JAKARTA, BIJAKS – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kandidat calon gubernur petahana DKI Jakarta menantang calon kepala daerah berani melakukan pembuktian terbalik atas asal muasal harta mereka. Ahok berpendapat pembuktian tersebut dapat dinilai masyarakat secara transparansi dan integritas yang dimiliki para calon kepala daerah ini.

“Enggak ada (mekanisme pembuktian harta terbalik) karena itu kan bukan kewajiban dan tidak diatur di undang-undang,” ujar pengamat hukum tata negara Refly Harun saat dihubungi detikcom lewat telepon, Selasa (13/9).

Refly mengatakan, pembuktian ini baru bisa dilakukan apabila sudah masuk ke ranah peradilan, yakni dengan pembuktian terbalik terbatas. Hingga kini, masalah harta kekayaan calon kepala daerah diurus oleh institusi yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan harta kekayaan dapat melalui Laporan Hasil Keuangan Pejabat Negara (LHKPN).

Meski tak ada kewajiban di undang-undang, Refly mengapresiasi jika Ahok dan Sandiaga benar-benar mau membuka data harta kekayaan masing-masing. Ahok menekankan pentingnya pembuktian harta terbalik dari para calon gubernur. Mekanisme tersebut bisa lebih efektif dibanding menerapkan kewajiban cuti kampanye.

Ahok memandang substansi DPR selaku pembikin Undang-undang Pilkada yakni agar para calon bisa bertanding secara adil, entah calon itu petahana atau bukan. (yn/dc/dh)
http://www.bijaks.net/news/article/1...harta-terbalik