JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkapkan, ada pemotongan anggaran sebesar Rp2,3 triliun yang menyebabkan tersendatnya operasional di tingkat Polda dan Polres.

Kebijakan pemotongan anggaran ini diketahui merupakan keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk seluruh kementerian dan lembaga karena target pemasukan pajak yang tak terpenuhi.

"Sangat terasa selama 3 bulan ini ngos-ngosan betul. Itulah yang kami Sampaikan kepada menteri keuangan tahun depan tolong naikkan biaya operasionalnya," kata Tito di depan rapat dengar pendapat Komisi III DPR, Senin (5/12/2016).

Ia menuturkan, karena pemotongan anggaran diputuskan pada September 2016, maka dampaknya terasa selama tiga bulan antara Oktober hingga Desember ini. Dari pemotongan Rp 2,3 triliun tersebut, sebagian besar menyasar pada belanja operasional.

Otomatis juga berdampak pada proses penyelidikan dan penyidikan.

Tito menyebut, pemotongan ini tak begitu terasa di Mabes Polri, dan baru terasa di tingkat Polda hingga Polsek.

"Struktur belanja kita dengan belanja barang 20 persen itu dampaknya di Mabes Polri relatif cukup, di Polda pas-pasan, di Polres kuran, di Polsek sangat kurang sekali," jelasnya.

Oleh karenanya, dana operasional selama 10 bulan harus dipadatkan dan digunakan untuk kebutuhan 12 bulan.

Meski demikian, Tito menuturkan, untuk biaya kontigensi atau tak terduga, Porli sudah mengusulkan tambahan sebesar Rp 90 miliar kepada Menteri Keuangan dan sudah dikabulkan. Dengan tambahan 'amunisi' tersebut, biaya kontigensi Polri hingga akhir tahun tercukupi.

"Kita sudah ajukan juga biaya pada Menkeu. Kita minta Rp 90 miliar. Alhamdulilah sudah didukung sehingga untuk kontigensi (antisipasi) sampai dengan akhir tahun kita masih punya anggaran," tukas Tito.