alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/58060bf5582b2e9f7f8b4580/pemerintah-jangan-menunda-draf-ruu-pemilu
Pemerintah jangan menunda draf RUU Pemilu
Pemerintah jangan menunda draf RUU Pemilu
Pemilu serentak 2019 bisa terganggu
Tahun 2019, untuk pertama kalinya pemilihan umum dilakukan serentak. Pemilihan presiden dan wakil serta pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan pada waktu yang berbarengan.

Pemilu serentak itu diharapkan tidak sekadar lebih efektif dan efisien, tapi memberikan pengalaman baru dalam pesta demokrasi. Pengalaman baru yang positif, akan bisa didapatkan bila saja, berbagai peraturan untuk mengawal pemilu serentak ini benar-benar siap dan matang.

Sayangnya, saat ini yang tengah muncul malah kecemasan terhadap pelaksanaan pemilu serentak. Progres pembuatan dasar hukum pemilu serentak sangat lambat. Pemerintah terus molor menyerahkan draf Rancangan Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu ke DPR. Sejak tahun lalu DPR menunggu draf RUU tersebut.

Pemerintah menjanjikan bulan September 2016, draf akan diserahkan kepada DPR. Namun sampai memasuki pekan ke-3 bulan Oktober, rancangan UU belum sampai ke DPR. Dan entah kapan pembahasan RUU tersebut akan mulai dilaksanakan.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, draf secara prinsip sudah selesai, sudah dibahas di kabinet. Tinggal menunggu Amanat Presiden (Ampres). Lambatnya penyusunan draf, karena pemerintah ingin membuat UU Pemilu yang berkualitas, sehingga tidak diubah setiap saat karena diuji materi oleh berbagai pihak.

Untuk membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu kali ini, DPR dan pemerintah bisa diperkirakan butuh waktu yang sangat panjang. Materi RUU sangat banyak, karena UU tersebut akan menyatukan tiga undang-undang. Yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu; UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD; serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai perbandingan adalah proses lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2012. Pembahasan RUU tersebut butuh waktu 2 tahun. Pemerintah dan DPR mulai menyiapkan bahan masing-masing, mulai tahun 2010. Kemudian mulai dibahas bersama sejak Juli 2011, selesai pembahasan dan disahkan menjadi UU pada April 2012. Padahal UU tersebut hanya mengatur tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Bila pembahasan UU pemilu legislatif saja butuh waktu 2 tahun, maka bisa diasumsikan untuk membahas UU yang mengatur pemilu legislatif dan pemilu presiden tentu butuh waktu yang lebih panjang.

Bisa dipastikan materi yang akan dibahas dalam RUU Pemilu serentak sangat kompleks, mencakup pileg dan pilpres. Butir-butir yang cukup genting, ada di kedua aturan main pemilu yang disatukan itu.

Soal penentuan waktu pemilu serentak misalnya. Akan mengikuti tradisi pileg atau pilpres. Bila mengikuti pileg maka pemilu serentak akan berlangsung pada April 2019. Tapi bila mengikuti patron pilpres, berarti pemilu serentak akan dilakukan bulan Juli 2019.

Di aturan pemilu legislatif juga bakal terjadi perdebatan panjang. Ada aspirasi dari berbagai parpol untuk mengubah sistem pemilu dari pileg 2014. Pada 2014 pileg menggunakan sistem proporsional terbuka. Tapi pemilu 2019 diinginkan menjadi proporsional tertutup, atau menggabungkan keduanya.

Sistem proporsional terbuka, memberi peluang calon legislatif peraih suara terbanyak mendapat kursi. Suara dibagi habis di setiap provinsi. Dengan membagi habis kursi yang tersedia, parpol yang memiliki sisa suara cukup banyak, akan mendapat keuntungan.

Namun cara ini, sering dikritisi, karena calon legislator yang berpeluang menang, adalah yang populer di masyarakat. Akibatnya banyak pesohor yang tidak paham politik pun terpilih. Sementara kader parpol yang merintis dari bawah, malah tersingkir, sekali pun menduduki nomor kecil dalam daftar caleg.

Sedang sistem proporsional tertutup, rakyat hanya memilih parpol di kertas suara. Sementara yang menentukan siapa sosok yang akan duduk di kursi DPR dan DPRD adalah parpol.

Menggabungkan kedua sistem juga menjadi pilihan. Nah memastikan sistem mana yang akan dipilih untuk pemilu serentak 2019, diperkirakan akan jadi perdebatan sengit yang memakan waktu.

Sedang di aturan main pilpres bakal lebih krusial. Soal pengajuan calon presiden, misalnya. Apakah semua prapol yang terverifikasi oleh KPU bisa mengusung calon presiden? Atau hanya 10 parpol yang memperoleh kursi dalam pileg 2014 yang bisa mencalonkan?

Atau malah ada pilihan lain, misalnya tetap menggunakan ambang batas untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Artinya masih menggunakan aturan seperti pilpres 2014. Lalu seberapa besar ketentuan presidential threshold yang disepakati? Bagaimana pula dengan peluang calon presiden dari jalur independen? Apakah calon presiden independen akan diakomodasi dalam UU ini?

Belum diserahkannya draf RUU Pemilu serentak ke DPR ini, tentu saja mengundang berbagai kritik. Pemerintah terkesan tidak menempatkan RUU Penyelenggaraan Pemilu sebagai prioritas. Padahal, pemilu serentak 2019 merupakan peristiwa politik luar biasa, yang sudah menjadi komitmen nasional.

Bila merujuk pileg 2014, tahapan pemilu dilakukan 22 bulan sebelum hari pemilihan. Bila dilustrasikan pemilu serentak akan berlangsung April 2019, maka tahapan harus dilakukan mulai Juni 2017. Itu artinya, pemerintah dan DPR hanya punya waktu membuat UU Pelaksanaan Pemilu 2019 selama 8 bulan. Itu pun bila drafnya bisa diserahkan ke DPR pada akhir Oktober ini.

Waktu 8 bulan bukanlah waktu yang ideal untuk membahas UU Penyelenggaraan Pemilu dengan kualitas baik, apalagi pada masa tersebut setidaknya ada dua kali masa reses DPR. Sekadar membandingkan, ketika pemerintah dan DPR selama dua tahun membahas UU No. 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, hasilnya pun masih dipersoalkan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Kita bisa membayangkan, dengan waktu yang mepet, UU Penyelenggaraan Pemilu seperti apa yang bisa dihasilkan kelak. Padahal UU ini sangat penting sebagai dasar hukum pemilu serentak yang akan menjadi catatan sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia.

Kita memang patut mengkhawatirkan lambatnya penyerahan draf RUU tersebut oleh pemerintah ke DPR. Keterlambatan ini akan memengaruhi pelaksanaan pemilu. Pengaruh utama tentu saja pada tahapan pemilu. Bila tahapan terganggu sangat mungkin hasil pemilunya juga akan terganggu. Akibat berikutnya kualitas pemilu pun akan buruk.

Apa pun kepentingan pemerintah dalam pemilu serentak untuk yang pertama kali ini, menunda dan terus menunda penyerahan draf RUU, bukanlah hal yang bijak. Kita ingin demokrasi di Indonesia ke depan lebih matang dan dewasa. Dan kedewasaan itu harus dimulai dari pilar-pilar penyangga demokrasi. Kekuasaan eksekutif di tangan pemerintah adalah salah satunya.
Pemerintah jangan menunda draf RUU Pemilu


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...raf-ruu-pemilu

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Pemerintah jangan menunda draf RUU Pemilu Kenapa Jokowi pilih Jonan

- Pemerintah jangan menunda draf RUU Pemilu Kriteria rumah berkualitas baik

- Pemerintah jangan menunda draf RUU Pemilu Tip kencandengan biaya terjangkau

Carut Marut pemilu ya berawal dari partainya emoticon-Cape d...
jgn ditunda