alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Menantang parpol untuk transparan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/57f58a3d54c07aee708b457a/menantang-parpol-untuk-transparan

Menantang parpol untuk transparan

Menantang parpol untuk transparan
Ilustrasi transparansi dana bantuan partai politik.
Pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan dana bantuan untuk partai politik yang meraih suara dalam pemilihan umum. Komitmen untuk memberi bantuan ini tertuang dalam Undang-undang [URL="file://localhost/chrome-extension/:emoticon-Embarrassmentemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm:http/::www.kpu.go.id:dmdocuments:UU%2002%20Tahun%202011.pdf"]Partai Politik[/URL] Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (1). Pasal itu menyebut keuangan partai bisa bersumber dari tiga sumber: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari APBN dan APBD.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, pemerintah mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp108 per suara.

Jika melihat perolehan suara pada Pemilu 2014, PDI Perjuangan yang meraup 23,6 juta suara paling tinggi mendapat bantuan Rp2,5 miliar setiap tahunnya. Sementara Hanura -partai yang suaranya paling kecil-- meraup 6,5 juta suara mendapat bantuan dana Rp710 juta per tahun.

Sejumlah pengurus partai mengaku bantuan itu sangat kecil. Salah satu pengakuan itu datang dari Yandri Susanto, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN). Pemilu 2014, PAN meraup 9,4 juta suara sehingga mendapat bantuan Rp1 miliar.

Menurut Yandri uang Rp1 miliar itu tergolong kurang. Diperkirakan untuk menggerakkan roda partai, PAN menghabiskan dana Rp51,2 miliar per tahun. Dana sebesar itu untuk biaya operasional sekretariat, konsolidasi organisasi, pendidikan politik, publikasi, serta perjalanan dinas.

Seirama segenderang. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy juga menyebut bantuan Rp108 per satu suara itu tak logis. Kecilnya bantuan dana ini, kata Lukman, akan memicu parpol untuk mencari pendanaan sendiri, bahkan dengan jalan tidak halal.

Benarkah? Belum ada riset yang membuktikan pendanaan parpol oleh negara akan menurunkan angka korupsi politik. Dasar mereka meminta kenaikan dana itu hanyalah laporan hasil Focus Group Discusion antara Kemendagri, BPK, KPK, dan ICW. Hasil diskusi itu bersepakat untuk mengurangi angka korupsi di parpol salah satunya dengan meningkatkan dana bantuan.

Menurut Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dana bantuan sebesar Rp108 per suara itu hanya mampu untuk memenuhi 1,32 persen kebutuhan partai. Dalam penelitian yang pernah dilakukan Perludem, idealnya parpol menerima bantuan sekitar Rp6.480 per suara atau naik 60 kali lipat. Sebuah kenaikan yang sangat fantastis di tengah pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan penghematan.

Sebenarnya ada persoalan yang sangat serius dalam hal bantuan dana ke parpol ini. Selama ini pemerintah, seperti diamanatkan oleh Undang-undang Parpol selalu mengucurkan dana bantuannya. Namun sayang, bantuan ini tidak dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi keuangan dari parpol.

Parpol yang sudah menerima uang dari rakyat ini mestinya juga memberikan laporannya secara terbuka untuk apa saja dana itu, berapa besar dana yang diterima, siapa saja penyumbang, berapa dana yang mampu mereka galang.

Pasal 34A ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol jelas-jelas mewajibkan parpol menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Mungkin ini sudah mereka laksanakan.

Namun laporan kepada BPK saja tidak cukup. Kenapa? Karena mereka tidak hanya menerima bantuan dari negara tapi juga menarik iuran dari anggota dan menerima sumbangan dari perorangan dan badan hukum.

Menarik menyimak hasil studi yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia ([URL="file://localhost/chrome-extension/:emoticon-Embarrassmentemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm:http/::ti.or.idemoticon-Stick Out Tongueublikasi:buku:StandarAkuntansiKeuanganKhususParpol.pdf"]TII[/URL])tentang standar keuangan khusus partai politik pada 2003 lalu. Dalam studi literaturnya, mereka melakukan perbandingan dengan beberapa negara: Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Ceko, Portugal, Filipina, Thailand dan Afrika Selatan. Hasilnya menunjukkan beberapa kecenderungan.

Pertama, di negara-negara itu terdapat peraturan yang membatasi jumlah uang yang dapat diterima oleh partai politik. Kedua, terdapat peraturan mengenai sumber dana. Di negara-negara itu, sebagian besar parpol mengandalkan iuran anggota sebagai sumber dana utama. Sumber pendanaan kedua berasal dari perorangan dan terakhir barulah dari badan usaha.

Selain membatasi, di negara-negara itu, parpol juga dilarang membuka unit usaha atau menanamkan modal dalam perusahaan. Dan terakhir, mereka juga memperketat aturan sumbangan dari organisasi massa dan organisai non-pemerintah.

Semua laporan keuangan itu, diatur secara rinci dalam standar akuntansi keuangan. Standar yang diatur itu menyangkut sumber dana. Di sini masih diklasifikasikan: iuran anggota, sumbangan perusahaan, subsidi dana publik, penggunaan fasilitas publik, sumbangan individual, sumbangan organisasi buruh dan sejenisnya, dan sumbangan pihak asing. Kedua, juga diatur pembangunan unit usaha.

Ketiga, batasan jumlah biaya kampanye. Keempat, pemisahan dana rutin dengan dana kampanye. Ada juga sanksi jika semua aturan itu dilanggar.

Apa yang dilakukan negara-negara itu sepertinya layak kita contoh. Selama ini kita tidak tahu, siapa saja yang menyumbang partai-partai itu. Dan juga untuk apa saja uang yang mereka punya itu. Apakah untuk membiayai program-program mereka ataukah hanya untuk kepentingan pengurusnya saja.

Laporan kondisi keuangan parpol ini memang sangat serius dilakukan. Sebab, bagaimana kita bisa bermimpi memiliki parpol yang bersih dan sehat jika laporan keuangan saja mereka masih terkesan main petak umpet.

Pasal 38 Undang-undang Parpol menyebut bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Namun selama ini sepertinya belum ada satu pun parpol yang secara terus terang mempublikasikan laporannya ke khalayak.

Studi yang dilakukan TII di atas layak disimak. Dimana parpol semestinya tidak semata-mata menggantungkan keuangannya pada sumbangan pemerintah sebagai pemasukan partai. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka menggerakkan anggota untuk ikut menggerakkan roda organisasi parpol itu.

Selain itu, jika parpol itu transparan dalam mengelola dana-dananya, tentu masyarakat atau lembaga akan tergerak untuk membantu. Sebab, mereka menilai bahwa parpol itu kredibel.

Jangan sampai masalah dana bantuan ini jadi gunjingan di masyarakat. Apalagi saat ini citra parpol di mata masyarakat juga masih jeblok. Berdasarkan survei Poltracking Indonesia pada Mei 2015 lalu menyebut 3,5 persen responden

Menyatakan tidak puas dengan kinerja partai politik. Jangan sampai ada penilaian parpol hanya bisa menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban utamanya.

Persoalan dana bantuan bukanlah masalah utama. Yang jadi soal saat ini adalah bagaimana parpol ini juga bisa menjalankan fungsi utamanya untuk melakukan pengkaderan dan pendidikan politik sehingga bisa menghasilkan calon-calon pemimpin yang handal seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol itu. Ini menjadi tantangan lain yang juga harus dijawab parpol.

Secara kasat mata kita menyaksikan bagaimana parpol sebagai organisasi kader harus terseok-seok bahkan tak bisa menampilkan kader terbaiknya ketika harus ikut dalam pemilihan kepala daerah. Sangat ironis.
Menantang parpol untuk transparan


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...tuk-transparan

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Menantang parpol untuk transparan Melepas poin meraih koin dalam pengampunan pajak

- Menantang parpol untuk transparan Pilkada langsung boros, tapi pilkada DPRD bukan pilihan

- Menantang parpol untuk transparan Akal bulus dan akal fulus Golkar

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
wahwah ga baik tuh, partai jualan gorengan aja drpd korupsi
Quote:



jualan cangcimen Akua mijon mijon
emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka
Quote:



ajarin sono ganemoticon-Toast
Quote:



emoticon-Leh Uga emoticon-Leh Uga emoticon-Leh Uga


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di