alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/587d05031a997532668b4567/pergub-reklamasi-yang-dibuat-ahok-dinilaisarat-pelanggaran
Pergub Reklamasi yang Dibuat Ahok DinilaiSarat Pelanggaran
TEMPO.CO,Jakarta- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat akan meminta Kementerian Dalam Negeri mengoreksi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Tigor Hutapea akan menyampaikan permintaan itu pada Kementerian pekan depan.

Tigor menganggap peraturan gubernur yang diterbitkan oleh Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama pada tanggal 25 Oktober tahun lalu itu sarat dengan pelbagai pelanggaran. Menurut dia, seharusnya pemerintah DKI tidak menerbitkan aturan itu karena sampai saatini Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum disahkan. “Peraturan gubernur itu seakan melegalkan pengembang membangun kota. Padahal, aturan zonasinya saja belum ada,” kata dia di kantor LBH Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.


Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata. Menurut dia, pemerintah DKI tak bisa menerbitkan peraturan Panduan Rancang Kota Pulau Reklamasi karena pemerintah pusat belum mencabut moratorium reklamasi. “Tidak etis jika pemerintah DKI menerbitkan aturan itu,” ujarnya.

Dua hari menjelang cuti kampanye Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E. Peraturan tersebut kemudian dipersoalkan oleh Badan Legislatif karena dianggap tak memiliki dasar hukum.


Izin reklamasi Pulau C, D, dan E dimiliki oleh PT Kapuk Naga Indah. Anak perusahaan Agung Sedayu Group itu saat ini masih terkena sanksi administrasi (moratorium reklamasi) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena belum memperbaiki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang disesuaikan dengan kajian National Capital Integrated Coastal Development dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
GANGSAR PARIKESIT

https://m.tempo.co/read/news/2017/01/16/083836569/pergub-reklamasi-yang-dibuat-ahok-dinilai-sarat-pelanggaran?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C2533934483





ini reklamasi hambatan banyak amat emoticon-Traveller
Ancol mahal jon
Kepulau g aja yuk, gratis, banyak amoy lagi
emoticon-Traveller emoticon-Ngacir
Dah laporin lagi biar rame bray
emoticon-Traveller
Pasti bakalan banyak pribumi yg kerja di lapangan nih.. yg jilbab, selalu di taro di pintu keluar pembayaran parkiran
Quote:Original Posted By samber...gledek
Ancol mahal jon
Kepulau g aja yuk, gratis, banyak amoy lagi
emoticon-Traveller emoticon-Ngacir


e buset bray emoticon-Traveller
Semua pasti salah ahok bre emoticon-Traveller
Quote:Original Posted By Richadmaru
Dah laporin lagi biar rame bray
emoticon-Traveller


rekor bray emoticon-Traveller
Tinggal PTUN kan aja om kalau emang salah. Ehhhh bener ga sih gugat ke PTUN kalau pergub? Kurang paham juga.
cuma segitu2 aja updatenya..
emoticon-Traveller
coba di usut aja emoticon-Matabelo
Jangan cuma berwacana. sekiranya melanggar tinggal laporkan.
Hal sederhana jangan dibikin sulit.
Entah kenapa tempe selalu nyerang petahana
Ane pura2 gak tau aja emoticon-Leh Uga
×