alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/581b1dc460e24b8b628b4569/relokasi-pkl-ponorogo--antara-kebutuhan-dan-kebuntuan-berpikir
Relokasi PKL Ponorogo : Antara Kebutuhan dan Kebuntuan Berpikir
Relokasi PKL Ponorogo : Antara Kebutuhan dan Kebuntuan Berpikir
Sejujurnya, aku sering merasa ‘geli’ ketika harus mengomentari sebuah kebijakan yang diambil oleh penguasa di negeri ini. Bukan apa-apa, stigmaku tentang mereka sudah terlanjur buruk. Anti kritik, keras kepala dan sangat tidak aspiratif adalah yang menurutku paling pas untuk diasosiasikan dengan pejabat publik. Tidak semuanya memang, tapi rata-rata seperti itu, menurutku.Tapi tak apalah, dari pada menggerutu sendiri lalu sariawan lebih baik aku menulis. Anggap saja ini tetesan air yang jatuh di atas batu, yakin suatu saat pasti berlubang. Syaratnya konstan dan ikhlas.
Dua hari lalu aku tiba-tiba merasa amat kegerahan. Padahal di luar sedang turun hujan sangat lebat. Kipas angin di kamar juga menyala di angka 3. Tetapi tetap saja gerah. Aku dapat kabar dari salah seorang rekan yang ada di Ponorogo perihal demonstrasi yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima area sekitar alun-alun di depan kantor DPRD Ponorogo. Fenomena yang hampir sangat jarang terjadi di Ponorogo. Katanya, mereka ‘dipaksa’ untuk pindah tempat berjualan tanpa terlebih dahulu diajak berunding. Kata ‘dipaksa’ aku pakai untuk menyelaraskan kalimat ‘tidak diajak berunding’. Mereka hendak dipindahkan ke lokasi di pinggiran kota, dengan lingkungan yang sepi dan regulasi yang baru dari pemerintah. Dalihnya ketertiban dan penataan kota. Aku bersusah payah untuk menahan diri dan tetap tenang.
Setelah melakukan pembacaan dan elaborasi data kanan-kiri, aku pikir dalam koteks ini ada yang salah dari cara pakai nalar pemerintah. Sepertinya ada yang terlupakan atau sengaja dilupakan oleh mereka. Aroma kedhzliman yang terstruktur tercium begitu kuat. Aku langsung menyimbulkan : Pemerintah tidak paham!
Pertama, aku yakin pemerintah lupa selupa-lupanya bahwa setiap perbuatan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengambil sumber materialnya baik secara filosofis maupun sosiologis. Secara filosofis, setiap peraturan dan kebijakan publik yang diambil harus sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, dan secara sosiologis setiap peraturan dan kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi objektif masyarakat ranah ekonomis, antropologis, dan sistem nilai yang hidup. Jadi tidak mentang-mentang Bupati bisa sesuai selera mengeluarkan Beschikking (keputusan) kepada rakyatnya.
Aku juga sangat ragu ekses negatif sudah dipikirkan masak-masak oleh pemerintah. PKL yang akan mereka pindah paksakan sudah puluhan tahun berjualan di area itu. Memiliki pembeli yang ajek (pelanggan) dan bangunan kultural dengan warga sekitarnya. Meninggalkan pelanggan mereka berarti sama saja memulai segalanya dari awal lagi. Kalau saja pemerintah tahu rasanya menunggu dagangan laku itu sangat melelahkan. Aspek filosofis dan sosiologis jelas diabaikan oleh pemerintah dalam konteks ini. Aku pikir, kebijakan relokasi bukan sebuah konsepsi alternatif untuk penataan kota Ponorogo saat ini.
Mengutip kata-kata Dany Setiawan dalam blognya, “Jika dalihnya PKL menimbulkan kemacetan, hal tersebut harus terbukti. Begitu pula jika PKL itu mengganggu kenyamanan publik, apakah pemerintah benar-benar punya data atau sudah mensurvei masyarakat tentang kenyaman publik dengan adanya PKL di kawasan alun-alun? Jika belum, tentu Bupati saat ini sangat gegabah, berwatak otoriter dan tak membela rakyat kecil”
Pejabat negara harusnya paham hal ini. Kecuali mereka yang tidak mau tahu.
Kedua, pemerintah sejak awal telah salah langkah. Merupakan sebuah keniscayaan, peraturan dan kebijakan publik yang dibuat menyertakan partisipasi masyarakat (dalam membentuk compli) pada tataran perencanaan dan implementasinya. Sebab jika partisipasi itu tidak ditekankan pada tahap perencanaan dan implementasinya ada kemungkinan akan timbul respon negatif bahkan riak-riak perlawanan dari masyarakat. Masyarakatlah yang sejatinya paling tahu dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh mereka.
Memangnya, untuk apa dan siapa mereka memilih ‘anda’?
Nah, pada ranah ini peran dari lembaga perwakilan rakyat sebetulnya menjadi sangat penting. Mereka harus dapat benar-benar menjalin komunikasi yang sehat dengan konstituennya untuk menyaring input yang diperlukan dalam proses pengambilan kebijakan. Keresahan yang disuarakan haruslah benar-benar berangkat dari bawah. Bukan ambisinya sendiri.
Sebenarnya hal seperti ini tidak membutuhkan sekolah khusus, menggunakan akal sehat dan nurani saja cukup. Ditambah dengan tuntunan dari konstitui dan pedoman pelaksanaan tentu semua akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kecuali mereka yang tidak tahu dan tidak mau tahu.
Keinginan agar partisipasi politik masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat diberi peluang yang lebih besar dengan mengendorkan dominasi supra struktur politik selain merupakan konsekuensi dari era globalisasi yang membawa tuntutan demokratisasi dalam kehidupan politik juga merupakan langkah paling rasional untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan masyarakat, itu saja.
Apalagi, dalam salah satu poin visi-misi Ipong dan Djarno ketika kampanye jelas tertulis janji untuk itu. Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan. Dengan pengetahuanku yang dangkal soal ilmu tafsir aku bisa memaknainya sebagai sesuatu yang sudah tidak perlu lagi ditafsirkan. Artinya, kalimat tersebut memang bermakna seperti bunyinya dan bisa langsung diaplikasikan. Tidak ada frasa dan tidak pula bisa ditafsirkan, memperluas partisipasi publik mulai dari perencanan hingga evaluasi menegasikan pedagang kaki lima yang direlokasi ini bukan? Jangan-jangan blio berdua lupa. Atau sengaja melupakannya (?)
Terakhir, tanpa bermaksud menakut-nakuti siapa pun aku ingin mengingatkan, bahwa pada setiap masyarakat ada sebuah hukum universal yang meyakini keadilan adalah sifat yang harus selalu melekat pada setiap pemerintahan jika ingin keberlangsungan kekuasaannya terus berlanjut. Setiap pemerintahan akan selalu mendapat tuntutan untuk bisa menjadi representasi dari kepentingan segenap rakyatnya. Jika suatu pemerintahan justru menjalankan suatu orde yang membuat masyarakatnya diposisikan tidak adil, maka bisa dipastikan pemerintahan tersebut tidak akan berlangsung lama. Sederhananya, apabila kepercayaan publik sudah luntur, pemerintah tidak akan lagi mendapatkan basis legitimasi untuk memerintah. Akan banyak kekacauan dan pembangkangan yang terjadi. Akan ada upaya-upaya konstitusional maupun inkonstitusional yang meletup-letup untuk meluruskan tindakan penguasa yang menyeleweng.
Pada intinya, (sejauh ini) aku (masih) menyayangi pemimpin daerahku meskipun bukan blio asli warga Ponorogo. Untuk itu, janganlah merasa seolah-olah mampu menghegemoni rakyat dalam segala aspek secara membabi-buta. Masyarakatlah yang paling tahu mau dibawa kamana daerahnya. Jangan malas membaca UUD ’45 dan menghapalkan Pancasila. Karena kalau membaca malas dan menghapal saja enggan, bagaimana mau meresapi isinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bunyi Pancasila pasal 5 harus ada dalam setiap nafas keputusan. Jangan juga terlalu hobi bertindak ‘konyol’ dan neko-neko sehingga membuat simpul-simpul pergerakan kembali kegerahan dan terpaksa menyentil. Biarkan Ponorogo dan masyarakatnya menentukan masa depannya sendiri. Sebagai pendatang, anda membantu saja.
Semoga jargon dalam kurun kampanye itu tetap diingat dan tidak coba untuk sengaja dilupakan. Emoh ngapusi, emoh korupsi. Tetap jaga kewarasan.

[/color]
preketek emoticon-Traveller
×