alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Bahas APBD Perubahan Tunggu Kejelasan DBH
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/57b80170642eb622678b4570/bahas-apbd-perubahan-tunggu-kejelasan-dbh

Bahas APBD Perubahan Tunggu Kejelasan DBH

TANJUNGPINANG - Jelang akhir triwulan ketiga, Pemerintah Kota Tanjungpinang belum juga melakukan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2016. Ada alasan khusus yang membuat pembahasan ini mesti ditunda dengan terlebih dahulu fokus pada kerja-kerja lain.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengutarakan, pembahasan itu hanya menunggu satu hal. Ketika satu hal ini sudah tiba, langsung tancap gas pembahasannya. "Satu hal itu adalah kepastian dana bagi hasil (DBH). Kami tidak bisa estimasi. Jadi ya sampai sekarang kami wait and see dululah," ujar Lis, seperti diberitakan batampos (Jawa Pos Group), hari ini (20/8).
Ketidakpastian DBH yang dialokasikan untuk menopang keuangan Pemko Tanjungpinang tahun ini juga membuat Lis tidak bisa mereka-reka kisaran perubahan nominal anggaran. Karena, kata dia, Pemko Tanjungpinang mesti terlebih dahulu merekontruksi nilai anggaran yang sudah ada di dinas-dinas pemerintahan.
"Kalau sekadar rekontruksinya, sudah kami lakukan. Cuma untuk menaruh angkanya ini kan belum bisa karena tidak ada kepastian DBH yang kami terima. Kalau sudah diutak-atik dan ternyata dananya tidak sesuai estimasi kan harus dibongkar lagi. Kami tidak mau kerja dua kali," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Pada anggaran tahun sebelumnya, meskipun realisasi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 1,99 miliar ditambah pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 7,59 miliar, namun realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Tanjungpinang secara keseluruhan turun 21,49 persen atau sebesar Rp 191,01 miliar dari rencana anggaran pendapatan yang ditetapkan.
Penurunan realisasi anggaran pendapatan daerah terjadi karena kenaikan pos pendapatan tidak sebanding dengan penurunan pos pendapatan transfer baik dari pusat maupun provinsi sekitar Rp 200,95 miliar lebih.
"Ketidakpastian ini yang bikin kami lambat bekerja," pungkas Lis. (muf)





Sumber ; http://m.jpnn.com/read/2016/08/20/462084/Bahas-APBD-Perubahan-Tunggu-Kejelasan-DBH-
Urutan Terlama
Busyet itu perpres no.66 thn 2016 kan udah keluar, dibacalah..
DAK dimari nambah 46M, terima kasih


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di