Merdeka.com - 160 orang terdiri dari ulama, budayawan, akademisi, advokat dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Damai (AMCD) DKI Jakarta mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencabut pernyataan terkait kasus penghinaan surah Al Maidah ayat 51 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami memohon MUI untuk mencabut dan atau meluruskan pernyataannya, karena pernyataan tersebut mengindikasi adanya reaksi dari ormas-ormas Islam yang sudah kita ketahui," kata Juru Bicara AMCD Iman Sumantri di kantor MUI, Jakarta, Rabu (19/10).

Desakan tersebut merupakan salah satu dari isi deklarasi Pilkada damai dan bebas isu SARA yang diserahkan AMCD kepada MUI.

Selain itu, AMCD juga mendukung proses hukum terkait kasus tersebut yang dilaporkan sejumlah masyarakat ke polisi.

"Kami akan mendukung semua proses hukum yang sedang berjalan karena negara kita adalah negara hukum," ungkapnya.

Dia menuturkan, salah satu dasar diadakannya deklarasi karena adanya demo umat Islam yang sempat terjadi beberapa hari yang lalu di Ibu Kota.

"Kami dari AMCD sudah diterima dengan baik dengan diapresiasi bahwa masukan permohonan dari surat yang kami ajukan bisa diterima. Tapi permohonan kami tersebut masih akan dikaji ulang oleh MUI," ungkapnya.

AMCD juga menyerukan kepada seluruh masyarakat khususnya di Jakarta, untuk tetap tenang dalam menyikapi keputusan yang telah dikeluarkan oleh MUI.

"AMCD juga mengharapkan agar tidak adanya intrik-intrik kepentingan yang menunggangi dalam keputusan ini, yang kami harapkan agar masyarakat tetap kondusif agar tidak terjadinya konflik horizontal agar pilkada di DKI maupun seluruh Indonesia bisa berjalan dengan lancar," jelasnya.

Sementara itu dari pihak MUI tidak ada yang memberikan keterangan karena ketua MUI sedang tidak berada di tempat.

merdeka

Ga dicabut juga ga masalah karena nyatanya tidak semua muslim ikuti dan patuhi pernyataan MUI, justru pernyataan itu sendiri cenderung mendelegitimasi lembaga MUI sebagai lembaga yg tidak kredibel, tidak obyektif dan sarat kepentingan kelompok, dan sayang karena hal itu akan semakin mengurangi kepercayaan masyarakat pada MUI