
kalo yang berwajib nyadap orang yang diduga koruptor atau BIN yang nyadap orang yang bakal ngebom atau tindakan lainnya ya wajar

jangankan 6 bulan, kalo itu sudah ada indikasi ke arah negatif, kenapa tidak untuk satu tahun atau lebih...

buktinya KPK telah menunjukan hasil kinerjanya dengan O.O.T dsb, dan Ane apresiasi akan hal itu


mungkin maksud agan OTT
Quote:Original Posted By licalis


mungkin maksud agan OTT


emoticon-Ngakak iye bener, Operasi Tangkap Tangan kamsudnya Fahri Hamzah Usulkan DPR Bentuk Pansus Penyadapan


makasih koreksinya emoticon-Shakehand2
macam masih punya power aje ri ri

lu ndak ada partai ri
si dhewan independen kembali bercuap
mari kita sadap babu babu itu joni.......

emoticon-Ngaciremoticon-Traveller
kasian cuma bisa mengusulkan

lo kan sendirian disana fahri, partai pun lo bahkan gak punya emoticon-Embarrassment

ini lah gunanya mayoritas di parlemen, jadi kalo ada cita2 yg ingin menghancurkan bangsa ini, bisa di cut dari awal di parlemen emoticon-Embarrassment
silahkan fraksi independent yang melakukan emoticon-Leh Uga
×