alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/581ab3ec98e31b0b378b457b/tabur-hentikan-kriminalisasi-pengunjuk-rasa
TABUR: Hentikan Kriminalisasi Pengunjuk Rasa
TABUR: Hentikan Kriminalisasi Pengunjuk Rasa


Jakarta, GATRAnews - Tim Advokasi Buruh dan Rakyat Tolak PP Pengupahan (TABUR) mendesak Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memerintahkan institusi kepolisian dan kejaksaan agar menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi memperjuangkan hak-haknya.Selain itu, kata pengurus TABUR, Gading Yonggar Ditia, dalam keterangan tertulis yang diterima GATRAnews, di Jakarta, Kamis (3/11), TABUR juga mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk melindungi dan menghormati hak kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Negara Indonesia."Mendesak Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pemeriksa perkara rekan-rekan 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta untuk menjatuhkan putusan bebas kepada rekan kami," katanya.Gading mengungkapkan, 30 Oktober 2015 lalu terjadi kriminalisasi terhadap 23 buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta. Satu tahun lalu, mereka ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya.Aparat menangkap mereka saat melakukan aksi unjuk rasa mengutarakan aspirasi menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan karena merugikan dan menindas para buruh.Unjuk rasa pada 30 Oktober 2015 lalu merupakan unjuk rasa dari berbagai elemen buruh yang tergabung dari berbagai konfederasi, federasi, dan serikat buruh lainnya. Mereka tegas menolak pengesahan PP Pengupahan.Kala itu, perjuangan buruh menolak PP 78, mendapat dukungan dari para mahasiswa. Mahasiswa turut bersolidaritas bersama para buruh. Unjuk rasa tersebut pun mendapat perhatian dan pengawalan dari LBH Jakarta. Tigor Gemdita Hutapea, Obed Sakti Andre Dominika, bersama dengan para pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta lainnya melakukan pendampingan."Mereka mendokumentasikan, mencatat jalannya unjuk rasa, dan terutama mereka akan melakukan pendampingan hukum sebagai bentuk antisipasi jika terjadi kekerasan dari pihak kepolisian," kata Gading.Tragisnya, di penghujung aksi, ketika rekan-rekan buruh sedang dalam proses membubarkan diri, pihak aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya dengan mengenakan kaos berkerah biru bertuliskan "Turn Back Crime" secara brutal melakukan penangkapan dan pengeroyokan kepada 23 rekan buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta.Tak hanya itu, segerombolan polisi tersebut melakukan pengrusakan terhadap mobil komando dan perangkat aksi lainnya milik buruh. Tindakan sewenang-wenang kepolisian tidak hanya berhenti di situ, tetapi berlanjut hingga penetapan tersangka yang ditujukan kepada 26 aktivis tersebut.Disinyalir, tindakan represif tersebut merupakan bentuk pembungkaman dan kriminalisasi terhadap gerakan buruh dan mahasiswa. Bagi 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta, tindakan penangkapan dan penetapan tersangka merupakan upaya kriminalisasi terhadap pekerja bantuan hukum ketika sedangmenjalankan tugas.Tindakan aparat kepolisian Polda Metro Jaya merupakan upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap 23 rekan buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta yang secara jelas melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin oleh konstitusi pada Pasal 28 E ayat (3) UUD RI 1945.Pasal 28 E ayat (3) UUD menegaskan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Khusus bagi 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta yang memiliki hak imunitas sebagaimanaditegaskan pada Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan "Bahwa pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik didalam maupun diluar sidang pengadilan".Saat ini, proses persidangan terhadap 23 rekan buruh, 1 mahasiswa, dan 2 pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta masih terus berlangung. Agenda persidangan sudah mendekati agenda putusan. Dukungan bagi rekan-rekan korban kriminalisasi terus mengalir dan tetap ada di setiap agenda persidangan."Dukungan berasal dari masyarakat dari berbagai elemen, baik buruh, rakyat miskin kota, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya," ujar Gading.Reporter: Iwan SutiawanEditor: Tian Arief

Sumber : http://www.gatra.com/hukum/225819-ta...dap-demonstran

---


- TABUR: Hentikan Kriminalisasi Pengunjuk Rasa Mendagri akan Pelajari Pergub Pembatasan Aksi Unjuk Rasa di Jakarta
TABUR juga mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk melindungi dan menghormati hak kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Konstitusi Negara Indonesia