Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan aktivitas di kantor Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (3/1). NIlai rata-rata kinerja pemerintah daerah se Indonesia masih rendah.
Kinerja aparatur pemerintah daerah di Indonesia selama 2016 masih rendah.

Menurut penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), rata-rata nilai kinerja pemerintah daerah masih C alias masih kurang.

MenPAN RB Asman Abnur menyatakan, berdasar hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), rata-rata nilai pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada 2016 hanya 49,87.

Sebanyak 425 pemerintah daerah, atau 83 persen kabupaten dan kota kinerjanya masih masuk kategori nilai C.

"Rata-rata kabupaten dan kota pada tahun 2016 nilai evaluasinya di bawah 50, artinya masih berada pada kategori C," kata Asman di, Surabaya, Selasa (31/1) seperti dipetik dari Detikcom.

Angka itu naik sedikit dari rata-rata nilai tahun sebelumnya, 46,92

AKIP adalah rapor kinerja pemerintah. Nilai tertinggi dari evaluasi AKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 - 100. Nilai A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 - 65, C (agak kurang) dengan skor 30 - 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 - 30.

Rendahnya tingkat akuntabilitas pemerintah daerah itu disebabkan empat masalah utama.

Yakni sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, lalu ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur. Ketiga, kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, keempat, perincian kegiatan tidak sesuai dengan tujuan kegiatan.

Empat masalah itu membuat penggunaan anggaran di instansi pemerintah tak efisien. Jika mengacu pada hasil evaluasi dan berdasarkan data yang telah dihitung, ada potensi pemborosan minimal 30 persen dari APBN/APBD.

"Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih Rp392,87 triliun," ujar Asman seperti dinukil dari Indopos.co.id. Angka itu belum termasuk belanja pegawai setiap tahunnya.

Menteri dari Partai Amanat Nasional itu mendorong pemerintah daerah kabupaten dan kota yang masuk kategori kurang memuaskan segera meniru pemerintah daerah lain yang penerapan AKIP-nya lebih baik.

"Dengan demikian, para kepala daerah dapat menetapkan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Salah satu pemerintah daerah yang mencapai nilai A adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Asman menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil menghemat anggaran hingga 38 persen atau setara dengan Rp1 triliun. Penghematan itu bukan karena serapan anggaran yang rendah, namun karena efisiensi kerja mereka.

Berdasarkan hasil evaluasi, penghematan duit publik Rp1 triliun itu dicapai dengan pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja.

Lewat pengintegrasian tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil menata ulang fokus kegiatan. Pada 2016 ada 2.299 kegiatan, hingga bisa diringkas menjadi 1.428 kegiatan pada tahun 2017.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, dalam kerja mereka menganut asas money follow result, alias anggaran berorientasi ke manfaat program.

Dengan pengukuran penilaian ini, kontribusi PNS dinilai dari adanya peningkatan kinerja, "Tidak hanya dari absensi," ujarnya. PNS di Banyuwangi selalu dilibatkan dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan publik.

Anas memaparkan, kerja PNS harus jelas dan terukur. Program-programnya juga harus efisien dan sesuai kebutuhan dan manfaat masyarakat.

Berdasarkan perhitungan ini, mereka berhasil menghemat Rp213 miliar atau 13 persen dari total belanja langsung. Namun, tetap berorientasi hasil "100 persen program juga tetap berjalan," ujarnya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...h-masih-rendah

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Pertemuan ormas Islam dan toleransi yang mengendur

- Untung rugi perubahan penentuan TDL bagi PLN

- Pengakuan peserta Mapala UII soal tindak kekerasan seniornya