alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/587e21cfd89b098c5c8b4583/rizieq-shihab-mengadu-komisi-iii-dpr-panggil-kapolda-jabar
Rizieq Shihab Mengadu Komisi III DPR Panggil Kapolda Jabar
Rizieq Shihab Mengadu Komisi III DPR Panggil Kapolda Jabar

Jakarta, CNN Indonesia ‐‐ Komisi III DPR akan memanggil Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan Front Pembela Islam terkait dugaan penyalahgunaan jabatan. Sebelum memanggil Kapolda Jabar, Komisi III akan terlebih dulu berkonsultasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Tanggal 31 Januari ada Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, masalah yang dibicarakan FPI hari ini akan dipertanyakan dalam rapat tersebut," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa usai menerima perwakilan FPI di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (17/1), seperti dilansir Antara.

Imam Besar FPI Rizieq Shihab bersama anggota FPI mengadukan beberapa hal kepada Komisi III DPR, siang tadi. Salah satunya perihal laporan FPI kepada Mabes Polri untuk memeriksa Kapolda Jawa Barat.

Rizieq mengatakan, Kapolda Jabar patut diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri karena telah menjadi Ketua Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. 

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan aturan yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar institusi Kepolisian.

"Apa yang kami laporkan ke Mabes Polri, kami laporkan ke Propam agar Kapolda Jabar diperiksa karena menjadi ketua pembina. Karena ada UU yang melarang," kata Rizieq.

Selain itu, Rizieq juga melaporkan Kapolda Metro. "Selain Kapolda Jabar, kami juga laporkan Kapolda Metro. Soal Kapolda Metro, ada 2 poin, khususnya pada aksi 4/11," sambung Rizieq.

Desmond mengatakan, apa pun yang dilaporkan masyarakat akan diterima Komisi III DPR termasuk laporan FPI.

"Tinggal apa yang dilaporkan FPI kita klarifikasi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Usulan anggota Komisi III DPR tadi adalah ingin menghadirkan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat," ujarnya.

Namun, Desmond mengingatkan bahwa Raker dengan Kapolri bukan hanya membahas aduan FPI, melainkan juga membahas persoalan anggaran, hukum, termasuk kebijakan yang dikeluarkan Kepolisian selama ini.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, aduan yang disampaikan Rizieq dan FPI harus dilihat sebagai masukan bagi upaya perbaikan penegakan hukum yang dilakukan Polri.

Menurut dia, jangan sampai keinginan Kapolri mewujudkan penegakkan hukum digagalkan oleh orang internal Polri yang tidak ingin ada reformasi di Kepolisian.

"Kami berharap penegakan hukum jangan sampai kita diadu-domba. Saya cermati ada upaya mengadu-domba kalangan Islam dengan kalangan nasionalis," ujarnya.

Spoiler for Sumber bukan RMOL/REPUBLIKA/ERAMUSLIM/VOA junjungan nasbung:


rijik mulai panik.. Play victim dijalankan emoticon-Jempol
berisik ga henti² emoticon-Cape deeehh

——
HALAH HPAHLiNGH HSiH
JONH & FAHRi
SHiH JONH HDANH FAHRi
HiNiH HKANH
HBiANGH HMASHALAH
HiAHHKAN HGAESH?
——
emoticon-Entahlah

lama lama capek sendiri ini orang emoticon-Ngakak


edit;__
atas ane sedeng..kaga tau ngomong apaan emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
Si rijik uda mulai dah play victim,
cari bekingan dia emoticon-Wakaka
Berisik play victim emoticon-Leh Uga
die lagih...

skip aj deh...langsung komen...
Quote:Original Posted By cicak.joget513
lama lama capek sendiri ini orang emoticon-Ngakak


edit;__
atas ane sedeng..kaga tau ngomong apaan emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak




——
emoticon-Wakaka
——

nyari bantuan ke hewan masih 1 spesies mungkin... emoticon-Leh Uga
ayok kejar tuh nasbung SV-01 emoticon-Traveller Rizieq Shihab Mengadu Komisi III DPR Panggil Kapolda Jabar Rizieq Shihab Mengadu Komisi III DPR Panggil Kapolda Jabar
dzonkey dan fuckri berperan emoticon-Traveller
ayo panasbung, setelah kemaren sok2an berjamaah, silahkan siap2 mewek berjamaah di pimpin langsung oleh si rijik
ngadunya ke desmon?
desmon kan itu
Setiap riziq ke DPR yang terima kalau bukan si zonk , fahri, ato desmond. Sama2 gila dan sama2 logika otaknya ngak jalan. Jadi selaras mereka , apa yang di pikirkan dan di ucapkan sama emoticon-Ngacir emoticon-Ngacir2
Jadi yg melindungi ormas intoleren ini
Demokrat
Gerindra
PKS

Selebihnya mau hancurin dia emoticon-Wkwkwk

Quote:
Petrus Selestinus: Kenapa Politisi Malah Dukung Aksi Anarkis FPI ?
Selasa, 17 Januari 2017 07:26 WIB




JABATAN sebagai Pembina dalam Ormas sebagaimana saat ini disandang Irjen Pol. Anton Charliyan pada organisasi sosial kemasyarakatan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia/GMBI adalah jabatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara RI untuk memenuhi ketentuan pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri.
Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, menyatakan: "Tugas pokok Kepolisian RI adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Sedangkan pasal 14 ayat (1 huruf c) UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan pertauran perundang-undangan".

Dengan demikian maka Irjen Pol Anton Charliyan sebagai anggota Kepolisian Negara RI ketika merangkap juga sebagai Pembina Harian Ormas GMBI sesungguhnya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melekat dengan fungsi-fungsi sosialnya yaitu membina masyarakat.

Oleh karena itu TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA/TPDI sangat-sangat menyayangkan pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dr. Benny K. Harman, dari Fraksi Partai Demokrat bahwa jabatan Pembina Ormas GMBI yang melekat pada Irjen Pol. Anton Chaliyan, yang kebetulan menjabat KAPOLDA JABAR sebagai tidak etis, adalah keliru dan sangat tendensius.
Pernyataan Benny K Harman justru dapat berdampak negatif bukan saja akan menambah beban polri bertambah berat dalam menghadapi kelompok intoleran, akan tetapi juga sekaligus akan memberi angin segar kepada kelompok intoleran dan radikal dalam mengobok-obok kehidupan masyarakat yang toleran dan berdampingan secara damai antar umat beragama.

Apalagi pada saat yang bersamaan FPI dan GMBI yang kebetulan sedang berhadap-hadapan nyaris bentrok fisik ketika massa FPI mengawal Rizieq Shihab saat diperiksa Polda Jabar dalam kasus penistaan lambang negara.

Bentrok fisik itu nyaris mengarah kepada konflik horizontal karena berhasil dihentikan oleh aparat Kepolisian yang tentu saja tidak lepas dari peran dan posisi Irjen Pol Anton Charliyan sebagai Pembina Ormas GMBI.

Publik bisa saja menilai sikap BKH dan Partai Demokrat telah memberi angin segar buat FPI bahkan patut diduga berada di balik gerakan intoleran yang akhir-akhir ini muncul secara terbuka.

Karenanya jika perkembangan penanganan kelompok intoleran di Indonesia ini kurang membawa hasil yang menggembirakan, maka Partai Demokrat patut dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan moral karena kelompok intoleran justru tumbuh subur dan dibiarkan berkembang ketika SBY menjadi Presiden RI selama 10 tahun.

Memang sangat politis dan bahkan politiking apabila BKH sampai meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan harus dicopot dari jabatannya selaku Kapolda dan untuk itu akan memanggil Kapolri untuk menjelaskan jabatan Pembina Harian Irjen Pol Anton Charliyan dalam Ormas GMBI termasuk aktivitas GMBI turut mengamankan Kota Bandung ketika ada unjuk rasa FPI mengantarkan Rizieq Shihab saat diperiksa Polda Jawa Barat.

Secara hukum anggota Kepolisian yang menjadi pembina Ormas bahkan mendirikan Ormas sekalipun hal itu merupakan wujud tanggung jawab profesionalisme polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab humum dan moral.

Yang dilarang dan tidak diperkenankan oleh UU Polri adalah anggota Kepolisian RI terlibat dalam kegiatan politik praktis karenanya Polri harus bersikap netral (pasal 26 UU Polri).

Dengan demikian sikap BKH dalam persoalan pembinaan ormas oleh anggota Polri sebagai sebuah pelanggaran, justru ini cara berpikir yang keliru dan salah memaknai tugas dan tanggung jawab pokok polri menurut UU.

Karena itu BKH dan Partai Demokrat bisa dianggap telah menyalahgunakan fungsi kontrol Komisi III DPR RI terhadap mitra kerjanya yaitu Polri untuk tujuan pokitik lain di luar penguunaan fungsi kontrol Dewan terhadap Polri.

Penulis: Petrus Selestinus
Koordinator TPDI dan Advokat Peradi
http://www.tribunnews.com/tribunners/2017/01/17/partai-demokrat-diduga-berada-di-belakang-aksi-anarkis-fpi-di-bandung
Quote:Original Posted By riogomez

——
HALAH HPAHLiNGH HSiH
JONH & FAHRi
SHiH JONH HDANH FAHRi
HiNiH HKANH
HBiANGH HMASHALAH
HiAHHKAN HGAESH?
——
emoticon-Entahlah



bree are u sehat ??? wkwkwkw
mon . . . mon . . .
elo sendiri juga tak jelas ne . . . .

Rizieq Shihab Mengadu Komisi III DPR Panggil Kapolda Jabar

emoticon-Leh Uga
kemana...kemana ,kemana...
kuharus mencari kemana...

Quote:Original Posted By umarbasahil


bree are u sehat ??? wkwkwkw


itu kode, ilangin H nya
Quote:Original Posted By Zreel
itu kode, ilangin H nya


wkwkwk kaga kode itu ngaco lu bre wkwkwk
×