Jakarta- Mabes Polri gerah dengan manuver yang dilakukan calon Wakil Gubernur Jakarta Sylviana Murni. Sylviana melontarkan pernyataan bahwa pemanggilannya semestinya tidak berkaitan dengan Bansos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kwarda Pramuka 2014 dan 2015.


Menurut Sylvi dana bansos tersebut adalah dana hibah, usai dicecar pertanyaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri selama tujuh jam Jumat (20/1) kemarin.


Sylvi juga menyatakan bahwa dana itu berdasarkan SK Gubernur nomor 235 tahun2014 tertanggal 14 Feruari. SK itu, menurutnya, ditandatangani oleh Gubenur DKI Jakarta masa itu yakni Joko Widodo.


"Dapat kami jelaskan bahwa penggunaan kata "dana bansos" tersebut berdasarkan laporan informasi Informasi pengaduan masyarakat yang masuk yang menyatakan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan dana bansos di Kwarda DKI Jakarta," kata Karo Pemnas Polri Brigjen Rikwanto melalui keterangan, Sabtu(21/1).


Laporan tersebut yang lalu digunakan sebagai dasar diterbitkan sprin penyelidikandan selanjutnya juga tertera dalam surat panggilan.Dalam proses lidik saat memeriksa Sylvi, Rikwanto melanjutkan, baru terungkap dana yang diterima oleh Kwarda DKI bukan bersumber dari dana bansos melainkan bersumber dari dana hibah.






"Presiden Jokowi yang saat itu menjabat selaku gubernur, tidak perlu dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan adanya SK pemberian dana hibah kepada Kwarda DKI Jakarta. Proses penyelidikan saat ini difokuskan pada dugaan adanya penyimpangan pada penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang telahditerima oleh Kwarda DKI," tegas Rikwanto.



Pendek kata, SK pemberian dana hibah olehJokowi dimata polisi tidak ada masalah yang menjadi permasalahan adalah penggunaannya.







http://m.beritasatu.com/megapolitan/410428-penyidikan-sylvi-polisi-ada-penyimpangan-bukan-jokowi.html