alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/587d264e902cfe4c528b4576/pergub-reklamasi-yang-dibuat-ahok-dinilai-sarat-pelanggaran
Pergub Reklamasi yang Dibuat Ahok Dinilai Sarat Pelanggaran
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat akan meminta Kementerian Dalam Negeri mengoreksi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Tigor Hutapea akan menyampaikan permintaan itu pada Kementerian pekan depan.

Tigor menganggap peraturan gubernur yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 25 Oktober tahun lalu itu sarat dengan pelbagai pelanggaran. Menurut dia, seharusnya pemerintah DKI tidak menerbitkan aturan itu karena sampai saat ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum disahkan. “Peraturan gubernur itu seakan melegalkan pengembang membangun kota. Padahal, aturan zonasinya saja belum ada,” kata dia di kantor LBH Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata. Menurut dia, pemerintah DKI tak bisa menerbitkan peraturan Panduan Rancang Kota Pulau Reklamasi karena pemerintah pusat belum mencabut moratorium reklamasi. “Tidak etis jika pemerintah DKI menerbitkan aturan itu,” ujarnya.

Dua hari menjelang cuti kampanye Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Peraturan tersebut kemudian dipersoalkan oleh Badan Legislatif karena dianggap tak memiliki dasar hukum.

Izin reklamasi Pulau C, D, dan E dimiliki oleh PT Kapuk Naga Indah. Anak perusahaan Agung Sedayu Group itu saat ini masih terkena sanksi administrasi (moratorium reklamasi) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena belum memperbaiki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang disesuaikan dengan kajian National Capital Integrated Coastal Development dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

GANGSAR PARIKESIT



https://m.tempo.co/read/news/2017/01...at-pelanggaran


Sumarsono menjelaskan reklamasi yang merusak lingkungan dan menelantarkan rakyat di sekitarnya tidak dapat dibenarkan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu melihat reklamasi dari dua perspektif positif.


wow soni ngerule (((emoticon-Mad)))

mejeng dulu emoticon-Ngakak
ahok sepertinya abis di bisiin nastaik sampai goblok gitu pemikirannya , nastaik satjinglertolmek emoticon-Blue Guy Bata (L)
Mampus dah kalo ini blow up..
berita lama bersemi kembali
melanggar ga apa, yg penting hocktod dapet duit buat bayat jongos buzer tololnya
emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up emoticon-Sundul Up
Diteken 2 hari sebelum cuti? Ada apa dengan adikku?
Wow gubernur yg selalu taat aturan dan selalu menang di PTUN itu kan?

emoticon-Ngakak
ntap
dikorek lagi
ah elah
Pergub Reklamasi yang Dibuat Ahok Dinilai Sarat Pelanggaran Pergub Reklamasi yang Dibuat Ahok Dinilai Sarat Pelanggaran
Quote:Original Posted By margosa
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat akan meminta Kementerian Dalam Negeri mengoreksi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Tigor Hutapea akan menyampaikan permintaan itu pada Kementerian pekan depan.

Tigor menganggap peraturan gubernur yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 25 Oktober tahun lalu itu sarat dengan pelbagai pelanggaran. Menurut dia, seharusnya pemerintah DKI tidak menerbitkan aturan itu karena sampai saat ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum disahkan. “Peraturan gubernur itu seakan melegalkan pengembang membangun kota. Padahal, aturan zonasinya saja belum ada,” kata dia di kantor LBH Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata. Menurut dia, pemerintah DKI tak bisa menerbitkan peraturan Panduan Rancang Kota Pulau Reklamasi karena pemerintah pusat belum mencabut moratorium reklamasi. “Tidak etis jika pemerintah DKI menerbitkan aturan itu,” ujarnya.

Dua hari menjelang cuti kampanye Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Peraturan tersebut kemudian dipersoalkan oleh Badan Legislatif karena dianggap tak memiliki dasar hukum.

Izin reklamasi Pulau C, D, dan E dimiliki oleh PT Kapuk Naga Indah. Anak perusahaan Agung Sedayu Group itu saat ini masih terkena sanksi administrasi (moratorium reklamasi) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena belum memperbaiki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang disesuaikan dengan kajian National Capital Integrated Coastal Development dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

GANGSAR PARIKESIT



https://m.tempo.co/read/news/2017/01...at-pelanggaran


Sumarsono menjelaskan reklamasi yang merusak lingkungan dan menelantarkan rakyat di sekitarnya tidak dapat dibenarkan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu melihat reklamasi dari dua perspektif positif.


wow soni ngerule (((emoticon-Mad)))


Hmmmm sumbernya......Coba metro tipu yg beritain.....
Berita mantap lagi
Semakin seru emang kalo udah deket pemilihan
Ya semoga semua berjalan lancar deh.
Calon trit sepi. Nastak kalo liat ini bakal mendidih darahnya. Hahhaha
Kalian itu semua tapir emoticon-Big Grin
Pergub Reklamasi yang Dibuat Ahok Dinilai Sarat Pelanggaran
emoticon-Tai emoticon-Tai emoticon-Tai Pergub Reklamasi yang Dibuat Ahok Dinilai Sarat Pelanggaranemoticon-Traveller

kl mau beol di sene aj abdul


Quote:Original Posted By adoeka
ahok sepertinya abis di bisiin nastaik sampai goblok gitu pemikirannya , nastaik satjinglertolmek emoticon-Blue Guy Bata (L)


Nastaik Emang sesat lagi menyesatkan emoticon-Najis
Reklamasi Teluk Jakarta, Kemendagri Persilakan Koalisi Adukan Pergub Panduan Rancang Kota


"Sebelumnya, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berencana melaporkan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, yang menerbitkan Pergub 206/ 2016, dua hari sebelum cuti. Pergub dinilai menyalahi hukum. Menurut anggota koalisi dari LBH Jakarta Tigor Hutapea, ada dua cara yang akan ditempuh koalisi. Di antaranya, eksekutif review dan legislatif review.

"Upaya yang akan dilakukan adalah legislatif review adalah melakukan jucial review kepada Mahkamah Agung atau eksekutif review, melaporkan ini ke Kemendagri. Bahwa ada satu peraturan yang secara substansi dan proseduralnya banyak bertentangan dengan peraturan lain, dan banyak bertentangan dengan aturan yang belum diatur," ungkapnya.

Koalisi juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) turun untuk mendesak Pergub dicabut. Koalisi menilai Pergub akan dijadikan landasan hukum bagi para pengembang di Pulau C dan D untuk terus membangun properti mereka.

""KLHK menjadi Second Line Enforcement, penegakan hukum lapis kedua. Loginya dia bisa melakukan upaya hukum yang merusak lingkungan. Ketika dia tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan, secara porsedur ya, dan pelanggaran lain sudah ada, dia harusnya bisa melakukan intervensi," kata Ketua Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata.

Martin menambahkan Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, D dan E, oleh Basuki Tjahaja Punama dinilai melanggar aturan. Semisal Pergub tidak menyertakan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, padahal itu penting. Pergub yang terbit dua hari sebelum Ahok cuti pilkada itu, juga tidak berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS. Ditambah, status reklamasi teluk Jakarta yang masih di moratorium. Seharusnya, tidak muncul aturan baru saat status masih dibekukan sementara.

"Karena ngga ada dasarnya. Peta indikatif yang mereka buat dasarnya apa. RTRW tidak membuat pembagian wilayah, arsiran wilayah. Itu harusnya diturunkan dalam rencana detail tata ruang, atau peraturan rencana zonasi, bentuknya Perda. Itu tidak ada, tetapi tiba-tiba mereka menerbitkan PRK, kalau itu kan tidak punya dasarnya," ungkap Martin di Kantor LBH Jakarta, Senin (16/1/2017).

Martin menambahkan Pergub juga diterbitkan sepihak. Artinya tanpa proses partisipasi warga maupun organisasi lingkungan.

"Sangat jelas tidak ada proses pelibatan masyarakat maupun konsultasi publik bahkan sosialisasi dalam perumusan hingga terbitnya beleid ini,"ujarnya."


http://m.kbr.id/terkini/01-2017/rekl...ta_/88184.html




otak perut dompet emoticon-Amazed______________emoticon-Ngacir
dari tempo ya? emoticon-DP
×