alexa-tracking

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58826edb54c07a76198b4574/posisi-masyarakat-hukum-adat-penganut-agama-luluhur-penghayat-kepercayaan
Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan
Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

 Apr 19, 2014  Admin  Artikel  0


Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan


Dewi Kanti

Oleh: Dewi Kanti (Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan)

Pengistilahan Agama leluhur dimaksudkan bahwa jauh sebelum agama-agama dari luar nusantara masuk, leluhur nusantara telah mewariskan ajaran tuntutan keselamatan hidup dan kecerdasan spiritual yang dapat di definisikan sebagai agama. Masyarakat yang mewarisi nilai-nilai adat leluhurnya itulah yang disebut sebagai masyarakat hukum adat, karena dalam tata kehidupan sosialnya baik dalam tata upacara kalahiran, perkimpoian dan kematian masih menggunakan tuntunan adat dan kebijaksanaan para leluhurnya. Istilah Penghayat itu sendiri adalah subjek dari penganut ajaran/agama leluhur.

Sebut saja sebagaian kecil yang masih ada diantaranya Parmalim di Sumatra Utara, Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Jawa Kawitan di Jawa Tengah,Tonaas Walian di Sulawesi Utara,  Tolotang di Sulawesi Selatan , Marapu dan Boti di Nusa Tenggara, Naurus di Pulau Seram Maluku dan masih banyak lagi.

Para pendiri bangsa ini sebenarnya telah berupaya untuk memayungi hak konstitusional para Penganut Agama-agama leluhur yang dalam UUD 1945 dikategorikan sebagai “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”. Namun dalam perkembangan sejarah para pembuat peraturan berlindung dibalik “para agamawan” mayoritas mendefinisikan paksa tentang agama langit dan bumi, agama resmi diakui dan tidak diakui. Sehingga terjadilah stigma bahwa spiritual asali nusantara sebagai ajaran animisme, tidak bertuhan, kafir, sehingga perlu dibina, diawasi dan kembali pada agama induk.

Negara beralasan melakukan pembinaan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, NYATAnya, jauh sebelum agama dari luar Nusantara masuk spiritualitas leluhur Nusantara sudah  menghasilkan peradaban kemanusiaan yang lebih beradab, mampu hidup dalam kesadaran bhinneka tunggal ika. Namun sekarang kebhinnekaan itu terancam oleh politik  penyeragaman diatas keberagaman.

Berikut diantaranya beberapa  peraturan dibawah undang-undang yang dihasilkan oleh negara untuk akhirnya mengkebiri keberadaan para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME  :

30 Januari 1946 : Penetapan Pemerintah tanggal 3 Januari 1946 No. I/SO. Berdiri Departemen Agama1 Agustus 1954 : Pembentukan Panitia interdeparmental PAKEM1961 : PAKEM menjadi institusi legal dengan adanya UU no. 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan RIPenetapan Presiden RI No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan AgamaInstruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978 yang menetapkan bahwa aliran kepercayaan adalah bukan agama. Dan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalah: islam, katolik, keristen/protestan, hindu dan budha.Surat Edaran berisi petunjuk Mendagri ini bernomor 477/74054 tentang Petunjuk pengisian kolom Agama pada lampiran S.K. Menteri Dalam Negeri No. 221a tahun 1975. Dalam Surat Edaran ini dikatakan bahwa dalam mengisi formulir model 1 s.d. 7 dan formulir model A dan B tentang izin perkimpoian, berkaitan dengan kolom agama, maka bagi mereka yang tidak menganut salah satu dari kelima agama yang resmi diakui oleh pemerintah seperti antara lain  penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dan lain-lain maka pada kolom agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar atau (–). Ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran itu: Kata “kepercayaan” di samping kata “Agama” pada formulir Model 1 sampai dengan Model 7 supaya dicoret saja.Tap MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN; Kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak merupakan agama dan pembinaannya tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.Tanggal 28 Desember 1979, ada Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pencatatan perkimpoian bagi para penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa.

Upaya Bertahan di Tengah Gelombang Besar

Itulahsetidaknya produk peraturan negara yang mendiskriminasi para Penghayat Agama leluhur Nusantara. Berdasarkan pengalaman kami yang menghayati spiritual leluhur Sunda Wiwitan di cigugur, jatuh bangun kami berupaya bertahan sebagai benteng pertahanan terakhir pelestari Agama lokal di tatar Sunda Parahyangan.

Terminologi yang digunakan negara bagi para penghayat agama leluhur Nusantara dikategorikan sebagai “Kepercayaan” menjadi dasar pendikotomian antara agama dan kepercayaan. Bahkan menjadi awal pengkerdilan terhadap nilai-nilai spiritual leluhur Nusantara.

Bahkan secara psikologis setidaknya menjadikan para Penghayat Kepercayaan menjadi tidak percaya diri pada ajaran leluhur bangsanya sendiri sebagai suatu agama/ageman.

Dalam pengalaman komunitas kami, upaya kriminalisasi dan stigma kerap di alami. Pada tahun 1964 dengan suhu politik yang memanas, beberapa pengantin dikriminalkan karena dianggap perkimpoian dengan tata cara adat adalah perkimpoian liar. Dan untuk menyelamatkan dari tekanan dan kriminalisasi, sesepuh adat kami   mendapat petunjuk dari para leluhur untuk berteduh “dibawah cemara putih” bahasa simbol yang kami gunakan untuk memilih menghindari pertumpahan darah atas stigma yang dilekatkan. Periode yang cukup fenomenal sebagai tonggak sejarah upaya bertahan hidup dan menyelamatkan generasi serta menyelamatkan tradisi diantara derasnya gelombang besar.  Cemara putih  diidentikan sebagai agama kristen atau katholik.

Stigmatisasi dan kriminalisasi pada perkimpoian adat sebenarnya telah terjadi sejak zaman jepang yang saat itu jepang turut membidani lahirnya Shumumbu –co (KUA). Jepang melarang semua kegiatan komunitas adat,dan itu  untuk menarik simpati dari kelompok mayoritas muslim.

Upaya yang dilakukan kelompok perempuan adat menghadapi gelombang deras dilakukan melalui perlawanan kultural.,dengan memperbanyak kegiatan seni budaya sebagai bahasa perdamaian universal, sehingga perlahan stigma di masyarakat berkurang meski tidak hilang.

Keteguhan perempuan membumikan kearifan lokal leluhur menjadi tantangan tersendiri diantara badai gurun pasir ataupun salju eropa. Bagaimana pewarisan tradisi tetap berjalan dan dipahami oleh generasi selanjutnya. Spiritual leluhur bukan sekedar teori di langit., tetapi menjadi laku dan karya di bumi.

Tuduhan bahwa kami sesat menyesatkan, kami jawab dengan menanamkan budi pekerti kesadaran nasionalisme kepada generasi muda lewat seni budaya. Tantangan menjadi Perempuan Penghayat di bumi parahyangan cukup berat, bahkan stigma bukan hanya dari pihak negara. Dalam buku Sisi Seyap Politik Bising, seorang pastor menulis bahwa komunitas kami adalah Islam Murtad, katolik batal dan Sunda nanggung. Apapun label yang dilekatkan orang lain kami jawab dengan karya dan pengabdian kami pada bangsa dan tanah air kami. Identitas kami bukan dibangun oleh orang atau negara. Justru identitas bangsa sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika akan tetap  ada bila  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat pelestari agama leluhurnya tetap ada.

Oase atau fatamorgana UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan?

Peraturan perundang-undangan yang ada membuat kegamangan pada bangsa ini dengan penghilangan identitas-identitas budaya bangsa sendiri buktinya dengan sadar atau tidak identitas budaya yang menjadi fondasi nation character selalu diasingkan di negeri sendiri. Kini dengan adanya UU Adminduk dengan Peraturan pemerintahnya lagi-lagi setengah hati melindungi warga negara diluar 6 agama resmi pemerintah. Kenapa saya katakan demikian, contoh konkret: dulu sebelum ada UU Adminduk para penganut agama leluhur Nusantara harus terpaksa berbohong mengisi kolom agama dengan agama yang diakui negara, sekarang seolah-olah kami diakomodir tetapi dengan tetap harus berbohong dengan mengakui pemuka penghayat dari organisasi yang “diakui” pemerintah. Jadi apa bedanya dulu dan sekarang? Aparatur Negara sibuk dengan mempraktekan “politik pengakuan”warisan penjajah daripada yang seharusnya dilakukan sebagai “pelindung dan pengayom”. Sejatinya bukan kami yang tidak mau melaporkan segala bentuk peristiwa yang berakibat hukum seperti kelahiran, perkimpoian dan kematian, tapi lagi-lagi aparatur negara yang tidak mau mencatatkan hanya karena terkungkung pada “politik pengakuan” yang akhirnya menghasilkan politik belah bambu. Betapa tidak. Nyatanya yang terjadi adalah pola pikir baik aparatur Negara pun masyarakat umum sekarang lebih sibuk memilah mana penganut agama atau bukan, mana penghayat kepercayaan., bahkan sekarangpun terjadi pemilahan mana kepercayaan yang berorganisasi resmi atau perorangan? Ini Menjadikan pelayanan publik pun terjadi pembedaan. Apakah ini dapat dikatakan sesuai dengan cita-cita kita sebagai Negara bangsa yang dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan sebuah pijakan mendasar tentang “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia?”

Reposisi Agama Leluhur Nusantara

Atas dasar kesadaran sebagai putra bangsalah hingga kini kami bertahan., karena bagi kami harapan mengembalikan kembali hak-hak konstitusi masih bisa diperjuangkan sejauh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia masih mempertahan UUD 1945, Pancasila sebagai Dasar Negara, Bhinneka Tunggal Ika dan Sang Saka Merah Putih yang tetap berkibar sebagai jati diri bangsa.

Disini  dan kini kita bertekad melanjutkan untaian sejarah bangsa yang hampir koyak tercabik karena secara spiritual kita tertindas oleh politisasi agama lewat regulasi negara yang masih menyekat hak-hak konstitusional kita sebagai warga negara.

Perjuangan yang harus tetap dilakukan oleh para Penghayat khususnya para Perempuan adalah tetap menyuarakan nilai-nilai leluhur yang adiluhung pada anak-anak kita. Dalam komunitas kami sering dapat dirasakan bahwa perempuan lebih punya cara bernegosiasi ditengah konflik berbagai kepentingan. Perempuan sebagai ibu dari anak-anaknya dan sebagai istri dari suami memiliki peran penting dalam penguatan keutuhan keluarga. Bahkan Peran Perempuan menjadi kunci pelestari karakteristik bangsa lewat pewarisan nilai pada putra putrinya.

Negara harus mengembalikan hak-hak konstitusi para Penghayat Agama Leluhur Nusantara dengan pelayanan yang sama. Seperti halnya dulu para leluhur Nusantara pun memberikan ruang yang sama bagi agama-agama pendatang untuk bisa berkembang di bumi Nusantara ini. Dulu Nusantara adalah rumah bersama yang oleh para leluhur Nusantara setiap agama pendatang diberi ruang yang nyaman. Namun akhirnya para pendatang menganaktirikan pemilik rumah yang sah dengan menempatkannya hanya di ruang sempit dan gelap.lewat aturan Negara kini masih melakukan diskriminasi yang sangat telanjang dapat dilihat  dengan adanya Kementrian Agama yang melayani kepentingan agama-agama pendatang oleh tingkat dirjen, sedangkan untuk para Penghayat hanya dilayani oleh setingkat direktur. Yang tentunya berpengaruh pada kewenangan sistem pelayanan.Bila pengelola Negara ini mau bersikap adil maka samakanlah  struktur pelayanan pada seluruh warga Negara. Pelayanan publik menjadi satu pintu.

Begitu pula bagi para Penghayat sendiri hendaknya selalu dapat belajar dari sejarah. Bahwa kemerdekaan beragama dan berkeyakinan jangan mudah di pecah belah oleh kepentingan politik identitas sebagai pintu masuk perpecahan bangsa.  Akan selalu habis energy bangsa ini bila sebagai bangsa kita hanya memperjuangkan kelompok masing-masing. Dan bila  itu berulang maka bisa jadi kita akan menjadi penjajah saudara kita sendiri yang dianggap minoritas di masa depan. Spirit dari para leluhur Nusantara adalah kesadaran menjaga nilai  kemanusiaan dan  menjaga karakter  bangsa. Sehingga tidak akan saling menjajah atau dijajah. Nusantara adalah rumah bersama, rumah yang harus nyaman bagi semua. Namun kitalah sebagai putra putri nusantara yang menentukan hukum sesuai semboyan dimana kaki dipijak di sana langit dijunjung. Hukum Negara yang harus disesuaikan dengan kebhinnekaan Nusantara, bukan aturan para tamu pendatang.

Cag! Rahayu Kersaning Gusti.

http://elsaonline.com/?p=2908
image-url-apps
bukannya sunda wiwitan skrg udah diakui oleh pemerintah sist?
image-url-apps
nyimak kurang paham ama yg bginian emoticon-Bingung
KASKUS Ads
image-url-apps
Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan
Ane orang sains.. gak mudeng soal beginian..
image-url-apps
Kearifan lokal, sang sulung yg terlupakan... emoticon-Turut Berduka
image-url-apps
hmmm emoticon-Cool





mikir !
image-url-apps
nyimak dulu gan emoticon-Cool
mantap betul
wuiih dalem betul kata-katanya
image-url-apps
panjang bner y gan ane nyimak dulu
image-url-apps
Dianggap warga negara kelas 2
image-url-apps
nyimak ajadah
image-url-apps
Masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan

By Frater Xaverian -

Apr 3, 2016

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

CPR42-Sabtu (19/03), komunitas Skolastikat Xaverian kembali mengadakan dialog interaktif dengan tema  ‘Mengenal Masyarakat Adat Karuhun (Akur) Sunda Wiwitan’. Acara dialog kali ini dihadiri kurang lebih 50 peserta dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hadir beberapa teman mahasiswa STF Driyarkara, teman-teman santri dari Pesantren Gus Dur Ciganjur, beberapa siswa SMA, beberapa orang dari lingkungan dan beberapa aktivis ICRP. Acara dialog kali ini terasa istimewah karena hadir juga P. Anton sebagai Provinsial Xaverian yang kebetulan sedang berada di Jakarta.

Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan merupakan suatu komunitas kecil yang menghidupkan kembali ajaran spiritual leluhur yang sudah lama ditinggal. Kekayaan spiritual ini digali kembali pertama kali oleh Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat, yang kerap dipanggil Pangeran Madrais, setelah sekian abad lamanya hilang di bawah politik adu domba penjajahan bangsa kolonial. Komunitas yang berkembang di Cigugur, Jawa Barat ini memiliki dua ajaran utama, yakni kesadaran diri sebagai pribadi manusia dan kesadaran diri sebagai bagian dari bangsa. Kedua ajaran ini menjadi landasan bagi komunitas Sunda Wiwitan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Welas asih merupakan salah satu ajaran yang diwariskan oleh leluhur mereka menjadi dasar relasi  dan penghormatan pada keberagaman yang ada di bangsa Indonesia ini.

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Acara Seren Taun termasuk budaya Sunda Wiwitan yang pernah ditolak Gereja Katolik (doc.google)

Ibu Dewi Kunti yang hadir sebagai pembicara dalam acara ini menceritakan perjalanan masyarakat Sunda Wiwitan yang kerap kali mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah. Sulitnya mendapatkan akta kelahiran bagi masyarakat Sunda Wiwitan merupakan salah satu bentuk perlakuan diskriminatif yang mereka alami. Dalam berbagai urusan administratif, komunitas ini kerap dilecehkan dan tidak dihargai. Bahkan komunitas ini kerapkali disamakan dengan agama Islam, Kristen, dan Hindu, sehingga dalam berbagai urusan administratif salah satu dari ketiga agama tersebut dipakai dan dicantumkan dalam kolom agama sehingga segala urusan administrasi lancar. Dalam perjalanannya, komunitas masyarakat Sunda Wiwitan ini pernah memeluk agama Katolik dan Hindu, namun karena perbedaan ajaran dan tradisi membuat komunitas ini keluar dari kedua agama tersebut dan membentuk suatu komunitas sendiri.

Perlakuan diskriminatif yang dialami kelompok masyarakat Sunda Wiwitan ini menimbulkan simpati dari berbagai kalangan. Salah seorang santri dari pesantren Ciganjur yang hadir sebagai peserta dalam acara ini mengungkapkan rasa keprihatinannya atas apa yang dialami masyarakat Sunda Wiwitasn ini.

Ibu Dewi Kanti mengungkapkan bahwa sampai sekarang ini komunitas masyarakat Sunda Wiwitan ini masih berjuang untuk mendapat pengakuan dari pemerintah. Perjuangan yang mereka lakukan bukan pertama-tama agar masysarakat Sunda Wiwitan dijadikan sebagai agama resmi. Masyartakat Sunda Wiwitan tidak mau terjebak dalam tindakan legalitas belaka. Tapi perjuangan mereka yang utama adalah agar negara sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakat, sebaliknya bukan terjebak dalam apa-apa yang formal.

Komunitas yang mulai terbentuk di akhir abad 19 ini tidak melakukan penyebaran ajaran. Namun, komunitas masyarakat ini mengaku diri sebagai komunitas yang inklusif. Mereka selalu terbuka dengan berbagai budaya, agama, dan ideologi manapun. Hal ini sesuai dengan pandangan filosofis yang mereka anut yaitu damai. Damai yang bisa memeluk dengan rasa persaudaraan semua orang melampaui batas-batas geografis, suku, agama, dan ideologi yang ada. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh P. Rubi selaku rektor komunitas Skolastikat Xaverian yang mengatakan bahwa acara dialog yang dibuat oleh Komunitas Skolastikat Xaverian ini bertujuan untuk menjaring semakin banyak orang yang mencintai kebenaran berkehendak baik.

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Acara dialog ini diakhiri dengan fobar (foto bareng) dan diteruskan dengan makan malam bersama.

http://fraterxaverian.org/blog/2016/...sunda-wiwitan/
image-url-apps
Agama Lokal Masih Terpinggirkan

TUESDAY, 07/07/2015 ||00:00:00 WIB


Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan


Agama atau aliran kepercayaan lokal di Indonesia terus terpinggirkan dalam beberapa dekade terakhir. Jika kondisi ini di biarkan, tradisi dan budaya local bakal kian hilang seiring dengan kurang terpenuhinya hak-hak dasar warga negara penganut agama atau aliran kepercayaan lokal tersebut.

Demikian ungkapnya cendikiawan muslim, Budhy Munawar-Rachman, di Jakarta, Minggu (21/6). “Tahun 1960-an, jumlah penganut agama lokal WetuTelu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mencapai kisaran 60 persen. Namun sekarang jumlahnya terus berkurang hingga tinggal 20 persen,” ucap Budhy.

Kondisi serupa terjadi di Simba, NTB Tahun 1960-an, jumlah penganut agama lokal Marapu di daerah ini mencapai 100 persen. Sekarang, jumlahnya tinggal sekitar 30 persen.

Saat identifikasi agama menguat tahun 1965, banyak kelompok agama/aliran kepercayaan lokal yang terpaksa membubuhkan agama baru dalam kartu tanda penduduk (KTP). Mereka yang bertahan pada keyakinan lokal tidak mendapat layanan dasar, muali dari KTP, surat nikah, hinggah akta kelahiran. Karena tidak tercatat di administrasi kependudukan, akses layanan pendidikan dan kesehatan pun tertutup.

Proses peminggiran ini di pengaruhi oleh regulasi negara yang secara sistematis menghancurkan kelompok-kelompok tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan memang mulai mengakomodasi kelompok agama dan aliran kepercayaan dengan mengosongkan kolom agama dan aliran kepercayaan dengan mengosongkan kolom agama di KTP. Namun, kebijakan ini tetap saja memunculkan stigmatisasi pada kelompok tertentu.

Secara terpisah, penekun Sunda Wiwitan, Dewi Kanti, Senin, mengungkapkan , UU Administrasi Kependudukan mewajibkan penganut agama/aliran kepercayaan lokal berorganisasi pada lembaga formal. “ pelembagaan seperti ini sangat rawan dipolitisasi pihak-pihak yang berkepentingan. Ini upaya sistematik negara memasung hak-hak dasar warga. Ini utang peradaban luar biasa dari negara,” katanya.

Menurut Dewi, sampai sekarang masih banyak penganut Sunda Wiwitan yang tak tercatat dalam akta kelahiran. “kami sungguh merasa di bedakan. Negara belum hadir untuk kami. Dalam konteks pelayanan publik, semestinya siapapun warga negara mendapat pelayanan,”tambahnya.

 

Sumber: Kompas, Selasa 23 Juni 2015

http://interfidei.or.id/detail-11-ag...inggirkan.html
image-url-apps
Mengapa Marak Kekerasan Atas Nama Agama?


"Kalau kita mendirikan negara berdasarkan Islam, banyak daerah yang penduduknya bukan muslim, seperti Maluku, Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kei, dan Sulawesi, akan memisahkan diri. Dan Irian Barat, yang belum menjadi bagian wilayah Indonesia, tidak ingin menjadi bagian Republik. 

Bukan satu, bukan tiga, bukan ratusan, tapi ribuan orang Kristen gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Apa yang diinginkan dari harapan umat Kristen? Haruskah kita tidak menghargai pengorbanan mereka? 

Harapan mereka bersama-sama menjadi anggota dari rakyat Indonesia yang merdeka dan bersatu. Jangan pakai kata-kata “minoritas,” jangan sekalipun! Umat Kristen tak ingin disebut minoritas. Kita tidak berjuang untuk menyebutnya minoritas. Orang Kristen berkata: 'Kami tidak berjuang untuk anak kami disebut minoritas.'

Apakah itu yang kalian inginkan? Apa yang diinginkan setiap orang adalah menjadi warganegara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sama dengan saya, dengan ulama, dengan anak-anak muda, dengan para pejabat, setiap orang tanpa kecuali: setiap orang ingin menjadi warga negara Republik Indonesia, setiap orang, tanpa memandang minoritas atau mayoritas."

Pidato Presiden Soekarno, 7 Mei 1953, kampus Universitas Indonesia, Jakarta.

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Human Rights Watch meluncurkan laporan soal kekerasan terhadap minoritas agama di Jakarta pada 28 Februari 2013.


Human Rights Watch meluncurkan laporan soal meningkatnya pelanggaran terhadap minoritas agama di Indonesia bersama wakil direktur Asia Phelim Kine, Dewi Kanti dari Sunda Wiwitan serta Ahmad Masihuddin dari Ahmadiyah, di Jakarta. Laporan tsb diberi judul In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia atau, dalam versi Bahasa Indonesia, Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia.

Phelim Kine menerangkan bahwa penelitian Human Rights Watch menemukan meningkatnya pelanggaran terhadap minoritas agama di Indonesia. Dia menyitir data dari Wahid Institute, Setara Institute, maupun Kontras, yang menunjukkan makin tahun makin banyak penyerangan terhadap kaum minoritas, termasuk Bahai, Kristen serta minoritas Muslim Ahmadiyah dan Syiah maupun agama-agama leluhur macam Sunda Wiwitan. Baik berupa penyerangan fisik, pembakaran, penutupan rumah ibadah maupun diskriminasi dalam urusan administrasi negara, pendidikan dan pelayanan sosial. Pew Forum menaruh Indonesia dalam kategori "sangat tinggi" soal social hostilities index yang melibatkan agama. Indonesia ranking ke-15 dari 197 negara.

Persoalannya, ia dimungkinkan karena di Indonesia ada beberapa aturan yang diskriminatif terhadap minoritas agama termasuk pasal penistaan agama (1965), aturan soal pendirian rumah ibadah (1969 dan 2006), hukum Administrasi Kependudukan (2006), maupun keputusan anti-Ahmadiyah (2008). Mereka merugikan dan mempersulit minoritas agama. Mereka senantiasa dipakai oleh golongan-golongan militan untuk menyerang minoritas agama. Pada zaman Soekarno dan Soeharto, militansi tersebut tak berkembang pesat karena kekuasaan otoriter kedua president tersebut, dari 1945 hingga 1998. Keadaan berubah sesudah Soeharto mundur dari kekuasaan dan ruang politik dibuka lebih lebar.

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Ahmad Masihuddin dari AhmadiyahDalam laporan 107 halaman tersebut, Human Rights Watch juga menjelaskan keberadaan dan kiprah empat lembaga negara, serta semi-negara, yang memfasilitasi diskriminasi kepada minoritas agama. Salah satu indikator dari lembaga yang sektarian adalah pendekatan "mayoritas-minoritas" mereka. Mereka terdiri dari Kementerian Agama, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), Majelis Ulama Indonesia serta apa yang disebut Forum Kerukunan Umat Beragama. Laporan tersebut menerangkan sejarah pendirian keempat lembaga tersebut. Kementerian Agama didirikan  zaman Perdana Menteri Sutan Sjahrir (1946), cikal bakal Bakor Pakem didirikan zaman Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo (1952), Majelis Ulama Indonesia oleh Presiden Soeharto (1975) serta Forum Kerukunan Umat Beragama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2006).

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Dewi Kanti dari Sunda Wiwitan cerita soal diskriminasi terhadap penganut "agama leluhur" di Indonesia. Mereka tak bisa mencantumkan agama mereka di KTP maupun Kartu Keluarga. Dampaknya, pernikahan mereka tak diakui negara, thus anak-anak mereka juga secara hukum dianggap anak haram. 

Infrastruktur ini membuat kekerasan terhadap minoritas agama diberi peluang di negara Indonesia. Para pelaku, yang main hakim sendiri, juga bisa berkelit dengan alasan legal. Ia dibiarkan karena ada keterlibatan pejabat daerah maupun aparat keamanan. 


Berbagai contoh diberikan dalam laporan tersebut. Mulai dari penyerangan terhadap kaum Ahmadiyah di Cikeusik --hanya 12 pelaku diadili dan dihukum 3-6 bulan penjara-- hingga kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia --sudah dapat keputusan Mahkamah Agung namun ditolak oleh pemerintah. 


Human Rights Watch memakai pendekatan multimedia. Dalam versi asli, bahasa Inggris, mereka mengeluarkan siaran media (ringkasan), laporan sepanjang 107 halaman serta video empat menit dan slide show (15 gambar). Mereka juga mengeluarkan laporan dalam terjemahan Bahasa Indonesia serta Arab. Siaran pers dibikin dalam tujuh bahasa: Arab, Indonesia, Inggris, Jepang, Mandarin, Perancis, dan Spanyol.  


Mengatasinya bagaimana?


Ia bukan persoalan mudah karena infrastruktur tersebut sudah dibangun selama 60 tahun. Human Rights Watch menganjurkan pendekatan paling sederhana: zero tolerance terhadap semua pelaku kekerasan atas nama agama. Ini mensyaratkan polisi, jaksa, hakim dan semua aparat pemerintahan daerah menjalankan hukum. Langkah lebih jauh, tentu saja, melakukan evaluasi terhadap semua produk hukum yang diskriminatif terhadap kaum minoritas. 


Saya kira cara terbaik untuk mempelajari penelitian Human Rights Watch dengan membaca laporan tersebut, termasuk perdebatan soal mayoritas-minoritas yang mendorong Presiden Soekarno bikin tanggapan pada 1953. Bila waktu terbatas bisa dengan menonton video dan slide show. 

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Ada lebih dari 70 wartawan dan pengamat datang dalam peluncuran laporan Human Rights Watch.Penelitian ini diliput berbagai media internasional, nasional maupun lokal, dari Kyodo hingga Associated Press, dari Kompas hingga Lampung Post. Beberapa media, termasuk Jakarta Globe dan Tempo, menulis editorial soal laporan Human Rights Watch. Saya juga mengumpulkan puluhan liputan media dari peluncuran tersebut. Saya hanya bisa mengerti dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Anda bisa juga memahami laporan Human Rights Watch dengan membaca liputan media tersebut.

***


The (Melbourne) Age
Rising religious violence 'ignored' in Indonesia
Associated Press 
Report: Religious violence rising in Indonesia
The Australian 
Human Rights Watch call to kill Indonesian religious harmony bill
BBC
Indonesia urged to tackle religious intolerance
HRW: Indonesia gagal lindungi penganut agama minoritas
Berita Satu
Pemerintah Pusat Masih Lemah Atasi Kekerasan Agama
Bisnis Indonesia
Keberagaman Agama: Negara Dinilai Gagal Lindungi Minoritas
Channel News Asia 
HRW calls for "zero tolerance" towards religious attacks in Indonesia
Cyber Sulut
HRW Tuduh Pemerintah Indonesia Gagal Lindungi Minoritas
Detik
Human Rights Watch Kritik Indonesia Soal Intoleransi Beragama
Istana: Presiden SBY Selalu Respons Cepat Kasus-kasus Intoleransi
Deutsche Welle 
HRW: Jangan Puji Lagi Toleransi di Indonesia
Islam Times
Toleransi Agama di Indonesia: Lagi, Human Rights Watch "Tampar" Indonesia
Kompas
HRW: Indonesia Gagal Lindungi Minoritas
Kebebasan Beragama: Presiden Jangan Hanya Berpidato Indah
Kompasiana
Human Rights Watch: Indonesia Gagal Lindungi Penganut Agama Minoritas
Oleh Muhammad Nurdin, blogger dan guru sejarah di Bandung
Jakarta Globe
Human Rights Watch Urges Indonesia to Tackle Religious Violence
Indonesia Should Have Zero Tolerance for Religious Violence
Lampung Post
Indonesia Gagal Lindungi Penganut Agama Minoritas
Metro TV
Human Rights Watch Desak SBY Tindak Tegas Pelaku Pelanggaran atas Nama Agama
Our Voice
Atas Nama Agama, Presiden Gagal!
Sinar Harapan
Pemerintah Lembek Hadapi “Preman Berjubah”
Straits Times (Singapore)
Traditional Believers' Quest for Recognition in Indonesia
Tempo
Indonesia Dinilai Gagal Lindungi Kaum Minoritas
Istana Bantah Ada Diskriminasi Pada Minoritas
Mimpi Indonesia tanpa Diskriminasi
The Times (London)
Religious intolerance ‘on the rise in Indonesia’
VOA
HRW Minta Presiden Ambil Langkah Tegas Atasi Intoleransi Agama
Yahoo Newsroom
Adakah Tempat bagi Agama Minoritas?
Oleh Robin Hartanto, blogger Yahoo Newsroom
Wall Street Journal 
Andil Jakarta dalam Kekerasan Agama
Oleh Phelim Kine, wakil direktur Asia dari Human Rights Watch

http://www.andreasharsono.net/2013/0...agama.html?m=1
image-url-apps
Agama Lokal Warisan Besar Nusantara
Penganut kepercayaan atau agama lokal kesulitan menunjukkan identitas keagamaannya.

29 Agustus 2015 17:00 Tutut Herlina/SU Herdjoko Pendidikan dibaca: 1687



Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan


Sinar Harapan / Lukas Setiadi

Ilustrasi

Jauh sebelum agama yang berasal dari mancanegara masuk, masyarakat Indonesia—dulu Nusantara—sudah memiliki agama dan kepercayaan sendiri. Mereka juga telah mengenal Tuhan yang tidak berwujud, dengan segala maha, layaknya apa yang diajarkan agama-agama impor. Namun, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menunjukkan identitas ketuhanannya.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi awal mula para penghayat kepercayaan untuk memeluk agama-agama dari mancanegara secara terpaksa. “Pada saat peristiwa G 30 September terjadi, kami beramai-ramai memeluk agama Katolik. Pilihan itu karena adanya ilham untuk berlindung di bawah pohon cemara putih,” kata Dewi Kanti, seorang penganut Sunda Wiwitan.

Mayoritas penganut Sunda Wiwitan menganut agama Katolik juga dilatarbelakangi sejarah kelam “pembantaian” oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Sejak saat itu, jumlah penganut agama Katolik mengalami kenaikan yang luar biasa secara kuantitas. “Kalau kami tidak memeluk salah satu agama ketika itu, kami pasti jadi sasaran karena dianggap ateis, tidak bertuhan,” tutur Dewi.

Pemerintahan Orde Baru (Orba) di bawah Soeharto telah menentukan, hanya lima agama yang boleh dijadikan identitas dalam kartu tanda penduduk (KTP). Agama itu adalah Hindu, Buddha, Islam, Katolik, dan Kristen. Saat angin reformasi berembus, di bawah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Konghuu diresmikan sebagai agama yang boleh dipeluk, berdampingan dengan lima agama yang telah dinyatakan resmi sebelumnya.

Kesulitan untuk menunjukkan identitas itu juga dialami orang Samin yang menganut agama Adam dan orang Dayak yang menganut Kaharingan. Pemerhati sejarah Moh Rosyid dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus menyatakan, karena Wong Samin tidak melakukan ritual ibadah yang jelas seperti agama yang lain, mereka dicap sebagai komunitas yang tidak beragama.

"Warga Samin yang tidak tahan dengan perlakuan pemerintah Orde Baru yang juga dilakukan pemerintah desa di tingkat paling bawah, akhirnya menanggalkan jatidiri Saminnya. Ada juga yang kemudian meninggalkan desanya dan mengembangkan ajaran Samin di daerah lain," kata Rosyid.

Dalam perkembangan zaman yang makin modern, anak-anak Wong Samin pun kemudian terpaksa sekolah di sekolah umum. Masalah baru pun muncul. Di sekolah itu anak-anak Wong Samin "dipaksa" mengikuti pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik). Padahal mereka tidak mengenal agama itu.

Agama Kaharingan, sebagai agama asli Suku Dayak, saat ini betul-betul punah di Provinsi Kalimantan Barat. Para bekas pemeluk Agama Kaharingan, akhirnya sekarang memilih agama tradisi besar, seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Pasca-operasi penumpasan pemberontakan Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Persatuan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/Paraku) di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, 1967-1977, masyarakat suku Dayak Uud Danum yang masih menganut agama Kaharingan, diinstruksikan untuk mengubah keyakinan sesuai yang direkomendasikan pemerintah agar tidak dicap komunis gaya baru yang identik dengan PGRS/Paraku.

“Jadi, program pengagamaan Suku Dayak pasca-operasi penumpasan PGRS/ Paraku telah menyebabkan punahnya agama Kaharingan di Kalimantan Barat periode 1967– 1977,” kata Zainuddin Isman, antropolog Universitas Muhammadyah, Pontianak. Paksaan tersebut berlangsung hingga sekarang.


Namun, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan, membantah adanya diskriminasi tersebut. Menurutnya, UU No 24/2014 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan, KTP elektronik mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah NKRI, yang memuat elemen data penduduk. Dalam KTP elektronik, tercantum keterangan tentang “agama”, bukan “agama/kepercayaan”.

Oleh karena itu, yang dicantumkan dalam kolom tersebut adalah “agama yang dianut penduduk pemegang KTP, bukan aliran kepercayaan yang dianut. Bagi penduduk agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan,” katanya.

Ia menjelaskan, penghayat kepercayaan berhak memperoleh semua jenis pelayanan pencatatan peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkimpoian, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan peristiwa penting lainnya) dalam pencatatan sipil sebagaimana umumnya penduduk Indonesia.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 PP No 37/2007, perkimpoian penghayat kepercayaan dapat dicatatkan apabila perkimpoian tersebut dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk organisasinya,” ucapnya. Organisasi tersebut harus telah terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menentukan atau penunjukan pemuka penghayat kepercayaan diperlukan adanya organisasi.

Pembentukan organisasi penghayat yang harus terdaftar supaya tertib administrasi, adanya kepastian pemuka penghayat, pertanggungjawaban pelaksanaan perkimpoian, serta kelancaran pelaksanaan perkimpoian. “Bukan untuk mempersulit proses perkimpoian para penghayat,” serunya.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo mengutarakan, Kemendagri akan mengingatkan kembali kepala daerah untuk segera mempercepat pembuatan peraturan daerah (perda) terakit pelayanan terhadap penghayat kepercayaan. “Kami akan dorong pemda untuk segera merealisasikannya,” ujarnya. Menurutnya, penghayat kepercayaan harus dilindungi karena mereka bagian dari bangsa. Mereka juga merupakan warisan besar yang dimiliki bangsa ini. (Aju)

Sumber : Sinar Harapan

http://www.sinarharapan.co/news/read...esar-nusantara
image-url-apps
KETIDAKADILAN ADALAH MUSUH SEMUA GOLONGAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Bentuk perjuangan Pangeran Madrais dalam melestarikan dan mengembangkan ajaran leluhur harus kita koalisi untuk tidak boleh menyerah pada ketiakadilan. Ketidakadilan itu adalah musuh semua golongan agama dan kepercayaan. Hal ini disampaikan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA Ketua Umum ICRP ( Indonesia Conference on Religian and Peace) dalam acara peringatan hari lahir sesepuh Sunda Wiwitan Pangeran Madarais, Minggu Pon 20 Desember 2015  di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Pangeran Madrais, adalah keturunan dari Kesultanan Gebang, sebuah kesultanan di wilayah Cirebon Timur. Ketika pemerintah Hindia Belanda menyerang kesultanan ini, Madrais diungsikan ke daerah Cigugur. Sang pangeran yang juga dikenal sebagai Pangeran Sadewa Alibasa,  mengembangkan pemahaman yang digalinya dari tradisi pra-Islam masyarakat Sunda yang agraris. Ia mengajarkan pentingnya menghargai cara dan ciri kebangsaan sendiri, yaitu Sunda.


Madrais menetapkan tanggal 22 Rayagung menurut kalender Sunda sebagai hari raya Seren Taun yang diperingati secara besar-besaran. Upacara ini dipusatkan di Paseban Tri Panca Tunggal, rumah peninggalan Pangeran Madrais yang didirikan pada 1860, dan yang kini lanjutkan oleh Pangeran Djatikusuma yang merupakan cucu dari Pangeran Madrais. Dalam upacara seren taun ini, berbagai rombongan dari masyarakat datang membawa bermacam-macam hasil bumi. Padi-padian yang dibawa, kemudian ditumbuk beramai-ramai dalam lesung sambil bernyanyi (ngagondang).

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Dalam acara peringatan hari lahir ini, dilaksanakan pula pengukuhan kepada delapan putera puteri Pangeran Jatikusumah dalam melestarikan ajaran Sunda Wiwitan. Pengukuhan para pengurus adat yang teridiri atas 10 wilayah di Jawa Barat. "Kami Para Putera diberikan tugas sebagai Girang Pangaping, yang bertugas mendampingi beberapa komunitas yg tersebar di beberapa wilayah", jelas Ratu Dewi Kanti Setianingsih yang merupakan salah satu puteri Pangeran Jatikusumah.

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Acara ini juga untuk menegaskan kembali pada struktur lama yaitu fungsi Tritangtu yang terdiri dari Rama, Resi, Ratu. Rama lebih bertugas pada nilai spiritual, Resi lebih bertugas pada implementasi nilai etika moral dalam aplikasi kreatifitas. Kemudian Ratu atau Prabu bertugas untuk hubungan diplomatik dengan pihak luar, baik dengan negara maupun sosial masyarakat, tambah salah satu buyut dari Pangeran Madrais ini.

Selain dihadiri Prof. Dr. Musdah Mulia, acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Nia Sjarifudin dan Kasi Nilai Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Eny Haryanti, S.Pd M.Pd, serta Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman S.sos.
  
Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan

http://www.7jiwanusantara.com/2015_1...chive.html?m=1
image-url-apps


Penghayat Sunda Wiwitan: Agama Tak untuk Dilembagakan

“Agama bukan lembaga, tapi sebuah tuntunan perilaku hidup. Ketika sudah dilembagakan akan dengan mudah terjadi konflik."


Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan


Dewi Kanti dari komunitas keyakinan Sunda Wiwitan menunjukkan sejumlah permasalahan tentang keyakinan yang memberi dampak bagi anak-anak ke depan karena ketidakadilan negara mengayomi keberadaannya. (Foto: Dedy Istanto)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewi Kanti, pegiat dan penghayat Sunda Wiwitan menilai sebuah agama seharusnya tidak dilembagakan, tapi dijadikan sebuah tuntunan perilaku hidup karena jika sudah dilembagakan akan rentan konflik.

“Agama bukan lembaga, tapi sebuah tuntunan perilaku hidup. Ketika sudah dilembagakan akan dengan mudah terjadi konflik. Banyak tali-temali kepentingan yang akhirnya esensi ajaran agama menjadi tidak murni lagi,” kata dia saat ditemui satuharapan.com di Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Sabtu (22/11).

Sunda Wiwitan, menurut Dewi, selama ini telah mendapat labelisasi dari negara dan masyarakat sebagai sebuah agama yang ingin dilembagakan.

“Negara menganggap kami ini ingin dilembagakan. Kami menyadari bahwa secara sistematis kami ingin dihabisi dari tarik-menarik kepentingan kapitalisme yang bermain mata dengan oknum aparatur negara dengan kedok beragama,” kata dia.

Tarik-menarik kepentingan ini tampak ketika penganut Sunda Wiwitan, kata Dewi, dipaksa untuk menulis enam agama yang diakui negara di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Penulisan di KTP kami macam-macam. Saya sendiri dipaksa untuk menuliskan Islam, yang lain ada yang Katolik, Konghucu, dan segala macam. Kami merasa selama ini ada unsur pemaksaan dan penggiringan agar kami menyerah dan akhirnya harus menutupi jati diri kami,” Dewi menjelaskan.

Kalaupun pada kolom agama dikosongkan, penganut Sunda Wiwitan akan berhadapan dengan label ateis dan komunis.

Labelisasi ini pada akhirnya membuat para penganut Sunda Wiwitan memilih bungkam dan sembunyi karena takut dengan tekanan sosial. Ini yang membuat penganut tersebut hingga saat ini tidak dapat dideteksi secara administratif.

“Secara administratif, penganut Sunda Wiwitan banyak yang sembunyi karena takut dengan tekanan sosial. Seharusnya negara hadir menjadi pembela. Negara tidak boleh absen dalam kesetaraan warga negara,” kata Dewi.

Dewi dan penganut Sunda Wiwitan lainnya mengaku hanya ingin hidup dengan damai di tanah tempat mereka tinggal tanpa pengkotak-kotakan agama.

“Seberapapun kami, inilah kami yang bertahanan. Kami hanya ingin hidup merdeka lahir dan batin di tanah sendiri,” ujar Dewi. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja 

http://www.satuharapan.com/read-deta...k-dilembagakan

image-url-apps


Penghayat Sunda Wiwitan: Negara Jadi Pelaku Kekerasan Agama

“Negara berhutang kepada kami memperbaiki peradaban ini.”


Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan


Dewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan saat berfoto di samping poster bertuliskan 'kebebasan adalah bebas untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing' di Gedung LBH, Jakarta pada Sabtu (22/11). (Foto: Francisca Christy Rosana)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Bagi komunitas penghayat Sunda Wiwitan dan komunitas penghayat sejenisnya, negara secara sistematis sebetulnya telah menjadi pelaku kekerasan terhadap agama. Diskriminasi agama dan kepercayaan secara tidak sadar telah ditunjukkan dengan diberlakukannya enam agama resmi di Indonesia. Sementara itu, agama dan kepercayaan lain di luar enam agama tersebut kerap kali mendapat stigma negatif sebagai ajaran yang sesat.

Dewi Kanti, pegiat Sunda Wiwitan menyatakan pendapatnya bahwa pelaku kekerasan itu adalah aparatur negara itu sendiri karena telah melakukan penghianatan terhadap konstitusi.

“Di dalam konstitusi, kesetaraan dan perlindungan sebuah negara adalah kewajiban. Tidak ada dasar apapun untuk membedakan warga satu dengan yang lain termasuk latar belakang agama. Agama apapun layak hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia,” kata Dewi kepada satuharapan.com di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakakarta pada Sabtu (22/11).

Polemik KTP

Apa yang diperjuangkan para penghayat Sunda Wiwitan, menurut Dewi Kanti terkait penghapusan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dewasa ini menjadi pergulatan sebetulnya adalah sebuah kesetaraan dan keadilan.

Menurutnya apabila warga negara harus mencantumkan identitas agama, seharusnya tidak ada yang menghalangi mereka untuk menunjukkan identitas Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan yang diyaini.

“Kami berpandangan bahwa identitas agama itu tidak perlu dicantumkan di KTP. Di beberapa negara lain pun tidak ada dan agama itu harus menjadi urusan yang personal antara manusia dan Tuhannya,” ujar Dwi.

Selama ini, penulisan agama di KTP para penghayat Sunda Wiwitan diakui Dewi merupakan paksaan dan penggiringan.

“Penulisan di KTP kami macam-macam. Saya sendiri dipaksa untuk menuliskan Islam, yang lain ada  yang Katolik, Konghucu, dan segala macam. Kami merasa selama ini ada unsur pemaksaan dan penggiringan agar kami menyerah dan akhirnya harus menutupi jati diri kami,” Dewi menjelaskan.

Saat ini, memang  sudah ada beberapa orang  yang identitas agama dalam KTP-nya dikosongkan, tetapi kebanyakan dari mereka harus berhadapan dengan konsekuensi stigma negatif dari masyarakat pada umumnya dengan anggapan ateis dan komunis.

Dari berbagai peristiwa, Dewi dan penghayat Sunda Wiwitan lainnya mengaku telah merasa mendapat kekerasan psikologis dengan stigma negatif tersebut.  Kemudian seiring perkembangannya, beberapa tokoh agama menganggap Sunda Wiwitan seolah-olah ingin membuat agama baru.  

“Padahal kami sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan jauh sebelum agama-agama pendatang masuk. Hanya karena ajaran-ajaran yang pendatang itu akhirnya kami distigma seolah-olah kami tidak bertuhan dan itu dampaknya sampai sekarang,” ujar Dewi.

Akta dengan Status Pernikahan Tak Sah

Tak hanya polemik kolom agama dalam KTP, penghayat Sunda Wiwitan juga harus berhadapan dengan polemik akta kelahiran.

Mereka mengaku kesulitan ketika hendak membuat akta untuk anak. Akta kelahiran anak dari penghayat Sunda Wiwitan sendiri sebenarnya tercetak, seperti akta-akta pada umumnya. Namun akta diterima dengan risiko status hukum anak itu sebagai anak yang lahir di luar pernikahan karena nama ayah tidak tercatat.

Dewi yang menganggap ini sebagai bentuk diskriminasi berharap pemerintah dan masyarakat dapat melakukan pemulihan hak konstitusi.

“Kami  berharap ada pemulihan hak konstitusi karena selama ini kami bukan warga negara yang tidak taat hukum. Kami selalu melaporkan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan hukum seperti peristiwa kelahiran, pernikahan, dan kematian, tetapi negara tidak mau mencatat dengan alasan hukum adat yang kami yakini tidak sesuai dengan hukum negara,” katanya.

Padahal menurut Dewi, konstitusi itu seharusnya melindungi seluruh warga negara. Dia mengutarakan selama ini komunitas penghayat Sunda Wiwitan sudah cukup dibebani dengan stigma dan dampak seumur hidup.

“Dan sekarang kami juga dibebani untuk memperjuangkan agar kami melakukan peninjauan kembali. Mestinya mereka sadar diri bahwa produk undang-undang yang mereka keluarkan telah mengingkari konstitusi,” ujar Dewi.

Negara sebagai pelindung dan penjamin hak hidup seluruh warga negaranya dikatakan Dewi telah memiliki banyak ‘hutang’ dengan para penghayat di nusantara.

“Negara berhutang kepada kami memperbaiki peradaban ini,” kata Dewi. 

Editor : Eben Ezer Siadari 


http://www.satuharapan.com/read-deta...ekerasan-agama

×