alexa-tracking

  Ketua KPK: Kontribusi Tambahan dari Reklamasi era Ahok Harusnya Masuk APBD

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5807b367c0cb17856c8b456d/ketua-kpk-kontribusi-tambahan-dari-reklamasi-era-ahok-harusnya-masuk-apbd
  Ketua KPK: Kontribusi Tambahan dari Reklamasi era Ahok Harusnya Masuk APBD
JAKARTA-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kontribusi tambahan pada proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurut dia, seharusnya kontribusi tambahan itu tidak digunakan begitu saja, mesti masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dulu.

Dalam wawancara sekitar 90 menit dengan wartawanTempo Anton Aprianto, Linda Trianita, Aisha Shaidra, Muhammad Rizki, Reza Maulana, Sapto Yunus, dan fotografer Eko Siswono pada Kamis pekan lalu, 22 September 2016, itu, Agus mengungkapkan penilaiannya terhadap kebijakan Ahok tersebut.

Agus, dalam wawancara di kantornya itu, juga menyinggung soal kasus Sumber Waras. Berikut petikan wawancaranya yang diambil dari Majalah Tempo yang terbit Senin, 26 September 2016.

Bagaimana dengan diskresi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyangkut kontribusi tambahan proyek reklamasi?
Yang saya soroti, kontribusi tambahan itu seharusnya tidak digunakan begitu saja, mesti masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dulu. Kita juga harus melihat syarat diskresi. Pertama, ada aturan. Lalu, ada situasi yang memungkinkan hal yang tidak sesuai aturan itu. Contoh sederhana, pengendara berhenti di lampu merah. Tapi, karena lalu lintas macet, polisi bisa mengeluarkan diskresi, boleh jalan meski lampu merah. Jadi, jangan langsung bilang diskresi tidak bisa dipidanakan. Lihat situasinya apa. Bagi saya, harus situasi force majeure atau overmacht (keadaan memaksa). Kalau tidak, ya, jalankan kebijakan menurut aturan.

Apakah sewaktu Gubernur DKI menggunakan diskresi untuk kontribusi tambahan 15 persen bagi pengembang reklamasi termasuk dalam dua situasi itu?
Saya tidak melihat itu. Jadi, kenapa mesti ada diskresi mengenai kompensasi yang tidak masuk APBD?

Meskipun dia tidak menikmati keuntungan?
Kan menguntungkan orang lain.

Jadi, dia bisa terjerat?
Ha-ha-ha, pertanyaannya memancing. Kita lihat saja perkembangannya.

Bagaimana tanggapan KPK soal kontribusi tambahan?
Saya telusuri cara kompensasi seperti itu benar atau tidak. Sepanjang pengetahuan saya, off budget di luar APBN dan APBD itu sangat dilarang. Sistem kita mewajibkan dana yang masuk APBN dan APBD itu dikelola secara transparan, lelang secara umum, harga diketahui orang. Kami ingin tahu soal pembangunan rumah susun di Kalijodo. Apa kebutuhannya. Proses belanja transparan tidak. Ini seperti penunjukan langsung. Yang pasti belum akan kami hentikan, seperti yang sudah saya katakan tentang kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras.

Pada awal masa kepemimpinan Anda, akhir Maret lalu, KPK membuat gebrakan dengan menangkap anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi terkait dengan suap dalam kasus reklamasi. Kenapa sekarang seperti mengendur?
Saya pribadi ingin kasus ini berlanjut. Bahkan beberapa hari lalu saya menanyakan ke penyidik: mengapa aliran dana ke Teman Ahok tidak cepat diperiksa? Apakah setelah ditelusuri ada hubungan dengan pihak tertentu? Tapi memang belum dan saya meyakinkan mudah-mudahan enggak berhenti hanya di Sanusi. Di kasus-kasus lama, saat mau menyentuh orang-orang di atas, hubungannya selalu terputus.

Benarkah ada tekanan Istana untuk tidak menyentuh Sugianto Kusuma (Aguan)?
Agus menjawab, tetapi tidak untuk dikutip.

Anda pernah mengatakan KPK sedang menelusuri informasi aliran dana Rp 30 miliar ke Teman Ahok. Bagaimana perkembangannya?
Saya minta staf saya menelusuri.

Dalam kasus reklamasi, KPK sudah mencekal staf Gubernur Basuki, Sunny Tanuwidjaja. Sejauh mana sebenarnya keterlibatannya?
Apa jabatan Sunny Tanuwidjaja di Pemda DKI? Staf khusus? Apa ada surat penetapan dia menjabat? Tidak ada. Kalau bukan pejabat DKI, kan repot. Maka saya pelajari. Terus terang sekarang saya belum bisa bicara banyak.

Soal kasus Sumber Waras, Anda membeberkan secara detail di DPR. Itu belum pernah dilakukan pimpinan KPK sebelumnya. Apa latar belakangnya?
Menurut saya, transparansi pengelolaan itu perlu diketahui secara luas. Tapi sebetulnya seberapa detail. Hanya membicarakan kami belum sepaham dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Waktu itu, lho ya.

Bagaimana pandangan KPK sekarang?
Kemarin saya minta penyidik mencari tahu perbedaan pembelian Sumber Waras dengan aset-aset lain oleh Pemerintah DKI. Misalnya, apakah Sumber Waras satu-satunya pembelian yang tidak memakai appraisal.

Sejauh ini sudah ada temuan baru?
Belum ada. Tapi saya tidak menutup kemungkinan itu.



UU no 17 tahun 2003

pasal 3

(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.


and so pikirkan kembali ....

adakah non budjeter di dkelola secara tertib taat peraturan perundang2an, transpran dan tanggung jawab?
Pengalaman aja ama dulu bulog kayak gmn tuh emoticon-Leh Uga
nah kena ni ahok
ketua KPK mungkin blm tau ya..

kontribusi tambahan kan berupa barang / fasilitas.

bukan berupa uang...emoticon-Stick Out Tongue


------------------------

btw sumurnya mana cuk ?? emoticon-Mad
Quote:


kalau beli barang, ngadaain barang pake daun bray?



http://www.konfrontasi.com/content/n...nya-masuk-apbd

ada masalah dengan sumur? ketua KPK kan emang ngemeng gitu
Quote:


tuh kan...gak nyambung kan otak lu...emoticon-Big Grin
makanya jgn coli mulu...

emoticon-Ngakak

ya tinggal minta aja barang apa / bangunan apa ke perusahaan yg kena kontribusi tambahan...
yg nilainya sesuai dgn kontribusi tamb yg dimaksud.

http://www.infonitas.com/megapolitan...rsi-ahok/16288

emoticon-Wkwkwk
Quote:


pengelolaan keuangan/aset/anggaran yg sesuai peraturan adalah via pola pengelolaan APBN/APBD sehingga bisa mmenuhi UU no 17 thn 2003.

apakah sdh bisa menjelaskan dan merujuk ke peraturan tsb kebijakan ahok ini terkait kontribusi??


bagaimana bisa ahok menjelaskan pada publik bahwa apa yg diminta baik barang/bangunan/fasilitas sdh sesuai dengan nilai kontribusi yg diminta, pake media apa?metode gmn?
Quote:


http://www.jawapos.com/read/2016/07/...ahan-15-persen
Quote:


oo jadi kontribusi tambahan itu semacam sumbangan wajib dalam bentuk barang gitu yah?
Berasa udah pernah baca tritnya beberapa minggu yang lalu.

emoticon-Cape d... (S)
Quote:



oke bray itu dasr hukum, payung hukumnya tp eksekusi metode pelaksanaanya apa sesuai dengan tata kelola keuangan negara APBN/APBD?

semisal nilai kuantitas dan kualitas tidak senilai dengan nilai kontribusi yg ditentukan bagaimana???

belum lagi terkait tatacara pengadaan barang yg sesuai kepres 54 thn 2010. apakah sudh sesuai?
nilai segede gambreng pake penunjukan langsung??? hellooooooow
22 September, dijadiin trit 20 Oktober.

TSnya nantang Moderator. emoticon-Big Grin
Quote:


ya tinggal bilang kurang atw bahkan di tolak toh ?

emang pemprov dki sebodoh itu? gak punya tim penilai ?
Quote:



hehehe bodoo
Quote:


TS gmn sih? Yang bikin trit tapi kurang paham kasusnya. Hadeh emoticon-Cape d...

Ini contoh yang gampang biar lu ngerti.

A (pengusahan).
B (kepada desa).

Si ingin membangun sebuah pabrik di desa C. Untuk itu si A minta izin kepada si B untuk bisa mendirikan pabrik. Akan tetapi si B mengizinkan asalkan si A harus membuat sekolah untuk warga setempat dengan ketentuan yang ada. Dan si A menepati janji untuk membangun sekolah tersebut.

Apakah di sini si B terima duit dari si A untuk membangun uang?

Di sini soal perjanjian, masi blom ngerti juga?
Contoh paling sederhana aja. Lu mau izin pake mobil gw, tapi ada syarat dari gw, lu harus isi bensin dan beliin gw pizza. Emang di sini ada transaksi uang dari elu ke gw?
Yang Smart dong TS.
Quote:


oke si A bangun sekolah, tp perjanjian awalnya kan 15% bray bukan bikin sekolah, mslhnya hrs berapa sekolah dibuat biar setara dengan 15% itu????

belum lagi low ada maslah kualitas sekolah yg dibangun, apakah sdh sesuai harganya jgn2 ada dana pembangunan sekolah yg disisihkan??? who know

pengadaan/pembanginan sekolah apakah sudah sesuai tata cara dan peraturan pengadaan yg di instruksikan dr negara??
Quote:


tim penilai dr mana bray? pake dana apa penilai itu melaksanakan kegiatanya? apakah sdh dianggarkan via ApBD atau non budjeter lagi??
bagaimana penilai itu dipilih? ditunjuk langsung? lelang?

kalau nonbudjeter lagi bisa jadi ngawasi seenak perut sendiri, bangun sendiri awasi sendiri nilai sendiri kek orang gila jadinya

ane g nganggep orang pemprov DKI bodoh tp transparansi yg sesuai peraturan itu dimana publik bisa tahu???
emoticon-Toast
Quote:


15 % itu beda lagi bray. Pernah dengar sidangnya Sanusi kan, ketika Ahok jadi saksi.
15% itu di minta oleh Pemprov DKI bernilai uang. Makanya di situ ada perbedaan dengan DPRD yang masukin dalam drapnya 5 %.
Akan tetapi DKI pengennya 15 % x harga NJOP pada thn terjualnya property tersebut. Makan nilai makin tggi dapatnya DKI.
Kalo rusun ini perjanjian izin pelaksana terhadap reklamasi pulau C, D dan G. belum lagi IMB dll. Banyak bray perjanjiannya.
Susah ane jelasinya , ini lewat HP.
Quote:



http://www.aktual.com/rusun-daan-mog...ang-reklamasi/

ni si bos ma anak buah aja beda keteranganya..
belum lagi penggusuran kalijodo, nonbajeter lagi

emoticon-Toast

cek prog ApBD apa ada penggusuran kalijodo??
Quote:


lu masih anak SMP yaa...

mampus deh gw, diskusi ama anak SMPemoticon-Cape d... (S)