Suasana pemukiman padat penduduk di kawasan Kampung Melayu, Jakarta, yang berlatar gedung apartemen dan perkantoran Kamis (5/1). Menurut Kepala BPS, Suharyanto ketimpangan berkaitan dengan radikalisme yang berkembang di Indonesa.
Keberadaan radikalisme di Indonesia ditengarai tak lepas dari adanya ketimpangan di masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2016 tingkat ketimpangan di Indonesia (rasio gini) mencapai 0,394. Angka ini membaik sebesar 0,008 poin jika dibandingkan dengan data September 2015.

Rasio gini adalah ukuran ketimpangan. Nilainya berkisar antara nol hingga satu. Makin tinggi rasio gini, menunjukkan makin besarnya ketimpangan.

Kepala BPS Suharyanto mengingatkan bahwa masalah ketimpangan harus menjadi fokus pemerintah tahun ini. Sebab, ketimpangan berkaitan erat dengan menjamurnya radikalisme.

Menurutnya, akar radikalisme atau terorisme banyak sekali. "Salah satu faktornya adalah kemiskinan atau ketimpangan," ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/2) seperti dinukil dari Kompas.com.

Menurutnya, jika ketimpangan makin lebar, maka gampang dipengaruhi sehingga timbulkan radikalisme. "Namun (ketimpangan) itu bukan satu-satunya faktor ya," kata Suharyanto. Maka, sarannya, pemerintah harus fokus dengan masalah ketimpangan.

Walau angka ketimpangan membaik, namun perubahan ini lebih banyak dinikmati kelas menengah. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Sairi Hasbullah menyebut proses pembangunan yang berjalan lebih banyak dinikmati oleh lapisan kelompok menengah.

"Pembangunan infrastruktur besar-besaran, fasilitas untuk UMKM, membantu menggeliatnya ekonomi kelas menengah. Tetapi belum cukup kuat menyentuh lapisan terbawah masyarakat," ujarnya, seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Menurutnya, kunci pengurangan ketimpangan adalah perluasan kesempatan masyarakat. Terutama bagi golongan ekonomi lemah, untuk mengakses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap modal usaha.

"Artinya diberikan equal access (akses setara) kepada masyarakat baik kota dan desa, maka itu bisa turunkan dua-duanya (ketimpangan desa-kota)," katanya seperti dipetik dari Republika.co.id.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, Pemerintah berupaya membuat kebijakan ekonomi yang adil dan merata.

Menurutnya, dalam kebijakan ekonomi berkeadilan ini mencakup tiga area pokok. Yakni kebijakan berbasis lahan (reforma agraria), kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Reforma agraria fokus pada memberikan equity alias permodalan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. "Bagaimana memberikan modal kepada mereka, terutama petani yang nggak punya lahan atau punya lahan tapi kecil," ujar Darmin seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Melalui kebijakan reforma agraria, jelas Darmin, pemerintah juga membangun rumah bagi masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di daerah-daerah kumuh.

Untuk soal kesempatan, pemerintah di antaranya akan menyusun kebijakan pengeluaran APBN yang melahirkan kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti halnya membangun infrastruktur jalan, jembatan, atau pembangkit listrik. "Pemerintah akan mencarikan jalan supaya kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa lahir," jelas Darmin.

Masalah peningkatan SDM, pemerintah akan merombak secara besar-besaran, supaya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bukan hanya menghasilkan ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi. "Sehingga kalau dia drop out pun, dia bisa mencari kerja, karena dia punya sertifikat kompetensi dan seterusnya," ujarnya.

Agar pelaksanaan dan koordinasi bisa cepat dilakukan, lanjut Darmin, pemerintah juga akan mempertimbangkan apakah perlu dibuat lembaga tersendiri untuk mengelola itu, atau cukup dengan Kementerian-Kementerian Koordinator yang ada.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...eforma-agraria

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Revisi program hibah AS akan tunggu kebijakan Trump

- Ratusan laporan ijazah palsu, ada yang melibatkan kepala daerah

- Perihal Ahok-Ma'ruf-SBY dan kegaduhan di antaranya