alexa-tracking

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/581b730fe052271b088b4571/perjuangan-keyakinan-sunda-wiwitan-lewat-film-dokumenter-karatagan-ciremai
Hidup Damai di Lembah Gunung Ciremai

Kamis, 15 Desember 2016 | 10:07 WIB

      

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

KOMPAS.com/RENI SUSANTI

Anak tetua adat Cigugur Kuningan, Gumirat Barna Alam.

KUNINGAN, KOMPAS.com – Seperti biasa, Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, Minggu (4/12/2016) pagi, cukup ramai.

Beberapa penghayat Sunda Wiwitan terlihat membersihkan kompleks gedung tersebut. Ada yang menyapu, membersihkan kendaraan, ada pula yang berbincang-bincang.

Obrolan mereka terkadang terhenti ketika bertemu dengan tetangga atau saudaranya yang akan mengikuti misa di Gereja Katolik Kristus Raja.

Mereka bertegur sapa. Dari kejauhan, terdengar penghayat Sunda Wiwitan bertanya, "Bade ka gereja? (Mau ke gereja?)"

Dengan Alkitab di tangan, jemaat yang akan menjalankan misa pun menjawab, "Sumuhan, A. Dikantun heula. (Ya, Kak. Saya tinggal dulu)."

Seusai bertegur sapa, obrolan yang sempat terputus pun berlanjut. Mereka larut dalam perbincangan yang diiringi suara sayup-sayup orang mengaji dari pelantang suara sebuah masjid di daerah tersebut.

"Inilah kami. Inilah Cigugur. Kami hidup dalam keberagaman," ujar anak tetua adat Cigugur Gumirat Barna Alam.

Ia mengatakan, penghayat Sunda Wiwitan dan penganut Katolik atau Protestan yang saling bertegur sapa tersebut bisa jadi kakak beradik. Itu karena di Cigugur, satu rumah bisa dihuni oleh berbagai agama.

"Rata-rata satu rumah dihuni tiga agama. Misal, orangtuanya Sunda Wiwitan dan anaknya ada yang Islam, ada pula yang Katolik atau Protestan. Tapi semuanya hidup damai, tidak pernah ada perselisihan soal agama," kata Gumirat.

Keluarga besar Gumirat pun demikian. Dari delapan anak tetua adat, anak tertuanya seorang pendeta.

Anak kedua beragama Katolik dan anak ketiga beragama Islam. Lima anak lainnya, termasuk dirinya, menganut Sunda Wiwitan.

Baginya, perbedaan tersebut bukan persoalan. Mereka berpegang pada prinsip bahwa manusia diciptakan untuk hidup harmonis.

"Kami hidup rukun dan damai. Di rumah kami memperbincangkan banyak hal, di antaranya mengenai hubungan sosial," kata dia.

Gumirat mengatakan, apa pun agama seseorang tidak akan mengubah hubungan anak dengan orangtua ataupun saudaranya.

Jika dianalogikan, seorang bayi dilahirkan dulu baru berbicara tentang agama sehingga agama tidak bisa memutus hubungan darah.

Itulah yang terjadi di Cigugur. Ketika ada yang menikah, warga berbeda agama ini saling membantu mempersiapkan segala sesuatunya, misalnya membuat kue bersama untuk tamu.

Begitupun ketika ada yang meninggal. Mereka akan saling membantu menyiapkan pemakaman.

Yang paling terlihat adalah menjelang acara Seren Taun. Empat bulan sebelum dilaksanakan, warga lintas agama ini bahu-membahu mempersiapkan acara, tidak terkecuali para pemuka agama.

"Kami di sini ada 500 KK, terdiri dari empat agama, Sunda Wiwitan, Islam, Katolik, dan Protestan. Perpindahan agama rata-rata terjadi karena pernikahan. Kami melihatnya biasa saja," ujarnya.

Pemimpin Gereja Katolik Kristus Raja Yohanes Cantius Abukasman mengatakan hal yang sama. Toleransi di Cigugur Kuningan terjadi dari dulu. Mereka saling menghargai dan menghormati perbedaan.

"Mengapa memaksa harus sama? Perbedaan itu indah, apalagi tak ada satu pun agama yang mengajarkan ketidakbaikan," kata dia.

Yohanes merasa bahagia bisa ditugaskan di Cigugur. Ia merasakan kehidupan yang sangat damai di sana. Dalam berbagai ceramahnya, ia selalu mengatakan bahwa Cigugur itu merupakan cerminan masyarakat damai di lembang Gunung Ciremai.

Begitupun dengan Agus, salah satu pemeluk Islam. Meski dalam satu rumah berbeda agama, mereka hidup rukun. Sejak kecil mereka sudah akrab dengan perbedaan dan menganggap perbedaan itu berkah.

Anak tetua adat lainnya, Dewi Kanti, mengatakan, jika melihat fakta sejarah, lereng Gunung Ciremai tergolong plural. Situs-situs pra-Hindu, Budha, Islam, terletak berdampingan.

Ia mengakui bahwa mempertahankan keyakinan sebagai penghayat Sunda Wiwitan tidaklah mudah. Selain mengalami diskriminasi, nyawa harus siap dipertaruhkan.

Pada masa pemberontakan DI/TII dan PKI, misalnya, penganut agama kepercayaan termasuk Sunda Wiwitan disiksa, dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup.

Saat itu, tetua adat Pangeran Jatikusuma mendapat petunjuk spiritual untuk menyelamatkan generasi dengan berteduh di bawah cemara putih yang dimaknainya sebagai Kristen. Ketika Pangeran Djatikusuma keluar dari Kristen, ia membebaskan penghayat untuk memilih agamanya.

Tekanan kembali muncul di tahun 1980-1990 saat pemerintah melarang acara Seren Taun. Kini, diskriminasi pun tetap ada. Diskriminasi masuk lewat urusan administrasi, mulai dari KTP, surat nikah, akta kelahiran, dan lainnya.

Dewi mengalaminya. Ia kesulitan memperoleh surat nikah. Akibatnya, ia tidak mendapatkan berbagai tunjangan dari perusahaan sang suami. Begitupun ketika ia memiliki anak kelak, akta kelahiran sang anak hanya mencantumkan nama ibu.

Diskriminasi itu membuat sebagian penghayat menikah dengan mengaku sebagai agama yang diakui negara. Namun, perbedaan agama bukanlah pemisah. Dewi tak ingin terjebak pada pembungkus agama itu berasal.

Meski berbeda keyakinan, kebudayaan Sunda merekatkan warga Cigugur Kuningan, apalagi Sunda Wiwitan mengajarkan toleransi.

http://regional.kompas.com/read/2016...remai?page=all
Ane baru tau ada yg kayak begitu...
jd kpengen nonton...

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

GARDAH: Yang Kosongkan KTP Bukan Hanya Penganut Sunda Wiwitan Saja

BANDUNG (voa-islam.com) - Di Bekasi, Jawa Barat, ditemukan ribuan warga yang mengosongkan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka.

Hal inipun mengundang respon dari berbagai kalangan. Pengamat Kebudayaan Masyarakat Bekasi Andre Wijayanto, mengatakan kosongnya kolom KTP dikarenakan meraka adalah penganut Sunda Wiwitan yang banyak di daerah Jatisampurna. (Baca juga: Ribuan Warga Bekasi Kosongkan Kolom Agama di KTP, Mereka Aliran Kepercayaan?).

“Yang saya ketahui kebanyakan dari mereka menganut kepercayaan Sunda Wiwitan,” kata Andre kepada Voa-Islam, Senin (23/5/2016).

Sedangkan menurut Ketua Gerakan Pagar Aqidah (PAGAR) Ustadz Suryana Nurfatwa bukan penganut Sunda Wiwita saja yang mengosongkan kolom agama.

"Yang mengosongkan kolom agama di KTP bukan Sunda wiwitan aja tapi ada yang lainnya seperti (aliran) Permai, Pangestu, Baha'i. dan lain-lain," katanya kepada voa-islam.com, belum lama ini.

Menurut Suryana, Sunda wiwitan budaya dan adat Sunda tapi sebuah aliran sesat bernama PACKU (Paguyuban Ajaran Cara Karuhun Urang) yang dibubarkan oleh Bakorpakem Jabar.

"Setelah dibubarkan dan dinyatakan sesat maka berlindung di bendera Sunda Wiwitan dan bukan aliran lagi tapi mengaku agama. Wahai baraya ki Sunda hati-hati dengan Sunda wiwitan," pungkasnya. [syahid/voa-islam.com]

http://m.voa-islam.com/news/indonesi...-wiwitan-saja/
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Astaghfirullah! Banyak Muslim di Cigugur Kuningan Ikut dan Dukung Ritual Sunda Wiwitan

kUNINGAN (voa-islam.com)--Di Cigugur Kuningan, Jawa Barat terdapat banyak penganut Sunda Wiwitan. Bahkan mereka merangkul umat Islam untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan.

Menurut salah satu pengurus Kantor Urusan Agama (KUA), Gigugur Kuningan, Johana, banyak umat Islam tidak mengetahui bahwa mereka sedang disasar penganut Sunda Wiwitan. Dalam sebuah acara perayaan Sunda Wiwitan yang disebut dengan perayaan Seren Tahun, banyak umat Islam yang mendukung dan ikut membantu perayaannya.

“Bahkan orang Islam sendiri bantuin acara Paseban. Ikut pawai. Saya pernah tanya 'Pak ini lagi apa? Dia menjawab lagi bantuin aja',” kata Johana kepada Voa-Islam belum lama ini.

Selain itu para penganut Sunda Wiwitan yang mengkampanyekan ajarannya lewat budaya sudah terang-terangan memakai identitas mereka sebagai Sunda Wiwitan, seperti memakai iket (ikat kepala khas sunda) di berbagai acara.

“Sudah biasa pakai iket. Saya pernah datang di sebuah acara dan mereka biasa pakai iket,” ujar Johana.* [Sendia/Syaf/voa-islam.com]

http://m.voa-islam.com/news/indonesi...muslim-daerah/
silahkan berjuang saja sendiri. kitorang tidak ikut ikutan
Kaleidoskop 2016: Masih Banyak Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan

Rabu, 21 Desember 2016 | 05:43 WIB

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

KOMPAS/DIDIE SW

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mencatat sepanjang 2016 telah terjadi 184 kasus terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di berbagai daerah.

Direktur Peneliti Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, secara kuantitas jumlah kasus pelanggaran mengalami penurunan jika dibandingkan 2015, yakni 197 kasus. Namun, dari sisi kualitas dan dampak yang ditimbulkan justru mengalami peningkatan.

Menurut Ismail jika diurutkan berdasarkan tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan, ada lima kelompok minoritas masyarakat yang kerap mengalami tindakan diskriminasi.

Bentuk diskriminasinya dari mulai pembongkaran, pelarangan mendirikan rumah ibadah, pelarangan ibadah, pengusiran hingga stigmatisasi.

Kelima kelompok tersebut antara lain Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), komunitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), komunitas Syiah, kelompok agama minoritas, dan kelompok penghayat kepercayaan lokal.

Peneliti bidang kebebasan beragama Setara Institute, Sudarto Toto mengatakan, tindakan diskriminasi oleh kelima kelompok tersebut cenderung sistematis, terstruktur dan meluas, terutama terhadap kelompok Gafatar.

"Artinya, tindakan diskriminasi selalu melibatkan aparat negara, tokoh agama, kemudian muncul kelompok massa yang melakukan intimidasi," ujar Sudarto saat ditemui di kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2016).

"Kemudian dikuatkan dengan penyerangan dan pengusiran. Pola ini juga terjadi di kasus yang dialami oleh kelompok Syiah Ahmadiyah," kata dia.

1. Kelompok Gafatar

Sudarto menuturkan, dalam kasus Gafatar, tindakan diskriminasi cenderung sistematis dan terencana. Pola yang dibangun melalui isu orang hilang, sebagai pintu masuk untuk mengatakan kelompok Gafatar sesat dan ingin melakukan makar.

Setelah itu muncul pernyataan atau stigmatisasi dari aparat negara dan tokoh agama.

Kemudian pada Jumat (15/1/2016) terjadi pengusiran ribuan warga eks anggota Gafatar di Moton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kalimantan Barat.

Aksi itu merupakan lanjutan dari aksi sweeping yang digelar sebelumnya di 16 lokasi di Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur pada Kamis (14/1/2016) malam.

Selain pengusiran terjadi juga pembakaran permukiman dan aset milik eks anggota Gafatar.

Saat pemulangan ke daerah asal, salah seorang warga eks Gafatar bernama Suratmi mengalami keguguran.

Kekerasan yang dialami Suratmi tidak berhenti sampai situ saja. Warga Haurgeulis, Indramayu, itu mengaku kesulitan untuk memperpanjang KTP karena tercatat sebagai bekas anggota Gafatar.

Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun merasakan dampak dari kekerasan itu. Mereka mengalami teror secara psikologis. melalui kebijakan pemulangan paksa dan penampungan sementara yang berpindah-pindah.

"Akibatnya anak-anak eks anggota Gafatar trauma dan kehilangan keceriaan. Seringkali terjadi penelantaran dan relokasi ke beberapa tempat secara berpindah, termasuk dengan alasan pemerintah daerah tidak memiliki anggaran," kata Sudarto.

Pola terakhir yang dialami oleh eks pengurus Gafatar, kata Sudarto, adalah kriminalisasi dengan tuduhan melakukan penodaan agama dan makar.

Tiga eks petinggi Gafatar yakni Ahmad Musadeq, Mahful Muis Tumanurung dan Andri Cahya saat ini masih ditahan oleh kepolisian.

2. Jemaah Ahmadiyah

Pola diskriminasi yang dialami Gafatar juga dialami oleh kelompok Ahmadiyah. Setelah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus JAI dan Warga Masyarakat, warga Ahmadiyah kerap menerima tindakan intimidasi.

Pada Senin (23/5/2016), Masjid Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dirusak oleh sekelompok orang tidak dikenal.

Selain perusakan rumah ibadah, seringkali warga Ahmadiyah dilarang untuk merayakan hari besar keagamaan.

Sementara itu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebanyak 1772 warga Ahmadiyah tidak bisa mengurus KTP karena ada tekanan dari sejumlah ormas keagamaan kepada pemerintah daerah.

Puncak dari sikap intoleran adalah pengusiran terhadap Jemaah Ahmadiyah yang sedang berkumpul di sekretariatnya di Desa Srimenanti-Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung.

Pengusiran tersebut dipicu oleh keluarnya surat edaran Bupati yang menyatakan agar warga Ahmadiyah kembali pada Islam atau meninggalkan desanya.

Kasus Bangka melibatkan kebijakan Bupati melalui surat edaran pengusiran terhadap Jemaah Ahmadiyah. Kasus ini terjadi pada Januari 2016.

3. Kelompok Syiah

Di beberapa daerah, warga Syiah dilarang untuk merayakan hari besar Asy Syura. Ujaran kebencian pun kerap dilontarkan kepada kelompok Syiah.

Pada Selasa (11/10/2016) ratusan warga bersama beberapa ormas Islam Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendatangi lokasi perayaan hari Asy Syura yang digelar warga Syiah Kendari.

Perayaan Asy Syura oleh warga Syiah di Kendari diikuti sekitar 100 orang lebih di Hotel Kubra yang terletak di Jalan Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, By Pass Kendari.

4. Pembakaran dan serangan rumah ibadah

Meski tidak mengalami tindakan diskriminasi yang tersistematis, namun menurut Sudarto, kekerasaan yang dialami kelompok agama minoritas bersifat sporadik.

"Tiba-tiba ada pembakaran, penyegelan rumah ibadah sampai teror bom," kata Sudarto.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


KOMPAS/NIKSON SINAGA

Umat lintas agama membersihkan Wihara Tri Ratna, Minggu (31/7/2016), yang dirusak massa di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7/2016). Persaudaraan dan kebersamaan antar umat beragama diharapkan menjadi pondasi dalam menjaga kerukunan.

Setara Institute mencatat terdapat kasus pembakaran seperti pada wihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara dan terjadi bentrok antar-warga.

Pembakaran dan bentrok disinyalir dipicu oleh pernyataan seorang warga yang meminta agar volume pengeras suara di rumah ibadah dikecilkan.

Kemudian teror bom terjadi di Klenteng Budi Dharma, di jalan Gusti Situt Singkawang Barat, Kalimantan Barat.

Menurut Kabid Humas Polda Kalbar Kombes (Pol) Suhadi SW pelaku teror bom diduga melibatkan dua orang dengan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan bom molotov.

Teror bom juga terjadi di Gereja Katolik Paroki Gembala Baik, Kota Batu. Berdasarkan keterangan salah seorang pengurus Gejera teror dilakukan oleh seorang perempuan yang akan mengebom gereja.

Pada Minggu (13/11/2016) Gereja Oikumene di Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan, Samarinda, Kalimantan Timur juga mengalami hal serupa.

Ledakan terjadi saat jemaat gereja sedang beribadah. Ledakan tersebut menewaskan seorang anak dan beberapa korban luka-luka.

Pelarangan melaksanakan ibadah dialami oleh umat Kristen yang tergabung dalam Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP) oleh Pemerintah DKI Jakarta di Pasar Minggu dengan alasan mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat.

Penolakan keras dari warga terhadap GBKP Pasar Minggu mendorong pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk merelokasi gereja tersebut dengan alasan IMB diperuntukan untuk ruko.

Sementara itu pengurus GBKP menyatakan selama ini sangat sulit mengurus IMB pendirian gereja. Pengurusan izin BPKP bahkan telah dilakukan sejak sepuluh tahun lalu.

Pembubaran ibadah juga terjadi di Bandung pada Selasa (6/12/2016). Massa dari ormas  memasuki ruang utama dan membubarkan jemaat yang sedang melakukan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal di gedung Sasana Budaya Ganesha.

5. Diskriminasi ke Penghayat Kepercayaan

Berdasarkan data Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 184 kelompok penghayat kepercayaan dan agama leluhur yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kelompok penghayat kepercayaan tersebut antara lain Sunda Wiwitan, Parmalim, Manekes, Sapto Dharmo, Sedulur Sikep, Marapu di Nusa Tenggara Timur, Tolotang dan Ammatoa Kajang di Sulawesi, serta Kaharingan di Kalimantan.

Menurut Sudarto, hingga saat ini seluruh kelompok penghayat masih mengalami diskriminasi oleh negara melalui berbagai peraturan kebijakan.

Dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, negara memilah antara agama dan kepercayaan.

Bahkan sebelum ada UU No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anggota kelompok penghayat kepercayaan dipaksa menyatakan diri menjadi bagian dari salah satu agama "resmi" hanya agar bisa memperoleh KTP.

Sudarto mengatakan, sulitnya mengurus KTP masih dialami anggota kelompok penghayat karena kepercayaan mereka tidak termasuk dalam 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara.

Kehadiran UU 24 Tahun 2013 juga tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Pasal 61 menyatakan, bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan maka keterangan pada kolom agama tidak diisi.

"Kalau dikosongkan, dampaknya banyak. Mereka tidak bisa mengurus pembuatan rekening bank, di instansi pemerintahan juga tidak bisa mengurus administrasi karena harus mensyarakatkan agama. Hal itu dialami oleh kelompok Sunda Wiwitan, Marapu, dan lainnya. Kalau mau menikah sangat sulit. Mereka juga jadi sulit mencari pekerjaan," kata dia.

Sementara itu Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy menilai pemerintah tidak serius memberikan layanan publik terhadap kelompok penghayat agama dan kepercayaan minoritas di Indonesia.

Pasalnya, kelompok minoritas tersebut masih kerap mengalami diskriminasi dalam mengakses pelayanan publik di Indonesia.

Suaedy mengatakan, diskriminasi tersebut kerap terjadi saat kelompok minoritas ingin mengakses pelayanan pendidikan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta kepemerintahan daerah.

"Diskriminasi terhadap kelompok minoritas kepercayaan dan agama dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih berlangsung," ujar Suaedy, Selasa (6/12/2016).

Menurut Suaedy, diskriminasi itu terjadi karena pemerintah masih membedakan perlakuan pelayanan publik terhadap kelompok penghayat agama dan kepercayaan minoritas.

 "Padahal, pada prinsipnya tidak ada pelarangan agama-agama lain mendapatkan akses pelayanan publik. Bahkan menjamin secara penuh keberadaan agama-agama di Indonesia sesuai Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 mendapat bantuan dan perlindungan," tutur Suaedy.

Diskriminasi tersebut, kata Suaedy, menyebabkan 12 juta warga Indonesia terancam kehilangan hak-hak dasarnya karena kesulitan mengakses layanan publik.

"Diskriminasi tersebut berdampak pada hilangnya hak-hak dasar mereka, seperti hak penghidupan, ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan hak politik pemerintahan," ucapnya.

http://nasional.kompas.com/read/2016...kinan?page=all
Dewi Kanti

Apakah artinya agama resmi? Indonesia hanya mengenal lima agama yang diakui sebagai agama resmi oleh pemerintah: Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Di luar itu semua bukan agama resmi. Dalam istilah lain, agama "ilegal". Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak mencantumkan agama resmi patut dicurigai, setidaknya oleh para birokrat. Akibatnya, mereka yang menganut agama kejawen, kepercayaan atau konghuchu harus gigit jari, sebab terbuang dari komunitas yang diakui oleh pemerintah. Bukan hanya itu, langkah ini sering berlanjut pada tindakan diskriminiasi, sebab para penganut agama "tidak resmi" itu tidak memperoleh dokumen kewarganegaraan yang semestinya seperti surat nikah, kartu keluarga (KK) sampai surat lain yang dibutuhkan.

Dewi Kanti adalah salah satu contohnya. Sebagai penganut agama kepercayaan Sunda Wiwitan, dia harus berjibaku dengan petugas catatan sipil Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), gara-gara dia ingin menikah dengan cara leluhur menikahkan mereka. Padahal sang suami, Okky Satrio yang Katolik tidak keberatan dengan permintaan Dewi. Beberapa tokoh agama lain pun seperti Islam, tidak mempersoalkannya.

Beruntung kini Dewi sudah menikah. Aku bertemu dengannya dalam salah satu acara dialog keagamaan di gedung Jakarta Media Centre (JMC) awal tahun 2006. Dia bukan sebagai pembicara, tapi tampil sebagai juru kawih bersama kelompok kecapi Cianjuran yang dia pimpin. Setelah ngobrol di akhir acara, dia memberi alamat rumahnya. Rupanya, dia tetangga sebelah. Hanya beda RW, tapi masih dalam satu kawasan di Kemanggisan bahkan jaraknya dengan rumahku tidak begitu jauh.

Dewi tinggal di kawasan padat penduduk, tak jauh dari warung Encum yang terkenal dengan nasi uduk dan soto Betawinya. Bersama suami, keduanya menjalani hidup sebagai wiraswasta. Dewi memang belum berani menampakkan identitasnya sebagai penganut kepercayaan. Tapi, bila dibutuhkan, dia akan mengakuinya.

Lingkungan tempat aku dan Dewi tinggal adalah kawasan yang didominasi oleh warga muslim. Mushola dan mesjid mendominasi di sana. Meski tetanggaku sebenarnya lebih banyak warga keturunan Cina yang beragama Katolik dan beberapa konghuchu. Tapi Dewi tetap saja minoritas.

Tapi aku sangat percaya, Kemanggisan adalah kawasan di Jakarta yang paling aman dan paling toleran dari sisi kepercayaan yang dianut penduduknya. Saat kerusuhan berbau etnis berlangsung pada 1998, hiruk pikuk itu tidak sampai ke perumahan di sana.

Aku tidak pernah bertanya pada Dewi, apakah dia merasa nyaman di Kemanggisan. Tapi setahuku dia masih betah di sana.

Dewi adalah buyut dari Madrais. Lelaki asal Desa Cigugur, Kuningan ini adalah salah satu tokoh pendiri sekaligus penyebar agama sunda lama, alias Sunda Wiwitan. Selama hidupnya, Madrais pernah dibuang ke Digul (ada yang bilang ke Ternate, di Maluku) oleh pemerintah Belanda karena dianggap menyebarkan ajaran sesat. Dia baru pulang ke kampung halamannya pada 1920. Dalam majalah berbahasa Sunda "Mangle" terbitan tahun 1980-an, pernah diulas soal keberadaan Madrais. Aku masih ingat, "Mangle" kala itu menyebut Madrais sebagai tokoh nasionalis yang anti Belanda. Dalam artikel tersebut juga dituliskan aktivitas ritual Madrais dan para pengikutnya, seperti "seba" (memberikan sejumlah hasil bumi) kepada sang hyang wisesa alam.

Menurut Dewi, beberapa ritual para pengikut Madrais hingga kini masih berlangsung di Desa Cigugur. Salah satunya adalah "Upacara Seren Taun", yang dilakukan setahun sekali. Masyarakat Cigugur, secara bergotong royong membawa hasil bumi. Mereka juga mengadakan pagelaran wayang dan kecapi suling pada malam hari.

Penduduk Cigugur sendiri, terbagi dalam dua agama besar: Islam dan Katolik. Banyak orang menduga, itu karena selama rezim Orde Baru, mereka dipaksa harus meninggalkan kepercayaan lamanya dan memilih salah satu agama resmi. Kala itu, dakwah dari kelompok Islam berebut dengan para misionaris Katolik.

Ayah Dewi, Pangeran Jatikusuma, adalah ketua paguyuban penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan di Jawa Barat sekaligus pimpinan yang meneruskan ajaran Madrais. Aku pernah bertemu dengan Jatikusuma di Hotel Preanger, Bandung, dalam acara pentas kecapi suling, ketika aku duduk di bangku SMA. Orangnya tak banyak bicara.

Salah seorang anak Jatikusuma, yang tak lain adalah kakak Dewi, sempat berperkara di pengadilan Jakarta Timur pada 1997. Pasalnya, persis kasus Dewi, mereka ingin menikah dengan cara penganut aliran kepercayaan. Kala itu, kantor catatan sipil tidak mengizinkan hingga berlanjut ke meja hijau.

Buat warga Kemanggisan, sebenarnya ini adalah berkah sebab mereka tidak hanya berdampingan dengan para penganut agama resmi, tapi juga penganut aliran kepercayaan. Aku pernah ditanya oleh Kak Mimi, iparku, penganut kepercayaan itu ada ritualnya nggak? Setahuku ada, tapi tidak rumit. Tapi, mereka lebih menitikberatkan pada ajaran budi dan ahlak yang baik. Bila inti dari agama (agama apa saja) adalah berbuat baik dan mengasihi pada sesama, tak ada alasan untuk menolak kehadiran mereka.

Aku berharap Dewi bebas memeluk dan menjalankan aktivitas kepercayaannya di Kemanggisan. Tanpa cemooh, tanpa diskriminasi.

http://kemanggisan.blogspot.co.id/20...kanti.html?m=1
UPHOLDING TRADITION, UPTICK DISCRIMINATION

Posted on July 5, 2015 by arimendrofa


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Dewi Kanti is sitting in the sacred room called “Dapur Ageung”, where the elder of Sunda Wiwitan perform the ritual.

A woman dressed in a white long sleeve wtih leaves hanging in her hair – she sits cross-legged facing a fireplace. A unique fireplace decorated with dragon statues on its four corners, she brought together the pieces of bamboo to only burn it there. She then close her eyes and went into meditation.

Dewi Kanti, 40, is her name. She is an adherent of Sunda Wiwitan, an indigenous religion which still practiced by traditional Sundanese community in Indonesia. The adherents are scattered in various areas in West Java, including in Cigugur, Kuningan, where Dewi along with about 1,000 other followers still practice this religion. However, this religion is not recognized as one of the official religion in Indonesia – making its adherents often facing a surge of discrimination, particularly in civil right as a citizen and religion devotee.

Dewi Kanti, the great-granddaughter of the leader of Sunda Wiwitan in Indonesia, is leading the campaign for state recognition of the minority religion to end discrimination against her and fellow adherents, including the deprivation of their civil rights.

“The religion status on my first identity card was listed as Islam. Second listed as a cult. Eventually revised and were given a dash,” she said continuing with an explanation on how she struggled from 2005 to 2008 to get the rightful identity card.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Dewi’s ID which revised two times. (Dewi Kanti)

Having that option of the Sunda Wiwitan religion column in identity cards for citizen who embrace this traditional belief sytem has long debated. In 1965, the government issued the law number 1 of 1965 on the Prevention of Abuse and / or Blasphemy on Religion. The explanation of article 1 stated that there are six religions embraced by Indonesian citizen, raging from Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. The law never recognized the existence of Sunda Wiwitan.

Not only this affects them through the empty column of their religious status in their identity, they also face the challenge to obtain important documents issued by the government, such as a marriage and birth certificates, to name a few. Rusman, 66, a retired civil servant, said the wedding he had with his wife 1981 cannot be registered in civil legalities.

“I could not get a marriage certificate. I was considered as an single. Which means I couldn’t attain the family monetary allowance from the workplace,” said Rusman who formerly worked at the Department of Tourism and Culture in Kuningan.

The difficulty in obtaining a marriage certificate has an impact on the issuance of birth certificates. Sri Wulandari, 20, has been trying for two years to apply for her birth certificate with the Civil Registration in Kuningan. But to no success.

On her fourth attempt last March, Sri was accompanied by Dewi. Dewi asked the officer on why Sri and other followers could not receive the rightful birth certificate.

“A birth certificate is a right identity must be provided by the state without exception,” said Dewi.

“Yes, it is. We provide these documents,” the official replied.

“But what is the purpose of this form?,” asked Dewi while showing a sample form issued by Civil Registration in Kuningan. The official who is still new at his job was overwhelmed and confused. He then called the other official to explain the problem.

The form is a waiver, where it is stated that the applicants are willing to not include the name of the father on the birth certificate. This occurs due to customary marriages performed by adherents of Sunda Wiwitan considered legally valid.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


A waiver which issued by Civil Registration in Kuningan.

Documentation of marriage set out in article 2 of law number 1 of 1974. The law states that marriage is valid if it is done by the law of each religion. This includes customary law.

“The statement letter on their marriage is not legally valid. The leader must be recognized as a traditional leaders by the Ministry of Culture and Tourism,” says KMS Zulkifli, head officer of Population and Civil Registration in Kuningan.

Zulkifli has approached the leaders to help him to be recognized. He was promised to have this issue resolved within a month.



The long journey of Sunda Wiwitan

The existence of Sunda Wiwitan beliefs in Cigugur is not far anf disconnected from the role of Kiai Madrais, a Cigugur indigenous community leader who dig back the old values of spirituality of Sunda Wiwitan. In 1900s, Kiai Madrais managed to evoke the spirit of nationalism of Sundanese community. At that time, the Dutch colonized Indonesia. His broad view that the need of higher power by the community to realize that every human being has an equivalent right to live freely.

The nationalism and humanity values that he teaches was considered as a public-order crime by the Dutch Colonist. In 1908, Ki Madrais was exiled to Boven-Digoel for three years. Later, the Dutch identify her teaching as Agama Djawa Sunda (ADS), or also known as Java Sunda Teaching.

In the early period of independence, the government of Indonesia accommodated the Sunda Wiwitan and other traditional belief system under mysticism. In 1955, Indonesian Congress of Faith Board was formed to institutionalized these beliefs system. Sunda Wiwitan terms as ADS on its member. The term then trapped Sunda Wiwitan into a communist stigma. At that time, the Islamic Armed Forces of Indonesia (DI/TII) performed the physical assault against the society. Their place of worship was burned.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Paseban Tri Panca Tunggal, a cultural heritage located in Cigugur, Kuningan. The custom building of Cigugur indigenous community had burned by Islamic Armed Forces of Indonesia (DI/TII) in 1954.

In 1964, Tedjabuana, Kiai Madrais’ son, led the Cigugur indigenous communities. He then issued a policy gives freedom to its fellow adherents to embrace one of the religion which is considered to be authorized by the state. The decision was made to avoid the criminalization of the adherents. They obeyed the policy by change the status of their religion into Catholicism, Protestantism or Islam.

The atheists stigma them came about. It was increasingly attached when the government issued the law Number 1 of 1965 on the religion professed by the Indonesian citizen. The law puts the followers into a corner and involves a public mindset that since Sunda Wiwitan is not in one of the recognized religion. The majority then consider that Sunda Wiwitan beliefs are not ‘right’ as they are deemed godless, an atheists or even a communist.

In the early 1980s, Djatikusuma, 82, who continued his duties as a community leader, reaffirming his religion status to Sunda Wiwitan religion status. The other people who are still faithful to the Kiai Madrais teaching also follow his move.

Meanwhile, the government issued a policy that the religion column for Sunda Wiwitan followers were given a dash. It was not a mutually beneficial solution since the stigmas as atheist still attached to the adherents.

“I was imprisoned for three months. I obeyed the decision even though I do not feel I have violated the law, ” said Djatikusumah, who was jailed due to certify the marriage which is considered illegal.

The political pressure still continues. The government believed that based on the reason of performing a ritual of hearsay also banned Seren Taun, an annual traditional ceremony held by the community as an expression of their gratitude to the Almighty. This rice harvest festival is held every 22 Rayagung, the last month of Sundanese calendar.

“The government directly destroying our ritual tools which we had painstakingly prepared. The event was very traumatic. The elders and other community could not do anything, ” says Dewi, who was 4 years old when the incident occurred.

Still vivid in her memory, the psychological distress experienced by the community after the attack continues. It was a period of deep anguish and pain for her and other followers.

Fight silently

The banning of Seren Taun for 17 years does not put the follower of Sunda Wiwitan into silence. They still perform the tradition silently. This involves the celebration of the community where they peel each rice seeds grain by grain.

At that time, however, they want to show that without the recognition of Sunda Wiwitan, the commnunity can still produce the Sabilulungan or togetherness in treating tradition though not openly.

“We never felt like a victim. But we, as human beings, have the responsibility to show the country and the community. There is one situation in which erroneous religious understanding could twist that negates the sides of humanity,” says Dewi.

In 1999, the community was able to celebrated the Seren Taun openly after Abdurrahman Wahid, the fourth President of Indonesia gave his support. He attended the event. Seren Taun become a symbol of pluralism of the Cigugur society. Not only adherents can celebrate it. The majority of religious believers also participated.

“Many of our people are involved in the ceremonies. They are also part of the indigenous community. Sunda Wiwitan is the roots of their many traditions. When Seren Taun is held on Sunday, I adjust the schedule so they can still go to the church,” said Yayan Suryana, a priest in Cigugur.

The struggle is a long way

The discrimination against Dewi and other fellow adherents has not cowed her into silence. Since 1999, she was involved in the Interfaith Youth Movement. Here, she made a visit to the majority religious communities with the aim to change the mindset or understanding of the general public toward our existence and beliefs.

She also continues her father activities, Djatikusumah, in Indonesian Conference of Religion and Peace (ICRP). The objective is to establish communication between religious members of the ICRP for open dialogue.

Now she is active in Bhinekka Tunggal Ika National Alliance which is a consolidation tool with a variety of indigenous communities, particularly communities that still preserve their ancestral religion or traditions.

“Indeed, the efforts that I have been doing has not been fruitful as to what we hoped. The issue of the recognition of ancestral religions marked very differently by the government agenda,” says Dewi, who met the legislative and executive councils in Jakarta on many occasions.

Together with the other elders, she also make an effort to strengthen the community internally. They provide the children avenue and direction on how to forward them to have a confidence as an indigenous children. Every week, they do Surasa or discussion. The event is to digging deeper into the understanding the values of Sunda Wiwitan.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


A number of children gathered to discuss the Sunda Wiwitan teaching on the weekly event called “Surasa”.

“We discuss the problems they encountered in their individual environment. We also transform the value of Sunda Wiwitan teachings through the art and culture. The point is in education,” says Dewi.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Four childrens were prepared to attend the religious occasion. They are the next of Kiai Madrais.

“We feel that maintaining it is not solely for the sake of legality, but how to maintain it with integrity,” she concludes.

https://arimendrofa.wordpress.com/20...iscrimination/
Kok baru denger gw.,!!

Gk laku ya.,???

emoticon-Wkwkwk
Traditional Believers' Quest for Recognition in Indonesia


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Dewi Kanti's identity card now says that she is 'kepercayaan' - or a traditional believer. For more than 10 years, the 37-year-old housewife\'s religion was listed as Muslim. (ST Photo/Zakir Hussain).

Dewi Kanti, 37, has known only one faith all her life. But it has never been recorded on her identity card.

She follows Sunda Wiwitan, a traditional folk belief indigenous to West and Central Java that incorporates meditation and thanksgiving rituals, among other things.

But when she was 17, the registration official automatically listed her as Muslim.

It took more than a decade before she could replace that space on her identity card with a dash, and later, traditional believer.

The housewife from Kuningan, West Java, now campaigns for the right of those with minority beliefs like hers — practiced here centuries before Islam, Christianity, Buddhism or Hinduism — to identify themselves accurately and openly.

"Our ancestors, followers of the original religions of this country, let new religions sink roots," Dewi said.

"But now they are expanding freely, followers of these religions disregard and even try to wipe out our beliefs."

This quest for recognition and equality comes as incidents of discrimination and violence against religious minorities have increased in recent years, denting Indonesia's reputation as a tolerant nation.

Civil society and human rights groups recorded more than 250 cases last year, including attacks on churches and Shi'ite and Ahmadiyya Muslims.

Muslim groups such as the Wahid Institute have also expressed concern at these violations. Culprits are lightly punished or not at all.

But the plight of traditional believers like Dewi, once little heard of, is also starting to get noticed.

Human Rights Watch highlighted her case at the launch of its latest report on institutional and legal shortcomings that facilitate abuses against minorities.

Last week, think-tank Setara Institute and several minority groups, including the Coordinating Body for Indigenous Faith Organizations, or BKOK, called on the government to uphold the constitutional right to freedom of belief and review laws that discriminate against religious minorities.

Indonesia's founders explicitly recognized six religions, but many bureaucrats misinterpret this as license to lump minority believers into one of them, despite their protests, or place a blank white stripe across the religion column on their identity cards.

Many were, to their discomfort, listed as Muslim, Christian, Catholic or Hindu. Buddhism and Confucianism are also recognized religions, with some 1.5 million and 230,000 followers respectively.

The 2010 census shows 270,000 Indonesians with their religion listed as "others", but followers of minority faiths and observers say their actual number adds up to several million.

Some even consider themselves to be either Muslim or Christian, as well as traditional believer, for instance. However, many classify themselves under another religion, in order to join the army or civil service, or to avoid being discriminated against.

More troublingly, a number of these traditional believers have been convicted of blasphemy and sentenced to jail terms. For some others, the growth of radical groups is a worry.

Dian Jennie, a BKOK secretary, said several families of traditional believers in East Java had to bury their dead kin in their backyards after being turned away from nearby cemeteries for not having a religion. In one case, radicals armed with knives forced a family to dig up a freshly buried corpse, she added.

"Life for them is hard enough, but even death is difficult," said Setara director Hendardi, calling on the authorities to take tough action against abuse and violence.

The BKOK, which was formed in the late 1990s, brings together 240 traditional belief groups.

Dian, 39, who lives in Surabaya and practices Sapta Darma, a Javanese spiritual belief, told The Straits Times many face difficulties registering their marriages with local bureaucrats, who insist they pick a religion.

Their children also cite discrimination from classmates and teachers, who say they are godless.

Deputy Religious Affairs Minister Nazaruddin Umar told reporters recently the government was concerned about intolerance and was doing its best to tackle it.

"One principle of all religions and traditional beliefs is the same, that is upholding peace," he said.

But Human Rights Watch deputy director Phelim Kine said lax law enforcement against perpetrators of abuse, and a government that seems reluctant to get tougher on radicals, are key problems that need to be fixed, as these send a signal that abuse and intolerance are acceptable.

Dian agreed. Ultimately, she said, the religion column on identity cards and official documents and forms should be dropped altogether.

"If we are to be honest, this is a source of much discrimination and bias."

Reprinted courtesy of The Straits Times

http://jakartaglobe.id/news/traditio...-in-indonesia/
[Foto] Dewi Kanti: Mengingatkan HKBP Untuk Toleran Pada Umat Parmalim



Posted By :HartoyoPosted Date : 9 April 2013In Liputan3 Comments


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Nike (Syiah) bersama tokoh agama Kristen berjabatan tangan saat aksi jalan kaki menuju Gedung MPR RI, Senin, 8/4/2013. (Foto: Hartoyo/Ourvoice)

Ourvoice.or.id – Dewi Kanti, perwakilan dari penghayat kepercayaan mengingatkan kepada Sekjen HKBP Pdt Mori Sihombing MTh, bahwa kelompok Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) juga harus memberikan kebebasan mendirikan rumah ibadah kepada agama Parmalimyang ada di Sumatera Utara, ungkap Kanti saat audiensi aksi Solidaritas Forum Rohaniawan (SFR) Se-Jabodetabek di Gedung Nusantara IV, Senin, 8/4/2013.

Pernyataan Kanti tersebut langsung sontak mendapatkan respon dukungan dari peserta aksi 400 orang yang umumnya adalah pendeta HKBP.  Dewi Kanti sepertinya ingin mengingatkan pemerintah (dalam hal ini MPR RI) dan publik umumnya bahwa bangsa ini dibangun atas perbedaan agama, suku dan perbedaan lainnya, bagaimana kita bisa hidup berdampingan satu sama lain tanpa harus saling menindas.

Menurut Kanti, penghayat kepercayaan dan agama lokal selama ini mengalami diskriminasi dan kekerasan secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah, mestinya pengalaman apa yang kami alami tidak lagi dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam, Kristen, Khatolik atau lainnya, ungkap Kanti dihadapan Ketua dan anggota MPR RI yang langsung mendapatkan sambutan tepuk tangan dari peserta aksi.

Audiensi ini merupakan rangkai kegiatan aksi SFR Jabodetabek yang melakukan jalan kaki dari Taman Ria-Senayan menuju Gedung DPR-MPR RI. Sebelumnya peserta aksi hanya bisa melakukan orasi diluar gedung tetapi melalui lobby akhirnya semua peserta aksi dapat bertemu dengan ketua dan anggota MPR RI.

Taufiq Kiemas selaku ketua MPR “berjanji” akan membawa persoalan ini dalam rapat-rapat dengan pemerintah sebagai peyelenggara negara. Kiemas menegaskan bahwa burung Garuda memegang erat Bhinneka Tunggal Ika, yang secara tegas bahwa kebebasan beragama mutlak harus dipertahankan, ungkapnya.

Aksi ini sebagai respon atas dirobohnya gereja HKBP di Bekasi dan pelarangan gereja GKI Yasmin di Bogor. Selain itu juga aksi-aksi kekerasan atas nama agama seperti yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah, Syiah maupun penghayat kepercayaan masih terus terjadi.

Ada beberapa pernyataan yang dituliskan dalam siaran pers FSR diantaranya ; mengingatkan kepada pemerintah untuk menjunjung tinggi konstitusi tentang kebebasan beragama, menindak tegas para pelaku kekerasan atas nama agama, menghapuskan SKB 2 Menteri tentang aturan pendirian rumah Ibadah.

Hari itu, semua bersatu dari berbagai latar belakang agama, suku, aliran, orientasi seksual dan berbagai perbedaan lainnya bertemu dengan anggota MPR RI untuk mempertanyakan komitmen wakil rakyat terhadap Ke-Bhinnekaan.

Menurut penulis, ada yang paling penting menjadi refleksi, saat kita tidak ingin disakiti maka jangan meyakiti pihak lain, itu modal dasar dalam berbangsa dan bernegara.  Ungkapan ini mungkin tepat apa yang disampaikan oleh Dewi Kanti kepada Sekjen HKBP tentang hak umat Parmalin mendirikan rumah ibadah di Sumut.

Penulis sendiri tidak tahu bagaimana sikap para peserta aksi, khususnya Rohaniawan tentang tindakan stigma dan diskriminasi bagi kelompok homoseksual, biseksual dan Waria.  Sekjen HKBP dalam acara tersebut membacakan sebuah surat dari seorang pendeta di Jerman yang mati atas kekejaman Nazi, isi suratnya tentang ketidakpedulian sang pendeta pada pihak yang mengalami diskriminasi dan kekerasan.

Kira-kira semangat surat itu selain bisa menjadi refleksi anggota MPR RI untuk peduli pada persoalan kebebasan beragama tetapi juga refleksi bagi kita semua dalam beragama.

Apakah kita akan memberikan kebebasan pada orang lain untuk menentukan orientasi seksual mana yang baik untuk dirinya tanpa memberikan stigma dan prasangka? Apakah kita akan menggunakan cara yang sama yang dilakukan kelompok intoleransi ketika kita bicara soal hak-hak kelompok homoseksual? Inilah saatnya keberagamaan dan kebangsaan kita diuji. (Hartoyo)


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Nike (Kelompok Syiah) sedang berdiskusi bersama Pendeta Palti Panjaitan (HKBP) dalam aksi. (Foto: Hartoyo/Our voice)

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Aksi dimulai berjalan dari taman Taman Ria-Senayan sampai menuju depan gedung DPR-MPR RI. (Foto: Hartoyo/Our voice)

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Ada sekitar 300 rohaniawan dari kelompok Kristen HKBP, GKI Yasmin, Kelompok Ahmadiyah dan Syiah yang terlibat aksi, selain dari pihak yang bersolidaritas. (Foto: Hartoyo/Our voice)

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Lawan rakyat bukan agama, suku atau perbedaan lainnya, tapi penguasa yang menindas. (Foto: Hartoyo/Our voice)

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Sekitar 50 anggota Banser-NU terlibat membantu penjagaan dalam aksi tersebut. (Foto: Hartoyo/Our voice)

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti perwakilan dari penghayat kepercayaan dan agama \"lokal\" di Indonesia meyampaikan beberapa hal kepada anggota MPR RI.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Taufiq Kiemas (Ketua MPR RI) dan Melani Leimena Suharli (wakil Ketua MPR) serta beberapa anggota MPR lainnya menerima peserta aksi sekitar 400 orang di Gedung Nusantara IV. (Foto: Hartoyo/Our voice)

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Apakah kita sebagai bangsa Indonesia masih memegang teguh ke-Bhinnekaan ? (Foto: Hartoyo/Our voice)

http://www.suarakita.org/2013/04/dew...umat-parmalin/
​Soal kolom agama di KTP


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Tjahjo Kumolo bersama rekannya.

BAGAIMANA melihat ide Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa kolom agama dalam KTP bisa dikosongkan? Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ada media yang memberitakan dengan salah sehingga timbul komentar yang tak perlu.

Mulanya, saya kira, harus dilihat dari UU tentang Administrasi Kependudukan tahun 2006. Tepatnya pasal 64 soal kolom agama tersebut:

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkimpoian, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Artinya, bagi orang yang agama atau kepercayaannya tak termasuk satu dari enam agama yang diakui pemerintah Indonesia --sesuai dengan Penetapan Presiden Soekarno pada 1965: Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu-- dia tetap boleh menyatakan agama atau keyakinannya dalam database kependudukan. Namun ia tak tercantum dalam KTP. Secara teknik, apa yang tercantum dalam kolom agama berupa tanda "-" (strip).

Di Indonesia, ada lebih dari 400 agama di luar keenam agama tsb. Ini mulai dari agama lokal, misalnya Kejawen, Sunda Wiwidan, Parmalim sampai Kaharingan, maupun agama impor macam Taoisme, Shinto dan sebagainya. Mereka berhak dapat KTP dengan agama dicatat dalam database kependudukan namun tak tercantum dalam KTP.


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti Setianingsih beragama Sunda Wiwidan. Sesuai UU Administrasi Kependudukan, agama tersebut dicatat dalam database kependudukan namun tak dicantumkan dalam KTP. 

Prakteknya, saya sering menemukan pegawai negeri tak mau menjalankan ketentuan UU Administrasi Kependudukan. Orang Kaharingan dan sebagainya sering dipaksa memilih satu dari enam agama resmi tsb.

Ini bukan saja soal KTP. Ia juga soal akte pernikahan maupun akte kelahiran. Mereka tak bisa mencatatkan pernikahan mereka sehingga anak yang lahir dianggap anak haram. Akte kelahiran anak-anak mereka hanya ada nama ibu --tanpa nama ayah.

Ia adalah diskriminasi terhadap para pemeluk agama-agama kecil di luar enam agama tersebut. Saya kira UU Administrasi Kependudukan belum ideal dengan memperbolehkan semua agama dicantumkan dalam KTP tapi setidaknya ia memberi ruang kepada agama-agama kecil dicatat dalam database kependudukan.

Tjahjo Kumolo tak keluar dari ketentunan hukum ketika dia bicara bahwa warga Indonesia, apapun agamanya, harus dilayani dengan KTP. 

http://www.andreasharsono.net/2014/1...i-ktp.html?m=1

Posisi Masyarakat Hukum Adat Penganut Agama Luluhur/Penghayat Kepercayaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

 Apr 19, 2014  Admin  Artikel  0


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Dewi Kanti

Oleh: Dewi Kanti (Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan)

Pengistilahan Agama leluhur dimaksudkan bahwa jauh sebelum agama-agama dari luar nusantara masuk, leluhur nusantara telah mewariskan ajaran tuntutan keselamatan hidup dan kecerdasan spiritual yang dapat di definisikan sebagai agama. Masyarakat yang mewarisi nilai-nilai adat leluhurnya itulah yang disebut sebagai masyarakat hukum adat, karena dalam tata kehidupan sosialnya baik dalam tata upacara kalahiran, perkimpoian dan kematian masih menggunakan tuntunan adat dan kebijaksanaan para leluhurnya. Istilah Penghayat itu sendiri adalah subjek dari penganut ajaran/agama leluhur.

Sebut saja sebagaian kecil yang masih ada diantaranya Parmalim di Sumatra Utara, Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Jawa Kawitan di Jawa Tengah,Tonaas Walian di Sulawesi Utara,  Tolotang di Sulawesi Selatan , Marapu dan Boti di Nusa Tenggara, Naurus di Pulau Seram Maluku dan masih banyak lagi.

Para pendiri bangsa ini sebenarnya telah berupaya untuk memayungi hak konstitusional para Penganut Agama-agama leluhur yang dalam UUD 1945 dikategorikan sebagai “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”. Namun dalam perkembangan sejarah para pembuat peraturan berlindung dibalik “para agamawan” mayoritas mendefinisikan paksa tentang agama langit dan bumi, agama resmi diakui dan tidak diakui. Sehingga terjadilah stigma bahwa spiritual asali nusantara sebagai ajaran animisme, tidak bertuhan, kafir, sehingga perlu dibina, diawasi dan kembali pada agama induk.

Negara beralasan melakukan pembinaan agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, NYATAnya, jauh sebelum agama dari luar Nusantara masuk spiritualitas leluhur Nusantara sudah  menghasilkan peradaban kemanusiaan yang lebih beradab, mampu hidup dalam kesadaran bhinneka tunggal ika. Namun sekarang kebhinnekaan itu terancam oleh politik  penyeragaman diatas keberagaman.

Berikut diantaranya beberapa  peraturan dibawah undang-undang yang dihasilkan oleh negara untuk akhirnya mengkebiri keberadaan para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME  :

30 Januari 1946 : Penetapan Pemerintah tanggal 3 Januari 1946 No. I/SO. Berdiri Departemen Agama1 Agustus 1954 : Pembentukan Panitia interdeparmental PAKEM1961 : PAKEM menjadi institusi legal dengan adanya UU no. 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan RIPenetapan Presiden RI No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan AgamaInstruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978 yang menetapkan bahwa aliran kepercayaan adalah bukan agama. Dan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalah: islam, katolik, keristen/protestan, hindu dan budha.Surat Edaran berisi petunjuk Mendagri ini bernomor 477/74054 tentang Petunjuk pengisian kolom Agama pada lampiran S.K. Menteri Dalam Negeri No. 221a tahun 1975. Dalam Surat Edaran ini dikatakan bahwa dalam mengisi formulir model 1 s.d. 7 dan formulir model A dan B tentang izin perkimpoian, berkaitan dengan kolom agama, maka bagi mereka yang tidak menganut salah satu dari kelima agama yang resmi diakui oleh pemerintah seperti antara lain  penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dan lain-lain maka pada kolom agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar atau (–). Ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran itu: Kata “kepercayaan” di samping kata “Agama” pada formulir Model 1 sampai dengan Model 7 supaya dicoret saja.Tap MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN; Kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak merupakan agama dan pembinaannya tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.Tanggal 28 Desember 1979, ada Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pencatatan perkimpoian bagi para penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa.

Upaya Bertahan di Tengah Gelombang Besar

Itulahsetidaknya produk peraturan negara yang mendiskriminasi para Penghayat Agama leluhur Nusantara. Berdasarkan pengalaman kami yang menghayati spiritual leluhur Sunda Wiwitan di cigugur, jatuh bangun kami berupaya bertahan sebagai benteng pertahanan terakhir pelestari Agama lokal di tatar Sunda Parahyangan.

Terminologi yang digunakan negara bagi para penghayat agama leluhur Nusantara dikategorikan sebagai “Kepercayaan” menjadi dasar pendikotomian antara agama dan kepercayaan. Bahkan menjadi awal pengkerdilan terhadap nilai-nilai spiritual leluhur Nusantara.

Bahkan secara psikologis setidaknya menjadikan para Penghayat Kepercayaan menjadi tidak percaya diri pada ajaran leluhur bangsanya sendiri sebagai suatu agama/ageman.

Dalam pengalaman komunitas kami, upaya kriminalisasi dan stigma kerap di alami. Pada tahun 1964 dengan suhu politik yang memanas, beberapa pengantin dikriminalkan karena dianggap perkimpoian dengan tata cara adat adalah perkimpoian liar. Dan untuk menyelamatkan dari tekanan dan kriminalisasi, sesepuh adat kami   mendapat petunjuk dari para leluhur untuk berteduh “dibawah cemara putih” bahasa simbol yang kami gunakan untuk memilih menghindari pertumpahan darah atas stigma yang dilekatkan. Periode yang cukup fenomenal sebagai tonggak sejarah upaya bertahan hidup dan menyelamatkan generasi serta menyelamatkan tradisi diantara derasnya gelombang besar.  Cemara putih  diidentikan sebagai agama kristen atau katholik.

Stigmatisasi dan kriminalisasi pada perkimpoian adat sebenarnya telah terjadi sejak zaman jepang yang saat itu jepang turut membidani lahirnya Shumumbu –co (KUA). Jepang melarang semua kegiatan komunitas adat,dan itu  untuk menarik simpati dari kelompok mayoritas muslim.

Upaya yang dilakukan kelompok perempuan adat menghadapi gelombang deras dilakukan melalui perlawanan kultural.,dengan memperbanyak kegiatan seni budaya sebagai bahasa perdamaian universal, sehingga perlahan stigma di masyarakat berkurang meski tidak hilang.

Keteguhan perempuan membumikan kearifan lokal leluhur menjadi tantangan tersendiri diantara badai gurun pasir ataupun salju eropa. Bagaimana pewarisan tradisi tetap berjalan dan dipahami oleh generasi selanjutnya. Spiritual leluhur bukan sekedar teori di langit., tetapi menjadi laku dan karya di bumi.

Tuduhan bahwa kami sesat menyesatkan, kami jawab dengan menanamkan budi pekerti kesadaran nasionalisme kepada generasi muda lewat seni budaya. Tantangan menjadi Perempuan Penghayat di bumi parahyangan cukup berat, bahkan stigma bukan hanya dari pihak negara. Dalam buku Sisi Seyap Politik Bising, seorang pastor menulis bahwa komunitas kami adalah Islam Murtad, katolik batal dan Sunda nanggung. Apapun label yang dilekatkan orang lain kami jawab dengan karya dan pengabdian kami pada bangsa dan tanah air kami. Identitas kami bukan dibangun oleh orang atau negara. Justru identitas bangsa sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika akan tetap  ada bila  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat pelestari agama leluhurnya tetap ada.

Oase atau fatamorgana UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan?

Peraturan perundang-undangan yang ada membuat kegamangan pada bangsa ini dengan penghilangan identitas-identitas budaya bangsa sendiri buktinya dengan sadar atau tidak identitas budaya yang menjadi fondasi nation character selalu diasingkan di negeri sendiri. Kini dengan adanya UU Adminduk dengan Peraturan pemerintahnya lagi-lagi setengah hati melindungi warga negara diluar 6 agama resmi pemerintah. Kenapa saya katakan demikian, contoh konkret: dulu sebelum ada UU Adminduk para penganut agama leluhur Nusantara harus terpaksa berbohong mengisi kolom agama dengan agama yang diakui negara, sekarang seolah-olah kami diakomodir tetapi dengan tetap harus berbohong dengan mengakui pemuka penghayat dari organisasi yang “diakui” pemerintah. Jadi apa bedanya dulu dan sekarang? Aparatur Negara sibuk dengan mempraktekan “politik pengakuan”warisan penjajah daripada yang seharusnya dilakukan sebagai “pelindung dan pengayom”. Sejatinya bukan kami yang tidak mau melaporkan segala bentuk peristiwa yang berakibat hukum seperti kelahiran, perkimpoian dan kematian, tapi lagi-lagi aparatur negara yang tidak mau mencatatkan hanya karena terkungkung pada “politik pengakuan” yang akhirnya menghasilkan politik belah bambu. Betapa tidak. Nyatanya yang terjadi adalah pola pikir baik aparatur Negara pun masyarakat umum sekarang lebih sibuk memilah mana penganut agama atau bukan, mana penghayat kepercayaan., bahkan sekarangpun terjadi pemilahan mana kepercayaan yang berorganisasi resmi atau perorangan? Ini Menjadikan pelayanan publik pun terjadi pembedaan. Apakah ini dapat dikatakan sesuai dengan cita-cita kita sebagai Negara bangsa yang dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan sebuah pijakan mendasar tentang “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia?”

Reposisi Agama Leluhur Nusantara

Atas dasar kesadaran sebagai putra bangsalah hingga kini kami bertahan., karena bagi kami harapan mengembalikan kembali hak-hak konstitusi masih bisa diperjuangkan sejauh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia masih mempertahan UUD 1945, Pancasila sebagai Dasar Negara, Bhinneka Tunggal Ika dan Sang Saka Merah Putih yang tetap berkibar sebagai jati diri bangsa.

Disini  dan kini kita bertekad melanjutkan untaian sejarah bangsa yang hampir koyak tercabik karena secara spiritual kita tertindas oleh politisasi agama lewat regulasi negara yang masih menyekat hak-hak konstitusional kita sebagai warga negara.

Perjuangan yang harus tetap dilakukan oleh para Penghayat khususnya para Perempuan adalah tetap menyuarakan nilai-nilai leluhur yang adiluhung pada anak-anak kita. Dalam komunitas kami sering dapat dirasakan bahwa perempuan lebih punya cara bernegosiasi ditengah konflik berbagai kepentingan. Perempuan sebagai ibu dari anak-anaknya dan sebagai istri dari suami memiliki peran penting dalam penguatan keutuhan keluarga. Bahkan Peran Perempuan menjadi kunci pelestari karakteristik bangsa lewat pewarisan nilai pada putra putrinya.

Negara harus mengembalikan hak-hak konstitusi para Penghayat Agama Leluhur Nusantara dengan pelayanan yang sama. Seperti halnya dulu para leluhur Nusantara pun memberikan ruang yang sama bagi agama-agama pendatang untuk bisa berkembang di bumi Nusantara ini. Dulu Nusantara adalah rumah bersama yang oleh para leluhur Nusantara setiap agama pendatang diberi ruang yang nyaman. Namun akhirnya para pendatang menganaktirikan pemilik rumah yang sah dengan menempatkannya hanya di ruang sempit dan gelap.lewat aturan Negara kini masih melakukan diskriminasi yang sangat telanjang dapat dilihat  dengan adanya Kementrian Agama yang melayani kepentingan agama-agama pendatang oleh tingkat dirjen, sedangkan untuk para Penghayat hanya dilayani oleh setingkat direktur. Yang tentunya berpengaruh pada kewenangan sistem pelayanan.Bila pengelola Negara ini mau bersikap adil maka samakanlah  struktur pelayanan pada seluruh warga Negara. Pelayanan publik menjadi satu pintu.

Begitu pula bagi para Penghayat sendiri hendaknya selalu dapat belajar dari sejarah. Bahwa kemerdekaan beragama dan berkeyakinan jangan mudah di pecah belah oleh kepentingan politik identitas sebagai pintu masuk perpecahan bangsa.  Akan selalu habis energy bangsa ini bila sebagai bangsa kita hanya memperjuangkan kelompok masing-masing. Dan bila  itu berulang maka bisa jadi kita akan menjadi penjajah saudara kita sendiri yang dianggap minoritas di masa depan. Spirit dari para leluhur Nusantara adalah kesadaran menjaga nilai  kemanusiaan dan  menjaga karakter  bangsa. Sehingga tidak akan saling menjajah atau dijajah. Nusantara adalah rumah bersama, rumah yang harus nyaman bagi semua. Namun kitalah sebagai putra putri nusantara yang menentukan hukum sesuai semboyan dimana kaki dipijak di sana langit dijunjung. Hukum Negara yang harus disesuaikan dengan kebhinnekaan Nusantara, bukan aturan para tamu pendatang.

Cag! Rahayu Kersaning Gusti.

http://elsaonline.com/?p=2908
komeng dulu, baru baca
Masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan

By Frater Xaverian -

Apr 3, 2016

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

CPR42-Sabtu (19/03), komunitas Skolastikat Xaverian kembali mengadakan dialog interaktif dengan tema  ‘Mengenal Masyarakat Adat Karuhun (Akur) Sunda Wiwitan’. Acara dialog kali ini dihadiri kurang lebih 50 peserta dengan latar belakang yang berbeda-beda. Hadir beberapa teman mahasiswa STF Driyarkara, teman-teman santri dari Pesantren Gus Dur Ciganjur, beberapa siswa SMA, beberapa orang dari lingkungan dan beberapa aktivis ICRP. Acara dialog kali ini terasa istimewah karena hadir juga P. Anton sebagai Provinsial Xaverian yang kebetulan sedang berada di Jakarta.

Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan merupakan suatu komunitas kecil yang menghidupkan kembali ajaran spiritual leluhur yang sudah lama ditinggal. Kekayaan spiritual ini digali kembali pertama kali oleh Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijayaningrat, yang kerap dipanggil Pangeran Madrais, setelah sekian abad lamanya hilang di bawah politik adu domba penjajahan bangsa kolonial. Komunitas yang berkembang di Cigugur, Jawa Barat ini memiliki dua ajaran utama, yakni kesadaran diri sebagai pribadi manusia dan kesadaran diri sebagai bagian dari bangsa. Kedua ajaran ini menjadi landasan bagi komunitas Sunda Wiwitan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Welas asih merupakan salah satu ajaran yang diwariskan oleh leluhur mereka menjadi dasar relasi  dan penghormatan pada keberagaman yang ada di bangsa Indonesia ini.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Acara Seren Taun termasuk budaya Sunda Wiwitan yang pernah ditolak Gereja Katolik (doc.google)

Ibu Dewi Kunti yang hadir sebagai pembicara dalam acara ini menceritakan perjalanan masyarakat Sunda Wiwitan yang kerap kali mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah. Sulitnya mendapatkan akta kelahiran bagi masyarakat Sunda Wiwitan merupakan salah satu bentuk perlakuan diskriminatif yang mereka alami. Dalam berbagai urusan administratif, komunitas ini kerap dilecehkan dan tidak dihargai. Bahkan komunitas ini kerapkali disamakan dengan agama Islam, Kristen, dan Hindu, sehingga dalam berbagai urusan administratif salah satu dari ketiga agama tersebut dipakai dan dicantumkan dalam kolom agama sehingga segala urusan administrasi lancar. Dalam perjalanannya, komunitas masyarakat Sunda Wiwitan ini pernah memeluk agama Katolik dan Hindu, namun karena perbedaan ajaran dan tradisi membuat komunitas ini keluar dari kedua agama tersebut dan membentuk suatu komunitas sendiri.

Perlakuan diskriminatif yang dialami kelompok masyarakat Sunda Wiwitan ini menimbulkan simpati dari berbagai kalangan. Salah seorang santri dari pesantren Ciganjur yang hadir sebagai peserta dalam acara ini mengungkapkan rasa keprihatinannya atas apa yang dialami masyarakat Sunda Wiwitasn ini.

Ibu Dewi Kanti mengungkapkan bahwa sampai sekarang ini komunitas masyarakat Sunda Wiwitan ini masih berjuang untuk mendapat pengakuan dari pemerintah. Perjuangan yang mereka lakukan bukan pertama-tama agar masysarakat Sunda Wiwitan dijadikan sebagai agama resmi. Masyartakat Sunda Wiwitan tidak mau terjebak dalam tindakan legalitas belaka. Tapi perjuangan mereka yang utama adalah agar negara sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakat, sebaliknya bukan terjebak dalam apa-apa yang formal.

Komunitas yang mulai terbentuk di akhir abad 19 ini tidak melakukan penyebaran ajaran. Namun, komunitas masyarakat ini mengaku diri sebagai komunitas yang inklusif. Mereka selalu terbuka dengan berbagai budaya, agama, dan ideologi manapun. Hal ini sesuai dengan pandangan filosofis yang mereka anut yaitu damai. Damai yang bisa memeluk dengan rasa persaudaraan semua orang melampaui batas-batas geografis, suku, agama, dan ideologi yang ada. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh P. Rubi selaku rektor komunitas Skolastikat Xaverian yang mengatakan bahwa acara dialog yang dibuat oleh Komunitas Skolastikat Xaverian ini bertujuan untuk menjaring semakin banyak orang yang mencintai kebenaran berkehendak baik.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Acara dialog ini diakhiri dengan fobar (foto bareng) dan diteruskan dengan makan malam bersama.

http://fraterxaverian.org/blog/2016/...sunda-wiwitan/
Agama Lokal Masih Terpinggirkan

TUESDAY, 07/07/2015 ||00:00:00 WIB


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Agama atau aliran kepercayaan lokal di Indonesia terus terpinggirkan dalam beberapa dekade terakhir. Jika kondisi ini di biarkan, tradisi dan budaya local bakal kian hilang seiring dengan kurang terpenuhinya hak-hak dasar warga negara penganut agama atau aliran kepercayaan lokal tersebut.

Demikian ungkapnya cendikiawan muslim, Budhy Munawar-Rachman, di Jakarta, Minggu (21/6). “Tahun 1960-an, jumlah penganut agama lokal WetuTelu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mencapai kisaran 60 persen. Namun sekarang jumlahnya terus berkurang hingga tinggal 20 persen,” ucap Budhy.

Kondisi serupa terjadi di Simba, NTB Tahun 1960-an, jumlah penganut agama lokal Marapu di daerah ini mencapai 100 persen. Sekarang, jumlahnya tinggal sekitar 30 persen.

Saat identifikasi agama menguat tahun 1965, banyak kelompok agama/aliran kepercayaan lokal yang terpaksa membubuhkan agama baru dalam kartu tanda penduduk (KTP). Mereka yang bertahan pada keyakinan lokal tidak mendapat layanan dasar, muali dari KTP, surat nikah, hinggah akta kelahiran. Karena tidak tercatat di administrasi kependudukan, akses layanan pendidikan dan kesehatan pun tertutup.

Proses peminggiran ini di pengaruhi oleh regulasi negara yang secara sistematis menghancurkan kelompok-kelompok tersebut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan memang mulai mengakomodasi kelompok agama dan aliran kepercayaan dengan mengosongkan kolom agama dan aliran kepercayaan dengan mengosongkan kolom agama di KTP. Namun, kebijakan ini tetap saja memunculkan stigmatisasi pada kelompok tertentu.

Secara terpisah, penekun Sunda Wiwitan, Dewi Kanti, Senin, mengungkapkan , UU Administrasi Kependudukan mewajibkan penganut agama/aliran kepercayaan lokal berorganisasi pada lembaga formal. “ pelembagaan seperti ini sangat rawan dipolitisasi pihak-pihak yang berkepentingan. Ini upaya sistematik negara memasung hak-hak dasar warga. Ini utang peradaban luar biasa dari negara,” katanya.

Menurut Dewi, sampai sekarang masih banyak penganut Sunda Wiwitan yang tak tercatat dalam akta kelahiran. “kami sungguh merasa di bedakan. Negara belum hadir untuk kami. Dalam konteks pelayanan publik, semestinya siapapun warga negara mendapat pelayanan,”tambahnya.

 

Sumber: Kompas, Selasa 23 Juni 2015

http://interfidei.or.id/detail-11-ag...inggirkan.html
Mengapa Marak Kekerasan Atas Nama Agama?


"Kalau kita mendirikan negara berdasarkan Islam, banyak daerah yang penduduknya bukan muslim, seperti Maluku, Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kei, dan Sulawesi, akan memisahkan diri. Dan Irian Barat, yang belum menjadi bagian wilayah Indonesia, tidak ingin menjadi bagian Republik. 

Bukan satu, bukan tiga, bukan ratusan, tapi ribuan orang Kristen gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Apa yang diinginkan dari harapan umat Kristen? Haruskah kita tidak menghargai pengorbanan mereka? 

Harapan mereka bersama-sama menjadi anggota dari rakyat Indonesia yang merdeka dan bersatu. Jangan pakai kata-kata “minoritas,” jangan sekalipun! Umat Kristen tak ingin disebut minoritas. Kita tidak berjuang untuk menyebutnya minoritas. Orang Kristen berkata: 'Kami tidak berjuang untuk anak kami disebut minoritas.'

Apakah itu yang kalian inginkan? Apa yang diinginkan setiap orang adalah menjadi warganegara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sama dengan saya, dengan ulama, dengan anak-anak muda, dengan para pejabat, setiap orang tanpa kecuali: setiap orang ingin menjadi warga negara Republik Indonesia, setiap orang, tanpa memandang minoritas atau mayoritas."

Pidato Presiden Soekarno, 7 Mei 1953, kampus Universitas Indonesia, Jakarta.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Human Rights Watch meluncurkan laporan soal kekerasan terhadap minoritas agama di Jakarta pada 28 Februari 2013.


Human Rights Watch meluncurkan laporan soal meningkatnya pelanggaran terhadap minoritas agama di Indonesia bersama wakil direktur Asia Phelim Kine, Dewi Kanti dari Sunda Wiwitan serta Ahmad Masihuddin dari Ahmadiyah, di Jakarta. Laporan tsb diberi judul In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia atau, dalam versi Bahasa Indonesia, Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia.

Phelim Kine menerangkan bahwa penelitian Human Rights Watch menemukan meningkatnya pelanggaran terhadap minoritas agama di Indonesia. Dia menyitir data dari Wahid Institute, Setara Institute, maupun Kontras, yang menunjukkan makin tahun makin banyak penyerangan terhadap kaum minoritas, termasuk Bahai, Kristen serta minoritas Muslim Ahmadiyah dan Syiah maupun agama-agama leluhur macam Sunda Wiwitan. Baik berupa penyerangan fisik, pembakaran, penutupan rumah ibadah maupun diskriminasi dalam urusan administrasi negara, pendidikan dan pelayanan sosial. Pew Forum menaruh Indonesia dalam kategori "sangat tinggi" soal social hostilities index yang melibatkan agama. Indonesia ranking ke-15 dari 197 negara.

Persoalannya, ia dimungkinkan karena di Indonesia ada beberapa aturan yang diskriminatif terhadap minoritas agama termasuk pasal penistaan agama (1965), aturan soal pendirian rumah ibadah (1969 dan 2006), hukum Administrasi Kependudukan (2006), maupun keputusan anti-Ahmadiyah (2008). Mereka merugikan dan mempersulit minoritas agama. Mereka senantiasa dipakai oleh golongan-golongan militan untuk menyerang minoritas agama. Pada zaman Soekarno dan Soeharto, militansi tersebut tak berkembang pesat karena kekuasaan otoriter kedua president tersebut, dari 1945 hingga 1998. Keadaan berubah sesudah Soeharto mundur dari kekuasaan dan ruang politik dibuka lebih lebar.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Ahmad Masihuddin dari AhmadiyahDalam laporan 107 halaman tersebut, Human Rights Watch juga menjelaskan keberadaan dan kiprah empat lembaga negara, serta semi-negara, yang memfasilitasi diskriminasi kepada minoritas agama. Salah satu indikator dari lembaga yang sektarian adalah pendekatan "mayoritas-minoritas" mereka. Mereka terdiri dari Kementerian Agama, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), Majelis Ulama Indonesia serta apa yang disebut Forum Kerukunan Umat Beragama. Laporan tersebut menerangkan sejarah pendirian keempat lembaga tersebut. Kementerian Agama didirikan  zaman Perdana Menteri Sutan Sjahrir (1946), cikal bakal Bakor Pakem didirikan zaman Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo (1952), Majelis Ulama Indonesia oleh Presiden Soeharto (1975) serta Forum Kerukunan Umat Beragama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2006).

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dewi Kanti dari Sunda Wiwitan cerita soal diskriminasi terhadap penganut "agama leluhur" di Indonesia. Mereka tak bisa mencantumkan agama mereka di KTP maupun Kartu Keluarga. Dampaknya, pernikahan mereka tak diakui negara, thus anak-anak mereka juga secara hukum dianggap anak haram. 

Infrastruktur ini membuat kekerasan terhadap minoritas agama diberi peluang di negara Indonesia. Para pelaku, yang main hakim sendiri, juga bisa berkelit dengan alasan legal. Ia dibiarkan karena ada keterlibatan pejabat daerah maupun aparat keamanan. 


Berbagai contoh diberikan dalam laporan tersebut. Mulai dari penyerangan terhadap kaum Ahmadiyah di Cikeusik --hanya 12 pelaku diadili dan dihukum 3-6 bulan penjara-- hingga kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia --sudah dapat keputusan Mahkamah Agung namun ditolak oleh pemerintah. 


Human Rights Watch memakai pendekatan multimedia. Dalam versi asli, bahasa Inggris, mereka mengeluarkan siaran media (ringkasan), laporan sepanjang 107 halaman serta video empat menit dan slide show (15 gambar). Mereka juga mengeluarkan laporan dalam terjemahan Bahasa Indonesia serta Arab. Siaran pers dibikin dalam tujuh bahasa: Arab, Indonesia, Inggris, Jepang, Mandarin, Perancis, dan Spanyol.  


Mengatasinya bagaimana?


Ia bukan persoalan mudah karena infrastruktur tersebut sudah dibangun selama 60 tahun. Human Rights Watch menganjurkan pendekatan paling sederhana: zero tolerance terhadap semua pelaku kekerasan atas nama agama. Ini mensyaratkan polisi, jaksa, hakim dan semua aparat pemerintahan daerah menjalankan hukum. Langkah lebih jauh, tentu saja, melakukan evaluasi terhadap semua produk hukum yang diskriminatif terhadap kaum minoritas. 


Saya kira cara terbaik untuk mempelajari penelitian Human Rights Watch dengan membaca laporan tersebut, termasuk perdebatan soal mayoritas-minoritas yang mendorong Presiden Soekarno bikin tanggapan pada 1953. Bila waktu terbatas bisa dengan menonton video dan slide show. 

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Ada lebih dari 70 wartawan dan pengamat datang dalam peluncuran laporan Human Rights Watch.Penelitian ini diliput berbagai media internasional, nasional maupun lokal, dari Kyodo hingga Associated Press, dari Kompas hingga Lampung Post. Beberapa media, termasuk Jakarta Globe dan Tempo, menulis editorial soal laporan Human Rights Watch. Saya juga mengumpulkan puluhan liputan media dari peluncuran tersebut. Saya hanya bisa mengerti dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Anda bisa juga memahami laporan Human Rights Watch dengan membaca liputan media tersebut.

***


The (Melbourne) Age
Rising religious violence 'ignored' in Indonesia
Associated Press 
Report: Religious violence rising in Indonesia
The Australian 
Human Rights Watch call to kill Indonesian religious harmony bill
BBC
Indonesia urged to tackle religious intolerance
HRW: Indonesia gagal lindungi penganut agama minoritas
Berita Satu
Pemerintah Pusat Masih Lemah Atasi Kekerasan Agama
Bisnis Indonesia
Keberagaman Agama: Negara Dinilai Gagal Lindungi Minoritas
Channel News Asia 
HRW calls for "zero tolerance" towards religious attacks in Indonesia
Cyber Sulut
HRW Tuduh Pemerintah Indonesia Gagal Lindungi Minoritas
Detik
Human Rights Watch Kritik Indonesia Soal Intoleransi Beragama
Istana: Presiden SBY Selalu Respons Cepat Kasus-kasus Intoleransi
Deutsche Welle 
HRW: Jangan Puji Lagi Toleransi di Indonesia
Islam Times
Toleransi Agama di Indonesia: Lagi, Human Rights Watch "Tampar" Indonesia
Kompas
HRW: Indonesia Gagal Lindungi Minoritas
Kebebasan Beragama: Presiden Jangan Hanya Berpidato Indah
Kompasiana
Human Rights Watch: Indonesia Gagal Lindungi Penganut Agama Minoritas
Oleh Muhammad Nurdin, blogger dan guru sejarah di Bandung
Jakarta Globe
Human Rights Watch Urges Indonesia to Tackle Religious Violence
Indonesia Should Have Zero Tolerance for Religious Violence
Lampung Post
Indonesia Gagal Lindungi Penganut Agama Minoritas
Metro TV
Human Rights Watch Desak SBY Tindak Tegas Pelaku Pelanggaran atas Nama Agama
Our Voice
Atas Nama Agama, Presiden Gagal!
Sinar Harapan
Pemerintah Lembek Hadapi “Preman Berjubah”
Straits Times (Singapore)
Traditional Believers' Quest for Recognition in Indonesia
Tempo
Indonesia Dinilai Gagal Lindungi Kaum Minoritas
Istana Bantah Ada Diskriminasi Pada Minoritas
Mimpi Indonesia tanpa Diskriminasi
The Times (London)
Religious intolerance ‘on the rise in Indonesia’
VOA
HRW Minta Presiden Ambil Langkah Tegas Atasi Intoleransi Agama
Yahoo Newsroom
Adakah Tempat bagi Agama Minoritas?
Oleh Robin Hartanto, blogger Yahoo Newsroom
Wall Street Journal 
Andil Jakarta dalam Kekerasan Agama
Oleh Phelim Kine, wakil direktur Asia dari Human Rights Watch

http://www.andreasharsono.net/2013/0...agama.html?m=1
Agama kepercayaan gini gak di akuih sih dalam kependudukan, karena bukan termasuk 6 agama resmi.
Agama Lokal Warisan Besar Nusantara
Penganut kepercayaan atau agama lokal kesulitan menunjukkan identitas keagamaannya.

29 Agustus 2015 17:00 Tutut Herlina/SU Herdjoko Pendidikan dibaca: 1687



Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”


Sinar Harapan / Lukas Setiadi

Ilustrasi

Jauh sebelum agama yang berasal dari mancanegara masuk, masyarakat Indonesia—dulu Nusantara—sudah memiliki agama dan kepercayaan sendiri. Mereka juga telah mengenal Tuhan yang tidak berwujud, dengan segala maha, layaknya apa yang diajarkan agama-agama impor. Namun, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menunjukkan identitas ketuhanannya.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi awal mula para penghayat kepercayaan untuk memeluk agama-agama dari mancanegara secara terpaksa. “Pada saat peristiwa G 30 September terjadi, kami beramai-ramai memeluk agama Katolik. Pilihan itu karena adanya ilham untuk berlindung di bawah pohon cemara putih,” kata Dewi Kanti, seorang penganut Sunda Wiwitan.

Mayoritas penganut Sunda Wiwitan menganut agama Katolik juga dilatarbelakangi sejarah kelam “pembantaian” oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Sejak saat itu, jumlah penganut agama Katolik mengalami kenaikan yang luar biasa secara kuantitas. “Kalau kami tidak memeluk salah satu agama ketika itu, kami pasti jadi sasaran karena dianggap ateis, tidak bertuhan,” tutur Dewi.

Pemerintahan Orde Baru (Orba) di bawah Soeharto telah menentukan, hanya lima agama yang boleh dijadikan identitas dalam kartu tanda penduduk (KTP). Agama itu adalah Hindu, Buddha, Islam, Katolik, dan Kristen. Saat angin reformasi berembus, di bawah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Konghuu diresmikan sebagai agama yang boleh dipeluk, berdampingan dengan lima agama yang telah dinyatakan resmi sebelumnya.

Kesulitan untuk menunjukkan identitas itu juga dialami orang Samin yang menganut agama Adam dan orang Dayak yang menganut Kaharingan. Pemerhati sejarah Moh Rosyid dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus menyatakan, karena Wong Samin tidak melakukan ritual ibadah yang jelas seperti agama yang lain, mereka dicap sebagai komunitas yang tidak beragama.

"Warga Samin yang tidak tahan dengan perlakuan pemerintah Orde Baru yang juga dilakukan pemerintah desa di tingkat paling bawah, akhirnya menanggalkan jatidiri Saminnya. Ada juga yang kemudian meninggalkan desanya dan mengembangkan ajaran Samin di daerah lain," kata Rosyid.

Dalam perkembangan zaman yang makin modern, anak-anak Wong Samin pun kemudian terpaksa sekolah di sekolah umum. Masalah baru pun muncul. Di sekolah itu anak-anak Wong Samin "dipaksa" mengikuti pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik). Padahal mereka tidak mengenal agama itu.

Agama Kaharingan, sebagai agama asli Suku Dayak, saat ini betul-betul punah di Provinsi Kalimantan Barat. Para bekas pemeluk Agama Kaharingan, akhirnya sekarang memilih agama tradisi besar, seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Pasca-operasi penumpasan pemberontakan Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Persatuan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/Paraku) di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, 1967-1977, masyarakat suku Dayak Uud Danum yang masih menganut agama Kaharingan, diinstruksikan untuk mengubah keyakinan sesuai yang direkomendasikan pemerintah agar tidak dicap komunis gaya baru yang identik dengan PGRS/Paraku.

“Jadi, program pengagamaan Suku Dayak pasca-operasi penumpasan PGRS/ Paraku telah menyebabkan punahnya agama Kaharingan di Kalimantan Barat periode 1967– 1977,” kata Zainuddin Isman, antropolog Universitas Muhammadyah, Pontianak. Paksaan tersebut berlangsung hingga sekarang.


Namun, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan, membantah adanya diskriminasi tersebut. Menurutnya, UU No 24/2014 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan, KTP elektronik mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah NKRI, yang memuat elemen data penduduk. Dalam KTP elektronik, tercantum keterangan tentang “agama”, bukan “agama/kepercayaan”.

Oleh karena itu, yang dicantumkan dalam kolom tersebut adalah “agama yang dianut penduduk pemegang KTP, bukan aliran kepercayaan yang dianut. Bagi penduduk agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan,” katanya.

Ia menjelaskan, penghayat kepercayaan berhak memperoleh semua jenis pelayanan pencatatan peristiwa penting (kelahiran, kematian, perkimpoian, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan peristiwa penting lainnya) dalam pencatatan sipil sebagaimana umumnya penduduk Indonesia.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 PP No 37/2007, perkimpoian penghayat kepercayaan dapat dicatatkan apabila perkimpoian tersebut dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk organisasinya,” ucapnya. Organisasi tersebut harus telah terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menentukan atau penunjukan pemuka penghayat kepercayaan diperlukan adanya organisasi.

Pembentukan organisasi penghayat yang harus terdaftar supaya tertib administrasi, adanya kepastian pemuka penghayat, pertanggungjawaban pelaksanaan perkimpoian, serta kelancaran pelaksanaan perkimpoian. “Bukan untuk mempersulit proses perkimpoian para penghayat,” serunya.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo mengutarakan, Kemendagri akan mengingatkan kembali kepala daerah untuk segera mempercepat pembuatan peraturan daerah (perda) terakit pelayanan terhadap penghayat kepercayaan. “Kami akan dorong pemda untuk segera merealisasikannya,” ujarnya. Menurutnya, penghayat kepercayaan harus dilindungi karena mereka bagian dari bangsa. Mereka juga merupakan warisan besar yang dimiliki bangsa ini. (Aju)

Sumber : Sinar Harapan

http://www.sinarharapan.co/news/read...esar-nusantara
KETIDAKADILAN ADALAH MUSUH SEMUA GOLONGAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Bentuk perjuangan Pangeran Madrais dalam melestarikan dan mengembangkan ajaran leluhur harus kita koalisi untuk tidak boleh menyerah pada ketiakadilan. Ketidakadilan itu adalah musuh semua golongan agama dan kepercayaan. Hal ini disampaikan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA Ketua Umum ICRP ( Indonesia Conference on Religian and Peace) dalam acara peringatan hari lahir sesepuh Sunda Wiwitan Pangeran Madarais, Minggu Pon 20 Desember 2015  di Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Pangeran Madrais, adalah keturunan dari Kesultanan Gebang, sebuah kesultanan di wilayah Cirebon Timur. Ketika pemerintah Hindia Belanda menyerang kesultanan ini, Madrais diungsikan ke daerah Cigugur. Sang pangeran yang juga dikenal sebagai Pangeran Sadewa Alibasa,  mengembangkan pemahaman yang digalinya dari tradisi pra-Islam masyarakat Sunda yang agraris. Ia mengajarkan pentingnya menghargai cara dan ciri kebangsaan sendiri, yaitu Sunda.


Madrais menetapkan tanggal 22 Rayagung menurut kalender Sunda sebagai hari raya Seren Taun yang diperingati secara besar-besaran. Upacara ini dipusatkan di Paseban Tri Panca Tunggal, rumah peninggalan Pangeran Madrais yang didirikan pada 1860, dan yang kini lanjutkan oleh Pangeran Djatikusuma yang merupakan cucu dari Pangeran Madrais. Dalam upacara seren taun ini, berbagai rombongan dari masyarakat datang membawa bermacam-macam hasil bumi. Padi-padian yang dibawa, kemudian ditumbuk beramai-ramai dalam lesung sambil bernyanyi (ngagondang).

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Dalam acara peringatan hari lahir ini, dilaksanakan pula pengukuhan kepada delapan putera puteri Pangeran Jatikusumah dalam melestarikan ajaran Sunda Wiwitan. Pengukuhan para pengurus adat yang teridiri atas 10 wilayah di Jawa Barat. "Kami Para Putera diberikan tugas sebagai Girang Pangaping, yang bertugas mendampingi beberapa komunitas yg tersebar di beberapa wilayah", jelas Ratu Dewi Kanti Setianingsih yang merupakan salah satu puteri Pangeran Jatikusumah.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Acara ini juga untuk menegaskan kembali pada struktur lama yaitu fungsi Tritangtu yang terdiri dari Rama, Resi, Ratu. Rama lebih bertugas pada nilai spiritual, Resi lebih bertugas pada implementasi nilai etika moral dalam aplikasi kreatifitas. Kemudian Ratu atau Prabu bertugas untuk hubungan diplomatik dengan pihak luar, baik dengan negara maupun sosial masyarakat, tambah salah satu buyut dari Pangeran Madrais ini.

Selain dihadiri Prof. Dr. Musdah Mulia, acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Nia Sjarifudin dan Kasi Nilai Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Eny Haryanti, S.Pd M.Pd, serta Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman S.sos.
  
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

http://www.7jiwanusantara.com/2015_1...chive.html?m=1