alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/584e74d3de2cf23d178b4567/menelisik-hakim-dwi-yang-akan-mengadili-basuki
Menelisik Hakim Dwi yang Akan Mengadili Basuki
Thred ini memuat profil lima hakim PN Jakarta Utara yang akan mengadili kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, dari Tirto.id.

https://tirto.id/menelisik-hakim-dwi...i-basuki-b8Ki#

Quote:
Profil Hakim Perkara Ahok
Menelisik Hakim Dwi yang Akan Mengadili Basuki


Reporter: Andrian Pratama Taher
09 Desember, 2016


  • Hakim Dwiarso pernah mengalahkan Ganjar Pranowo dan Pemprov Jawa Tengah dalam sebuah kasus perdata.
  • Kekayaan Hakim Dwi berdasar laporan LHKPN 2011 mencapai Rp. 1,5 milyar.



Pengadilan perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok akan dipimpin oleh Hakim Dwiarso Budi Santiarto. Siapakah Hakim Dwi ini? Kasus besar apa yang pernah ditanganinya?

tirto.id - “Pak Dwi,” begitu salah seorang Pengamanan Dalam (Pamdal) Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyapa Dwiarso Budi Santiarto. Ada juga sebagian pegawai lain yang memanggil orang nomor satu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dengan sebutan “Pak Ketua.”

Dwiarso sudah enam bulan ini menjabat Ketua PN Jakarta Utara. Pada 20 April lalu, surat mutasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung menempatkan Dwi mengemban tugas baru sebagai Ketua PN Jakarta Utara. Sebelumnya, lelaki kelahiran 14 Maret 1962 itu menjabat Ketua PN Semarang. Di sana Dwi menjabat sejak 22 Agustus 2014. Ia dilantik langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Muhammad Daming Sanusi.

Tak banyak yang bisa diceritakan dari lelaki pemilik kumis tebal itu. Menurut Baron, seorang Pamdal di PN Jakarta Utara, Dwi adalah sosok yang irit bicara. Suaranya baru keluar ketika Pamdal mengawal Dwi mengantarnya ke ruang sidang.

“Ya ngobrol kalau dia lagi kita kawal, tanya-tanya keamanan,” kata Baron saat berbincang dengan Tirto di gedung sementara PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.

Namun kesaksian yang lain disampaikan Adi, seorang petugas kebersihan. Alih-alih menyebut Dwi irit bicara, ia justru bercerita kalau Dwi adalah orang yang sangat humoris. Bahkan Adi menilai Dwi orang yang jenaka.

"Suka bercanda kok," kata Adi yang mengaku memang ditugaskan untuk, salah satunya, membersihkan ruang ketua hakim PN Jakarta Utara.

Dwiarso memang sedang jadi perbincangan sejak ditetapkan sebagai hakim ketua perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dwi bakal menyidangkan Ahok pada Selasa, 13 Desember, pekan depan. Dia didampingi empat hakim anggota: Abdul Rosyad, I Wayan Wirjana, Joseph V Rahantokman, dan Jupriyadi. Kelima hakim ini memang bertugas di PN Jakarta Utara.

Juru Bicara PN Jakarta Utara Hasoloan Sianturi menolak memberi komentar sosok hakim Dwiarso. Dia memilih irit bicara ketika ditanya keseharian atasannya itu.

“Saya kira pertanyaan itu tidak terlalu tepat ditujukan kepada saya,” ujar Hasoloan saat ditemui Tirto di ruang kerjanya, kemarin. Namun dia menegaskan, sebagai hakim, Dwiarso menjalankan tugasnya secara profesional.

Bagaimana Dwi menjalani profesi sebagai hakim, sedikitnya tergambar lewat tuturannya sendiri dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam diskusi pada November lalu itu Dwiarso berujar: “Hakim juga manusia biasa yang memiliki iman tebal dan tipis, maka perlu adanya pengawasan,” seperti dikutip dari radarsemarang.com.

“Selain Komisi Yudisial, diperlukan juga peran serta masyarakat ketika hakim menyidangkan perkara. Memang secara tidak langsung sudah diawasi malaikat, namun sifatnya hanya abstrak, jadi perlu pengawasan nyata.”

Dwiarso sadar, profesinya sebagai “wakil Tuhan”, yang sangat bisa menentukan hidup mati seseorang, memang sangat rentan jika tidak diawasi. Jika hakim tidak diawasi, demikian pengandaian Dwi, ini bisa seperti pengendara motor yang berani melanggar lampu lalu lintas karena tidak dijaga petugas kepolisian.

“Demikian juga pada iman hakim. Maka perlu adanya pengawasan Komisi Yudisial dan masyarakat. Kami juga selalu berusaha meningkatkan kualitas putusan sebagai bentuk pelayanan publik agar tidak sampai terganggu,” kata Dwi yang mulai bertugas sebagai hakim sejak 1986 ini.

Menelisik Hakim Dwi yang Akan Mengadili Basuki
Menelisik Hakim Dwi yang Akan Mengadili Basuki


Ketukan Palu Hakim Dwiarso

Sebagai hakim yang harus independen, Dwiarso, menurut Hasoloan Sianturi, tak pernah menemui tamu di ruang kerjanya. Bahkan sejak namanya diumumkan sebagai hakim ketua untuk perkara Ahok, dia sama sekali menolak berbicara. Wajar jika keseharian Dwiarso sedikit diketahui.

Namun, di balik sosok pendiam, dia sudah malang melintang di dunia hukum Indonesia. Dwiarso dikenal kerap menangani peradilan kasus korupsi dan hubungan industrial.

Sepanjang menjabat Ketua PN Semarang, Dwiarso telah mengeluarkan banyak putusan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah putusannya memvonis kalah Gubernur Ganjar Pranowo dan Pemprov Jawa Tengah dalam sengketa lahan seluas 237 hektar di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah pada 2015. Sejak itulah nama Dwiarso mulai dikenal di Semarang.

Perkembangan kasus itu pun sesuai vonis yang diberikan Dwi di pengadilan tingkat pertama. Pada November lalu, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Ganjar Pranowo. Kabarnya Ganjar bakal melakukan upaya peninjauan kembali kasus sengketa lahan tersebut.

Sepak terjang Dwiarso bukan hanya dalam perkara perdata. Pada 2014, misalnya, ketika baru menjabat Ketua PN Semarang, pegawai negeri sipil golongan IV D itu memutus perkara kasus korupsi yang menjerat teman satu profesi. Pada 22 April 2014, Dwi memvonis bersalah Asmadinata, mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, dan memberikan hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp200 juta.

Asmadinata terbukti secara hukum menerima hadiah dan janji (gratifikasi) ketika masih menjabat hakim ad hoc. Pada November 2014, sidang kasasi untuk kasus itu, yang dipimpin ketua kamar pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, memperberat hukuman Asmadinata, menjadi dua kali lipat atau 10 tahun penjara.

Perkara korupsi yang ditangani PN Semarang ketika Dwiarso menjabat bukan hanya itu. Pada Februari 2015, PN Semarang menjerat mantan Bupati Karang Anyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih. Iriani terbukti bersalah dalam kasus korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (Kabupaten Karanganyar tahun 2007-2008. Rina divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau dengan menjalani tiga bulan kurungan.

Siapa hakim ketua yang menyidangkan Rina Iriani? Siapa lagi jika bukan Dwiarso.

Hukuman Rina Iriani pun semakin berat di tingkat kasasi. Pada Oktober 2015, MA menolak permohonan kasasi Rina Iriani. Majelis menyatakan, Iriani terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek perumahan itu dan memperberat uang pengganti. Semula diminta membayar Rp7,87 miliar, MA memperberatnya menjadi Rp11,8 miliar dengan subsider tiga tahun penjara.

Kasus-kasus besar yang ditangani Dwiarso, seperti sudah diuraikan di atas, didasarkan landasan yang solid karena diperkuat oleh pengadilan di tingkat banding, baik di tingkat pengadilan pinggi maupun kasasi di Mahkamah Agung.

Kekayaan Dwiarso

Karier Dwi sebagai ketua pengadilan negeri bermula pada 2011. Saat itu ia ditunjuk Ketua PN Depok. Dia sudah resmi berstatus pejabat negara. Salah satu kewajibannya adalah melaporkan harta dan kekayaannya kepada KPK.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara pada 2011, Dwiarso memiliki kekayaan sebesar Rp1,5 miliar. Dia hanya memiliki sebuah rumah di Jakarta selatan dengan tanah seluas 318 meter persegi dan luas bangunan 150 meter persegi. Sementara untuk kendaraan bermotor, ia hanya memiliki dua mobil, yakni kijang toyota (dibeli tahun 2001) dan Honda CR-V keluaran tahun 2007 (dibeli 2011).

Ada peningkatan signifikan dari data sebelumnya, yaitu data 2001, yang baru mencapai Rp296 juta. Namun perubahan itu berlangsung dalam rentang cukup lama: 10 tahun. Pada 2001 itu Dwiarso belum memiliki rumah. Dia baru bisa membelinya pada 2008 dengan taksiran harga Rp726 juta. Sedangkan untuk giro, pada 2001, ia memiliki Rp90 juta dan bertambah Rp296 juta pada 2011.

Penambahan harta kekayaan lain, yakni harta bergerak yang terdiri logam mulia dan lainnya, pun tidak terlalu signifikan. Pada 2001 Dwiarso memiliki harta bergerak senilai Rp57 juta dan pada 2011 menjadi Rp99 juta.

Data 2011 ini pun sebenarnya sudah terhitung lama. Kekayaan Dwiarso dari 2011 sampai 2016 belum diketahui karena tidak tersedia LHKPN Dwi terbaru. Data LHKPN pada 2011 adalah data terakhir yang tersedia.

Maradaman Harahap, komisioner Komisi Yudisial, menganggap LHKPN Hakim Dwi masih terbilang wajar.

"Saya pikir normal-normal saja. Kan begini, dulu, mungkin beliau beli tanah harganya murah, kemudian sesuai perkembangan, harganya naik. Kan bisa itu investasi. Jadi sekarang uang Rp1 miliar rasanya enggak terlalu banyak, harga mobil saja Rp400 juta lebih," kata Maradaman kepada Tirto, hari ini (9/12).

Komisioner KY di bidang rekrutmen hakim ini menganggap laporan tersebut bisa saja ditelusuri ulang jika ada orang yang melaporkan kejanggalan.

"(Hakim Dwi) bukan orang kaya itu," ujar Maradaman.
(tirto.id - arb/zen)


Keren, tirto.id bikin "Litsus Hakim"
https://tirto.id/dari-narkotika-hing...terorisme-b8Kp

Quote:
Profil Hakim Kasus Ahok
Dari Narkotika hingga Terorisme


Reporter: Reja Hidayat & Dieqy Hasbi Widhana
09 Desember, 2016
dibaca normal 1 menit

  • Wayan sudah 27 tahun berkarier sebagai hakim.
  • Menangani kasus terorisme serius yang melibatkan jaringan Santoso.


Salah satu hakim non-Muslim dalam sidang perkara Ahok. Pernah menangani kasus terorisme.

tirto.id - Selasa, 26 April 2016, menjadi hari pahit bagi Afif Junaedi, Emeka Samuel, Lubianti Hasim, dan Rosita. Keempat terdakwa itu dijatuhi vonis mati oleh hakim ketua I Wayan Wirjana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam putusan, Wayan menegaskan bahwa para terdakwa, dengan barang bukti narkotika seberat 37 kilogram, telah dinilai melakukan permufakatan jahat. Perbuatan keempat terdakwa dinilai dapat menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap generasi muda, sebagaimana diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Tapi Wayan Wirjana tidak selalu menjatuhi hukuman berat dan saklek kepada terdakwa kasus narkoba. Wayan sempat meloloskan gembong narkoba Firman Boesly dari hukuman mati di tahun sebelumnya, 9 Mei 2015. Boesly, yang diduga merencanakan impor ganja, hanya divonis hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Padahal jaksa menuntut hukuman penjara selama 10 tahun.

Selain itu, saat menjabat hakim di PN Balikpapan pada 2014, ia menangani kasus pidana pelanggaran Pemilu. Untuk kali pertama di pengadilan itu, ia menjatuhkan hukuman 2 bulan kurungan dengan masa percobaan 4 bulan dan denda Rp3 juta kepada Chairil Anwar, pegawai negeri sipil yang terlibat politik dalam kampanye Partai Keadilan Sejahtera. Vonis itu sesuai tuntutan jaksa.

Selama 27 tahun menjalani karier hakim, Wayan sempat pula menjadi ketua PN Tabanan, Bali.

Dari Narkotika hingga Terorisme
Menelisik Hakim Dwi yang Akan Mengadili Basuki


Salah satu kasus mencolok yang dia tangani adalah pidana terorisme di PN Jakarta Utara, dengan terdakwa Gunawan Djuraejo alias Gunawan alias Gugun.

Kasus itu berhubungan dengan Santoso alias Abu Wardah, teroris paling diburu di Asia Tenggara dari jaringan alumni Poso (tewas tertembak Juli 2016). Ceritanya, pada 2011, Gunawan mengetahui informasi dari teman-teman dan media masa bahwa kelompok Santoso telah melakukan aksi penembakan terhadap anggota polisi di Bank BCA Palu. Pada akhir tahun yang sama, Gunawan kembali mendapat informasi dari Suhardi jika Daeng Koro sudah berada di Poso dan telah bergabung dengan kelompok tersebut.

Sekitar November 2012, Gunawan mulai aktif lagi dalam kegiatan kelompok Santoso. Kedekatan mereka terjalin ketika Gunawan menyembunyikan salah satu anggota jaringan teroris. Gunawan juga mengantar makanan belasan kali ke tempat persembunyian Santoso dan Daeng Koro di Gunung Biru.

Pada September 2014, Detasemen Khusus 88 Anti-Teror mendeteksi gerak-gerik Gunawan dan menangkapnya saat mengantar ayah mertuanya berobat di Kota Bima. Itu menyeretnya ke meja hijau dan berhadapan dengan hakim Wayan Wirjana.

"Mengadili dan menyatakan terdakwa Gunawan Djuraejo ... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," ujar Wayan, memvonis Gunawan 3 tahun penjara pada 1 Juli 2015.
(tirto.id - dqy/fhr)
semoga adil...
https://tirto.id/menghadapi-penguasa...-di-papua-b8Ks

Quote:
Profil Hakim Kasus Ahok
Menghadapi Penguasa hingga Kasus Sensitif di Papua


Reporter: Mawa Kresna
09 Desember, 2016

  • Memimpin pengadilan kasus makar pemimpin kharistamatik Papua, Theys Eluay.
  • Akan menghadapi tekanan yang tidak kecil saat mengadili dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.


Berpindah-pindah wilayah penugasan, Hakim Joseph V Rahantoknam ditunjuk menjadi salah satu dari lima hakim yang mengadili perkara penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Apa rekam jejak Joseph?

tirto.id - “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karda Wiranata dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp50 juta,” kata ketua majelis hakim Joseph V Rahantoknam atas kasus gratifikasi Ketua DPRD Kabupaten Karawang, 13 Oktober 2009.

Joseph dan dua hakim di PN Karawang yang menyidang kasus itu nyaris terkecoh sebelum membuat putusan. Fakta yang membuktikan Karda Wiratana menyalahgunakan jabatan untuk menentukan penggarap proyek infrastruktur nyaris kabur. Tapi Joseph dan dua hakim bisa jeli melihat fakta di persidangan.

Joseph menemukan bukti bahwa Karda dijanjikan uang pelicin 5 persen oleh Deden Lukmanul Hakim dan Muri Mulyandi jika proyek senilai Rp1 miliar itu jatuh ke tangan Deden dan Muri. Dari sana, Joseph memastikan bahwa Karda tidak bisa berkelit.

Kasus yang membelit Karda bermula pada 2007 ketika ia menjabat ketua komisi yang mengurusi proyek-proyek pekerjaan umum. Karda menawarkan beberapa proyek infrastuktur publik kepada beberapa pengusaha di Kabupaten Kawarang. Setiap pengusaha itu ditarik uang pelumas oleh Karda. Jumlahnya bervariasi, antara Rp28 juta hingga Rp79 juta dari proyek senilai Rp300 juta sampai Rp1 miliar.

Kasus dengan perkara sensitif yang melibatkan figur publik tampaknya tidak asing bagi Joseph Rahantoknam, yang meniti karier sejak 1989. Saat bertugas di PN Jayapura, dia menangani sidang dakwaan makar terhadap pemimpin kharismatik Theys Eluay.

Menghadapi Penguasa hingga Kasus Sensitif di Papua
Menelisik Hakim Dwi yang Akan Mengadili Basuki


Sidang yang digelar pada April 2001 itu dipenuhi ratusan massa pendukung Theys. Bahkan pihak pengadilan sempat berupaya memindah lokasi persidangan karena alasan keamanan. Namun Theys menolak, dan memberikan jaminan bahwa massa takkan bikin ricuh selama sidang.

Joseph juga pernah dipercaya jadi hakim di PN Surakarta saat Jokowi menjadi walikota Surakarta. Pernah pula bertugas di PN Banyumas, Jawa Tengah. Dari penelusuran tirto.id, pada 2011 Joseph mengemban hakim ketua dalam sidang penganiayaan Sawon, narapidana yang meninggal di rumah tahanan Banyumas oleh delapan sipir. Kedelapan sipir itu divonis antara 1,5 tahun dan 2,5 tahun penjara.

Setelah bertugas di Banyumas, Joseph lantas bertugas di PN Bale, Bandung, sebelum akhirnya dipindahkan ke PN Jakarta Utara pada 2015. Di sini dia menangani beragam kasus seperti perceraian maupun narkotika.

Minus sorotan media yang melimpah atas kasus korupsi dan kasus politis yang pernah ditangani Joseph, hakim yang kini berstatus madya utama ini bakal menghadapi tekanan lebih besar dalam perkara Ahok, figur politik paling tinggi yang pernah terkena jerat “penistaan agama” di pusaran pusat ekonomi dan kekuasaan Indonesia.
(tirto.id - krs/fhr)
1 islam 1 hindu 1 katolik

good

emoticon-Cool

weleh om IRL belum kelar zz
kalo ahok menang ttp fix gak adil dan auto tapir emoticon-Traveller
https://tirto.id/kisah-hakim-kasus-a...n-menteri-b8Kk

Quote:
Profil Hakim Perkara Ahok
Kisah Hakim Kasus Ahok Memvonis Wali Kota dan Mantan Menteri


Reporter: Kukuh Bhimo Nugroho
10 Desember, 2016

  • Hakim Jupri pernah membebaskan enam terdakwa korupsi di PN Muara Bulian, Jambi.
  • Jupri pernah dituduh melanggar etika karena memimpin sidang di ruangannya sendiri.



Jupriyadi menjadi anggota majelis hakim kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok. Pernah memecahkan rekor vonis pidana terberat, juga memvonis mantan menteri dan wali kota.

tirto.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengritik langkah Mahkamah Agung yang menunjuk sembilan hakim karier pilihan untuk bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, April 2009. Menurut ICW, enam dari sembilan hakim itu ternyata pernah membebaskan terdakwa korupsi. Salah satunya Jupriyadi.

Mutasi Jupriyadi dan lima hakim lain menjadi hakim Pengadilan Tipikor dinilai cacat hukum. "Ini melanggar UU Nomor 30 tahun 2002, Pasal 56 Ayat 4. Di sana disebutkan, dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Tipikor, Ketua MA wajib mengumumkan kepada masyarakat. Tapi selama ini kita tidak pernah melihat,” kata Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja ICW.

Lalu apa catatan yang dimiliki ICW soal Jurpiyadi?

Ternyata hakim alumni sarjana dan pascasarjana UGM itu pernah membebaskan enam terdakwa korupsi saat bertugas di PN Muara Bulian, Jambi. Enam terdakwa itu terlilit kasus korupsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi dan penjualan tanah negara di Batanghari, Jambi.

Vonis Menteri dan Wali Kota yang Korupsi

Namun setahun kemudian, April 2010, Jupriyadi selaku ketua majelis hakim seolah ingin membuktikan bahwa keraguan ICW tak berdasar. Dia memvonis mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi 2 tahun 3 bulan penjara dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan. Menteri era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati itu juga didenda Rp100 juta subsider tiga bulan penjara karena terbukti merugikan negara Rp. 104 miliar.

Tujuh bulan kemudian, Jupriyadi terlibat dalam majelis hakim Tipikor yang memvonis Jornal Effendi Siahaan, mantan kepala biro hukum pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Tak hanya itu, terdakwa juga wajib membayar uang pengganti Rp. 4,6 miliar yang ditilepnya.

Menurut Jupriyadi selaku hakim anggota, peran Jornal sangat besar. Atas perintah terdakwa, para staf di Biro Hukum memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan iklan hukum tahun 2006-2007 dan pencairan dana honorarium tenaga ahli. "Akibatnya, beberapa perusahaan dan terdakwa sendiri diuntungkan karena perbuatan ini," kata Jupriyadi yang melewati pendidikan dasar di SD Bopkri Minggir, sekolah yang dikelola oleh sebuah yayasan pendidikan Kristen.

Pengacara terdakwa, Djonggi Simorangkir, menilai vonis itu terlalu berat.

Kisah Hakim Kasus Ahok Memvonis Wali Kota dan Mantan Menteri
Menelisik Hakim Dwi yang Akan Mengadili Basuki


Selain memvonis menteri, Jupriyadi juga pernah memvonis Wali Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Jefferson Soleiman Montesqiue Rumajar yang berstatus non-aktif, divonis 9 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsider dua bulan kurungan. Vonis memang lebih ringan dibanding tuntutan jaksa 13 tahun.

Selain pidana penjara dan denda, Jupriyadi juga menghukum terdakwa dengan kewajiban membayar uang pengganti Rp. 31 miliar. Angka itu berasal dari kerugian negara Rp. 33,7 miliar dikurangi uang terdakwa yang disita penyidik dan diserahkan ke BPK Rp. 2,7 miliar.

"Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang. Jika harta benda terdakwa tak mencukupi, dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Jupriyadi di Pengadilan Tipikor, 10 Mei 2011.

Dilaporkan ke Ketua MA

Meski menjatuhkan sejumlah vonis kepada para koruptor, Jupriyadi ternyata pernah tersandung satu kasus yang membuatnya dilaporkan ke Ketua MA. Bukan kasus yang ditangani Pengadilan Tipikor, tapi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada 18 April 2011, Gelora Tarigan, kuasa hukum Koran Purba, menyampaikan laporan tiga halaman kepada MA. Isinya, menuding Jupriyadi telah melanggar UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kode Etik, serta Perilaku Hakim terkait penanganan kasus dengan terdakwa residivis Sulindro.

Berdasar laporan itu, pada 13 April, Jupriyadi selaku ketua majelis hakim telah melakukan persidangan di R. 202 tanpa dihadiri para hakim anggota dan terdakwa. Sidang yang diikuti jaksa dan penasihat hukum itu memang pada akhirnya memutuskan bahwa sidang ditunda seminggu.

“Tetapi, justru hakim ketua Jupriyadi tanpa kehadiran hakim anggota, panitera, dan terdakwa telah memimpin sidang di ruangannya sendiri yang hanya dihadiri penasihat hukum dan seorang jaksa, dengan acara pembelaan tetapi sidang ditunda satu minggu,” kata Gelora.

Atas tingkah itu, Geloran meminta agar Jupriyadi dipanggil MA dan diberi sanksi pemberhentian sementara sebagai ketua majelis.
(tirto.id - bim/fhr)
https://tirto.id/kisah-hakim-kasus-a...keagamaan-b8Kt

Quote:
Profil Hakim Kasus Ahok
Kisah Hakim Kasus Ahok Menolak Tuntutan Ormas Keagamaan


Reporter: Felix Nathaniel
10 Desember, 2016


  • Abdul Rosyad telah menangani sebanyak 47 perkara sepanjang 2005-2016
  • Abdul Rosyad pernah menangani kasus pembunuhan dengan pembakaran yang melibatkan Ormas


Hakim Abdul Rosyad ditunjuk sebagai salah satu hakim yang mengadili dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Ia pernah menangani kasus pembunuhan yang dibumbui isu penistaan agama.

tirto.id - Abdul Rosyad, salah satu dari lima hakim yang akan terlibat dalam persidangan perkara Ahok, merupakan hakim yang gemar menyebarkan artikel Islami dan ceramah Abdullah Gymnastiar melalui akun Facebook miliknya. Dia bekerja sebagai hakim PN Jakarta Utara Golongan IV/D. Sebelumnya Abdul sempat menjadi hakim di PN Surabaya.

Abdul telah menangani sebanyak 47 perkara sepanjang 2005-2016. Dia sempat menangani kasus upaya pembunuhan dengan membakar. Kasus ini agak sedikit mirip dengan perkara Ahok. Beberapa Ormas Islam berdemo dan mendesak agar majelis hakim mengaitkan kasus itu dengan delik penistaan agama. Abdul didorong untuk menjatuhkan vonis dengan pasal berlapis.

Peristiwa itu terjadi pada Mei 2013. Ayung Indra Kosasih, dengan membawa satu botol bensin, menyiram Yoyo, ayah kandung Rini. Basah kuyup, Yoyo berlari keluar rumah. Di depan Rumah, Ayung membakar Yoyo.

Rini berlari berupaya membantu ayahnya, namun api merambat ke tubuhnya. Tak hanya itu, Ayung sendiri ikut terlalap api. Peristiwa ini berlangsung saat hujan deras. Api tak sampai habis membakar tubuh mereka. Meski begitu, ayah Rini meninggal setelah seminggu dirawat di rumah sakit. Sedangkan Rini dan Ayung hanya menderita luka-luka.

Sejak seminggu sebelum Abdul menjatuhkan vonis, pelbagai organisasi massa berkumpul di depan gedung PN Cirebon. Massa ini mengatasnamakan Al-Manar, Gapas, Gempa, Gerakan Muslim Cirebon, FUI, FPI Cirebon, FPI Kadipaten, FPI Tasik, FPI Kuningan, FPI Cikijing, FPI Bandung, JAT, dan sebagainya.

Beberapa ormas Islam itu menuding Ayung sengaja mempermalukan Islam dan mengajak istrinya untuk murtad. Singkatnya, mereka menganggap kasus itu adalah penodaan terencana terhadap agama dan umat Islam.

Kisah Hakim Kasus Ahok Menolak Tuntutan Ormas Keagamaan
Menelisik Hakim Dwi yang Akan Mengadili Basuki


Tuduhan terhadap Ayung, yang tersebar via media sosial, adalah dia sengaja berpura-pura masuk Islam semata menikahi Rini. Setelah menikah, Ayung kembali ke agama semula dan mengajak istrinya pindah agama.

Tapi hakim Abdul Rosyad tak begitu saja mengikuti desakan ormas Islam. Dia hanya menjerat Ayung dengan pasal 187 KUHP ayat 3 tentang menimbulkan kebakaran dengan sengaja dan berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Pada 27 November 2013, dia memvonis Ayung hukuman seumur hidup.

“Putusan seumur hidup bagi hakim ini merupakan putusan yang maksimal. Walaupun sebenarnya harapan umat Islam dan pihak keluarga ini hukuman mati. Karena tidak terbukti dalam pasal 340 KUHP, maka putusan dikembalikan kepada subsidernya,” ujar pengacara Rini.
(tirto.id - dqy/fhr)
Quote:Original Posted By oyi.jess
semoga adil...


kalo baca dari opininya, kayaknya orang lurus bre
gak tau dah, bs salah tebak ane

emoticon-Entahlah
ow ini toh hakimnya
sip bagus lah kalo ini. pasti jelas ntr keputusannya.
Semoga memberikan keputusan se adil adilnya ya Pak Dwi emoticon-Nyepi
trek record bagus sih moga aj adil ya, ga ini itu ma tekanan massa, jutaan loh yg hadir emoticon-Leh Uga
melihat biografi yang bersangkutan, ini termasuk hakim yang tegas dan keras dalam menghukum terdakwa tindak pidana, gue optimis hakim Dwiarso akan menjadi hakim yang adil untuk mengadili perkara Ahok emoticon-shakehand
Nunggu live streaming aja deh...
Pak hakim sdh siap diboikot islam abal2 kaya nasbung?

Soalnya yg islam yg beneran itu cinta damai, bukan pemaksa, apalagi penghasut dan penebar kebencian...



Menelisik Hakim Dwi yang Akan Mengadili Basuki
oke mo hitam ato putih..
Keputusan'nya harus bisa diterima..

https://m.kaskus.co.id/post/584e7a45642eb6607a8b4568#post584e7a45642eb6607a8b4568

Si ahok di iringi 80 pengacara modal taipan emoticon-Matabelo

klo ga menang juga bakal di gebukin ahok krna modal ga balik emoticon-Leh Uga
roti yng diem ga gerak aj diboikot kok ni hakim kelewatan inceran nasbung.ya gak mungkin lah
Wakil Tuhan.. Semoga adil dan bijaksana dalam menangani kasus nya emoticon-Mewek
Sebenarnya di PN Jakarta Utara ada dua orang hakim lain yang pernah menangani kasus Pasal 156, yaitu Jeferson Tarigan dan Didik Wuryanto. Tapi keduanya tidak ditunjuk untuk memegang kasus ini. Tidak apa-apa, penunjukan itu hak PN Jakut sendiri.
×