alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/581abe6e529a45b5588b4569/ini-perpres-yang-jadi-landasan-lelang-proyek-ahok-tanpa-persetujuan-dprd
Ini Perpres yang Jadi Landasan Lelang Proyek Ahok tanpa Persetujuan DPRD
Jakarta - 14 Proyek warisan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditolak lelangnya oleh DPRD DKI. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono (Soni) akhirnya menunda proyek lelang senilai Rp 4,43 triliun itu.

Namun Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda menjelaskan ada aturan yang melegitimasi lelang itu. 14 Proyek itu digolongkan sebagai 'lelang kondisi tertentu' yang bisa dilelang tanpa perlu terlebih dahulu ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pihak eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif (DPRD DKI).

"Aturannya ada di Pasal 73 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," kata Bless saat berbincang, Kamis (3/11/2016)
Pasal 73 ayat 2 Perpres Nomor 4/2015 itu berbunyi, "Untuk pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan."

Kata 'tertentu' dalam Pasal 73 ayat 2 itu dijelaskan meliputi:
a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama
b. pekerjaan kompleks dan/atau
c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti


14 Proyek yang ditunda lelangnya itu meliputi proyek pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, pembangunan rumah susun, hingga pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Bless menjelaskan, pembangunan itu membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan yang lama, sehingga lelang harus segera dilakukan. Artinya, proyek itu sesuai kategorisasi 'tertentu' dalam Perpres Nomor 4/2015.

"Dalam hal ini adalah rusun, sekolahan, itu masuk prioritas. Kalau lelang tidak dilakukan, rusun bisa gagal dibangun. Karena pembangunan rusun butuh waktu 12 bulan, dan sekarang Ahok tidak bisa meneken proyek tahun jamak," kata Bless.

Meski berargumen bahwa lelang 14 proyek itu punya landasan hukum, Bless tetap patuh terhadap keputusan penundaan lelang dari Plt Gubernur Soni. "Sesuai arahan beliau (Plt Gubernur), lelang harus ditunda sampai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) selesai dibahas," kata Bless.


http://m.detik.com/news/berita/d-3336203/ini-perpres-yang-jadi-landasan-lelang-proyek-ahok-tanpa-persetujuan-dprd

si soni emang masih terlalu lugu menghadapi mafia2 kayak si topig cs..
TAK ADA NASBUNG YG TAK GOBLOK!!
baguslah lelangnya di batalkan, proyek gak ada gunanya buat warga emoticon-Blue Guy Bata (L)
pak Soni mgkin masih ragu/blm paham, drpd ntar ada resiko lbih baik di stop antara...
Buat panasbung sama panastak


Ente kumful ama macan ente bakalan jadi macan
Entekummful ama kuda ente bakalan jadi kuda
Ente kmful ama safi ente bakalan jadi safi
Ente kumful sama onta ente bakalan jadi onta
Ente kumful sama babi ente bakalan jadi babi



Cinta itu ibarat racun yang membutakan
Kasih itu adalah benih kebahagiaan
Cintailah sesamamu dengan sewajarnya
Agar tidak buta kau dibuatnya
Kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu
tangkap ahog, seret pake angkot!emoticon-Ngakak

emoticon-Ngakak
Pokoknya Ahok salah, yg bener Fadli Zon ama Muhammad Taufik.
emoticon-Angkat Beer
plt dki maen aman nih ye.. itu om jokowi dah bikin perpresnya loh padahal demi dki.. emoticon-No Hope emoticon-No Hope
P3cahkan saja gelasnya biar rameeee
anjir, bangke ternyata plt masih polos emoticon-Cool
gimana kalo si agus juga uno? emoticon-Cape d...
Cuma ngandelin para kepala dinas SKPD dan Itwilprov...laporin ke Ahok di bulan Maret, mana yg dihambat?!
Jabatan resmi Ahok, tidak terpilihpun sampai oktober 2017.
Kata 'tertentu' dalam Pasal 73 ayat 2 itu dijelaskan meliputi:
a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama
b. pekerjaan kompleks dan/atau
c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti
klarifikasi tertentu juga gak jelas di perpres ini, apakah misal, pembangunan rusun
masuk dlm pasal 73 tsb tidak? bisa membuat debat kusir ntar

mknya dimana2 mah namanya plt pasti main aman emoticon-Wakaka
Quote:Original Posted By o.r.c.i.n.u.s
baguslah lelangnya di batalkan, proyek gak ada gunanya buat warga emoticon-Blue Guy Bata (L)


ga usah bahas anggaran, bahas persenan aja! emoticon-Mad emoticon-Bata (S)
Wah banyak program bisa ketunda nih
Quote:Original Posted By ndarvianp


ga usah bahas anggaran, bahas persenan aja! emoticon-Mad emoticon-Bata (S)


ente gak ikut lelang, gan? emoticon-Big Grin
kalo dapet bisa lempar ke subkon aja..
GA bisa..lelang tsb membatasi kemampuan anggota hewan macam m.topig buat makan lobster, kebetulan kemaren pak soni udah diajak topig buat makan lobster, dan rasanya enak emoticon-Mad
Plt pastinya dah dimonitor dan berkoordinasi dengan mendagri , santai bray emoticon-Angkat Beer
Quote:Original Posted By luckyone6677
Jakarta - 14 Proyek warisan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditolak lelangnya oleh DPRD DKI. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono (Soni) akhirnya menunda proyek lelang senilai Rp 4,43 triliun itu.

Namun Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda menjelaskan ada aturan yang melegitimasi lelang itu. 14 Proyek itu digolongkan sebagai 'lelang kondisi tertentu' yang bisa dilelang tanpa perlu terlebih dahulu ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pihak eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif (DPRD DKI).

"Aturannya ada di Pasal 73 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," kata Bless saat berbincang, Kamis (3/11/2016)
Pasal 73 ayat 2 Perpres Nomor 4/2015 itu berbunyi, "Untuk pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan."

Kata 'tertentu' dalam Pasal 73 ayat 2 itu dijelaskan meliputi:
a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama
b. pekerjaan kompleks dan/atau
c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti


14 Proyek yang ditunda lelangnya itu meliputi proyek pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, pembangunan rumah susun, hingga pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Bless menjelaskan, pembangunan itu membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan yang lama, sehingga lelang harus segera dilakukan. Artinya, proyek itu sesuai kategorisasi 'tertentu' dalam Perpres Nomor 4/2015.

"Dalam hal ini adalah rusun, sekolahan, itu masuk prioritas. Kalau lelang tidak dilakukan, rusun bisa gagal dibangun. Karena pembangunan rusun butuh waktu 12 bulan, dan sekarang Ahok tidak bisa meneken proyek tahun jamak," kata Bless.

Meski berargumen bahwa lelang 14 proyek itu punya landasan hukum, Bless tetap patuh terhadap keputusan penundaan lelang dari Plt Gubernur Soni. "Sesuai arahan beliau (Plt Gubernur), lelang harus ditunda sampai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) selesai dibahas," kata Bless.


http://m.detik.com/news/berita/d-333...rsetujuan-dprd

si soni emang masih terlalu lugu menghadapi mafia2 kayak si topig cs..


ko ahok itu pasti benar tidak mungkin salah !!
Quote:Original Posted By luckyone6677
Jakarta - 14 Proyek warisan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditolak lelangnya oleh DPRD DKI. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono (Soni) akhirnya menunda proyek lelang senilai Rp 4,43 triliun itu.

Namun Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda menjelaskan ada aturan yang melegitimasi lelang itu. 14 Proyek itu digolongkan sebagai 'lelang kondisi tertentu' yang bisa dilelang tanpa perlu terlebih dahulu ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pihak eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif (DPRD DKI).

"Aturannya ada di Pasal 73 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," kata Bless saat berbincang, Kamis (3/11/2016)
Pasal 73 ayat 2 Perpres Nomor 4/2015 itu berbunyi, "Untuk pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan."

Kata 'tertentu' dalam Pasal 73 ayat 2 itu dijelaskan meliputi:
a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama
b. pekerjaan kompleks dan/atau
c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti


14 Proyek yang ditunda lelangnya itu meliputi proyek pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, pembangunan rumah susun, hingga pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Bless menjelaskan, pembangunan itu membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan yang lama, sehingga lelang harus segera dilakukan. Artinya, proyek itu sesuai kategorisasi 'tertentu' dalam Perpres Nomor 4/2015.

"Dalam hal ini adalah rusun, sekolahan, itu masuk prioritas. Kalau lelang tidak dilakukan, rusun bisa gagal dibangun. Karena pembangunan rusun butuh waktu 12 bulan, dan sekarang Ahok tidak bisa meneken proyek tahun jamak," kata Bless.

Meski berargumen bahwa lelang 14 proyek itu punya landasan hukum, Bless tetap patuh terhadap keputusan penundaan lelang dari Plt Gubernur Soni. "Sesuai arahan beliau (Plt Gubernur), lelang harus ditunda sampai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) selesai dibahas," kata Bless.


http://m.detik.com/news/berita/d-333...rsetujuan-dprd

si soni emang masih terlalu lugu menghadapi mafia2 kayak si topig cs..


Berita terpanas terkini dan paling konyol terkini .
Quote:Original Posted By luckyone6677
Jakarta - 14 Proyek warisan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditolak lelangnya oleh DPRD DKI. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono (Soni) akhirnya menunda proyek lelang senilai Rp 4,43 triliun itu.

Namun Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda menjelaskan ada aturan yang melegitimasi lelang itu. 14 Proyek itu digolongkan sebagai 'lelang kondisi tertentu' yang bisa dilelang tanpa perlu terlebih dahulu ada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara pihak eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif (DPRD DKI).

"Aturannya ada di Pasal 73 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," kata Bless saat berbincang, Kamis (3/11/2016)
Pasal 73 ayat 2 Perpres Nomor 4/2015 itu berbunyi, "Untuk pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan."

Kata 'tertentu' dalam Pasal 73 ayat 2 itu dijelaskan meliputi:
a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama
b. pekerjaan kompleks dan/atau
c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti


14 Proyek yang ditunda lelangnya itu meliputi proyek pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung sekolah, pembangunan rumah susun, hingga pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Bless menjelaskan, pembangunan itu membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan yang lama, sehingga lelang harus segera dilakukan. Artinya, proyek itu sesuai kategorisasi 'tertentu' dalam Perpres Nomor 4/2015.

"Dalam hal ini adalah rusun, sekolahan, itu masuk prioritas. Kalau lelang tidak dilakukan, rusun bisa gagal dibangun. Karena pembangunan rusun butuh waktu 12 bulan, dan sekarang Ahok tidak bisa meneken proyek tahun jamak," kata Bless.

Meski berargumen bahwa lelang 14 proyek itu punya landasan hukum, Bless tetap patuh terhadap keputusan penundaan lelang dari Plt Gubernur Soni. "Sesuai arahan beliau (Plt Gubernur), lelang harus ditunda sampai KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) selesai dibahas," kata Bless.


http://m.detik.com/news/berita/d-333...rsetujuan-dprd

si soni emang masih terlalu lugu menghadapi mafia2 kayak si topig cs..


Berita terpanas terkini dan paling konyol terkini .