alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5893b6de12e257d57b8b4569/bin-keluarkan-pernyataan-soal-penyadapan-sby-ma-itu-tanggung-jawab-ahok-cs
BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-MA: Itu Tanggung-jawab AHOK cs
BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-Ma'ruf Amin
02 FEB 2017 17:46

Rimanews - Badan Intelijen Negara mengklarifikasi isu penyadapan Ketua Umum MUI, KH. Ma'ruf Amin dengan presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono lewat siaran pers yang dikirimkan kepada media.

Kepada Rimanews, hari ini, Deputi VI Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya membenarkan telah mengirimkan press release untuk menyikapi beredarnya isu penyadapan yang mengaitkan BIN dengan penyadapan.

Dalam persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa silam, pengacara Ahok Humphrey Djemat, mengungkapkan memiliki bukti percakapan telepon antara SBY dengan Ma'ruf pada tanggal 6 Oktober 2016 lengkap dengan jam dan menit pembicaraannya. Pembicaraan telepon itu dijadikan dasar pengacara Ahok untuk mengaitkan dengan keluarnya fatwa MUI tentang penistaan agama oleh Ahok.

Kemarin, SBY mengklarifikasi dan meminta Polri untuk mengusut soal penyadapan teleponnya. Menurut SBY, hanya ada tiga institusi yang bisa melakukan penyadapan yaitu, BIN, BAIS dan KPK.

Berikut penjelasan BIN:

1. Bahwa pernyataan sdr. Basuki Tjahaja Purnama dan penasehat hukumnya pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 terkait adanya informasi tentang komunikasi antara KH. Ma'ruf amin dengan Bapak DR. H. Susilo bamban Bambang Yudhoyono, tidak disebutkan secara tegas apakah dalam bentuk Komunikasi verbal secara langsung ataukah percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan.

2. Informasi tersebut menjadi tanggungjawab sdr. Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum yang telah disampaikan kepada majelis hakim dalam proses persidangan tersebut.

3. Bahwa sdr. Basuki Tjahaja Purnama sudah menyampaikan permohonan maaf kepada KH. Ma’aruf Amin dan sudah diterima serta dimaafkan oleh KH. Ma’aruf Amin. Sdr. Basuki Tjahaja Purnama juga telah melakukan klarifikasi bahwa Informasi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan berita yang bersumber dari media online liputan6.com edisi tanggal 7 oktober 2016.

4. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, BIN merupakan elemen utama dalam sistem keamanan nasional untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI.

5. Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, BIN diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, namun penyadapan yang dilakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI yang hasilnya tidak untuk dipublikasikan apalagi diberikan kepada pihak tertentu.

6. Melalui klarifikasi resmi ini, terkait informasi tentang adanya komunikasi antara ketua MUI dengan bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan oleh kuasa hukum bapak Basuki Tjahaja Purnama dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, maka bersama ini BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN.
http://rimanews.com/nasional/hukum/r...BY-Ma-ruf-Amin


Wakapolri: tidak ada penyadapan
02 FEB 2017 16:49

Rimanews - Wakapolri, Komjen Syafruddin menegaskan bahwa Polri tidak pernah menyadap percakapan telepon Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI, KH. Ma'ruf Amin.

"Polri tidak ada (penyadapan) itu," kata Syafruddin di kompleks Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, hari ini.

Bantahan Syafruddin itu disampaikan menanggapi pernyataan SBY yang meminta pihak berwenang mengusut isu penyadapan yang dilakukan terhadap dirinya, seperti disampaikan pengacara Ahok. Seusai sidang Ahok, Selasa lalu, Humphrey Djemat menyebut memiliki bukti percakapan antara SBY dengan KH. Maruf Amin. Isi percakapan itu, salah satunya SBY meminta MUI mengeluarkan fatwa Ahok menista agama.

Menurut Wakapolri, penyadapan tidak bisa sembarangan dilakukan. "(Hanya) teroris dan gembong narkoba yang kami sadap karena itu ada hukumnya. Kalau tidak ada hukumnya ya tidak boleh," tambah Syafruddin.

Sementara itu saat disinggung mengenai permintaan SBY agar Polri mengusut pelaku penyadapan itu, Syafruddin mengaku akan berkoordinasi dengan jajarannya.

"Nanti saya cek sama Kapolda Metro ya. Saya nanti cek ke Kabareskrim karena saya baru sampai ini dari luar (negeri). Saya belum tahu perkembangan situasi," tambahnya.
http://rimanews.com/nasional/politik...ada-penyadapan


Menkum HAM pastikan tak ada penyadapan SBY
02 FEB 2017 15:00

Rimanews - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan pemerintah tidak melakukan penyadapan telepon terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyusul pernyataan pengacara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan tim pengacaranya yang mendaku punya bukti rekaman pembicaraan SBY dengan Ketua MUI, Ma'ruf Amin.

"Kami jamin pemerintah tidak melakukan intervensi seperti penyadapan yang dibicarakan masyarakat itu," kata Yasonna di Jakarta, seperti dilansir Antara, hari ini.

Pengacara Ahok, Humphrey Djemat seusai sidang lanjutan penistaan agama, Selasa lalu, mengaku memiliki bukti rekaman pembicaraan SBY dan Ma'ruf Amin pada 6 Oktober pukul 10.16 WIB, yang salah satu isinya meminta agar MUI mengeluarkan fatwa pernyataan Ahok di Kepuluan Seribu menghina Al Quran dan Ulama.

Yasonna menjelaskan, tuduhan penyadapan yang diungkapkan oleh SBY perlu diklarifikasi oleh tim kuasa hukum Ahok, karena wewenang penyadapan hanya dibenarkan dalam penyelidikan kasus hukum oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya kira pengacaranya perlu ditanya, kan justru diberitakan di media sebelumnya mungkin itu yang dikutip pengacaranya (kemudian dijadikan bukti)," ujar Yasonna.

SBY kemarin merespons pernyataan pengacara Ahok dengan meminta Kepolisian mengusut penyadapan ilegal itu. SBY juga mengaku hak-hak dan ruang pribadinya sebagai mantan Presiden diinjak-injak dengan adanya penyadapan itu.
http://rimanews.com/nasional/hukum/r...penyadapan-SBY


Quote:
Kata Ahok, Telepon antara SBY-Ketua MUI Diketahui dari Media
Rabu, 1 Februari 2017 | 13:30 WIB

BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-MA: Itu Tanggung-jawab AHOK cs
Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mengetahui perihal percakapan telepon antara Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin dengan Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ahok yang juga terdakwa kasus dugaan penodaan agama itu mengaku, tim kuasa hukumnya yang mengetahui informasi tersebut. Menurut Ahok, informasi telepon antara SBY dan Ma'ruf diketahui tim kuasa hukumnya dari pemberitaan di media.

"Itu bukan saya (yang bicara), kan pengacara yang ngomong. Itu kayaknya sudah ada di Tempo," kata Ahok, di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (1/2/2017).

Juru bicara tim pemenangan yang juga mendampingi Ahok blusukan ke kawasan Marunda, Raja Juli Antoni, menyebut kabar telepon antara SBY-Ma'ruf dari Tempo dan Liputan6.com. Sementara Ahok lebih banyak tak mengetahuinya.

"Saya enggak tahu, itu pengacara yang ngomong, bukan saya lho. Tanya pengacara saja," kata Ahok.

Sebelumnya, dalam persidangan, kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, menyebut SBY menelepon Ma'ruf pada 6 Oktober 2016. Dalam percakapan telepon itu, kata Humphrey, SBY meminta Ma'ruf menerima anaknya yang juga calon gubernur nomor pemilihan satu DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, di Kantor PBNU.

Selain itu, kata Humphrey, SBY juga meminta MUI menerbitkan fatwa terkait kasus penodaan agama oleh Ahok. Kuasa hukum Ahok baru akan menunjukkan bukti telepon antara Ma'ruf dengan SBY pada persidangan.

Di sisi lain, Ma'ruf membantah hal tersebut. Ma'ruf yang juga menjabat Rais Aam PBNU itu menolak disebut mendukung pasangan Agus dengan Sylviana Murni.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...hui.dari.media


Pengacara Ahok: Bukti Kami dari Tuhan, Tunggu Tanggal Mainnya
Rabu, 1 Februari 2017 19:14 WIB

BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-MA: Itu Tanggung-jawab AHOK cs
Humphrey Djemat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Humprey Djemat, kuasa hukum terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan tidak akan membuka bukti adanya komunikasi antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin selain ke pengadilan.

Selain itu, tim kuasa hukum Ahok juga enggan menyebutkan wujud bukti yang mereka punya maupun pihak yang memberikan.
Sambil melontarkan candaan, Humprey menyatakan bahwa bukti yang mereka punya berasal dari Tuhan.

"Itu dari Tuhan, dari Tuhan semuanya. Sekarang siapa yang lebih berkuasa? BIN, polisi atau Tuhan? Tuhan dong, ya kan? he-he-he," kata Djemat saat ditemui di kawasan Jalan Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

Djemat melontarkan pernyataan itu menanggapi pertanyaan wartawan yang menanyakan mengenai adanya anggapan bukti tersebut didapat dari kepolisian atau BIN.

Dalam pernyataannya, Humprey menyatakan bahwa pihaknya akan membuka bukti tersebut saat pengadilan.
Namun, ia belum dapat memastikan waktu persidangan yang dimaksudkannya.

"Belum bisa kita pastikan di persidangan kapan. Tunggu tanggal mainnya aja," ujar dia.

Saat lanjutan persidangan yang beragendakan mendengarkan kesaksian Ma'ruf pada Selasa (31/1/2017), tim kuasa hukum menuding ada komunikasi antara SBY dan Ma'ruf.

Isinya disebut permintaan agar Ma'ruf menerima kunjungan pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di Kantor PBNU.

Selain itu, tim kuasa hukum Ahok menyatakan komunikasi berisi permintaan SBY agar MUI segera mengekuarkan fatwa terkait ucapan Ahok saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Ahok mengaku memiliki bukti atas tudingannya itu
http://www.tribunnews.com/metropolit...anggal-mainnya


Sebut "Jam 10.16", Mahfud MD: Sudah Pasti Pengacara Ahok Menyadap
"Polisi kalau tidak menindaklanjuti ini, ya tidak benar"
2 Februari 2017 07:00 WIB

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menegaskan bahwa kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan penyadapan. Mahfud MD: Pengacara dan Ahok Sudah Jelas Menista KH Ma'ruf Amin.

Penegasan itu disampaikan Mahfud usai dirinya mendengar rekaman suara saat Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin, diperiksa dalam sidang kasus dugaan penistaan agama, Selasa (31/1/2017).

"Itu dia menyebut jam 10.16, artinya sudah pasti dia (pengacara Ahok) menyadap," ujar Mahfud yakin, Rabu (1/2/2017), saat menjadi narasumber dalam sebuah acara berita, di TVOne.

Karena telah melakukan penyadapan, terang Mahfud, pengacara Ahok sama saja melakukan pelanggaran hukum. "Itu pelanggaran hukum dan bisa dipenjara 10 tahun," kata Mahfud MD.

Dalam Pasal 47 UU ITE menyatakan, pelanggaran tentang penyadapan diancam hukuman maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta. "Polisi kalau tidak menindaklanjuti ini, ya tidak benar," tegas Mahfud.

Kemudian, soal benar atau tidaknya ada percakapan telepon antara Ma'ruf dan Susilo Bambang Yudhoyono, itu bisa dibuktikan setelah penyelidikan. "Itu tugas polisi menyelidiki itu, kalau tidak terbukti, berarti itu menyebarkan berita bohong," tukas Mahfud tegas.
http://www.jitunews.com/read/52539/s...#ixzz4XX9MPmRa


-------------------------------------

Konsekuensi Hukum bila Penyadapan Ahok dan Tim Pengacaranya kepadaSBY & KH Ma'ruf Amin Memang Telah Dilakukan

Jika Terbukti :
Jika pernyataan Ahok benar punya bukti telepon maka Ahok terancam pasal penyadapan Pasal 56 UU Telekomunikasi ancaman penjara 15 tahun dan Pasal 47 UU ITE dengan ancaman penjara 10 tahun.

Jika Tidak Terbukti :
Kedua jika pernyataan Ahok tidak terbukti maka terancam pasal pengaduan palsu kepada penguasa Pasal 317 KUHP ancaman penjara maksimal 4 tahun.

BIN dan Polri serta Menkum HAM sudah mengklarifikasi dan menegaskan bahwa instansi mereka tak terlibat dalam hal sadap-menyadap peicaraan SBY-MA oleh AHOK dan tim pengacaranya. Tiga instansi penegak hukum Negara ini sudah lepas tangan tentang siapa yang melakukan penyadapan atas pembicaraan SBY-MA itu. Maka dengan demikian, Ahok dan tim pengacaranya yang harus mempertanggung-jawabkan semua tudingannya di depan pengadailan ke 8 AHOK kala itu.

Quote:
Berikut penjelasan BIN:

1. Bahwa pernyataan sdr. Basuki Tjahaja Purnama dan penasehat hukumnya pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 terkait adanya informasi tentang komunikasi antara KH. Ma'ruf amin dengan Bapak DR. H. Susilo bamban Bambang Yudhoyono, tidak disebutkan secara tegas apakah dalam bentuk Komunikasi verbal secara langsung ataukah percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan.


Cuma Beye doank yang merasa disadap emoticon-Malu (S)

BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-MA: Itu Tanggung-jawab AHOK cs
BIN juga nggak ngaku terlibat kasus Munir.
Pemerintah Pastikan Tak Pernah Instruksikan Sadap SBY
Kamis, 02/02/2017 17:38 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan, pemerintah tidak mungkin melakukan penyadapan. Pernyataan itu menyikapi dugaan penyadapan yang disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono terkait pembicaraannya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin melalui telepon.

"Kalau pemerintah enggak mungkin melakukan (penyadapan) itu," ujar Yasonna di Jakarta, Kamis (2/2).

Yasonna mengatakan pemerintah juga tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan penyadapan. Menurutnya, penyadapan hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tertentu.

"Pemerintah kami jamin tidak mau melakukan intervensi penyadapan, kecuali ada tindakan hukum oleh KPK, polisi, jaksa agung, itu kan penegakkan hukum," ujar Yasonna.

SBY menduga percakapannya dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin pada tahun lalu telah disadap. Namun SBY tidak menyebutkan pihak yang telah menyadapnya. Dia meminta pihak kepolisian mengusut dugaan penyadapan tersebut karena merupakan delik umum yang harus ditangani aparat hukum.

Pernyataan SBY ini merupakan respon terhadap pertanyaan kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, dalam persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Selasa (31/1). Humphrey bertanya kepada Ma'ruf, apakah mendapat telepon dari SBY yang meminta MUI mengeluarkan fatwa soal ucapan Ahok yang mengutip surat Al Maidah ayat 51.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga telah mengecek sejumlah lembaga negara terkait dugaan penyadapan pembicaraan antara SBY dengan Ma’aruf Amin.

Dia menyampaikan, tidak ada lembaga negara yang melakukan penyadapan. Sebab menurutnya, penyadapan tidak dibenarkan oleh undang-undang, kecuali dilakukan oleh KPK, badan intelijen, dan penyidik kasus hukum dalam rangka penegakan hukum.

“Saya sudah cek, rasanya tidak ada lembaga negara yang melakukannya,” kata Rudiantara, di Keboh Sirih, Jakarta.
http://www.cnnindonesia.com/politik/...kan-sadap-sby/
Penyadapan hasil asumsi netizen yg ditanggapi dengan serius wkwkwkwk emoticon-Ngakak (S)
Pengacara Ahok punya bukti percakapan, tapi bukan dari penyadapan. emoticon-Traveller
BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-MA: Itu Tanggung-jawab AHOK cs


BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-MA: Itu Tanggung-jawab AHOK cs
source: https://www.google.co.id/webhp?sourc...+sadap+telepon

Untuk menyadap telepon... sekarang siapa saja bisa beli alatnya di pasaran.
Mungkin di Pasar Glodog pun bisa di beli khusus.
Jadi mungkin saja tim AHOK memanfaatkan kemudahan alat teknologi semacam ini.

emoticon-Big Grin
Tambah ga jelas kasus ini, gara2 pengen selamatkan satu orang , satu negara kacau dan tidak tenang, semua jd terlihat remang2
Quote:Original Posted By toiletstrooper
Tambah ga jelas kasus ini, gara2 pengen selamatkan satu orang , satu negara kacau dan tidak tenang, semua jd terlihat remang2


gara" maksakan satu kasus dengan saksi" ngelawak jadi kacau emoticon-Big Grin



Ingat bin ingat si goblog banyu biru emoticon-Ngakak (S)
andalan "satu org kacau seindonesia" emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By soekirmandia


-------------------------------------

Konsekuensi Hukum bila Penyadapan Ahok dan Tim Pengacaranya kepadaSBY & KH Ma'ruf Amin Memang Telah Dilakukan

Jika Terbukti :
Jika pernyataan Ahok benar punya bukti telepon maka Ahok terancam pasal penyadapan Pasal 56 UU Telekomunikasi ancaman penjara 15 tahun dan Pasal 47 UU ITE dengan ancaman penjara 10 tahun.

Jika Tidak Terbukti :
Kedua jika pernyataan Ahok tidak terbukti maka terancam pasal pengaduan palsu kepada penguasa Pasal 317 KUHP ancaman penjara maksimal 4 tahun.

BIN dan Polri serta Kejaksaan Agung sudah menegaskan bahwa instansi mereka tak terlibat dalam hal sadap=menyadap peicaraan SBY-MA oleh AHok dan tim pengacaranya. Tiga instansi penegak hukum Negara ini sudah lepas tangan tentang siapa yang melakukan penyadapan atas pembicaraan SBY-MA itu. Maka dengan demikian, Ahok dan tim pengacaranya yang harus mempertanggung-jawabkan semua tudingannya di depan pengadailan ke 8 AHOK kala itu.


Rajin amat pagi2..

Ane potong.. kepanjangan...

BIN dll.. sudah menyatakan bahwa ahok dan tim sudah mengklarifikasi pada permintaan maaf kemarin bahwa sumber informasi adalah dari pemberitaan di media.

Soal yang 10:16.. sama.. ane bingung dan penasaran.. itu darimana dapetnya.. jadi mari kita lihat pembuktian dari tim pengacara Ahok.

Jika bukti2 yg disampaikan/dibeberkan oleh tim pengacara ahok itu benar adanya, legal, kuat dan valid.. maka walau tidak dilaporkan secara pribadi oleh ahok dan tim, Ma'ruf adalah... isi sendiri..

Dan.. sekedar mengingatkan... Ma'ruf ketika persidangan, membantah akan adanya komunikasi ke SBY via telpon. SBYum sudah menyatakan dan media pun memberitakan hal tersebut, Hal ini menyatakan Ma'ruf tidak berkata sebenarnya dalam pengadilan. Dan maaf.. saksi di pengadilan itu berbicara di atas SUMPAH! Walaupun Ma'ruf bukan saksi pelapor..

Terakhir..
Di sini ane tidak bilang Ulama, ketum MUI atau NU.. di sini semua individu yang ada di pengadilan kemarin adalah warga negara Indonesia yang sama kedudukannya di dalam hukum!
Quote:Original Posted By soekirmandia
BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-MA: Itu Tanggung-jawab AHOK cs


BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-MA: Itu Tanggung-jawab AHOK cs
source: https://www.google.co.id/webhp?sourc...+sadap+telepon

Untuk menyadap telepon... sekarang siapa saja bisa beli alatnya di pasaran.
Mungkin di Pasar Glodog pun bisa di beli khusus.
Jadi mungkin saja tim AHOK memanfaatkan kemudahan alat teknologi semacam ini.

emoticon-Big Grin


Yawdah.. buktinya suruh jembreng aje dipengadilan bree.. biar klir sesuai tuduhan pengacara dan ahok.. emoticon-Cool

ahok sama pengacaranya itu sama aja,.congornya sama2 gak bisa dijaga,.gak bisa menahan emosinya,.padahal mereka udah diatas angin loh,.ahok gak nyewa hotman paris aja kali yah??

goblok bet lah,.gw jadi ilfil banget,.persetan dengan jakarta,kasih agus ato anies aja lah,.ancur2 deh jkt,haha
Quote:Original Posted By soekirmandia
BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-MA: Itu Tanggung-jawab AHOK cs


BIN keluarkan pernyataan soal penyadapan SBY-MA: Itu Tanggung-jawab AHOK cs
source: https://www.google.co.id/webhp?sourc...+sadap+telepon

Untuk menyadap telepon... sekarang siapa saja bisa beli alatnya di pasaran.
Mungkin di Pasar Glodog pun bisa di beli khusus.
Jadi mungkin saja tim AHOK memanfaatkan kemudahan alat teknologi semacam ini.

emoticon-Big Grin


Bagaimana Ahok melakukan penyadapan pada bulan Oktober?

Pada bulan Oktober saja Ahok belum tahu bakalan menjadi tersangka penista agama. emoticon-Big Grin
Quote:Original Posted By khayalan


Rajin amat pagi2..

Ane potong.. kepanjangan...

BIN dll.. sudah menyatakan bahwa ahok dan tim sudah mengklarifikasi pada permintaan maaf kemarin bahwa sumber informasi adalah dari pemberitaan di media.

Soal yang 10:16.. sama.. ane bingung dan penasaran.. itu darimana dapetnya.. jadi mari kita lihat pembuktian dari tim pengacara Ahok.

Jika bukti2 yg disampaikan/dibeberkan oleh tim pengacara ahok itu benar adanya, legal, kuat dan valid.. maka walau tidak dilaporkan secara pribadi oleh ahok dan tim, Ma'ruf adalah... isi sendiri..

Dan.. sekedar mengingatkan... Ma'ruf ketika persidangan, membantah akan adanya komunikasi ke SBY via telpon. SBYum sudah menyatakan dan media pun memberitakan hal tersebut, Hal ini menyatakan Ma'ruf tidak berkata sebenarnya dalam pengadilan. Dan maaf.. saksi di pengadilan itu berbicara di atas SUMPAH! Walaupun Ma'ruf bukan saksi pelapor..

Terakhir..
Di sini ane tidak bilang Ulama, ketum MUI atau NU.. di sini semua individu yang ada di pengadilan kemarin adalah warga negara Indonesia yang sama kedudukannya di dalam hukum!


tim pembela cyber dari Ahok, ya gan?

emoticon-Ngakak:

Mampuuus! Mau ngeles apa lagi nih! 😯
oalahhh jadi begini yaa. rumit nya memang sangat sangat ya.Tetapi ketika "Gajah dan Gajah salih bertempur tentu semutlah yang paling sengsara"emoticon-norose
Quote:Original Posted By soekirmandia
tim pembela cyber dari Ahok, ya gan?

emoticon-Ngakak:


Kalo ane pembela ahok beneran, ga usah nyebutin yg 10:16 keleuus...
Quote:Original Posted By Nenek2mknkripik
oalahhh jadi begini yaa. rumit nya memang sangat sangat ya.Tetapi ketika "Gajah dan Gajah salih bertempur tentu semutlah yang paling sengsara"emoticon-norose


Mosok si Ahok eloe sebut semut, gan?
Terlalu!

emoticon-NgakakK
Quote:Original Posted By khayalan
Kalo ane pembela ahok beneran, ga usah nyebutin yg 10:16 keleuus...


Yg ane tulis di atas itu apa adanya..

Njier malah ngequote sendiriiii!