alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/581abf2c9a09515d168b456b/upah-minimum-provinsi-2017-ntb-naik-rp-16-juta
Upah Minimum Provinsi 2017 NTB Naik Rp 1,6 Juta
Upah Minimum Provinsi 2017 NTB Naik Rp 1,6 Juta

Mataram, GATRAnews - Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2017 mencapai Rp 1.631.245 atau naik 10% dibanding UMP tahun 2016 yang hanya Rp 1.482.950. Hal ini didasarkan pada kajian yang komperehensif.

Wakil Gubernur H. Muhamad Amin mengatakan penetapan kenaikan UMP oleh Gubernur merujuk pada hasil rapat Dewan Pengupahan pada tanggal 24 Oktober lalu. Menurutnya, besaran tersebut merupakan jalan tengah dari masukan serikat pekerja dan pengusaha di NTB yang telah mengajukan perkiraan mereka masing-masing. “Saya anggap kenaikan UMP oleh pak Gubernur itu telah layak kok. Angka sekitar Rp 1,6 juta, lebih pada penyesuaian kondisi saat ini,” tegas Wagub menjawab wartawan, Rabu (2/11). Ia mengatakan, para pekerja itu adalah aset perusahaan. Oleh karena itu, sangat wajar jika hak-hak dasar mereka harus pula diperhatikan sesuai beban kerja mereka, tentunya, oleh pihak perusahaan. “Kami minta jajaran Disnakertrans NTB harus intensif melakukan pemantauan lapangan ke semua perusahaan di NTB. Jika sampai ada penggajian dibawah standar ketetapan UMP provinsi itu, silahkan diberikan sangsi tegas,” kata Wagub Amin. Meski demikian, kendati naik melebihi batas 8,25% yang diwajibkan Menteri Tenaga Kerja, UMP NTB tersebut belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di NTB mengingat, angka Rp 1,631 juta, masih berada 5,25% di bawah angka KHL yang diproyeksikan tahun 2017 mencapai Rp 1.721.630. “UMP kita memang masih di bawah KHL 5,25%,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB H Wildan. Dengan UMP yang di bawah KHL lagi tahun ini, menjadikan NTB tetap mempertahankan predikatnya sebagai salah satu provinsi di NTB yang menetapkan UMP di bawah KH. Tahun lalu, saat menetapkan UMP 2016, NTB termasuk satu dari delapan provinsi di Indonesia yang menetapkan UMP di bawah KHL UMP 2016 yang mencapai Rp 1.482.950 berada 7% di bawah KHL 2016 yang pada saat itu diproyeksikan Rp 1.594.569. Wildan mengatakan, NTB masih memiliki waktu hingga 2019 untuk UMP yang memenuhi KHL. Kekurangan 5,25% dari KHL itu dipenuhi dalam dua tahun tersisa. Menurutnya, sesuai hasil rapat 24 Oktober, Dewan Pengupahan mengajukan ke Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi opsi-opsi kenaikan UMP dengan pertimbangan beberapa hal. Menurut Wildan, kenaikan ini sudah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 yang menjelaskan bagaimana merumuskan kenaikan tersebut. “Karena kita sudah tidak menggunakan lagi KHL (kebutuhan hidup layak) sebagai rumus utama,” ujarnya. Ada dua opsi perumusan yang digunakan saat itu. Pertama, menggunakan PP Nomor 78 pasal 44 ayat 2, yakni dengan menambahkan UMP sekarang ditambah hasil kali tambah antara inflasi dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional. Dengan UMP 2016 Rp 1,4 juta, inflasi 3,7% dan PDB 5,18% maka menjadi 8,25% atau naik menjadi UMP Rp 1,6 juta. Kedua, menggunakan rumus PP Nomor 78 pasal 63 yang diperuntukan bagi provinsi yang UMP-nya belum mencapai standar KHL 100 persen, maka gubernur bisa berupaya menyesuaikan besaran UMP sama dengan KHL. Dengan UMP NTB 2016 yang baru mencapai 93% KHL, sehingga rumusnya menjadi UMP saat ini ditambah perkalian antara inflasi nasional dan PDB nasional, plus adjusment atau penyesuaian menuju 100 KHL. Namun akhirnya, Gubernur NTB menetapkan 10%, berarti tidak semua kekurangan KHL digunakan, atau hanya 1,75%. Dan sisa 5,25%  dari KHL yang ideal, akan dicicil hingga 2019. Sehingga,kenaikan UMP NTB tahun 2017 sebesar 10% terdiri dari 8,25% hasil perkalian inflasi dan PDB nasional ditambah penyesuaian KHL sebesar 1,75% sehingga menjadi 10%.

Reporter: Hernawardi
Editor: Nur Hidayat 

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/bali-...ik-rp-1-6-juta

---


- Upah Minimum Provinsi 2017 NTB Naik Rp 1,6 Juta Ahok Teken UMP 2017 Sebesar 3,3 Juta
Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2017 mencapai Rp 1.631.245 atau naik 10% dibanding UMP tahun 2016 yang hanya Rp 1.482.950. Hal ini didasarkan pada kajian yang komperehensif.