alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/587dac78c1d770b9028b4579/menag-tak-setuju-uu-penodaan-agama-dihapus
Menag Tak Setuju UU Penodaan Agama Dihapus
VIVA.co.id – Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menilai, Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, masih diperlukan saat ini. UU itu pernah diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi agar dibatalkan, tetapi Mahkamah menolak permohonan tersebet.

Terkait usulan dari antropolog saat bertemu Presiden Joko Widodo Senin 16 Januari 2017 kemarin, untuk mencabut undang-undang ini, Lukman menjelaskan kalau saat ini beleid itu masih diperlukan.

"Saya menangkapnya bukan menghilangkan tapi bagaimana agar undang-undang itu didudukkan secara semestinya, begitu. Jadi tidak kemudian digunakan untuk menghukum orang, dalih menista atau menoda," ujar Lukman, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.

Menurut dia, perlu dipelajari lagi bagaimana UU Penistaan Agama itu diberlakukan pada 1965. Ketika itu banyak yang mengaku-ngaku sebagai tokoh agama, ahli agama dan menyebarkan ajaran mereka padahal bertolak belakang dengan agama. "Itulah kenapa kemudian muncul UU itu untuk bagaimana agar ajaran pokok setiap agama tidak boleh dinodai, tidak boleh dinistakan," katanya.

UU Penistaan Agama, kata politisi PPP itu, lahir untuk menjaga prinsip-prinsip pokok ajaran agama. Agar, tidak boleh dihina dan perlu dijaga oleh siapapun. "Dan itu perlu diuji di MK, dan MK memutus UU itu masih sangat relevan untuk konteks ke-Indonesia-an kita," katanya.

Menurut Lukman, yang diinginkan adalah menempatkan persoalan penistaan agama itu pada tempatnya. Tidak dijadikan alat untuk menghukum orang dengan dalih melakukan penistaan terhadap agama.

Namun harus dibawa pada persoalan, bagaimana masing-masing ajaran pokok agama yang ada itu terjaga. "Khususnya yang terkait dengan pokok-pokok atau isi pokok dari ajaran agama itu tidak lalu kemudian disimpangi oleh siapapun juga. Sehingga malah itu lalu menimbulkan kerawanan sosial yang tidak semestinya. Jadi harus dilihat UU itu dari sisi preventif," jelas Lukman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga terdapat pasal yang mengatur tentang penistaan atau penodaan agama. Seperti Pasal 156 dan 156a KUHP.

Sebelumnya, para antropolog mengusulkan agar undang-undang mengenai penistaan agama dicabut. "Ada beberapa peraturan hukum yang perlu ditinjau termasuk berpikir ulang UU Penistaan Agama. Ini bukan persoalan sederhana atau dari perspektif antropologi ini menjadi sangat begitu relatif dan sangat berbahaya ketika itu dipolitisasi," ujar salah satu antropolog, R.Yando Zakaria kemarin.

Pihaknya beralasan, persoalan penistaan agama sudah tidak relevan lagi saat ini. Makanya, banyak negara-negara yang sudah tidak memberlakukan pasal penistaan agama tersebut. "Di banyak negara demokrasi di dunia ini, UU penistaan agama dicabut dan Indonesia sedikit dari negara demokrasi yang masih mempunyai UU ini. Ini yang kami imbau ke Presiden jangan ragu mengambil tindakan-tindakan konkrit untuk mengatasi masalah intoleransi," ujarnya menambahkan.

Untuk itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi serius untuk mengambil tindakan terhadap kasus intoleransi. Mereka khawatir, Indonesia tidak akan bertahan lama kalau persoalan ini tidak diselesaikan. "Kami khawatir kalau kita terlambat mengurus masalah ini mungkin mimpi kita menjadi Indonesia berakhir. Kalau kita gagal mengelola keberagaman ini, usia Indonesia mungkin hanya akan sepuluh tahun lagi, ini yang kami garis bawahi ke Presiden.”

(mus)


http://m.news.viva.co.id/news/read/8...-agama-dihapus


antropolog g tahu sejarah atau main politikemoticon-Amazed


Cabut aj gigi si nopel knapa uu nya yg dicabut, kalau semua gigi FPI dicabut dijamin pada omfong suara2 radikal dalam agama.
Jokowi Minta Lukman, Muhadjir dan Nasir Lebih Serius

jpnn.com -Presiden Joko Widodo memanggil tiga menteri terkait dengan pendidikan ke Istana Merdeka, Selasa (17/1).

Ketiganya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek Dikti) Muhammad Nasir, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

"(Tadi membahas) masalah pendidikan secara umum," kata Lukman di Istana Merdeka.

Dia menyebutkan, Presiden Jokowi meminta tiga menteri yang berkaitan langsung dengan pendidikan itu lebih serius memberikan perhatian terhadap program pendidikan yang mengedepankan jati diri bangsa yang religius, sekaligus menghormati kebinekaan.

"Inilah yang harus senantiasa dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh semua lembaga pendidikan kita," ujar politikus PPP itu.

Terkait keagamaan, kata Lukman, semangat yang digencarkan Kemenag adalah pendidikan agama yang substantif. Dalam hal ini, agama harus disebarluaskan secara promotif, bukan konfrontatif.

"Agama harus dikembalikan kepada esensinya yang memanusiakan manusia. Itu yang menyebabkan setiap manusia senantiasa terjaga harkatnya, martabatnya dan derajatnya," tambah Lukman. (fat/jpnn)



widih total backup emoticon-Embarrassment
penebar pandangan-pandangan intoleransi yg menggerakkan ormas berbasis agama untuk selalu bertindak tanpa menghiraukan hukum yg berlaku aja cabutin giginya emoticon-Wakaka
pak menag ini anaknya menag pertama ya
emoticon-Cool
gile aja lu dihapus, terus kalo ada yang nistain agama orang laen gimana?
yang dainggep radikal pun pake jalur hukum, kalo gak ada hakimin sendiri gitu broh?
Cabut saja alasannya di dunia maya juga banyak bertebaran tapi ngak di proses kok....

Sekarang cuman di pakai buat tujuan kriminalisai dan memecah belah doang soalnya yg dilaporin terkesan tebang pilih...
Apa menyuruh masyarakat main hakim sendiri ketika ada penistaan agama tertentu?

Hebat bener sponsor si Hoktod ini bahkan UU saja musti di rumah karena kasus si Hoktod.

"Saya menangkapnya bukan menghilangkan tapi bagaimana agar undang-undang itu didudukkan secara semestinya, begitu. Jadi tidak kemudian digunakan untuk menghukum orang, dalih menista atau menoda," ujar Lukman, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.

Menurut dia, perlu dipelajari lagi bagaimana UU Penistaan Agama itu diberlakukan pada 1965. Ketika itu banyak yang mengaku-ngaku sebagai tokoh agama, ahli agama dan menyebarkan ajaran mereka padahal bertolak belakang dengan agama. "Itulah kenapa kemudian muncul UU itu untuk bagaimana agar ajaran pokok setiap agama tidak boleh dinodai, tidak boleh dinistakan," katanya.





klo emang ga dicabut dan perlu ada perbaikan maka perlu banyak2 pertimbangan......

artinya gini:
PERTAMA, pertimbangkan dulu dialog atau diskusi kepada yg dituduh menistakan.
tidak semua orang punya tingkat pemahaman sama tentang kepercayaan.
sesuatu yg sulit dilihat parameternya........oleh karena itu memang unsur dialog / diskusi harus selalu jadi acuan dulu.
jika bisa diselesaikan dengan damai tanpa ada kegaduhan apalagi kerusuhan kan enak.......emoticon-Smilie
pada dasarnya siapa yg tau isi hati manusia apakah sengaja menistakan suatu kepercayaan tertentu atau tidak......


KEDUA, penghinaan..........
klo kata2 "elu goblok.........idiot" atau "kamu penipu" atau "kepercayaan ku paling bener dan kepercayaan mu ngawur"
mungkin jelas penghinaan yak.

klo kata2 yg masih ambigu.......dalam arti pandangan orang bisa berbeda.......ini yg harus dipikirkan matang2.
gimana sih penghinaan?? apa sih pencemaran nama baik?? gimana kriterianya?? dan sejenisnya.




KETIGA, klo ada unsur pidana, pencurian, mengumpulkan massa dengan maksud merencanakan tindakan kejahatan (ditemukan barang2/senjata dalam jumlah banyak tak berijin pula), adanya kegiatan2 di luar norma (maksiat, narkoba, sejenisnya).......
nah ini jelas harus ditindak






emoticon-I Love Indonesia (S) emoticon-I Love Indonesia (S)