alexa-tracking

Presiden:Reforma Agraria Cara Baru Mengatasi Kemiskinan & Ketimpangan Ekonomi Di Desa

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/57c060a6902cfe85388b4567/presidenreforma-agraria-cara-baru-mengatasi-kemiskinan-amp-ketimpangan-ekonomi-di-desa
Presiden:Reforma Agraria Cara Baru Mengatasi Kemiskinan & Ketimpangan Ekonomi Di Desa
Quote:




Reforma agraria bukanlah program kacangan. Ini lompatan besar, bahkan bisa menjadi "maha karya" pemerintah yang akan dikenang sepanjang masa. Reforma agraria didessin untuk menambah kepemilikan lahan petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Saat ini, dari 36 juta keluarga atau 60% dari total 60 juta keluarga Indonesia, sekitar 95% nya hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 ha. Padahal, untuk sekadar mencapai pendapatan Rp 1,2 juta per bulan, petani membutuhkan lahan setidaknya 2 ha.

Itulah sebabnya, petani di negeri ini masih terperangkap dalam jurang kemiskinan. Reforma agraria baru sebatas program di atas kertas. Di lapangan, reforma agraria seperti mata cangkul yang menghantam batu cadas. Para petani masih harus memendam dalam-dalam harapannya untuk segera memperoleh lahan pertanian gratis dari pemerintah. Sembilan tahun sudah pemerontah menggulirkan Program Pembaruan Agraria Nasional. Saat program yang juga dikenal dengan istilah reforma agraria itu dikumandangkan Presiden SBY dalam pidato kenegaraan pada awal 2007, kita bersuka cita karena pemerintah bakal membagi-bagikan tanah terlantar seluas 9,25 juta ha kepada petani.

Kita sepakat bahwa reforma agraria harus menjadi program prioritas pemerintah, untuk mewujudkannya, para unsur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, mutlak harus bahu-membahu dan terus bersinergi. Pemerintah harus tegas dan konsisten melaksanakan reforma agraria untuk mencegah ketimpangan yang semakin besar di masyarakat. Rasio gini tanah secara nasional mencapai 0,72. Artinya terjadi ketimpangan sangat besar dalam penguasaan lahan. Ketimpangan itu lebih buruk daripada rasio gini ketimpangan pendapatan.

Tujuan utama Reformasi Agraria adalah untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, dan meningkatkan ketahanan pangan. Sebagai langkah percepatan, Presiden Joko Widodo meminta kepada para menteri kabinet kerja khususnya yang bersangkutan dengan agraria mampu menerapkan terobosan-terobosan.

Dalam rapat terbatas mengenai reforma agraria, Presiden meminta adanya terobosan besar-besaran di sektor sertifikasi tanah. Bahkan, orang nomor sati di Indonesia ini meminta setidaknya dalam satu tahun pemerintah bisa menyelesaikan 5 juta sertifikasi tanah per tahun. Presiden menyebutkan terobosan dalam pensertifikasian tanah merupakan wujud nyata pemerintah dalam menyelesaikan tiga pokok permasalahan, seperti kemiskinan, ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Laporan survey terbaru dari BPS menunjukkan kemiskinan di desa perlu jadi perhatian bersana.

Untuk itu, kata Presiden, pemerintah akan fokus mengatasi kemiskinan di desa dengan menggunakan berbagai pendekatan mulai dari percepatan infrastruktur di desa, optimalisasi dana desa untuk sektor produktif maipun memperluas akses permodalan melalui KUR. Presiden juga menyerukan perlu segera dilakukan langkah langkah terobosan untuk selesaikan masalah akses terhadap tanah serta ketimpangan penguasaan tanah di desa. Sebab, sebagian besar petani di desa adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan dan tingkat pendapatan rendah. Presiden Joko Widodo berharap agar reforma agraria bisa jadi cara baru mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi khususnya di desa.

Semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan dan pemanfaatannya. Reforma agraria, juga ditekankan Presiden harus bisa menjadi cara baru dalam menyelesaikan sengketa agraria antar masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah. Dalam perintahnya, Presiden Joko Widodo menyerukan agar dilakukan penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah terutama bagi yang tidak diperpanjang, tanah terlantar serta pemanfaatan kawasan hutan, dengan penekanan pada fungsi, karena fungsi akan memberikan manfaat ke rakyat. Presiden Joko Widodo memahami betul, bahwa penguasaan sebagian besar lahan da hutan oleh perusahaan besar menciptakan kesenjangan, konflik, dan ketersediaan pangan masyarakat.

Masyarakat berharap, pemerintah dapat segera membenahi sistem dan agenda reformasi agraria untuk membangun rasa keadilan dan memperkuat daya tahan masyarakat. Sekarang ini, terjadi ketimpangan penguasaan lahan oleh perusahaan-perusahaan skala besar yang belum tentu menyerap banyak tenaga kerja. Di Indonesia, rasio gini tanah adalah 0,72. Perusahaan bermodal besar menguasai 11 juta ha kebun kelapa sawit dan 28,27 ha lahan pertambangan. Penguasaan lahan-lahan masyarakat, terutama petani, hanya oleh segelintir orang dapat menciptakan bom waktu. Pengabaian petani juga akan menimbulkan ancaman krisis pangan dan kemiskinan, karena sumber-sumber pangan dikuasai pengusaha. Kita semua mendukung dan mengapresiasi perintah Presiden Joko Widodo, untuk percepatan implementasi program penyediaan akses tanah melalui redistribusi terutama hak guna usaha yang tidak diperpanjang, tanah-tanah terlantar dan pelepasan serta pemanfaatan kawasan hutan, agar lebih memberikan manfaat pada rakyat.

Sumber Berita

Quote:
image-url-apps
kira2 terlambat gak nih rencana?emoticon-Embarrassment
mengingat tanah udah pada sempit, udah pada di pager beton.
bisa jadi.......ya ya ya....nunggu hasilnya aja lah.....
×