alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/581b730fe052271b088b4571/perjuangan-keyakinan-sunda-wiwitan-lewat-film-dokumenter-karatagan-ciremai
Di Cilacap, Penghayat Kepercayaan Tak Boleh Jadi Perangkat Desa

 Minggu, 20/11/2016 17:08 WIB

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Kampanye inklusi dan toleransi menjadi bagian dari “Gelar Budaya Nusantara” Desa Kalikudi Kecamatan Adipala, Oktober 2016 lalu. (Foto: KBR/Muhamad Ridlo)



Oleh : Muhamad Ridlo Susanto

KBR, Cilacap – Penghayat kepercayaan dan penganut agama lokal di Cilacap, Jawa Tengah tidak boleh mengikuti seleksi perangkat desa dan pegawai pemerintahan lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Hal ini, terungkap dalam studi lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Indeks Inklusi di Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko Kesra) di Kabupaten Cilacap, Minggu (20/11/2016).

Kepala Desa Segaralangu Kecamatan Cipari, Mustofa mengatakan, berdasarkan konsultasi dengan Pemkab Cilacap, syarat menjadi perangkat desa harus ‘Bertaqwa Terhadap Tuhan yang Maha Esa’. Syarat tersebut kemudian diartikan hanya diperuntukkan bagi enam agama yang diakui. 

Padahal, kata Mustofa, banyak penghayat kepercayaan dan penganut agama lokal di desanya. Ia khawatir, ada yang berminat menjadi perangkat desa tetapi terganjal oleh interpretasi bahwa pemilik KTP strip (-) bukan orang yang beragama.

“Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu buktinya apa, dijawab oleh bagian Tata Pemerintahan waktu itu, Bahwa itu agama. Lalu saya tanyakan lagi, Kalau yang di kolom agamanya strip bagaimana, Pak? Dijawab lagi ya, itu tidak bisa. Itu harus dicantumkan. Kalau kepercayaan condongnya ke Islam ya harus dicantumkan tertulisnya Islam, kalau Kristen ya dicantumkan Kristen’. Saya kan mencari kejelasan lagi, ‘Apa kalau KTP-nya strip bisa batal karena peraturan itu?. Dijawab, ya jelas terganjal, karena bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu asumsinya beragama. Sedangkan jika kolom agama strip, berarti tidak ada kan, tidak beragama,” kata Mustofa, Minggu, (20/11/2016).

Menurutnya, pada prinsipnya tiap warga negara berhak mendaftar dan mengikuti seleksi perangkat desa. Namun, ia terpaksa tidak membuka kesempatan pendaftar kepada penghayat kepercayaan lantaran penjelasan di tata pemerintahan tersebut.

Sementara, Asisten Peneliti Regional Indeks Inklusi di Kabupaten Cilacap, Ridlo mengatakan kasus interpretasi atau penterjemahan yang keliru masih menjadi momok bagi pemilik KTP strip. Di beberapa kasus, ditemukan seorang pemilik KTP dianggap atheis atau tak ber-Tuhan. Bahkan, ditemukan pula penafsiran KTP strip dicap PKI.

Dalam beberapa kasus lain, kata Ridlo, penghayat kepercayaan mengalami kesulitan saat akan menikah. Sebab, jumlah Penghulu Adat di Kabupaten Cilacap terbatas. Selain itu, tidak semua kelompok mengetahui ada penghulu khusus untuk menikahkan anak mereka. Akhirnya, banyak penghayat kepercayaan yang memilih memasukkan agama tertentu dalam kolom agama di KTP.

Jumlah penghayat kepercayaan di Cilacap menurut Ridlo terhitung tinggi. Organisasi yang menaungi kelompok penghayat kepercayaan, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) menyebut angka 99 ribu jiwa. Mereka berada di 29 aliran berbeda. 


Editor: Sasmito

http://kbr.id/berita/11-2016/di_cila...esa/86877.html

miris sekali, yang beragama resmi aja ditolak menjadi gubernur hanya karena minoritas & beda agama
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Pengurus dan narasumber Yayasan Cahaya Guru (istimewa)

Guru Miliki Peran Kunci Merawat Keragaman
Minggu, 20 November 2016 | 22:02 WIB | Pendidikan
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Bersamaan dengan perayaan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada 16 November lalu, Yayasan Cahaya Guru (YCG) memperingati Hari Guru sekaligus merayakan 10 tahun berdirinya YCG. Perayaan diisi dengan berbagi pandangan mengenai toleransi, kearifan lokal, dan peran guru sebagai rujukan keragaman yang diadakan 19 November lalu di Gedung Kesenian Jakarta.

"Kami percaya guru memiliki peran kunci, bisa menjadi rujukan untuk merawat keragaman, memperkokoh semangat kebangsaan dan menghargai kemanusiaan, sebagai modal utama menghadapi berbagai tantangan kebangsaan saat ini dan di masa mendatang" ujar Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/11/2016).

Hadir dalam perayaan tersebut para guru, beberapa wakil organisasi guru Indonesia, beberapa figur kunci dalam bidang pendidikan keragaman dan Hak Asasi manusia, diantaranya, Sandra Moniaga, Azriana, Nia Sjarifudin, Pendeta Gomar Gultom dan Budhy Munawar Rahman.

Selain itu hadir pula wakil dari berbagai agama dan kepercayaan. Sebagai salah seorang pengisi acara, Dewi Kanti, pejuang hak penghayat Sunda Wiwitan yang membawakan pesan perdamaian melalui kidung Pesan Bintang.

Perayaan ini diakhiri dengan pengukuhan kelulusan angkatan pertama guru peserta Sekolah Guru Kebinekaan, yang diharapkan bisa mengembangkan kesadaran kritis, pengetahuan, dan wawasan keragaman, kebangsaan dan kemanusiaan pada pemangku kepentingan sekolah atau komunitas masing-masing.

Melalui perayaan ini, YCG mengajak semua pihak, khususnya dunia pendidikan, agar memberikan perhatian penuh disertai aksi nyata untuk mendukung usaha para guru sebagai rujukan keragaman, kebangsaan, dan kemanusian.

“Semua ini merupakan upaya bersama untuk meretas sekat prasangka yang penting dilakukan bila ingin mempertahankan kesatuan bangsa,” ujar Koordinator program Sekolah Guru Kebinekaan Febi Yonesta.

Seperti juga para guru, sambungnya, kita semua memiliki potensi dan bisa menggunakannya untuk perbaikan lingkungan.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Lince Eppang

http://www.netralnews.com/news/nasio...awat.keragaman
Eksistensi Agama Lokal



 Iip Rifai

22 Nov 2016

764 Views

1

Shares

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Foto: Wikipedia

Jumat besok, 25 November 2016, awalnya akan menjadi saksi bagi Ibu Kota Jakarta dengan pemandangan jutaan pakaian putih mengular di jalan-jalan protokol. Selain pakaian putih, mereka juga akan membawa bendera dan simbol-simbol ormas keagamaan masing-masing.

Mereka ditambah membawa spanduk-spanduk yang berisi pernyataan atau ungkapan berupa; seruan, kecaman, celaan, sumpah serapah hingga laknatan yang ditujukan kepada seseorang yang kini sudah berstatus tersangka, yang diduga telah menistakan agama.

Namun karena ada sesuatu dan lain hal, baik situasi atau kondisi juga urusan teknis, akhirnya aksi pemandangan yang dahsyat tersebut diundur satu minggu ke depan, menjadi tanggal 2 Desember 2016. Rapat konsolidasi telah diselesaikan, agenda telah ditetapkan.

Mereka mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Fatwa- Majlis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), yang diketuai oleh  KH. Bachtiar Nasir. Beliau menegaskan dan menjamin aksi tersebut akan berlangsung “super damai”.

Bachtiar menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan terkait dengan isu dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) saat berdialog dengan masyarat Pulau Seribu beberapa waktu yang lalu. Targetnya adalah agar kepolisian tegas menegakkan hukum yang berlaku dan terus mengawal kasus tersebut, yang kini sudah ditentukan status Ahok sebagai pelaku penista agama, menjadi tersangka.

Perihal aksi mereka ditunggangi kepentingan politik atau penumpang gelap, Bahtiar menampik dugaan tersebut, ia menyatakan, “Kami akan terus membela kebenaran, aksi kami adalah aksi membela hukum, tidak ada unsur politik sama sekali.”

Diperkuat lagi oleh pernyataan Ketua Pembina GNPF-MUI, Habib Rizieq Shihab, ia memberikan garansi bahwa aksi yang akan diikuti oleh jutaan orang tersebut  adalah bukan aksi paksaan pula bukan aksi perusakan, tapi aksi "super damai".

Deskripsi di atas adalah sebuah kondisi faktual yang terjadi di negeri kita tercinta. Jika seseorang dianggap melecehkan atau menodai sebuah kitab suci salahsatu agama, maka siap-siaplah menanggung resikonya. Jika hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka aksi massa yang akan menyelesaikannya.

Ulah seorang Ahok yang tersandung Al-Maidah: 51, menyulut amarah seluruh kaum muslim di Indonesia. Ditambah lagi dengan rivalitas pilkada yang makin memanas. Semua pihak bisa masuk dan memanfaatkan celah terebut untuk meraup suara dan simpati pendukungnya masing-masing.

Agama Lokal

Sangat rumit jika argumentasi yang dipakai dalam kasus “penodaan agama” adalah agama yang secara politik hanya yang diakui oleh negara (politics of recognition). Atau yang dimaksud (juga) hanya agama mayoritas. Bagaimana kalau yang dinodai adalah agama minoritas oleh agama mayoritas? Bagaimana juga jika yang dinodai itu adalah agama yang tidak diakui oleh negara (agama lokal)?

Di sini harus terang dan jelas apa yang menjadi dasar kebijakan pengakuan enam negara tersebut dan bagaimana istilah agama dipahami dalam sistem perundang-undangan di negara kita; apakah pemaknaan tersebut berbeda dengan pemaknaan istilah agama atau keyakinan secara akademis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara objektif.

Sebagaimana kita ketahui bahwa studi agama sejak abad 19 itu sangat dipengaruhi oleh paradigma agama dunia (Tomoko Masuzawa, 2005, James Cox, 2007) hingga kini. Konsep agama dunia rujukannya adalah agama yang dijadikan prototipe, yaitu agama dominan.

Kalau di Barat berarti agama Kristen karena ia adalah prototipe agama-agama di sana (Catherine Bell, 2006). Kalau di Indonesia, agama Islam yang menjadi prototipe, yang dikategorikan sebagai “agama” karena memiliki ajaran monoteisme, kitab suci, dan juga nabi.

Menariknya, paradigma agama dunia yang awalnya adalah konstruksi para sarjana Eropa pada abad ke-19 tersebut dipakai oleh para sarjana kini ketika mengajarkan agama. Dalam konteks negera kita, pernyataan para sarjana Eropa tersebut sangat relevan dengan kebijakan negara yang hanya membatasi enam agama yang diakui dan dilayaninya.

Di Indonesia, hubungan antaragama dan antaretnik sangat kental sekali politisnya. Kebijakan pembatasan agama yang boleh “hidup” di Indonesia adalah salahsatu contoh konkret bagaimana negara sangat mendominasi dalam kasus ini.

Konsekuensi logis dari kebijakan di atas adalah pengabaian terhadap hak-hak kewarganegaraan “penganut keyakinan” di luar keenam agama yang diakui. Penganut keyakinan tersebut, yang kini kita sebut sebagai pemeluk agama lokal (indigenous people).

Siapa Menodai Agama Lokal?

Agama lokal memiliki sebutan lain, yakni Agama Asli Nusantara, karena lahir dan tumbuh di Nusantara, jauh sebelum adanya agama Hindu, Konghucu, Budha, Kristen, dan Islam masuk ke Nusantara (Indonesia). Kemandirian agama lokal memiliki akar yang sama dalam pemahaman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, karena banyaknya suku dan bahasa, membuat mereka mempunyai nama yang berbeda-beda. Misalnya; Sunda Wiwitan, Kejawen, Parmalim, Kaharingan, dan lain-lain.

Agama lokal di Indonesia selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif baik secara terstruktur maupun sistemik. Selama Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 masih diberlakukan, maka selama itu nasib mereka akan selalu ada di “neraka”. Bukankah ini adalah sebuah “penodaan”?

Eksistensi mereka dianggap tidak ada, hak-hak mereka sebagai warga negara diabaikan, praktik keagamaan mereka selalu didiskreditkan oleh agama-agama dunia sebagai praktik syirik, kafir, dan sejumlah sebutan lain. Atau yang paling ekstrem adalah praktik keagamaan mereka tidak disebut sebagai agama, tapi hanya dikonsepkan sebatas budaya. Budaya dipahami sebagai sesuatu yang profan, sedangkan agama adalah sesuatu yang sakral.

Menurut Ahmad Nurcholish, Ketua Divisi Penidikan Kebhinekaan dan Perdamaian ICRP, ada empat faktor utama yang terlibat dalam praktik dikriminatif terhadap mereka penganut agama lokal. Pertama,  pemerintah atas nama negara melalui produk-produk kebujakan yang dibuat. Biasanya pemerintah membuat aturan atau regulasi keberagaman yang ambigu.

Kedua, kelompok agama dominan. Biasanya mereka mendefenisikan sesuatu berdasarkan kacamata dirinya sembari menegasikan definisi yang lain. Misalnya, mendiskusikan kebenaran agama dan kepercayaan bukan berdasarkan kebenaran apa adanya, melainkan kebenaran melalui “religiuos discourse”, yaitu kebenaran yang diinginkan oleh agama dan kepercayaan dominan.

Ketiga, kalangan akademisi. Biasanya mereka membangun stigma dan kategorisasi akademik terhadap suatu kepercayaan yang disebut “agama”. Misalnya, mereka membuat kategori  agama sebagai keyakinan yang datang ke Nusantara dengan segala hak yang melekat di dalamnya.

Sedangkan keyakinan lokal yang datang dari dalam tidak disebut agama, dengan segala permasalahan yang melekat di dalamnya. Sehingga di Indonesia, sebutan bagi agama lokal adalah keyakinan primitif.

Terakhir, keempat, media-media arus utama (mainstream). Biasanya mereka dalam liputannya menggunakan mindset agama dominan. Misalnya, liputan “primitive runaway” yang mendeskripsikan bahwa penganut keyakinan lokal dipandang sebagai manusia primitif. Ritual mereka dieksploitasi sebagai sesuatu yang mistis. Pelakunya selalu menjadi antagonis, sedangkan agama dominan menjadi pelaku protagonis.

Konsekuensinya adalah opini yang berkembang bahwa agama lokal itu kotor, angker dan julukan-julukan negatif lainnya. Siapa yang peduli dan mau membantu dengan “aksi berjamaah tandingan” terhadap penodaan agama lokal ini?

http://www.qureta.com/post/aksi-2-de...si-agama-lokal
Anut Sunda Wiwitan, Suami Dewi Kanti Berstatus Bujang di Kantornya

Jumat, 14 November 2014 10:36 WIB

 

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Warta Kota/Henry Lopulalan

Komunitas Sunda Wiwitan beserta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI) menyampaikan pernyataan sikap di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014). Para tokoh masyarakat dan agama ini menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi terkait perkembangan pemilihan presiden serta menjaga kerukunan dan perdamaian diantara masyarakat. (wartakota/Henry Lopulalan) 

Tribunnews.com, Kuningan — Sudah sejak lama, diskriminasi menjadi "makanan sehari-hari" penghayat Sunda Wiwitan. Berbagai urusan administrasi kerap dipersulit karena satu alasan, berbeda keyakinan.

Seorang penghayat keyakinan tersebut, Dewi Kanti Setianingsih (39), mengaku, sejak menikah 2002 silam hingga sekarang, ia dan suaminya tak memiliki akta nikah. Alasannya klasik, yaitu karena Dewi Kanti penghayat Sunda Wiwitan.

Dampak tak memiliki akta nikah ini sangat luas. Dewi Kanti tak berhak atas berbagai tunjangan, seperti tunjangan kesehatan dari kantor suaminya. Sebab, meski faktanya sudah menikah, karena tak memiliki akta nikah, sang suami tetap dianggap sebagai bujang. Perusahaan pun tak berkewajiban memberikan tunjangan istri.

Begitu pun saat nanti Dewi hamil dan melahirkan, anak yang dikandungnya tak akan mendapatkan akta kelahiran. Imbasnya ialah merembet pada kehidupan si anak pada masa depan. "Pintu masuk diskriminasi kerap datang dari administrasi sipil, seperti KTP, akta kelahiran, akta perkimpoian," ucap Dewi, belum lama ini.



Kondisi itu seperti rantai kehidupan yang akhirnya tersistematis. Ketika agama tidak dicantumkan dalam KTP, penghayat akan dipersulit dalam urusan administrasi, baik di sekolah, perbankan, maupun dalam pernikahan.

Bagi penghayat yang tidak siap dengan tekanan, mereka digiring masuk ke agama resmi. Misalnya, saat akan menikah, sebagian penghayat berbohong dengan mendaftar sebagai penganut agama yang diakui agar mendapat akta perkimpoian.

Namun, bagi mereka yang bertahan dengan keyakinan semula seperti Dewi, akta perkimpoian hanya angan-angan. Dewi mengatakan, selama ini, dalam aturan berupa SKB Menteri, UU PNPS 1965 tentang Penodaan Agama, dan lainnya, tidak secara jelas menyatakan agama yang diakui negara.

Semua peraturan itu menyebutkan beberapa agama yang dipeluk orang Indonesia. "Tapi, oleh aparatur diterjemahkan, itulah agama yang diakui negara. Di luar itu tak bisa dilayani," tutur dia.

Hingga kini, tak semua penghayat Sunda Wiwitan mengantongi e-KTP. Bahkan, ada penghayat yang "di-Khonghucu-kan" dalam e-KTP. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Cigugur, Kuningan, tetapi juga di daerah lain.

http://m.tribunnews.com/regional/201...g-di-kantornya
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

‘Ketidaktegasan Pemerintah Menjadi Akar Diskriminasi ‘

Kamis, 17 Nopember 2016
Latuharhary – Ini Bukan Kali Pertama Kami Mengunjungi Paseban Tri Panca Tunggal. Sempat Dua Tahun Lalu Kami Dilibatkan Dalam Seremonial Saren Taun. Bangunan Itu Tampak Begitu Lapang, Begitu Pintu Terbuka, Suasana Sejuk Langsung Menyergab. Pintu Kayu Itu Langsung Mengantarkan Kami Ke Ruang Sri Manganti. Ruang Yang Saat Ini Diperuntukkan Sebagai Tempat Menyelenggarakan Rapat Persiapan Upacara Tahunan Seren Taun, Juga Sebagai Ruang Tamu Dan Tempat Upacara Pernikahan. Konon, Ruang Sri Manganti Adalah Ruang Rasa Dimana Manusia Harus Menemukan Kebijakan Dalam Hidup.

Di Ruang Sri Manganti Terdapat Patung Puraga Baya Dan Relief Bayi Pembawa Obor. Sedangkan Pada Dinding Ruang Jinem Terdapat Ornamen Hias Resi Wisesa Sukmana Tunggal (Kesatria Pinandita), Raseksi, Motif Hias Banaspati Dan Jagad Ayang-Ayang. Pada Tiang Kedua Ruang Itu Diukir Ornamen Bermotif Suluran, Praba, Patran, Dan Beberapa Motif Ukir Lainnya. Akan Tetapi Yang Paling Menyita Perhatian, Di Ruangan Ini Terdapat Kursi Singgasana.

Ini Adalah Salah Satu Sisi Paseban Tri Panca Tunggal. Tempat Yang Sejak 1978 Telah Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Nasional. Lokasinya Di Daerah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Yang Menyerupai Sebuah Padepokan Dan Tempat Menimba Ilmu Budi Dan Kebatinan Serta Seni Budaya, Yang Didirikan Oleh Pangeran Sadewa Madrais Alibasa, Pewaris Tahta Kepangeranan Gebang, Cirebon Timur, Pada Tahun 1840.

Akibat Berkali-Kali Melawan Kehendak VOC, Maka Pada Awal Abad Ke-18 Kepangeranan Gebang Diserbu Dan Dibumihanguskan Oleh VOC, Gelar Kepangeranan Pun Dicabut, Dan Wilayah Gebang Yang Mencakup Daerah Ciawi Sampai Ke Perbatasan Cilacap Akhirnya Dibagi-Bagi Untuk Keraton Kanoman, Kacirebonan Dan Kasepuhan.

Setelah Kepangeranan Gebang Dibumihanguskan VOC, Putra Mahkota Yang Tersisa Adalah Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Yang Saat Itu Masih Masih Kecil. Madrais Lalu Dititipkan Ke Ki Sastrawardhana Di Cigugur, Dengan Pertimbangan Keamanan Dan Karena Cigugur Pernah Digunakan Mataram Sebagai Basis Ketika Menyerang VOC Di Batavia. Di Usia 18 Tahun (1840), Pangeran Madrasi Membangun Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Ini.

Di Tempat Ini Kami Telah Berjanji Untuk Bertemu Dengan Dewi Kanti Setianingsih, Keturunan Keempat Pangeran Madrasi. Bukan Untuk Membicarakan Latar Sejarah Tempat Istimewa Yang Kami Kunjungi Tersebut, Namun Untuk Menanyakan Kepada Beliau Perihal Kelangsungan Kelompok Agama Minoritas Dan Kelompok Kepercayaan Di Jawa Barat, Khususnya Sekelumit Dinamika Yang Harus Dialami Oleh Penganut Agama Leluhur, Sunda Wiwitan.

Dewi Kanti Kemudian Mengajak Kami Ke Ruangan Yang Lebih Dalam, Kami Berbincang Cukup Hangat Di Situ. Dengan Suguhan Teh Hangat Dan Kue-Kue Tradisional, Kami Melontarkan Sejumlah Pertanyaan. Dewi Kanti Tak Segan Untuk Mengungkapkan Bahwa Akar Diskriminasi Yang Selama Ini Dialami Oleh Penganut Agama Minoritas Dan Penghayat Kepercayaan Adalah Ketidaktegasan Pemerintah, Baik Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan Tidak Memberikan Dukungan Yang Diharapkan Penganut Agama Dan Kepercayaan Minoritas. Pada Konteks Penganut Agama Leluhur Sunda Wiwitan, Kontribusi Mereka Hanya Pada Sebatas Mengembangkan Potensi Budaya. “Terakhir Kunjungan Dari Kyai Maman Imanul Haq Dan Puti Guntur Soekarno, Justru Mendapatkan Informasi Yang Menyudutkan Posisi Masyarakat Adat,” Ungkap Tokoh Masyarakat Sunda Wiwitan Dewi Kanti Ketika Ditemui Di Kediamannya, Cigugur-Kuningan, Pada Senin 31 Oktober 2016.

Dia Juga Menegaskan Bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan Tidak Cukup Jelas Dalam Menetapkan Dan Mengimplementasikan Kebijakan Sehingga Berpotensi Menyebabkan Persoalan Semakin Berlarut-Larut. Ia Menyampaikan, Pada Setiap Momen Seren Taun Yang Yang Diselenggarakan Tiap Tanggal 22 Rayagung-Bulan Terakhir Pada Sistem Penanggalan Sunda Di Pendopo Paseban Tri Panca Tunggal Kediaman Pangeran Djatikusumah Yang Didirikan Tahun 1840, Penyelenggara Kerap Mengundang Pihak Luar Dalam Rangka Memperkenalkan Potensi Budaya Yang Dimiliki Oleh Kabupaten Kuningan. “Termasuk Potensi Batik Yang Tengah Kami Kembangkan Dan Kami Tidak Pernah Mendapatkan Dukungan Dari Pemerintah Kabupaten Kuningan,” Katanya.

Persoalan Ini Masih Ditambah Dengan Lemahnya Dukungan Dari Pemerintah Pusat. Mulai Dari Tidak Adanya Layanan Yang Baik Dalam Data Kependudukan, Diskriminasi Dalam Pendidikan, Masalah Pada Pembuatan Akte Kelahiran, Diskriminasi Pada Lapangan Pekerjaan, Dan Bentuk-Bentuk Diskriminasi Lain.

“Bahkan Kami Mengidentifikasi Sekolah Adalah Pintu Bagi Mereka Untuk Melakukan Diskriminasi Atas Kami. Melalui Sekolah Dilakukan Singkronisasi Data Identitas Untuk Disampaikan Ke Pusat Termasuk Informasi Mengenai Agama Yang Dianut. Apabila Data Yang Disampaikan Tidak Sesuai Dengan 6 (Enam) Agama Mainstream, Akan Muncul (Dalam Sistem) Belum Mengisi Kolom Agama Dengan Benar. Kami Telah Melaporkan Persoalan Ini Namun Kami Menyangsingkan Penyelesaiannya Akan Berimbas Pada Perbaikan Sistem Nasional, Hanya Penyelesaian Yang Sifatnya Kasuistik,” Ungkapnya.

Pada Konteks Nasional, Lanjutnya, Pasca Yudisial Review UU No.1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama, Lemahnya Pengakuan Atas Penganut Agama Minoritas Dan Kelompok Kepercayaan Belum Mengalami Perkembangan Yang Berarti. “Saya Begitu Mengingat Pernyataan Dari Menteri Dalam Negeri Beberapa Waktu Lalu Yang Dengan Tegas Menyampaikan Bahwa Agama Minoritas Dan Penganut Kepercayaan Sebagai Masalah Yang Harus Segera Diselesaikan Padalah Persoalan Pencatatan Data Kependudukan Yang Menjadi Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Adalah Persoalan Penting Yang Tidak Dapat Disepelekan,” Sesalnya.

Singkat Kata, Lanjutnya, Kelompok Minoritas Di Jawa Barat Banyak Menghadapi Diskriminasi Akibat Pengenaan Status Penghayat Kepercayaan. “Diskriminasi Ini Berlangsung Begitu Sistematis Khususnya Oleh Para Pejabat Negara. Pada Konteks Ini, Kami Sangat Membutuhkan Dukungan Administratif Dari Pemerintah,” Sesalnya.

Disinggung Mengenai Apa Sebenarnya Yang Menjadi Harapannya Bagi Kelompok Agama Minoritas Dan Penghayat Kepercayaan, Dewi Kanti Dengan Sangat Lugas Menyampaikan Adanya Kebijakan Yang Jelas Terutama Dari Presiden RI. “Upaya Kami Berjejaring Di Jakarta Masih Terbentur Tidak Harmonisnya Kondisi Kementerian (Tidak Singkron). Tidak Ada Informasi Yang Disharing Bersama Antara Kementerian Ini. Presiden Kami Harapkan Dapat Mengatasi Persoalan Ini Sehingga Dalam Waktu Tidak Terlalu Lama Dapat Segera Diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Untuk Perlindungan Agama Leluhur,” Paparnya.

Saat Ini, Katanya, Semua Produk Aturan Begitu Mengarah Pada Penyeragaman. Aparat Tidak Mempunyai Perspektif Yang Tepat Untuk Agama Leluhur, Bahkan Cenderung Melecehkan. “Sangat Terlihat Ketiadaan Wawasan Tentang Bagaimana Budaya-Budaya Leluhur, Kita Sungguh Tercerabut Dari Akar Sejarah Dan Tradisi. Kami Ingin Dihargai Agar Kami Bisa Berkembang Dan Mendidik Anak-Anak Kami. Masyarakat Kami Telah Ditekan Secara Psikologis. Sambil Semua Upaya Ini Berjalan, Kami Telah Berupaya Mendorong Anak-Anak Kami Untuk Tidak Rendah Diri Dan Melihat Perbedaan Di Sekitarnya Dalam Konteks Toleransi,” Pungkasnya. (Eva Nila Sari)

https://www.komnasham.go.id/index.ph...riminasi.html#
5 Faktor Penyebab Parmalim (Pengikut Ugamo Malim) Berkurang Drastis

23.08.00 Inspirasi Medan Popular Sumut

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Apa itu Ugamo Malim (Parmalim)?

Ugamo Malim adalah agama asli yang dianut Bangso Batak sebelum agama Kristen dan Khatolik dianut sebagian besar Batak. Penganut Ugamo Malim disebut Parmalim. Pimpinan tertinggi Ugamo Malim adalah Raja Sisingamangaraja I-XII.

Saat ini Parmalim tersisa di Tano Batak hanya sekitar 10.000 orang. Ugama Malim terpusat di Huta Tinggi, Laguboti Kabupaten Tobasa. Pimpinan Parmalim bernama Raja Marnangkok Naipospos, meneruskan kepemimpinan Raja Sisingamangaraja Sinambela XII. Lambat laun pengikut Ugama Malim semakin berkurang, bahkan sangat drastis akhir-akhir ini. Jika dulu kita sering berjalan sekitar Kabupaten kita masih menjumpai warga yang mengakui Parmalim. Bahkan teman kita di sekolah ataupun kampus sering bercerita tentang kepercayaan Ugamo Malim yang dia anut. Namus saat ini, sangat susah kita menemukan warga pengikut Ugamo Malim (Parmalim).


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Banyak faktor yang mendasari hal tersebut terjadi. Berikut 5 faktor beserta ulasannya yang dapat kami jabarkan untuk anda yang ingin mengetahuinya:

1. Adanya sistem birokrasi negara yang mengharuskan setiap warga negara Indonesia harus memiliki KTP.

Mendapat dokumen kependudukan seperti KTP bukan hal yang mudah untuk mereka beraliran Parmalim seperti warga lainnya yang memiliki agama yang diakui negara saat ini (Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Sistem birokrasi inilah yang memaksa mereka untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Suatu penindasan kebebasan beragama yang jahat tapi terselubung oleh birokrasi.

Mereka yang memiliki kepercayaan Parmalim dapat saja mengakali dengan cara pura-pura pindah agama agar dapat memiliki KTP. Tapi sampai kapan? Penyesalan di dalam hati mereka (kepercayaan Parmalim) sering menghantui atas tindakan kebohongan mereka. Dan bisa saja hal tersebut bagian dari kepenghianatan kepercayaan mereka.

Jadi, jika kita mencoba memahami sistem birokrasi tersebut, pada akhirnya sistem tersebut membuat orang jadi munafik ini dipertahankan.

2. Adanya sistem pernikahan/ perkimpoian yang resmi diterbitkan Pemerintah.

Apabila perkimpoian hendak dilakukan masyarakat, maka hukum di Indonesia menentukan bahwa setiap warga negara yang ingin menikah dapat dikatakan sah jika: (Pasal 2 UU no 1 tahun 1974 tentang perkimpoian): “Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tidak ada perkimpoian di luar hukum agamanya.”

Sistem birokrasi ini sebenarnya lanjutan dari keharusan memiliki KTP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah hanya mengakui 6 agama yang sah dan mendapat legalitas berdiri di Indonesia. Pada akhirnya perkimpoian ataupun pernikahan untuk mereka penganut kepercayaan Parmalim tidak dapat dilakukan karena dibatasi oleh peraturan perundangan tersebut.

Dimana setiap warga yang telah menikah harus memiliki akta pernikahan yang sah, maka sistem birokrasi inilah yang mau tidak mau memaksa mereka penganut kepercayaan Parmalim untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Sehingga lambat laun, penganut Kepercayaan Parmalim semakin berkurang bahkan tidak tersisa.

3. Adanya pemberian cap (label) “penganut aliran sesat”.

Masyarakat memiliki pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atan bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan mayoritas manapun yang dianggap ajaran yang benar dapat dikatakan suatu hal yang menyimpang.

Terlebih kepercayaan ini tidak mendapat legalitas dari pemerintah, sehingga masyarakat memberikan cap atau pelabelan “penganut aliran sesat. Sehingga jelas, siapapun penganut kepercayaan yang dianggap menyimpang tersebut akan merasa tertekan dan tidak merasa dikucilkan.

Persepsi negatif inilah yang memaksa mereka (penganut kepercayaan Parmalim) untuk meninggalkan kepercayaan tersebut. Untuk merasakan kenyamanan hidup dilingkungan dan bersosial, mereka terpaksa pindah kepercayaan.

4. Takut mendapat ancaman kekerasan dan diskriminasi.

Suatu hari di tahun 1980-an. Warga Jawa Barat tengah menyiapkan perayaan Seren Taun. Dewi Kanti ikut sibuk menyiapkan tradisi pergantian tahun sekaligus ungkapan rasa syukur penganut kepercayaan Sunda Wiwitan tersebut.

Singkatnya, ketika upacara Seren Taun itu sudah disiapkan, sejumlah aparat keamanan datang dan merusak ruangan tersebut.

Belajar dari salah satu kasus tersebut, mereka pengikut kepercayaan Parmalim juga merasa takut mendapat ancaman kekerasan dan diskriminasi. Setiap manusia akan memiliki naluri menghindari bahaya dan menempatkan dirinya untuk tetap aman dan tidak bermasalah.

Sama halnya dengan mereka pengikut kepercayaan Parmalim, untuk menghindari ancaman kekerasan tersebut, mereka terpaksa sembunyi-sembunyi melakukan upacara kepercayaan Parmalim, bahkan tidak sedikit pengikut kepercayaan Parmalim melepas kepercayaan dan terpaksa beralih agama.

5. Sistem pendidikan (sekolah) terkesan diskriminasi.

Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dan juga merupakan salah satu hak dasar warga negara pada BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan dalam UUD 1945 setelah amandemen.

Jika kita mengingat-ingat kembali untuk masuk atau mendaftar ke institusi pendidikan, sejak TK hingga Universitas, prosedur penerimaan selalu mempertanyakan agama yang dianut.

Suatu kewajaran hal tersebut dipertanyakan, karena pada dasar negara kita adalah pancasila dan sila pertama dikatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, setiap warga harus bertakwa kepada Tuhan YME dan memiliki Agama. Kebebasan beragama juga dijelaskan pada undang-undang.

Nah, yang menjadi masalah pada mereka pengikut kepercayaan Parmalim adalah bahwa agama yang Parmalim tidak mendapat legalitas dari pemerintah. Pemerintah hanya melegalkan 6 agama di Indonesia. Prosedur inilah yang menghambat pendaftaran untuk mendapatkan pendidikan. Mau tidak mau, untuk lolos pendaftaran tersebut, pengikut kepercayaan Parmalim harus menuliskan agama diantara 6 agama tersebut.

Tidak hanya sebatas prosedur masuk, mereka pengikut kepercayaan Parmalim yang telah lolos prosedur tersebut dan siap mengikuti pendidikan sekolah atau perkuliahan, harus mengikut mata pelajaran Agama yang berkaitan dengan agama yang mereka isi sebelumnya.

Pada akhirnya, ibarat sosialisai yang berkelanjutan, doktrin agama akan mempengaruhi mereka dan ibarat batu yang semakin rapuh akibat tetesan hujan, begitu jugalah kepercayaan mereka, semakin rapuh.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

http://www.portalsumut.com/2016/06/5...gikut.html?m=1
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Agama Lokal Kurang Diakui

Jakarta — Pemeluk agama-agama lokal mengeluhkan kurangnya akomodasi pemerintah terhadap kepercayaan yang kini menjadi minoritas di tanah sendiri ini. Mereka terpaksa mengikuti agama mayoritas untuk mendapatkan pelayanan publik setara dengan pemeluk enam agama lain yang diakui secara sah di Indonesia.

Endek, seorang pemeluk kepercayaan leluhur Kaharingan, sampai saat ini masih menggunakan identitas Kristen di Kartu Tanda Penduduknya. Dia mengaku ini dilakukan agar bisa memperoleh kemudahan dalam administrasi dan birokrasi yang selayaknya didapatkan oleh seluruh warga negara.

“Kami, kalau menjadi Pegawai Negeri Sipil, misalnya, terpaksa harus memilih agama lain untuk penyumpahan,” kata Endek saat ditemui di Jakarta, Senin (17/11). “Jadi kami seperti bersembunyi-sembunyi, tapi di dalam hati, kami tetap menganut Kaharingan.”

Berbeda dengannya, penganut Kaharingan lain terpaksa untuk mengakui Hindu sebagai agamanya. Ini karena pemerintah sempat mewajibkan warganya untuk memeluk salah satu agama yang diakui secara sah oleh negara. Karena terdapat beberapa kesamaan, Kaharingan kemudian dikelompokkan dengan agama Hindu sejak 1980.

Endek mengaku sangat tidak menyukai kebijakan ini. “Ini yang paling membuat kami sakit hati. Karena kami bukan Hindu, kami Kaharingan,” ujar ibu berusia 53 tahun ini.

“Tidak apa-apa jika pada akhirnya kami harus memilih agama yang lain, baik itu Islam, Kristen, Hindu atau Buddha. Tapi itu mestinya jadi hak pribadi, tidak bisa direkrut seperti ini,” katanya, menyesalkan.

Selain itu, ibu dari empat orang anak ini juga mengaku anaknya terpaksa mengikuti pelajaran agama kristen di sekolah. Pendidikan formal di Indonesia tidak mengajarkan agama di luar enam kepecayaan yang diakui dengan sah. Karena itu, pemeluk agama lain harus memilih salah satu di antaranya untuk melengkapi mata pelajaran yang wajib diambil.

“Tapi mereka semua memeluk Kaharingan. Itu hanya untuk mendapatkan nilai saja,” ujarnya.

Tidak hanya Kaharingan, penganut agama lokal lain juga mengeluhkan hal yang sama. Dewi Kanti, misalnya. Pemeluk Sunda Wiwitan yang aktif mengadvokasi kebebasan beragama ini juga mempunyai kisah yang hampir serupa.

“Saya semenjak berusia 17 tahun diislamkan di KTP dan mati-matian tidak bisa diubah sampai 2010. Selama sepuluh tahun saya dipaksa jadi bunglon oleh negara,” kata Dewi.

Dia bercerita, para penganut Sunda Wiwitan tidak bisa memperoleh layanan publik yang memadai karena tidak diakui oleh negara. Misalnya, penganut kepercayaan asal Jawa Barat ini tidak bisa mendapatkan akte nikah sehingga tidak bisa mendapatkan tunjangan keluarga ketika bekerja.

“Bahkan ayah saya dulu pernah dipenjara tanpa peradilan, pada sekitar 1964, karena pernikahannya tidak sesuai dengan kerangka agama yang diakui negara,” ujar Dewi.

Selain itu, Dewi mengaku mengalami intimidasi sejak kecil. “Di sekolah kami dicemooh oleh teman dan guru. Kami dipaksa solat.”

“Sampai sekarang pun adik kami ketika puasa dipaksai pakai jilbab. Tolong izinkan kami merdeka,” ujarnya.

Dia tidak mengerti mengapa saat ini agamanya tidak dilayani dengan baik oleh negara. Padahal, menurut Dewi, awal mula masuknya agama-agama dari luar nusantara adalah berkat leluhurnya yang menerima dengan baik. “Celakanya, leluhur kami menerima dengan baik tapi anak cucunya ditindas.”

Menanggapi ini pihak Kementerian Agama mengaku akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi semua agama yang ada di Indonesia, baik enam agama mayoritas maupun agama-agama lokal.

“Memang usaha yang bisa kami lakukan masih terbatas. Tapi kami tidak pernah mengakui dan mendaftar agama, tidak seperti itu,” kata Abdul Rahman, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama. “Kami semangat melayani semua agama yang ada.”

https://rinaldyfakhri.wordpress.com/...kurang-diakui/
Tokoh agama beri perhatian pada masalah anak korban kekerasan

12/04/2016

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Anak-anak dari GKI Yasmin, Bogor, menghadiri kebaktian di depan Istana Negara Jakarta.

 

Para tokoh agama di Indonesia berkomitmen memberi perhatian pada anak-anak yang menjadi korban konflik berbasis agama.

Dalam sebuah pertemuan yang digelar pada Jumat 8 April, mereka menggagas pembentukan Forum Dialog Antaragama untuk Kesejahteraan Holistik Anak (FORDAKHA).

Ilma Sovri Yanti, Koordinator forum itu mengatakan, pewakilan agama-agama yang bergabung dalam forum itu antara lain dari Kristen, Katolik, Islam, Konghucu, Bahai, dan Sunda Wiwitan, agama lokal.

“Forum sepakat untuk meningkatkan perhatian pada anak-anak, terutama yang berada di tengah pusaran konflik agama. Dan, perhatian itu harus holistik, yaitu menyeluruh, bukan hanya soal kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan lain, seperti pendidikan,” katanya.

Ia menyatakan, dalam forum itu semua perwakilan agama satu surara menyadari bahwa anak-anak bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan.

“Maka, kami merasa sangat perlu untuk memberi prioritas pada perlindungan dan upaya pemnuhan hak-hak mereka,” katanya.

Ilma yang merupakan penganut Islam menyatakan, saat ini, banyak anak yang menjadi korban akibat konflik agama, terutama dari kelompok minoritas, seperti Syiah, Ahmadiyah, Kristen, juga agama-agama lokal.

“Di Aceh Singkil misalnya, anak-anak non Muslim tidak mendapat pendidikan agama di sekolah. Ini merupakan praktek diskriminatif yang tidak boleh dibiarkan karena anak-anak sudah dibiasakan sejak dini untuk tidak mencintai perbedaan,” katanya.

“Forkadha berkomitmen bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengadvokasi masalah ini agar mendapat perhatian dari pemerintah agar anak-anak dapat mengakses pendidikan tanpa mengalami diskriminasi,” tegasnya.

Selain mengadvokasi, kata dia, forum ini juga akan memberi pendampingan khusus, juga roadshow ke berbagai pihak, termasuk pemerintah untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang sedang menimpa anak-anak.

Sementara itu, Romo Hibertus Hartono MSF, sekertaris eksekutif Komisi Keluarga di Konferensi Waligereja Indonesia yang ikut dalam forum itu mengatakan, selain memberi perhatian pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan agama, perhatian juga mesti ditunjukkan dalam keluarga masing-masing penganut agama.

“Kalau melihat data-data yang muncul, yang melakukan kekerasan banyak juga orang yang tidak jauh dari si anak, yang adalah anggota keluarga mereka,” katanya.

“Ini menjadi keperihatinan. Jadi tugas agama-agama adalah, bagaimana menjadikan hal ini sebagai prioritas agar diingatkan kepada keluarga-keluarga,” lanjutanya.

Gereja Katolik, kata dia, sudah mulai memetakan masalah ini dengan menyusun materi pembinaan berjenjang, yang dimulai dari anak-anak.

Ia juga menekankan pentingnya memberi mereka teladan. “Anak harus diberikan contoh dulu agar anak bisa meneladaninya. Anak-anak lebih mudah melihat daripada mendengar,” katanya.

Pembinaan di level keluarga, kata dia, juga akan meminimalisasi tingkat kekerasan yang bakal timbul di masa mendatang.

“Jika sejak kecil anak dibiasakan untuk toleran maka ketika dewasa, mereka akan toleran, dan ini dengan sendirinya mengurangi  praktek kekerasan,” tegasnya.

Sementara itu, Dewi Kanti dari agama lokal Sunda Wiwitan berharap, Fordakhi membantu mereka untuk mengadapi masalah diskriminasi, terutama yang menimpah anak-anak sekolah.

“Anak-anak kami menghadapi tudingan kafir. Sejak kecil mereka sudah menjadi korban praktek diskriminasi,” katanya.

Lebih memperihatinkan lagi, kata dia, praktek diskriminasi itu tidak hanya dilakukan oleh sesama rekan mereka di sekolah, tetapi juga oleh para guru.

“Forum ini diharapkan membantu kami dan juga umat lain yang menjadi korban untuk mempengaruhi kebijakan di level manapun agar lebih peka dan ramah terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak. Bagaimananapun, merekalah yang menjadi penentu perjalanan bangsa kita ke depan,” katanya.

Ryan Dagur, Jakarta

Sumber: ucanews.com

http://indonesia.ucanews.com/2016/04...ban-kekerasan/
Ahli: Delik Aduan Pasal Zina demi Lindungi Hak Asasi

Jumat, 21 Oktober 2016 | 08:32 WIB

 Video    Cetak    Dibaca: 1042

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Ahli dan saksi yang dihadirkan pihak terkait seusai pengambilan sumpah dalam sidang uji materi Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Senin (17/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Sidang perkara uji materiil pasal zina, pasal pencabulan, dan pasal perkosaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus bergulir sampai sidang kesebelas, Senin (17/10). Dalam sidang tersebut, Komnas Perempuan selaku Pihak Terkait dalam perkara No. 46/PUU-XIV/2016 menghadirkan ahli dan saksi untuk menampik dalil Pemohon yang menyatakan pasal -pasal tersebut telah usang dan tidak lagi sesuai perkembangan zaman.

Mantan Komisioner Komnas HAM Lies Sulistijowati Soegondo hadir selaku ahli dari Komnas Perempuan. Dalam keterangannya, Lies menolak usulan para Pemohon untuk menghapus Pasal 284 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang mengandung ketentuan mengenai delik aduan untuk kasus perzinaan, pencabulan, dan pemerkosaan. Dengan dihapusnya delik aduan dimaksud, Lies khawatir akan terjadi pengurangan perlindungan negara atas ketertiban perkimpoian warga negaranya.

Bahkan, lanjut Lies, negara dapat saja dituntut telah melanggar hak asasi warga negaranya. Sebabnya, perkimpoian merupakan hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkimpoian yang sah seperti yang diamanatkan Pasal 28B ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Justru melalui delik aduan, terhadap masalah zina dalam perkimpoian adalah upaya negara untuk tidak serta merta menghukum dalam bentuk pidana, tetapi semata-mata terlebih dahulu mempertahankan atau mengupayakan harmonisnya keluarga yang bersangkutan. Karena negara menyadari bahwa perkimpoian adalah hak setiap individu, tanpa intervensi dari luar,” jelas Lies di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin langsung Ketua MK Arief Hidayat.

Meski demikian, Lies mengatakan kalau suami-istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkimpoiannya akibat adanya perbuatan zina yang dilakukan salah satu dari keduanya, maka mereka dapat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, Lies menyatakan cara berpikir para Pemohon yang ingin mengubah delik aduan menjadi delik biasa bagi pelaku yang terikat dalam perkimpoian maupun yang tidak terikat perkimpoian justru akan menimbulkan akibat yang sangat luas dalam masyarakat.

Dengan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada siapa pun yang melakukan perzinaan, Lies juga khawatir anak-anak justru akan kehilangan hak asuh orang tuanya karena harus dipidana. “Selain daripada itu, beban pembuktian bagi istri-istri atau perempuan menjadi lebih berat dan pada umumnya sulit dibuktikan. Utamanya bagi perempuan korban kekerasan seksual akan mengalami kesulitan dalam tuntutan pembuktian sesuai KUHP dan KUHAP. Apalagi kalau pemahaman zina sebagaimana dimaksud oleh Pemohon mencakup pula di luar perkimpoian, maka berapa ribu tenaga kerja wanita republik Indonesia di luar negeri akan terkena dampak kriminalisasi. Pada umumnya perempuan-perempuanlah yang terkena imbasnya,” tegas Lies.

Perkimpoian Adat

Komnas Perempuan selaku Pihak Terkait juga menghadirkan saksi untuk menampik dalil para Pemohon, yaitu Dewi Kanti Setianingsih selaku wakil dari Komunitas Adat Karuhun Sunda Wiwitan.  Dalam kesaksiannya, Dewi mengaku sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga tahun 1963, peristiwa perkimpoian masyarakat di Komunitas Adat Karuhun Sunda Wiwitan dicatatkan oleh wedana di kantor kabupaten.

Namun pada 1964, perkimpoian adat masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Adat Karuhun Sunda Wiwitan tidak diakui lagi oleh negara. Padahal pada masa kolonial Belanda saja, perkimpoian adat mereka diakui dengan dicatat dalam buku Pikukuh Igama Jawa Pasundan yang dikontrol oleh J.A.L Jacobs tahun 1925.

Pada kesempatan tersebut, Dewi juga mengungkapkan berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh warga Komunitas Adat Karuhun Sunda Wiwitan. Pemenjaraan pasangan yang dianggap melakukan perkimpoian liar juga terjadi. Padahal, menurut Dewi, hal tersebut sah secara adat dan legal pada era sebelumnya.

“Sejatinya, hukum adat sudah ada sebelum negara kesatuan republik ini membentuk dan menyusun undang-undangnya sendiri, tetapi kenapa hukum adat tidak diakomodasi dalam hukum positif dan dilegalkan. Di dalam masyarakat kami, perzinaan tidak ada dalam istilah sunda wiwitan. Seks di luar perkimpoian tidak ada di dalam komunitas kami. Adapun beberapa kasus yang terjadi di luar komunitas di antaranya kebanyakan ada beberapa generasi muda yang menjadi masyarakat urban di perkotaan dan mereka tidak mampu menghadapi tantangan zaman dan godaan, sehingga kalau ada kasus seperti itu, kami tetap menanyakan dan mengklarifikasi kepada mereka apakah mereka menyadari kesalahan yang sudah dilakukan,” tegas Dewi.

Mahkamah masih membuka kesempatan untuk Pihak Terkait menghadirkan ahli maupun saksi. Sidang lanjutan perkara yang dimohonkan oleh 12 orang Warga Negara Indonesia ini akan digelar 26 Oktober 2016, pukul 09.30 WIB.  (Yusti Nurul Agustin/lul)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/...0#.WEOphaCyTqD
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Dewi Kanti

KEBIASAAN
Berteguh pada Sambal
28 Desember 2015 15:35 WIB

Barangkali, sikap tegas dan teguh memegang prinsip Dewi Kanti itu terpengaruh oleh sambal. Perempuan bertahi lalat di dagu ini gemar sekali dengan sambal. Itu juga karena pengaruh tradisi Sunda yang identik dengan lalapan dan sambal. Menu kesukaan lainnya adalah ikan bakar khas Sunda. Bagi Dewi, tidak ada makanan senikmat ikan bakar disandingkan dengan lalapan dan sambal.


Ketika ke Australia tahun 2014 mengikuti acara bersama para perempuan pejuang hak asasi manusia, Dewi membawa serta sambal kentang dan sambal cabai merah di dalam koper yang juga berisi suling. Rekan-rekannya membawa sambal serupa karena sadar di Negeri Kanguru tersebut susah mencari sambal seenak sambal Sunda.

Ketika petugas memeriksa koper masing-masing, semua sambal milik rekan-rekan Dewi disita petugas. Anehnya, sambal Dewi tidak terjamah petugas. ”Akhirnya sambal saya yang kami pakai ramai-ramai. Kata teman-teman, itu gara-gara suling sakti he-he-he,” kata Dewi.

Dewi tengah berkonsultasi dengan pengajar di sebuah universitas di Jakarta tentang konservasi. Itu untuk melindungi bangunan Paseban milik kelompok Sunda Wiwitan yang tengah dijadikan bangunan Cagar Budaya Nasional. Konsultasi tersebut penting untuk mengetahui bagian-bagian yang harus dipertahankan dan yang bisa diubah. Selain itu, konsultasi juga untuk memastikan kelanjutan pembangunan di bagian dalam Paseban yang hingga kini belum rampung. (MHF)

http://print.kompas.com/baca/gaya-hi...uh-pada-Sambal
Denting Kecapi Sang Dewi

MOHAMMAD HILMI FAIQ

28 Desember 2015 15:37 WIB

Dewi Kanti tumbuh dalam lingkungan tertindas secara politik. Lewat kecapi suling dan tembang, ia berjuang menunjukkan bahwa tak semestinya manusia saling meniadakan.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQDewi Kanti

Dewi menggambarkan semangat kesetaraan itu lewat tembang ”Gandrung Gunung”.

Tuh itu bentang di langit

baranang pating garenclang

bentang teh silih corongan

najan teu sarua caang

nu herang jeung nu teu herang

bentang teu pacaang caang

tapi luyu sauyunan

wayah unggah bareng miang

nu gede jeung anu leutik

siloka pikeun manusa

ngumbara di alam dunya

ulah rek pakia kia.

Itulah petikan tembang yang dinyanyikan Dewi Kanti. Lagu tersebut menyuarakan isi hati Dewi, juga para pemegang ajaran Sunda Wiwitan, bercerita tentang bintang di langit yang bervariasi ukuran dan pendarnya, tetapi tidak pernah saling menafikan. Mereka bersama-sama menyinari alam raya, luyu sauyunan. Itulah semangat perjuangan perempuan kelahiran Bandung, 40 tahun lalu ini.

DEWI KANTI

LAHIR:

Bandung, 1975

SUAMI:

Okky Satrio

PENDIDIKAN:

SDN VII, Kasongan, Kuningan, lulus 1988

SMPN II Pamulang, Ciputat, 1991

SMAN 70 Jakarta, 1994

D-1 Perbankan NBA Business College, Jakarta, 1996

Anak bungsu dari pasangan Emalia Wigarningsih (73) dan Rama Djatikusumah (83) ini memahami betul ajaran-ajaran leluhur yang sarat dengan kearifan lokal tersebut karena sejak bayi bersinggungan langsung dengan seni tradisi. Pada masa kecil, ia kerap direbahkan di atas karpet ketika ayah dan ibunya, sering kali juga bersama warga lain, memainkan kecapi suling dan menembang. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang makna-makna tembang.

Denting kecapi, liuk suara suling, dan kelembutan tembang mengantar Dewi tidur, menempel dalam ingatan hingga merasuk ke dalam alam bawah sadar. Hingga, ketika usia 8 tahun, dia meminta diajari memainkan kecapi, suling, dan tembang.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Dewi Kanti

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Dewi Kanti

Awalnya itu sebagai kesenangan belaka. Hingga suatu saat, ketika Dewi tengah memainkan kecapi suling, seorang pendengar menitikkan air mata. ”Dia orang Batak, dan tiba-tiba menangis. Katanya, dia ingat kampung halaman,” kata Dewi yang membiarkan rambut sebahunya terurai.

Ia mendapatkan penjelasan bahwa kecapi yang mengandung unsur kayu dan logam pada dawainya tersebut melahirkan harmoni dan gelombang. Vibrasi atau getaran gelombang itu mampu menyentuh alam bawah sadar pendengarnya dan menggali kesadaran lama tentang jati diri. ”Kecapi suling seperti mengingatkan bahwa kita harus mencari jati diri,” begitu Dewi memaknainya.

Dewi memasuki tahap bermain kecapi, suling, dan tembang untuk mengolah rasa, menggali makna di balik setiap harmoni yang ia hasilkan. Lebih jauh lagi, kecapi, suling, dan tembang adalah wahana untuk berkomunikasi dengan alam, juga manusia.

Itu misalnya terjadi saat perpisahan sekolah dasar di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Dewi memainkan suling di hadapan para teman dan gurunya. Ia tak ingat lagi reaksi penonton. Yang jelas, setelah mengalunkan melodi lewat suling itu, dia merasa energinya bertambah, semakin percaya diri, lebih hidup, dan bersemangat. Sebagai orang yang kerap menjadi korban diskriminasi, mendapat kesempatan tampil di depan merupakan kemewahan. ”Itu sapaan, ketika kita menyapa alam dengan musik yang kita mainkan, energi akan menambah kepada kita.”

Alat kontemplasi

Musik bagi Dewi juga menjadi alat kontemplasi. Saat dadanya sesak oleh amarah atas keadaan, dia menembang untuk menstabilkan emosi.

Ketika mengunjungi situs Candi Gayatri, di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Dewi memainkan kecapi. Tak ada lagu khusus yang dia mainkan, hanya mengikuti dorongan dalam diri dan menghasilkan harmoni. Pada titik itulah dia merasakan betapa alam sebenarnya dapat menyapa balik karena tiba-tiba tiupan angin menjadi lebih lembut, hawa lebih sejuk.

Bunyi atau nada tersebut terekam oleh alam sepanjang masa. Harmoni melintas ruang dan waktu, demi terjaganya keseimbangan alam. Baginya, musik adalah bahasa universal yang melintas suku bangsa.

Dewi tak akan pernah melupakan peristiwa pada 2014 ketika dia menjadi salah satu penerima Australia Award Fellowship dalam program Indonesian Women Human Rights Defender di Queensland University of Technology, Brisbane. Suku asli Australia, Aborigin, yang dia jumpai, menjaga jarak dan seolah curiga. Dewi dapat memahami itu karena mereka adalah kelompok minoritas yang lama tertindas, sebagaimana yang dialami Dewi beserta penganut Sunda Wiwitan di Jawa Barat.

Dewi lantas mengungkapkan bahwa dia berniat baik, ingin menjalin persahabatan. Jika diizinkan, dia akan memainkan suling. Setelah harmoni suling sunda terdengar, orang-orang aborigin itu menebar senyum. Gugur sudah seluruh praduga tadi.

Alat perjuangan

Dewi menyebut diri sebagai seniman tradisi, bukan seniman panggung. Ketika cara-cara legal formal membentur dinding ketidakmengertian, dia mencari jalan memutar, jalan budaya.

Sebagai salah satu dari anak yang lahir di lingkungan Sunda Wiwitan, Dewi akrab dengan beragam tekanan. Itu juga dialami anak-anak Sunda Wiwitan di sekolah dasar yang kerap diperlakukan diskriminatif oleh para guru dan temannya. ”Ini utang peradaban yang harus dibayar negara,” kata Dewi.

Dewi termasuk salah satu orang yang rajin berkomunikasi dengan sejumlah kelompok minoritas lain, seperti Ugamo Malim dan Parbaringin di Sumatera Utara serta Sedulur Sikep di Jawa Tengah, untuk saling menguatkan dan tidak menyerah dalam mempertahankan kebinekaan.

Sekitar dua tahun lalu, kelompok Sedulur Sikep menentang pembangunan pabrik semen karena mereka anggap akan menghancurkan lingkungan, juga kelestarian ajaran leluhur. Dewi datang memberi sokongan. Dia memainkan kecapi dan menembang di hadapan kelompok Sedulur Sikep.

Pada kesempatan lain, sebuah perusahaan berniat masuk ke Gunung Ciremai demi kepentingan ekonomi. Kelompok Sunda Wiwitan menolak. Mereka datang ke gunung dan memainkan kecapi suling sebagai suntikan energi perlawanan.

Dunia aktivis itu pula yang mempertemukannya dengan Okky Satrio (50) yang kini menjadi suaminya. Okky terbiasa memberikan advokasi kepada orang-orang kecil sejak zaman Orde Baru. Dia belasan kali disetrum aparat.

Meskipun bukan seniman panggung, Dewi tidak menolak jika sesekali diundang pentas, seperti saat berkolaborasi dengan dua seniman musik Tiongkok Klasik di Yayasan Habibie & Ainun, akhir bulan lalu. Ini bagian dari strategi budaya untuk memperkenalkan kearifan Sunda Wiwitan.

Katanya, menjadi perempuan itu harus mancala putra, mancala putri. Ada saatnya harus keras, ada saatnya harus lembut. Dia juga memegang prinsip sunda teuas peureup lemes usap, menjadi manusia harus kuat memegang prinsip, tetapi berperilaku lembut.

http://print.kompas.com/baca/gaya-hi...ecapiSang-Dewi
Dewi Kanti Rela Tak Punya Akta Nikah

By Redaksi

Posted on 13/08/2014


Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Oleh: Reni Susanti*

IRA Indra Wardhana menjadi korban tindakan diskriminatif terhadap kaum penghayat. Dia menganut penghayat Sunda Wiwitan. Banyak pihak yang menganggapnya sesat.

Tak hanya Ira, diskriminasi menjadi makanan sehari-hari penghayat Sunda Wiwitan lainnya. Seperti yang dialami Dewi Kanti Setianingsih (39). Sejak menikah 2002 silam hingga sekarang, dia dan suaminya tak memiliki akta nikah. Alasannya klasik, karena Dewi Kanti penghayat Sunda Wiwitan.

Dampak tak memiliki akta nikah ini sangat luas. Dewi Kanti tak berhak atas berbagai tunjangan seperti tunjangan kesehatan dari kantor suaminya. Meski faktanya sudah menikah, lantaran tak memiliki akta nikah, sang suami dianggap masih bujang sehingga perusahaan tak berkewajiban memberikan tunjangan istri.

Begitu pun saat nanti hamil dan melahirkan, anak yang dikandungnya tak akan mendapatkan akta kelahiran. Imbasnya, merembet pada kehidupan si anak di masa depan.

“Pintu masuk diskriminasi kerap datang dari administrasi sipil. Seperti KTP, akte kelahiran, akte perkimpoian,” ucap Dewi kepada INILAH, belum lama ini.

Kondisi itu, sambung Dewi, seperti rantai kehidupan yang akhirnya tersistematis. Ketika agama tidak dicantumkan dalam KTP, penghayat akan dipersulit dalam urusan administrasi baik di sekolah, perbankan, bahkan dalam pernikahan.

Bagi penghayat yang tidak siap dengan tekanan, mereka digiring masuk agama resmi. Misalnya saat akan menikah, sebagian penghayat berbohong dengan mendaftar sebagai penganut agama yang diakui agar mendapat akta kimpoi. Namun yang bertahan dengan keyakinan semula seperti dirinya, akta perkimpoian hanya angan-angan.

Dewi mengatakan, selama ini dalam aturan berupa SKB Menteri, UU PNPS 1965 tentang Penodaan Agama, dan lainnya tidak secara jelas menyatakan agama yang diakui negara. Seluruh peraturan itu menyebutkan beberapa agama yang dipeluk orang Indonesia.

“Tapi oleh aparatur diterjemahkan, itulah agama yang diakui negara. Di luar itu tak bisa dilayani,” tuturnya.

Hingga kini tak semua penghayat Sunda Wiwitan mengantongi e-KTP. Bahkan ada penghayat yang di-Konghucu-kan dalam e-KTP. Kondisi ini tak hanya terjadi di Cigugur Kuningan, tapi juga di daerah lain. Contohnya yang dialami penghayat Tolotang di Sulawesi Selatan.

“Namanya Djani Karjani seorang seniman. Di kolom agama terpampang Konghucu. Padahal dia jelas-jelas Tolotang,” ucap Dewi.

Tak hanya itu, tahun 2010 lalu saat masih tinggal di Jakarta, dia berniat mengganti KTP. Dalam KTP sebelumnya, kolom agama diisi strip (-). Namun begitu KTP baru jadi, dia pun kaget. Karena di kolom agama dituliskan Islam.

Dia pun kembali mengajukan pembuatan KTP untuk memperbaiki kolom agama. Lagi-lagi aparat menganggap enteng dan menuliskan agama di luar keyakinan Dewi. “Akhirnya saya menulis surat ke lurah Cilandak Jakarta Barat tertanggal 15 Juni 2010 atas kekeliruan yang dilakukan petugas di sana. Selain surat, saya sertakan bukti hidden camera percakapan saya dengan petugas pembuatan KTP. Setelah itu, baru KTP saya benar, kolom agama dikosongkan. Pokoknya saat itu, dalam empat hari, dicetak 3 KTP atas nama saya,” terangnya.

Kejadian lain yang tak kalah menyedihkan ketika dia kehilangan dompet. Untuk mengurus KTP dan ATM yang raib bersama dompet tersebut, Dewi mendatangi kepolisian hendak membuat surat kehilangan.

Dia pun mulai ditanya identitas diri untuk diisi ke form surat kehilangan yang sudah komputerize. Begitu masuk ke kolom agama, polisi kebingungan.

“Saya jawab, agama saya kepercayaan. Polisi bertanya, apa tuh? Gak ada di kolomnya. Saya meminta untuk dikosongkan, dan polisi berkata kalau dikosongkan, suratnya tak bisa dicetak dan gak bisa dapetin surat kehilangan. Akhirnya, saya bilang, cari kolom agama yang penganutnya sedikit saja. Polisi pun mengisi Konghucu,” sambungnya.

Belum lagi ketika berbicara soal PNS. Dewi bercerita, beberapa tahun lalu adiknya hendak mendaftar PNS secara online. Namun hal itu urung dilakukan karena dalam form itu hanya tercantum agama yang diakui negara.

Sebenarnya, sambung Dewi, yang diperjuangkannya selama ini bukan hanya pengakuan dalam selembar KTP. Yang dibutuhkan penghayat adalah perlindungan tanpa diskriminasi. Jika akan dicantumkan di KTP, maka harus semua tanpa syarat. Karena identitas itu hak mendasar. Apalagi Sunda Wiwitan sudah ada sebelum negara ini berdiri.

“Bahkan leluhur kami ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meskipun mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan sejak zaman Belanda,” tuturnya.

Dari Masa ke Masa

Anak tetua adat Sunda Wiwitan Dewi Kanti mengatakan, diskriminasi yang diperoleh para penghayat sudah terjadi sejak zaman Belanda. Karena bersikukuh pada spiritual leluhur, para penghayat kerap menjadi sasaran tembak.

Belanda mengadu domba penghayat dengan kalangan muslim dan kelompok pesantren seolah penghayat ingin mendirikan agama baru bernama Jawa Sunda. Padahal, Sunda Wiwitan menggali spiritual lama bukan baru.

“Mengapa kami seolah-olah menjadi musuh besar, sehingga perlu meminjam tangan kelompok muslim untuk menghabisi kami? Karena gerakan budaya kami saat itu, untuk menumbuhkan nasionalisme. Kami menyebutnya dengan strategi perlawanan kultural,” terangnya.

Perlawanan lewat budaya ini sengaja dilakukan para sesepuh Sunda Wiwitan, karena mereka punya pengalaman buruk dengan perlawanan fisik. Sang kakek yang juga sesepuh Sunda Wiwitan, Ki Madrais pernah memimpin pemberontakan fisik di Ambon. Dari tindakannya itu, beberapa pengawal dipancung Belanda. Dari sanalah dia mengubah strategi perlawanan.

Namun Belanda tak tinggal diam. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Madrais dan keluarganya. Ki Madrais pernah dibuang ke Papua. Namun di sana, dia malah sukses menanam bawang merah. Dia pun dimasukkan ke LP Sukamiskin, di sana malah menyembuhkan orang gila.

Bahkan dia sempat dituduh kriminalistas. Tapi karena Madrais tengah sakit, sang anak, Pangeran Jatikusuma di penjara menggantikan ayannya tanpa proses hukum. “Karena tak ada saksi memberatkan, ayah saya keluar tanpa proses hukum pula,” imbuhnya.

Zaman Jepang

Tekanan terhadap penghayat tak berhenti di sini. Jelang masuknya Jepang ke Indonesia, Belanda melegitimasi hukum perkimpoian adat. Namun hasil negosiasi bertahun-tahun ini dinilai lain oleh Jepang. Penghayat Sunda Wiwitan dinilai sebagai antek Belanda.

Untuk menarik simpati muslim, Jepang mendirikan catatan Kantor Urusan Agama (KUA). Dari situ mulai muncul pembedaan catatan antara muslim dan nonmuslim. Meski demikian, tahun 1945-1955, para penghayat ikut menyiapkan kemerdekaan dan merancang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Ketika Wongsonegoro menjadi menteri, mulailah ada angin segar bagi penghayat (dulu aliran kebatinan). Namun memasuki tahun 1950-an, penghayat diintimidasi oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Saat itu, kampung dikepung, tetua adat dicari untuk dibunuh. Gesung Paseban dan kampong dibakar. Namun untungnya Paseban selamat, yang terbakar hanya bagian dapur dan satu unit mobil.

“Sesepuh adat menyamar jadi petani dan berhasil diselematkan. Dia dan keluarga akhirnya mengungsi ke Bandung. Tahun 1960-an kondisi sedikit aman, keluargapun kembali ke Cigugur,” terangnya.

Tahun 1964, politik kembali memanas, masuknya lewat perkimpoian. Pernikahan yang tidak dicatat dianggap perkimpoian liar dan dipanggil polisi. Banyak pengantin setelah menikah bukan bulan madu, tapi diinterogasi polisi. Semua ini dilakukan untuk memancing ketua adat. [rni]

http://sejuk.org/2014/08/13/dewi-kan...-akta-nikah-2/

miris sekali
Bertaruh Nyawa Demi Keyakinan

By Redaksi

Posted on 15/08/2014

9 min read

0

 0

 91

 Share on Facebook 

 Share on Twitter  Share on Google+  Share on Reddit  Share on Pinterest  Share on Linkedin  Share on Tumblr

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Oleh: Reni Susanti*

Mempertahankan keyakinan sebagai penghayat Sunda Wiwitan tidaklah mudah. Selain mengalami diskriminasi, nyawa harus siap dipertaruhkan.

Seperti masa DI/TII dan PKI. Saat itu, selain suhu politik yang memanas, masyarakat Indonesia penganut agama kepercayaan ketar-ketir menyelamatkan diri. Kabar penyiksaan dan pembunuhan sejumlah komunitas kepercayaan di sejumlah daerah selalu sampai di telinga penghayat.

“Kami menyebutnya di PKI-kan. Bagaimana para penghayat itu disiksa, dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup,” ujar penghayat Sunda Wiwitan yang juga anak tetua adat Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan, Dewi Kanti kepada INILAH, belum lama ini.

Di tengah ketakutan ini, tetua adat Pangeran Jatikusuma mendapat petunjuk spiritual untuk menyelamatkan generasi. Yakni berteduh di bawah cemara putih yang dimaknainya sebagai Kristen.

“Saat itu kondisi sedang genting. Penghayat ada yang masuk Protestan ataupun Katolik. Yang penting gereja,” terangnya.

Sebelum masuk ke gereja, Pangeran Jatikusuma bernegosiasi dengan pastur. Penghayat bersedia mengikuti aturan gereja asal mengakomodir ritual adat dan tidak meninggalkan sistem tradisi adat. “Meski kami Katolik tapi Katolik yang nyunda, bukan Romawi,” sambungnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, pastor Belanda cenderung misionaris. Saat hendak mengadakan peringatan 1 syuro di gereja, pastor diminta mengenakan pakaian tradisi agar setara antara umat dan imam.

Apalagi, pastor tersebut sudah tinggal di tanah Sunda, sehingga wajar jika menghargai akar budaya sunda. Namun usul itu ditolak panitia liturgy.

Daripada memunculkan konflik internal, Pangeran Jatikusuma memutuskan untuk mundur dari ummat.

“Banyak ketidakcocokan. Misalnya saat acara serentaun yang diwariskan leluhur untuk mengakomodasi semua golongan, ada acara doa bersama lintas agama. Tapi setelah masuk Katolik, pastor keberatan,” terangnya.

Setelah keluar dari Katolik, tekanan kembali muncul. Tahun 1980-1990-an, pemerintah melarang acara seren taun. Di waktu yang bersamaan, jumlah penghayat Sunda Wiwitan berkurang karena banyak yang bertahan di cemara putih.

Seperti yang dilakukan Asep dan keluarganya. Dia tetap bertahan di cemara putih karena anak-anaknya diberi pekerjaan. “Tapi, walaupun saya Katolik. Jiwa raga saya tetap sunda, memegang adat budaya Sunda. Saya Katolik nu nyunda,” ucap Asep.

Bagi Dewi Kanti sendiri, perbedaan agama bukan menjadi pemisah. Dia tak ingin terjebak pada pembungkus agama itu berasal. Kalau lihat fakta sejarah, lereng Gunung Ciremai ini plural. Situs-situs Pra Hindu, Hindu, Budha, Islam, semuanya berdampingan.

“Ayah saya punya delapan anak, ada yang Katolik, malah ada yang jadi pendeta Kristen, tak masalah. Di Cigugur, peran adat menjadi perekat. Kita berbaur dalam adat,” imbuhnya.

Adat, sambung Dewi Kanti, berfungsi sebagai fasilitator. Bahkan dalam berbagai advokasi yang dilakukan para penghayat. Dari perjalanan panjang tersebut, kini sekolah di Kuningan, memberi ruang bagi penghayat untuk mempelajari keyakinannya di sekolah.

Hal itu seiring dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 12 (1) yang berbunyi, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Selain itu, saat ini Dewi dan penghayat lainnya sedang gencar mengadvokasi penolakan eksplorasi Chevron di Gunung Ciremai. Seperti diketahui, Chevron tengah melakukan penyelidikan awal tentang potensi geothermal di Ciremai dan akan dilanjutkan dengan pengeboran.

Rencana tersebut ditolak penduduk lereng Ciremai. Para penghayat berkonsolidasi dengan seluruh jaringan desa. Akhirnya, warga sekitar melihat peran komunitas adat menjadi perekat dan bermanfaat bagi warga sekitar.

Advokasi ke DPR pun terus dilakukan. Dalam sidang pleno DPR, penghayat pernah mengusulkan dua opsi. Pertama, kolom agama diisi oleh keyakinan yang dianut. Kedua, mengosonghkan kolom agama, karena sejumlah negara menerapkan hal yang sama.

Salah satu yang datang ke pleno DPR adalah Ira Indra Wardhana. Sebagai antropolog, dalam sidang tersebut dia menyampaikan, agama itu religi.

Religi adalah unsur kebudayaan. Jika Indonesia memiliki 500 kebudayaan, maka ada 500 religi. Di Indonesia, ada agama yang datang dari luar, namun ada pula yang berangka dari kebudayaan Indonesia.

Ajaran Sunda Wiwitan Menurut Pangeran Djatikusuma, Sunda Wiwitan berarti Sunda permulaan, akar, atau pertama. Sesuai naskah Carita Parahiyangan, makna Sunda Wiwitan disebut Jati Sunda. Sunda Wiwitan berpegang teguh pada adat budaya sunda. Pangkal ajarannya, mendasari hidup dengan memaknai kehidupan sehari-hari, dari tanah dan air yang dipijak.

Pengeran Djatikusuma meyakini, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia tidak bisa memilih untuk menjadi manusia ataupun etnis tertentu. Semuanya atas kehendak Maha Pencipta. “Setiap manusia mempunyai kodratnya sendiri-sendiri atau cara-ciri. Karena itu, Sunda Wiwitan sangat memegang teguh pikukuh tilu,” ungkapnya.

Pertama, cara-ciri manusia (kodrat manusia) yakni unsur-unsur dasar yang ada di dalam kehidupan manusia. Setidaknya ada lima unsur dalam konsep Sunda Wiwitan.

Yakni welas asih (cinta kasih), undak usuk (tatanan/hierarki dalam kekeluargaan, tata krama (tatanan perilaku), budi bahasa dan budaya, Wiwaha Yudha Naradha (sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya). Kalau satu saja cara-ciri manusia yang lain tidak sesuai dengan hal tersebut maka manusia pasti tidak akan melakukannya.

Kedua, cara-ciri bangsa (kodrat kebangsaan). Dalam ajaran Sunda Wiwitan, perbedaan-perbedaan antarmanusia didasarkan pada cara-ciribangsa yang terdiri dari Rupa, Adat, Bahasa, Aksara, Budaya. Pikukuh yang ketiga adalah Madep ka ratu raja (mengabdi kepada yang seharusnya).

Itulah mengapa, penghayat Sunda Wiwitan sangat toleran. Mereka sangat meyakini bahwa semua manusia pada dasarnya adalah sama dan tak berdaya terhadap kodrat kemanusiaannya.

“Kami tak pernah membeda-bedakan agama, suku, ras, dan lainnya. Karena Katolik di sini, Katolik yang Nyunda. Islam di sini, Islam yang nyunda,” ungkapnya.

Namun sayangnya, masih ada orang yang menganggap penghayat orang yang berbeda. Karena itu, pihaknya tak akan pernah letih berjuang dan melakukan advokasi. (gin)

http://sejuk.org/2014/08/15/bertaruh...emi-keyakinan/
Tentang Sunda Wiwitan



Raden Rhea PutriMinggu, 31 Juli 2016 19:26 WIB

0 Komentar

3sebaran

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Tentang Sunda Wiwitan

Dalam pendidikan agama atau kewarganegaraan yang diajarkan dari bangku SD hingga SMA, untuk wilayah perkotaan terutama, pasti dikenalkan dengan 6 macam agama di Indonesia. Kita mengenal bahwa agama di Indonesia adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu.  Semua mengacu pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tahukah Anda, bahwa ternyata di Indonesia masih banyak agama lainnya?

            Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, telah menunjukan bahwa Indonesia terdiri dari keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman budaya atau suku. Sebagaimana yang kita tahu, budaya adalah tingkah laku manusia yang diwariskan sejak zaman dahulu kala. Ternyata, tidak hanya sekedar itu. Menurut Ira Indrawardhana, dosen Antropologi di FISIP Unpad, salah satu unsur budaya terdapat unsur religi. Religi itu terkait dengan unsur dalam kehidupan masyarakat atau manusia dengan adanya spirit atau kesadaran akan sesuatu yang bersifat tidak nampak, tetapi dipercaya berperan dalam kehidupan manusia, bahkan kehidupan alam ini, dan mempengaruhi kehidupan manusia dan kehidupan alam ini.

Namun, entah bagaimana pada akhirnya muncul dikotomi antara agama dan kepercayaan oleh pemerintah. Kata “agama” digunakan untuk menyebut sebuah “isme” atau pandangan hidup yang datang dari luar nusantara, sedangkan sistem religi yang telah dimiliki tiap-tiap kebudayaan disebut dengan kepercayaan.

Mayoritas penduduk beralih ke agama-agama pendatang. Namun, penganut kepercayaan itu masih ada, terutama mereka yang terlambat tersentuh dengan kebudayan modern. Mereka biasanya terkumpul pada satu tempat, berusaha terus menjaga tradisi kepercayaan mereka dari berbagai ancaman dan gangguan. Pada kebudayaan Sunda terdapat kepercayaan Sunda Wiwitan. Para penganut kepercayaan ini paling banyak terkelompok di Baduy dan di Cigugur.

Baca Juga

Widuri, Bukan Sekedar Lagu

Keraton Paseban

Bercerita mengenai asal-usul sejarah Sunda Wiwitan rasanya akan seperti mendongeng. Bahkan rasanya kalimat “Pada suatu hari” lebih cocok digunakan untuk memulai kisah ini. Tersebutlah seorang tokoh bernama Sadewa Alibasa Kusuma Wijayaningrat atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Madrais. Menurut Ira, Pangeran ini merupakan pelarian dari kesultanan Gebang.

Madrais berkelana menyebarkan faham yang ia miliki sebelum akhirnya menetap di Cigugur dan

mendirikan Paseban. Dalam perjuangannya menyebarkan agama, pangeran Madrais pernah diadu domba oleh Belanda dengan pesantren-pesantren yang ada. Ajarannya dianggap sesat dan pada 1901 ia pernah dibuang ke penjara orang gila di Cikeumeuh.

Madrais memiliki keturunan bernama Tejabuana Alibasa. Ia saat itu mendapat wangsit untuk berlindung pada cemara putih, yang diartikan sebagai pohon natal. Maka saat itu ia menyatakan diri masuk Katolik. Sehingga otomatis pada masa kepemimpinan Pangeran Tejabuana, banyak pengikut Agama Djawa Sunda (ADS, sebutan dari Belanda) yang juga masuk katolik. Salah satu ruangan di Paseban yaitu ruangan Jinem sempat dijadikan gereja. Ternyata benar saja, kerusuhan G30S/PKI merupakan keadaan yang berbahaya bagi para penganut kepercayaan karena dianggap komunis. “Bisa dibilang untung karena sudah memiliki “agama”” jelas Ira.

Pada generasi ketiga, kepemimpinan dipegang oleh Pangeran Djatikusumah yang juga dikenal dengan Rama Jati. Pada masanya, ia berusaha untuk mengembalikan tradisi Sunda Wiwitan. Saat ia menyataka diri sebagai Sunda Wiwitan, beberapa pengikut juga kembali pada kepercayaan ini, beberapa berdiam diri di bawah payung agama lain. Pada tahun 1980-an, Paseban diteliti oleh ARKENAS dan dijadikan sebuah Cagar Budaya sehingga statusnya sebenarnya adalah milik bersama.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Tari Badaya Pwah Aci merupakan salah satu tarian inti dalam Seren Taun, sebuah perayaan hari besar bagi masyarakat Sunda Wiwitan. Di Cigugur, tarian ini biasa dibawakan oleh anggota keluarga Keraton Paseban dan beberapa anak yang ikut sanggar Keraton

Pangeran Djatikusumah memiliki seorang istri bernama Emilia dan 8 orang anak, tapi hanya satu yang laki-laki yaitu Pangeran Gumirat Barna Alam. Anak dari Pangeran Djatikusumah ini tidak semuanya Sunda Wiwitan, ada yang Islam juga Katolik. Hal ini dikarenakan ajaran yang inti disampaikan Rama Jati adalah, “tidak apa-apa tak sepengakuan, yang penting sepengertian”. Hal tersebut bukan hanya menerap pada keluarganya tapi juga pada para penganut Sunda Wiwitan lainnya bahkan warga sekitar yang bukan penganut kepercayaan tersebut. Ajaran ini mengingatkan kepada manusia agar hidup rukun bersama.

Inti Ajaran Agama Sunda Wiwitan

Karena pengalamannya yang pahit dengan para penjajah Belanda, Madrais memasukan unsur kebangsaan dalam ajarannya. Inti ajarannya ada dua, yaitu cara ciri manusia (human character) dan cara ciri bangsa (nation character).

            Menurut penjelasan dari Pangeran gumirat, dalam cara ciri manusia, terdapat 5 ajaran yang harus ditaati. Pertama yaitu welas asih atau belas kasih. Sesama manusia diwajibkan untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, terhadap alam sekitarnya, dan lain-lain. yang kedua adalah tata krama, yaitu aturan perilaku dalam bersosialisasi sehari-hari atau aturan etika. Ketiga, ada yang disebut dengan undak usuk. Undak usuk merupakan tatanan hierarki seperti dalam keluarga. Intinya, yang muda harus menghormati orang yang lebih tua.

Keempat, Budidaya dan Budibasa, yaitu mengatur tindaka dan perkataan yang baik. Terakhir, disebut dengan Wiwaha Yudha Naraga, yaitu memikirkan matang-matang baik buruknya tindakan yang akan kita ambil, jangan sampai merugikan orang lain.

Sedangkan cara ciri bangsa ada karena mereka meyakini adanya adi kodrati, sebuah takdir yang tidak dapat dihindarkan mengenai penempatan seseorang ketika dilahirkan ke dunia. Seseorang harus menjunjung tingga budaya tempat ia dilahirkan. “Bangsa, rupa bahasa, adat, aksara dan budaya dari awal penciptaan sudah di-kun fayakun-kan.” Jelas Gumirat. Dengan begitu, seseorang seharusnya tidak akan menjajah bangsa lain.

Selain itu, inti ajaran kepercayaan Sunda Wiwitan banyak yang merupakan intropeksi pada diri sendiri atau usaha untuk melihat ke dalam diri sendiri. Menurut Gumirat, kitab yang mereka baca adalah kitab yang tersirat di alam semesta juga dalam diri mereka sendiri. Pun, tempat ibadah menurut Gumirat adalah pada badan manusia. Hal ini yang menjadi benang merah antara Sunda Wiwitan dengan agama lain, bahwa untuk mengenal Tuhan, manusia perlu mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu karena Tuhan juga ada dalam diri setiap manusia.

Ajaran-ajaran tersebut biasanya dibahas dalam sebuah pertemuan, diadakan seminggu sekali atau sebulan sekali di balai pusat di masing-masing daerah. Di Cigugur, tentu saja di Paseban.

Sunda Wiwitan di daerah Perkotaan

Di daerah kabupaten Bandung, tepatnya di Cireundeu, terdapat sebuah kampung adat yang juga banyak warganya menganut Sunda Wiwitan. Menurut keterangan kepala Rw kampung Cireundeu Y. Ridwan Tajudin, dari 354 kepala keluarga, 91 diantaranya menganut kepercayaan Sunda Wiwitan.

Balai pusat pertemuan di daerah ini bernama Bale Sarasehan. Selain balai, juga terdapat sebuah panggung pertunjukan. Suasana di tempat itu penuh dengan dekorasi yang masih rapih karena mereka sedang dalam perayaan ngemban taun 1 Sura Saka Sunda. Jadi, jika masyarakat Sunda Wiwitan merayakan hari besar dengan Seren Taun menyambut akhir tahun, mereka mengadakan saat pergantian tahun yaitu 1 Sura. Tujuannya sama-sama untuk merayakan hasil Panen. Di Cigugur banyak dimeriahkan dengan padi-padian sedangkan di Cireundeu banyak menggunakan Singkong.

Awalnya perayaan diadakan di bale, tapi kemudian beberapa warga secara bergantian mengadakan “sukuran” dirumah mereka masing-masing. Sukuran dilaksanakan dengan pembukaan dari Mbah Wiwid, ketua RT 03 sekaligus salah satu sesepuh disana. Lalu dilanjut dengan kata-kata dari si empunya hajat yang kemudian memimpin doa. “Pun Sampun, Gusti Nu Maha Tunggal...” begitulah Pak Jajat, salah satu warga Cireundeu yang saat itu sedang melaksanakan sukuran di rumahnya, membuka doa. Semua orang yang mengikuti doa biasanya membuat sebuah gerakan dengan tangan yang disatukan, bagian kiri didalam, dan kedua ibu jari dipertemukan ujungnya sehingga mebentuk segitiga. Dalam doa yang berbahasa sunda tersebut, puji-pujian banyak dipanjatkan kepada Gusti (Tuhan) dengan sebutannya beberapa kali diganti dengan kata Rahayu, dan juga panjatan doa kepada karuhun atau arwah leluhur.

Ya, mereka juga mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan Ira, saat disumpah jabatan PNS, mengganti kata demi Allah menjadi “demi Hyang Jati Niskala, Gusti Nu Murbeng Alam, nu kagungan marga Dumadi Jisim, saya bersumpah...”. Karena itulah mereka berusaha memperjuangkan kepercayaan ini. Mereka sadar bahwa mereka tidak melanggar Pancasila, dan memiliki hak sesuai dengan pasal 29 yang menyatakan kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan.

Inti ajaran di Cireundeu tentu saja sama dengan di Cigugur. Menurut Yana, salah satu tokoh pemuda Sunda Wiwitan di Cireundeu, sejarah Sunda Wiwitan di daerahnya itu dimulai dengan sejarah H. Ali yang berkelana karena ingin merdeka lahir batin, dan sampailah ia di Cigugur. Disana, ia bertemu dengan Madrais dan berguru kepadanya. Keunikan yang ada di Cireundeu adalah, huruf sunda yang mereka gunakan adalah jenis Hana Caraka, sedangkan pada umumnya, termasuk di Bandung, jenis huruf yang digunakan adalah Kaganga. Hal tersebut dikarenakan mereka mendapat pengaruh kerajaan Mataram sehingga kitab-kitab dan ajarannya masih bertuliskan Hana Caraka. Jika dirubah, mereka takut ada penyimpangan dalam penafsiran. Sesepuhdi daerah Cireundeu saat ini dipercaya kepada tiga orang, yaitu Mbah Emen, Mbah Wiwid, dan Mbah Asep.

Cigugur dan Cireundeu memang terbuka terhadap perubahan. Hal tersebut didasarkan pada ajaran “Ciri Wangsi, Cara Mangsa” atau “Ngindung ka waktu, mibapa ka jaman”. Hal tersebut berarti manusia harus bisa mengikuti perubahan tapi tetap memegang nilai-nilai luhur. Namun, berbeda dengan masyarakat Baduy Kanekes. Mereka sangat tertutup dari perkembangan zaman. Menurut Dewi Kanti, salah seorang anak dari Pangeran Djatikusumah yang menjadi ketua pelaksana Seren Taun Cigugur 2013, hal tersebut dikarenakan adanya semacam pembagian “tugas”. Masyarakat Kanekes memang mengabdikan diri untuk menjaga tradisi, budaya, dan nilai-nilai luhur kesundaan.

Agama Sunda Wiwitan tidak pernah dimaksudkan untuk disebarkan seperti agama-agama lain yang seolah mencari umat. Para penganut kepercayaan lokal hanya berharap mereka tidak dicap sesat dan bisa hidup berdampingan sebagai warga negara Indonesia dengan hak-hak sipil yang sama. “kebenaran tidak seharusnya dijadikan alasan untuk saling syirik” ujar Dewi Kanti.

https://www.goodnewsfromindonesia.id...-sunda-wiwitan
Penghayat Sunda Wiwitan mengharap pengakuan negara

Sri LestariWartawan BBC Indonesia

9 Desember 2016

Kirim

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

BBC INDONESIA

Penghayat Sunda Wiwitan di Kampung Cigugur, Kuningan Jawa Barat.

Pengosongan kolom agama di KTP digugat oleh sejumlah pihak dan kelompok penghayat kepercayaan karena dianggap diskriminatif, selama para pemeluk agama dan kepercayaan di Indonesia seringkali 'dipaksa' untuk memeluk salah satu dari enam agama mayoritas.

Bagaimana diskriminasi yang dialami mereka terkait masalah identitas ini? Wartawan BBC Indonesia, Sri Lestari mengunjungi masyarakat salah satu penghayat kepercayaan yang mengaku mengalami diskriminasi, yaitu Sunda Wiwitan di Kuningan Jawa Barat.

Kesibukan tampak di Paseban Tri Panca Tunggal di daerah Cigugur di Kuningan Jawa Barat, beberapa orang laki-laki yang menggunakan pakaian adat Sunda dan ikat kepala, tampak bersiap ke upacara pemakaman warga penghayat Sunda Wiwitan yang meninggal dunia. Sementara beberapa lainnya tampak meladeni puluhan mahasiswa yang sedang melakukan studi di sana.

IKLAN

Di dalam sebuah ruangan yang biasa digunakan untuk ibadah, saya bertemu dengan Dewi Kanti dan seorang anak perempuan penghayat Sunda Wiwitan yang namanya disamarkan menjadi Eneng.

Berbalut kebaya putih dan jarik batik, Eneng dengan lirih melantunkan kidung yang liriknya mengharapkan pengakuan atas identitas, persis seperti yang dirasakannya sebagai penghayat Sunda Wiwitan.

Sebagai seorang anak penghayat Sunda Wiwitan, Eneng mengaku mengalami diskriminasi sejak kecil.

"Waktu di sekolah pernah di suruh pakekerudung, tapi enggak mau, terus suka sering dikata-katain Kristen gitu," jelas Eneng, "Suka disuruh ikut pelajaran agama (tertentu)".

Pemaksaan agar anak-anak penghayat Sunda Wiwitan untuk mengikuti salah satu pelajaran agama mayoritas seringkali terjadi.

Itu hanya salah satu bentuk diskriminasi yang dialami penghayat Sunda Wiwitan dan penghayat kepercayaan lain, karena negara hanya mengakui enam agama mayoritas yang dipeluk oleh warga Indonesia.

"Saya ingin mengatakan pengalaman di dunia pendidikan, itu sudah disediakan formulir untuk data anak, dan itu digiring jika ibu anaknya tidak ingin bermasalah itu harus ikut salah satu agama," jelas Dewi.

Sebagai warga negara, mereka juga diabaikan hak-haknya, dan tidak bisa mencantumkan kepercayaan mereka dalam kolom agama di KTP, atau malah 'dipaksa' untuk mencantumkan salah satu dari enam agama.

"Beberapa warga kami ada di Majalengka itu sudah mengakui ada kepercayaan tapi tetap ajamunculnya (di KTP ) itu Konghucu," jelas Dewi.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

BBC INDONESIA

Dewi Kanti mengatakan Sunda Wiwitan seringkali harus mencantumkan agama lain di KTP.

Pada 2014 lalu, Kementerian dalam negeri membolehkan kolom agama penganut kepercayaan dan agama di luar enam agama, untuk dikosongkan.

Ketika itu, Mendagri menyebutkan kolom agama di KTP dapat dikosongkan untuk penganut keyakinan atau kepercayaan di luar enam agama yang diakui pemerintah.

Tetapi penganut enam agama yang resmi menurut pemerintah harus tetap mencantumkan agama mereka di kartu identitas.

Dalam UU No 23 tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan, pemerintah Indonesia hanya mengakui enam agama, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Khonghucu sebagai agama resmi.

Sementara Penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan diatur dalam Pasal 61 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2006.

Dalam pasal itu disebutkan, keterangan mengenai kolom agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data kependudukan.

Para penghayat tak punya pilihan, dan menerima pengosongan KTP itu untuk sementara, meski proses pengurusannya juga tidak mudah.

"KTP yang pertama dikeluarkan itu diislamkan, saya ga mau dan minta yang lain itu tahun 2009, keluarnya aliran, KTP aliran sementara saya tanda tangan, semua warga negara yang berniat untuk mencatatkan segala peristiwa penting itu dilecehkan, berangkat dari UU Administrasi Kependudukan sekarang ada kemajuan tetapi pertanyaan kami mengapa kolom agama itu dikosongkan meskipun di data base itu dicantumkan Sunda Wiwitan," jelas dia.

Pernikahan tak diakui negara

Tak hanya di KTP, para penghayat juga tak bisa mencatatkan perkimpoian mereka, karena kepercayaan mereka tak diakui negara.

Dewi Kanti menceritakan pengalaman sulitnya mendaftarkan pernikahan para penganut Sunda Wiwitan.

"Saya dan suami memikirkan bagaimana cara meyakinkan negara bagaimana supaya perkimpoian adat diakui, dan saat itu yang kami pikirkan adalah menambahkan saksi, tetapi ketika kami mendaftarkan ke pada catatan sipil tetap saja di tolak karena kami mengajukan atas dasar perkimpoian adat," jelas Dewi.

Padahal, menurut Dewi, pernikahan penganut Sunda Wiwitan termasuk dirinya, harus melalui prosesi adat yang panjang, dan bahkan ketika menikah Dewi mengundang berbagai tokoh lintas agama.

Banyak juga penghayat kepercayaan yang 'dipaksa' untuk memeluk salah satu dari enam agama, agar pernikahan mereka diakui negara. Pernikahan penghayat Sudan Wiwitan yang tidak diakui negara ini berimbas pada anak-anak mereka.

Dalam akte kelahiran anak-anak penghayat Sunda Wiwitan hanya dapat mencantumkan nama ibu, karena dianggap sebagai anak 'di luar pernikahan' oleh negara.

Eneng kerap mengalami diskriminasi karena akte kelahiran itu. "Iya di akte hanya ditulis nama ibu, dan suka ada yang tanya juga kenapa gaada nama ayahnya," kata Eneng.

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

BBC INDONESIA

Penghayat Sunda Wiwitan masih mengalami diskriminasi.

Diskriminasi sejak masa penjajahan

Diskriminasi yang dialami oleh penghayat Sunda Wiwitan sejak masa penjajahan Belanda, karena menentang penjajahan dengan menunjukkan jati diri sebagai sebuah bangsa.

Kondisi itu tidak berubah setelah kemerdekaan, ketika masa pemerintahan Sukarno, ketika terjadi kriminalisasi terhadap para aliran kepercayaan. Saat itu, penghayat Sunda Wiwitan kembali mengalami diskriminasi karena kalangan masyarakat.

Untuk menghindari kondisi yang lebih buruk, pemimpin penghayat Sunda Wiwitan kemudian memutuskan membubarkan organisasi Agama Djawa Sunda ADS atau Sunda Wiwitan, dan para pengikutnya kemudian menganut Katolik dan Kristen.

Meski demikian, menurut Dewi, tata cara adat tetap harus dijalankan di gereja. Dalam perjalanan waktu, para penghayat Sunda Wiwitan kembali meneguhkan kepercayaan mereka.

Namun, sampai sekarang hak sipil mereka tidak diakui negara.

Pangeran Djatikusuma, pemimpin adat Sunda Wiwitan mengatakan "Negara harus mengayomi seluruh warga negara tidak ada diskriminasi, tetapi dengan adanya aturan-aturan yang diskriminatif, kurang menghargai bahkan tidak menghargai kebudayaan bangsanya sendiri, entah sampai kapan."

Meski tak diakui, salah satu ritual yang dijalani oleh penganut Sunda Wiwitan, yaitu perayaan panen Seren Taun digelar secara besar-besaran dan dipromosikan sebagai salah satu ajang wisata oleh pemerintah daerah.

http://www.bbc.com/indonesia/majalah...lflow_facebook
Sunda Wiwitan mengganti masjid dan pesantren menjadi paseban dan keraton, laskar umat Islam bergerak

A. Z. Muttaqin - Rabu, 17 Sya'ban 1437 H / 25 Mei 2016 08:32

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

KUNINGAN (Arrahmah.com) – Pengadilan Negeri Kuningan mendadak panas karena dalam sidang Rd. Djaka Rumantaka melawan Sunda wiwitan, Selasa (24/5/2016) ratusan laskar ORMAS Islam pendukung Rd. Djaka hampir bentrok dgn ratusan komunitas Sunda wiwitan.

Mengapa terjadi persidangan, karena Sunda wiwitan menguasai tanah didaerah Cigugur Kuningan yang sekarang menjadi pusat agama Sunda wiwitan. Tanah tersebut merupakan warisan Kiayi Rd. Madrais yang belum dibagikan. Sekarang dikuasai cucunya bernama Rd. Djati Kusumah pjmpinan agama Sunda wiwitan.

Rd. Madrais adalah kiayj dan di tanah tersebut dulu berdiri Masjid dan Pesantren, tapi oleh Djati Kusumo masjid dan pesantren itu ditimbun dan diatas timbunannya dibangun gedung Paseban sebagai keraton Djati Kusumah dalam memimpin Sunda wiwitan.

Ajaran Islam yang dikembangkan kakeknya dirubah menjadi Packu (Paguyuban ajaran cara karuhun urang) yang dibubarkan Bakorpakem Jabar karena sesat dan sekarang menjadi Sunda Wiwitan.

Rd. Djaka menggugat lantaran, disamping dia adalah buyut Kiayi Madrais, putra Ratu Siti Djenar kakak seayah Djati Kusumah yang merupakan ahli waris, Rd. Djaka juga ingin mengembalikan paseban kembalj menjadi mesjid dan pesantren serta lenyapnya ajaran sesat Sunda wiwitan kembali ke ajaran Islam, mengembalikan nama baik Madrais yg dikenal sebagai tokoh sesat Sunda Wiwitan padahal beliau adalah kiai besar, justru Djati Kusumah yg mengacaukan semuanya.

Dengan alasan itulah ORMAS Islam GARDAH Kuningan, FPI Kuningan dan Majalengka serta pasukan besar dari Aliansi Masyarakat Nahyi Munkar (Almanar) Cirebon dibawah Korlap Ust. Andi Mulya tandang mengawal dan membantu Rd. Djaka dipengadilan.

Putusan sidang sebagian tanah dimenangkan pihak Djaka dan sebagian mesti banding karena gugatan khusus paseban ditolak.

Kita perlu berjuang terus kata Djaka, dan tekad Ormas Islam akan terus mengawal sampai titik darah penghabisan begitu kata ust. Andi Mulya.

(azmuttaqin/*/arrahmah.com)

https://m.arrahmah.com/news/2016/05/...-bergerak.html
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Sunda Wiwitan Mulai Dirangkul Syiah?

BEKASI (voa-islam.com)--Sunda Wiwitan menjadi masalah serius bagi masyarakat beragama di Jawa Barat. Sunda sebagai identitas budaya dicoba digeserkan menjadi identitas keperecayaan seperti yang dilakukan oleh para penganut Sunda Wiwitan.

Di sisi lain, mereka yang tidak menjadi salah satu penganut dari lima agama yang diakui di Indonsia ini mulai dirangkul oleh penganut aliran Syiah. Hal ini disampaikan oleh Hanny Kristianto, Wakil Ketua Mualaf Center Indonesia.

“Di Kranggan (Bekasi, Jawa Barat) banyak Sunda Wiwitan yang shalat di Kuil yang bernama Masjid Al-Mahdi,” jelas Koh Hanny, sapaan akrabnya kepada Voa-Islam.

Hanny mengatakan bahwa Sunda Wiwitan jelas bukan bagian dari Islam, karena menurutnya seorang muslim akan tegas dan memusuhi Syiah.

“Kalau mereka memang muslim tentu mereka mengusir dan menolak Syiah bukan? Ini malah jadi satu,” kata dia.* [Sendia/Syaf/voa-islam.com]

http://m.voa-islam.com/news/liberali...rangkul-syiah/

Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”
Ini Pesan Singkat Ancaman Penganut Sunda Wiwitan kepada Koh Hanny

BEKASI (voa-islam.com)--Wakil Ketua Mualaf Center Indonesia, Hanny Kristianto dalam perbincangan dengan Voa-Islam baru-baru ini mengaku pernah diancam dan dihujat penganut Sunda Wiwitan.

Hujatan yang datang melalui pesan pendek tersebut diawali dari diskusi tentang hukum sesajen dari sudut pandang Islam.

“Gara-gara saya tidak setuju sama shalat di kuburan dan sesajenan,” jelas Koh Hanny, demikian biasa ia disapa.

Koh Hanny kemudian membacakan isi pesan singkat tersebut, “Dia SMS: ‘Bener lu gak tahu diri ya, nyari duit pake jelek jelekin Kranggan (Bekasi). Percuma Islam kalo kelakuan kayak kafir. Indonesia itu negara adat, tolol. Ngapain lo usil sama adat Kranggan. Pengen mampus digulung leluhur Kranggan kali. kalo orang udah ngehina leluhur Kranggan matinya gak wajar bos."

Hanny melanjutkan,“Jadi penganutnya yang SMS mengancam saya akan dihabisi mbah Kranggan yang akan bangkit.”

Hanny kemudian merespon ancaman itu dengan kembali mengirim pesan. “Saya cuma jawab sambil bercanda kalau mbah itu bangkit, kamu duluan yang kabur dicekik dia.” * [Sendia/Syaf/voa-islam.com]

http://m.voa-islam.com/news/indonesi...ada-koh-hanny/
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Koh Hanny: Dulu Saya Mengira Sunda Wiwitan Itu Islam

BEKASI (voa-islam.com)--Wakil Ketua Mualaf Center Indonesia, Hanny Kristianto mengatakan banyak orang yang menganggap Sunda Wiwitan itu adalah Islam. Bahkan diakui Koh Hanny, sapaan akrabnya menceritakan bahwa dulunya ketika dia masih beragama Kristen, dia menganggap bahwa Sunda Wiwitan itu Islam.

“Waktu saya kafir dan banyak kafir yang sampai sekarang mengira Sunda Wiwitan itu Islam, jadi identik dengan perdukunan, sesajenan, dan kuburan,” kata Koh Hanny kepada Voa-Islam baru-baru ini.

Menurut Koh Hanny, banyak hal yang janggal bila mereka dikatakan sebagai muslim. Koh Hanny melihat para penganut Sunda Wiwitan sering memberikan sesajen untuk arwah leluhur yang hakikatnya tidak pernah diajarkan Rasulullah.

“Yang jelas Islam tidak mengajarkan sesajenan dan tidak ada dijaman Rasulullah,” jelas Koh Hanny.

Koh Hanny melanjutkan, “Kalaupun mereka mengaku muslim, lalu darimana tata cara ibadah mereka? Bukankah semua sudah ada aturannya?”* [Sendia/Syaf/voa-islam.com]

http://m.voa-islam.com/news/indonesi....K6P5BQBK.dpbs
Perjuangan Keyakinan Sunda Wiwitan Lewat Film Dokumenter “Karatagan Ciremai”

Semakin Berkembang, Paseban Tempat Ibadah Sunda Wiwitan Berdiri di Kuningan

KUNINGAN (voa-islam.com)--Selain di Kota Bekasi, penganut Sunda Wiwitan juga banyak terdapat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Kuningan dikenal dengan budaya Sunda yang kental dan di sebagian daerah sudah dibangun tempat ibadah bagi penganut Sunda Wiwitan yang disebut dengan Paseban.

Perkembangan Sunda Wiwitan di Kuningan diungkap pengurus KUA setempat, Johana. Bahkan menurut pengakuan Johana, beliau merasa kesulitan dalam pendataan pernikahan ketika dalam satu keluarga terdapat berbagai macam agama termasuk penganut Sunda Wiwitan yang dari dulu mengosongkan kolom agamanya.

“Saya pernah tanya, ini bapak agamanya apa? Dia menjawab ‘Saya mah dari Paseban’ (Sunda Wiwitan),” kata dia kepada Voa-Islam baru-baru ini.

Johana menuturkan bahwa para penganut Sunda Wiwitan bukanlah penganut agama Islam. Sehingga banyak masalah administrasi dinilai sulit bagi penganut Sunda Wiwitan.

“Kolom agama distrip (dikosongkan), bukan agama Islam. Agak sulit mendata perorangan,” tutur dia.

Johana memnyebutkan bahwa kosongnya kolom agama KTP para penganut Sunda Wiwitan sudah terjadi sejak dulu. Hal ini dikarenakan Sunda Wiwitan tidak bisa masuk ke dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia.

“Dari dulu dikosongkan. Karena merasa tidak diakui negara,” jelas Johana.* [Sendia/Syaf/voa-islam.com]

http://m.voa-islam.com/news/politik-...i-di-kuningan/