JAKARTA - Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memulihkan nama baik mantan Ketua DPR Setya Novanto, menuai beragam respons.
Salah satunya dari pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Menurutnya, putusan itu adalah hal tepat jika berdasarkan dikabulkannya gugatan ‎di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itu sudah benar. Karena sidang MKD sendiri dilaksanakan berdasarkan rekaman yang ternyata salah dan ilegal," kata Margarito di Jakarta, seperti dikutip dari RMOL, Jumat (30/9).
Dia menilai, sidang MKD telah membuat kerugian terhadap Novanto atas laporan yang disampaikan oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Selain mengalami kerugian nama baik, Novanto juga harus menanggalkan jabatannya sebagai ketua dewan.
"Jadi memang harus dipulihkan kembali nama baik Setya Novanto," ujar Margarito.
‎Mengenai peluang Novanto kembali jabat Ketua DPR, menurut Margarito hal itu sangat dimungkinkan. Namun hal itu tergantung keputusan fraksi yang menentukan apakah menghendaki Novanto kembali menjabat sebagai Ketua DPR atau tidak.
"Sangat tergantung fraksinya, itu bisa dimungkinkan jadi Ketua DPR kembali. Secara hukum tidak ada masalah," ujarnya.‎
‎Margarito menambahkan, putusan MK terkait gugatan Setya Novanto adalah final dan mengikat. Menurutnya, semua pihak patut menerima putusan MK tersebut dengan tidak mengaburkan fakta yang ada.
"Di Mahkamah Konstitusi sudah ada putusannya, final dan mengikat. Semua pihak termasuk Sudirman Said harus menerima, MK sudah bilang (rekaman) itu tidak sah, jadi mau apa?" pungkas Margarito. (rus/rmol/jpnn)
Sumber & & :: http://m.jpnn.com/read/2016/09/30/470952/Peluang-Novanto-Kembali-jadi-Ketua-DPR-Terbuka-Lebar-

????:????:?:S E N S O R??????????;:???????;;????;;:
Hore... 0ap papa novanto mau jadi ketua dpr lagi setelah gabung ke pemerintah