alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/587db288d89b09143e8b458d/maruf-amin-fatwa-mui-tidak-berbenturan-dengan-hukum-positif
Maruf Amin: Fatwa MUI Tidak Berbenturan dengan Hukum Positif
Maruf Amin: Fatwa MUI Tidak Berbenturan dengan Hukum Positif

VIVA.co.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin menegaskan, fatwa atau sikap keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI tidak berbenturan dengan hukum postif. MUI merupakan lembaga yang kredibel dan mempunyai otoritas, serta representasi dari berbagai organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia.

"Jadi kalau disebutkan fatwa Majelis Ulama Indonesia berbenturan dengan hukum postif saya tegaskan tidak ada benturan," kata Maruf Amin saat menjadi pembicara dalam acara diskusi di PTIK dengan tema 'Fatwa MUI dan Hukum Positif' di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 17 Januari 2017.

Ia mengatakan, fatwa MUI akan mengikat secara syar'i kepada umat Islam. Meski begitu, dalam pelaksanaannya belum tentu mengikat karena belum menjadi hukum positif. Menurutnya, fatwa MUI baru bisa dieksekusi ketika sudah dijadikan hukum positif, atau sudah menjadi peraturan perundang-undangan.

Ketika fatwa MUI sudah dijadikan hukum positif, atau sudah menjadi peraturan perundang-undangan, maka fatwa tersebut akan mengikat secara keseluruhannya, baik secara syar'i maupun tarjih.

"Jadi saya kira jelas, fatwa mengikat secara syar'i bagi tiap-tiap muslim, tetapi belum tentu dia bisa menjadi untuk dieksekusi karena belum dijadikan hukum," ujar Rais Aam PBNU ini.

Salah satu contoh fatwa MUI mengikat secara syar'i dan juga tarjih yang berdasarkan atas perintah Undang-undang, yaitu mengenai fatwa halal. Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Jaminan Produk Halal, dimana fatwa MUI dilibatkan dalam pengujian suatu produk halal

"Menurut Undang-undang, yang menetapkan kehalalan itu adalah MUI. Itu perintah Undang-undang itu. Jadi punya kaitan dengan hukum postif karena sudah di-positivisasi. Fatwa yang sudah di-positivisasi," ujarnya menjelaskan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, bahwa fatwa atau sikap keagamaan MUI saat ini memiliki implikasi luas yang bisa berpotensi menimbulkan gangguan keamanaan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta berpengaruh kepada sistem hukum di Indonesia.

Pernyataan Kapolri itu didasarkan pada kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di mana sikap keagamaan MUI dalam kasus tersebut menjadi salah satu pendorong aksi masyarakat melalui Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

"Ini menarik, di mana sikap keagamaan membuat masyarakat termobilisasi seperti aksi 411, 212, yang banyak terpengaruhi sikap MUI," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 17 Januari 2017.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) ini menegaskan, fatwa MUI bukan sesuatu yang haram. Namun, dengan merujuk aksi-aksi yang muncul belakangan, fatwa ini dikhawatirkan berdampak dan cenderung berkembang menjadi ancaman bagi keberagaman dan kebhinekaan, bahkan berujung masalah kepada Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Dengan fakta itu, Tito menilai, banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan ahli membahas pandangan fatwa MUI tersebut.

"Pertanyaan utama, apakah fatwa MUI hukum positif? Kalau ini hukum positif apa risikonya? Kalau bukan, perlu ditegakkan? Kalau disosialisasikan dengan cara apa? Siapa yang mensosialisasikan," ujar Kapolri mempertanyakan.

(mus)







http://nasional.news.viva.co.id/news...-hukum-positif

analisa seperti ini justru menguatkan intuisi masyarakat kalau tidak netral dan cenderung jd alat kekuasaan((emoticon-linux2))
Haram apa halal tergantung orderan..., pemimpin non muslim haram...., tapi investasi bodong halal emoticon-Ngakak (S)

Tapi pilkada dulu halal pilih pimpinan non muslim..., baru pilkada sekarang diharamkan lagi... emoticon-Cape d...
ada fatwa, yg hadir cuma 50 orang.. ga jadi masalah

kl yg datang 200 ribu orang, itu baru jadi masalah
Kalo misal kasus Ahok kelak di putuskan tidak bersalah oleh pengadilan,ini misalkan loh ya..apa itu nanti tidak bisa di sebut berbenturan dengan hukum positif? ah syudahlah..emoticon-Traveller
klo proses nya transparan kenapa takut ?

selama fatwanya sejalan dgn permintaan bapaknya gusgus, berarti syah dan varokah

kamu betul2 memprihatinkan, joni emoticon-Traveller emoticon-linux2
terkadang fatwa MUI juga bikin situasi yg udah kondusif jdi panas lagi emoticon-No Hope


Quote:Original Posted By matamera01
Kalo misal kasus Ahok kelak di putuskan tidak bersalah oleh pengadilan,ini misalkan loh ya..apa itu nanti tidak bisa di sebut berbenturan dengan hukum positif? ah syudahlah..emoticon-Traveller


masalahnya utama ujarannya itu subyeknya dia tidak jelas
ya tersinggunglah sampe ada aksi besar gituemoticon-Malu

coba kalau ujarannya jelas subyeknya paling gak akan jd kasus penistaan
kasusnya jd personal

yg ngomong anggota lsm itu sendiri, yg pasti aja ngerasa bener..

emoticon-DP


btw, kenapa sampe hari ini blm ada fatwa haram utk nerima angpao imlek ?
MUI ini makhluk apa?? kata gus mus
Tergantung orderan aja, wani piro emoticon-Traveller
"Menurut Undang-undang, yang menetapkan kehalalan itu adalah MUI. Itu perintah Undang-undang itu. Jadi punya kaitan dengan hukum postif karena sudah di-positivisasi. Fatwa yang sudah di-positivisasi," ujarnya menjelaskan.

mana uu nya? emoticon-Bingung
jd lsm g penting skg ini..... ljat az twit zulkar.... gitu kok islamis ...preman iya
Ya emang gak bertentangan pak. cuma berbenturan emoticon-Leh Uga

Quote:Original Posted By kloneng2016

btw, kenapa sampe hari ini blm ada fatwa haram utk nerima angpao imlek ?

Menurut MUI yang super suci? So pasti MENDEKATI HARAM

Karena kalau bagi2 angpao kan perlu receh. Penjual yang membeli pecahan besar untuk ditukar ke kecil dengan biaya servis itu HARAM.
Jadi secara tidak langsung, kalau mau cari receh untuk tujuan angpao = HARAM

Quote:SAMARINDA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan praktik jual beli uang alias penukaran uang uang marak menjelang Lebaran. Ketua Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda Zaini Naim menegaskan jual beli uang masuk dalam kategori riba. Riba dalam Islam termasuk perbuatan yang sangat dikecam. Dalam kata lain, sengaja menukar uang dengan potongan tertentu itu dosa.

Biasanya, penukaran uang tersebut digunakan sebagai "angpao" Lebaran. Sehingga, penyedia jasa penukaran uang kecil dengan potongan tertentu, menjamur di waktu seminggu sebelum Lebaran.

“Pada pandangan Majelis Ulama Indonesia, pedagang seperti itu hukumnya haram. Mestinya aparat yang terkait seperti Bank Indonesia segera mengantisipasi jual beli uang seperti itu,” kata Zaini Naim, Rabu (23/7/2014).

Menurut Zaini, selama ini umat Islam menentang perdagangan uang. Tidak hanya itu, secara hukum Islam praktik perdagangan uang masuk ke dalam riba. Seharusnya, lanjut dia, umat Islam menghindari perbuatan yang sudah jelas haram. Terlebih, di Bulan Suci Ramadan.

“Hindari riba. Rasulullah mengatakan, riba itu ada 90 lebih modelnya. Riba yang paling ringan itu seperti seorang anak yang menyetubuhi ibunya. Bayangkan saja, dosa riba yang paling ringan itu seperti dosa seorang anak yang menyetubuhi ibunya,” ungkap dia.

Terutama, lanjut dia, dalam praktek jual beli uang, setiap pedagang mengambil untung yang yang relatif besar. Yakni dari Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu dari tiap uang Rp 100 ribu yang ditukarkan. Parahnya, para pembeli boleh melakukan proses tawar-menawar. “Sudah haram jelas tidak boleh dilakukan. Apalagi ada proses tawar-menawar,” Zaini.


Sumur

Kalau kasih angpao cuman adanya recehan besar, yaaaa nangis deh. Tuker ke recehan kecil sama pedagang2 yang mau dapet untung haram sih.
Yah pendapat pribadi si amin sarat konflik of interest lah klo mau cari pendapat pihak ke tiga yg independent berbenturan atau tidak....

Quote:Original Posted By kloneng2016
yg ngomong anggota lsm itu sendiri, yg pasti aja ngerasa bener..

emoticon-DP


btw, kenapa sampe hari ini blm ada fatwa haram utk nerima angpao imlek ?


Bisa di boikot membernya nanti emoticon-Big Grin
angkat bibib fitsa hats jadi ketua mui.
biar tambah barokah.
Maruf Amin: Fatwa MUI Tidak Berbenturan dengan Hukum Positif
Polisi tidur yg di fatwa haram itu bijimana?
emoticon-Leh Uga