Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Pemprov DKI Jakarta belum bisa memberikan program cicilan rumah bagi warga yang terkena relokasi. Namun, dia memberikan beberapa solusi terkait rumah tinggal.

Ahok mengatakan berdasarkan penghitungan, warga yang terkena relokasi dinilai belum mampu untuk membayar cicilan rumah tinggal di Jakarta karena harga tanah di Jakarta mahal.

"Kalau hitungan kami enggak bisa mereka bayar karena kamu enggak mungkin lagi bangun rumah satu lantai dua lantai, karena tanahnya mahal," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2016).

Namun, lanjut Ahok, pihaknya memberikan solusi dengan empat kategori. Pertama, untuk warga yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa bersubsidi.

"Kalau untuk orang dengan gaji Rp 3 juta, kita bangun 1 rusun, bisa 36 meter persegi. Itu (harganya) Rp 200-250 juta. Mampu enggak orang dengan gaji Rp 3 juta bayar cicil Rp 200 juta? Tanpa bunga saja enggak sanggup kok. Belum lagi untuk pemeliharaan. Makanya kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, 80 persen lebih. Di situ anaknya dapat KJP, naik bus gratis, ada dokter macam-macam, dan hanya bayar Rp 5-15 ribu," ujar Ahok.

Kategori kedua, lanjut Ahok, Pemprov DKI Jakarta menyediakan rumah susun dengan harga murah, seharga sewa kos-kosan. Rusun ini akan dibangun dekat dengan terminal atau stasiun LRT maupun MRT.

"Ini yang harga kos. Ini orang enggak mampu cicil juga. Tapi dia selama kos. Tapi dia mampu cicil rumah karena uangnya sudah habis cicil rumah di pinggiran. Kami mau hemat dia waktu," katanya.

Kategori ketiga, yakni untuk warga berpenghasilan di atas Rp 10 juta. Pemprov DKI akan menyediakan unit rusun untuk dicicil.

"Kalau gaji sudah di atas Rp 10 juta, mampu dia cicil. Asal tanah enggak dihitung harganya. Makanya yang ketiga ini, kami lakukan, tanah tidak dihitung tapi dengan catatan, dia tidak boleh jual ke orang lain. Setelah 20-30 tahun, harus jual lagi ke pemda. Harga NJOP," jelas Ahok.

Kategori keempat, bagi pemilik tanah di Jakarta, Pemprov DKI akan mengajak bekerjasama. Nantinya di atas tanah warga itu, Pemprov DKI akan membangun apartemen.

"Yang punya tanah, misalnya kamu kos-kosin orang. Tanahmu 100 meter. Kita lagi siapkan nanti kita bangun apartemen, kasih kamu dua kali atau 2,5 kali. Kita lagi hitung. Jadi kalau tanah kamu 100 meter, kamu bisa dapat 150/200/300. Sehingga ini sertifikat atas nama kamu, kamu boleh jual boleh sewakan ke orang lain. Jadi kita tukar tanah," kata Ahok.

"Tapi semua peraturan ini kan belum pernah ada yang bikin, pertama kali. Terus kita kenapa belum masuk yang keempat ini? Karena kita lagi beresin mana halte mana stasiun. Baru data. Yang pertama duluan. Untuk apa? Yang jelas yang pindahkan dari sungai atau waduk. Dia enggak mampu beli. Nah inilah inkubator, kasih modal kerja, kasih kesehatan, pendidikan anaknya semua. Naik bus semua supaya dia 1-2 generasi hidupnya lebih baik," papar Ahok.

Detik

Yang dibutuhkan warga bantaran, tanah gratis, rumah gratis, bisa mandi, cuci dan buang sampah disungai, walaupun sepetak dan empet2an ga masalah asal satpol pp jauh2 dari tempat tinggal mereka