LAPORANNEWS.COM

Jakarta, laporannews.com – Wahana Lingkunan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan Presiden Joko Widodo dan jajaran kementeriannya, seperti Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak melakukan perlawanan hukum dengan di bukanya moratorium reklamasi. Pasalnya, proses reklamasi teluk Jakarta masih berjalan di pengadilan tata usaha negeri (PTUN) Jakarta.

"Kami mengingatkan Presiden kepada pembantu presiden untuk tidak melakukan perlawanan terhadap hukum, karena proses reklamasi diputuskan oleh PTUN Jakarta bahwa izin reklamasi pulau G harus dicabut, dan selama proses peradilan masih berlangsung, pelaksanaan izin harus ditunda," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, di kantor Walhi, Mampang, Jakarta, Kamis (15/9).

Dengan begitu, selama proses peradilan itu masih berjalan, kata dia, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan dan pengerjaan proyek apapun di Teluk Jakarta. "Artinya, tidak boleh ada kegiatan apapun disana, untuk melancarkan reklamasi pulau G, sampai putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap," kritiknya.

Ia meminta kepada Presiden Jokowi untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan di putusan PTUN. "Jadi kami meminta presiden untuk menghormati hukum yang sedang berjalan saat ini," tandasnya.

Ia menegaskan, pernyataan Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut B. Pandjaitan, merupakan tamparan keras bagi Presiden Jokowi, karena dalam Nawa Cita, presiden berkomitmen melakukan penegakan hukum.

"Apa yang dilakukan oleh Menko Kemaritiman, sesungguhnya merupakan tamparan keras bagi Presiden, karena di berbagai hal dan kesempatan, presiden berkomitmen untuk mengakkan hukum," tandasnya.

Selain itu, ia menyatakan, jika ada pernyataan-pernyataan baru yang muncul dari para pembantu presiden terkait jalannya reklamasi, hal itu akan menimbulkan keresahan warga Indonesia, khususnya warga yang berada di teluk pesisir Jakarta.

"Tidak boleh ada statement-statement yang kemudian bisa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat," paparnya.
Source : laporannews.com