alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/57c00d0a507410b62f8b4583/kasus-nur-alam-bukan-perkara-suap
Kasus Nur Alam Bukan Perkara Suap
Kasus Nur Alam Bukan Perkara Suap

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi soal kasus yang menjerat Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyebut, Nur Alam saat ini bukan dijerat dengan perkara suap.


"Perlu diklarifikasi bahwa kasus ini bukan kasus suap," kata Priharsa di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2016).


Priharsa menjelaskan, pihaknya menjerat Nur Alam dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 3 berkaitan dengan penyelewengan wewenang.


Dengan begitu, artinya Nur Alam ditersangkakan karena diduga telah melawan hukum atas tindakannya yang menerbitkan izin usaha pertambangan. Sehingga diduga menyebabkan adanya kerugian negara.


"KPK menduga yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum atau melawan hukum dalam penerbitan IUP," jelas Priharsa.


Kasus Nur Alam Bukan Perkara Suap

Satu unit mobil yang dinaiki penyidik KPK keluar dari rumah pribadi Gubernur Sultra Nur Alam di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Wuawua, Kendari, Sultra, Selasa (23/8/2016). Foto: Antara/Jojon


Untuk besaran kerugian dalam perkara ini, Priharsa mengaku baru memegang angka kerugian sementara. Tapi, Priharsa belum dapat membeberkan besaran kerugian negara sementara atas perkara ini.


Pasalnya, lembaga pimpinan Agus Rahardjo Cs masih menghitung angka pasti besaran kerugian negara dalam perkara tersebut.


"Kalau untuk jumlah kerugian negara sampai saat ini masih dihitung, KPK juga meminta pihak lain melakukan penghitungan pihak ahli maupun pihak pemeriksa," kata Priharsa.


Diketahui, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka, pada Selasa 23 Agustus. Dia diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan.


Politikus PAN ini mengeluarkan SK persetujuan pencadangan wilayah pertambangan eksplorasi, SK persetujuan izin usaha pertambangan, eksplorasi dan SK persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan ekslorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi buat PT Anugerah Harisma Berkah (AHB) sejak 2009-2014.


PT AHB diketahui perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara. SK diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.


Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...n-perkara-suap

---

Kumpulan Berita Terkait KASUS KORUPSI :

- Kasus Nur Alam Bukan Perkara Suap Kasus Nur Alam Bukan Perkara Suap

- Kasus Nur Alam Bukan Perkara Suap Bupati Buton Bantah Terbitkan Surat Rekomendasi Izin Tambang Kasus Nur Alam

- Kasus Nur Alam Bukan Perkara Suap KPK Periksa Tiga Pejabat Kabupaten Bombana