JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz meminta pasangan calon kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada Serentak 2017 terbuka soal sumbangan dana kampanye yang mereka peroleh.

Menurut Donal, ini perlu dilakukan sebab Jakarta merupakan acuan dalam hal dana kampanye para kandidat.

Dari tiga pasangan calon yang ada, Donal menilai ada satu pasangan yang tidak transparan membuka sumber dan jumlah sumbangan dana kampanye yang mereka terima.

"Ada kandidat yang menurut saya agak gelap menutup informasi penerimaan dana kampanye mereka. Sangat tertutup soal penerimaan," ujar Donal di sekretariat ICW, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Namun, Donal enggan menyebutkan pasangan mana yang dia maksud. Calon tersebut, kata Donal, punya banyak aktivitas politik dan aktif berkampanye.

Bahkan, menurut Donal, mereka juga memiliki kendaraan dengan gambar sebagai alat peraga kampanye dan pernah dikawal helikopter.

Hal tersebut dinilai butuh pengeluaran yang besar dengan nilai sumbangan yang besar juga.

"Sepanjang itu tidak dilakukan, ada kecenderungan kandidat untuk menyembunyikan info penerimaan dana dan memanipulasinya," kata Donal.

Donal mengapresiasi kandidat yang secara reguler mengumumkan jumlah dana sumbangan yang mereka peroleh, lengkap dengan sumbernya.

Berbagai cara juga boleh dilakukan untuk menggalang dana, asalkan tidak menyalahi aturan yang dibatasi Komisi Pemilihan Umum.

Ia mengambil contoh penggalangan dana dengan acara makan malam dan membayar untuk setiap kursinya sebagai sumbangan. Cara tersebut, kata dia, juga populer di Amerika Serikat.

"Dari seluruh kandidat yang penting meng-update dana kampanye mereka dan aktivitas untuk memperoleh dana kampanye " kata Donal.
Per Desember 2016 lalu, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni diketahui melaporkan sumbangan dana kampanye sebesar Rp 9 miliar.

Rinciannya, sebanyak Rp 4.442.000.000 merupakan sumbangan perorangan, dan Rp 1,5 miliar berasal dari perusahaan.

Sementara dari empat partai politik pendukung masing-masing menyumbang Rp 750 juta sehingga totalnya Rp 3 miliar. Ada juga sumbangan dari kelompok Rp 750 juta dan dari kocek pribadi Agus dan Sylvi sebesar Rp 30 juta.

Sementara itu, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, mengklaim jumlah sumbangan yang diterima telah mencapai Rp 60 miliar.

Rinciannya, Rp 45,6 miliar berasal dari sumbangan perseorangan, sedangkan Rp 14,4 miliar dari badan usaha.

Kemudian, pemasukan dana kampanye pasangan nomor tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sejak Oktober sampai Desember 2016 mencapai Rp 47,6 miliar.

Pemasukan itu bersumber dari pasangan calon mencapai 97 persen, yakni Sandiaga Rp 44,8 miliar dan dan Anies Rp 400 juta.

Sementara sumbangan dari Partai Gerindra Rp 750 juta dan Partai Keadilan Sejahtera Rp 350 juta. Ada pun sumbangan dari badan hukum sebesar Rp 358 juta.



http://nasional.kompas.com/read/2017/01/13/17095591/icw.sebut.ada.kandidat.pilkada.dki.tak.transparan.soal.dana.kampanye

Kenapa ya bisa ada yang transparan dan tidak transparan?