aruloki
TS
aruloki
Undang-Undang baru bakal kekalkan kekuasaan PM Malaysia
Demi mengekalkan kekuasaannya, seorang pemimpin bakal menempuh pelbagai kemungkinan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membungkam para jurnalis dan kaum akademis yang dianggap menentangnya. Indonesia pernah mencicipi Suharto yang tidak sungkan memberedel penerbitan dan peredaran (majalah, surat kabar, dsb.) secara paksa. Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, menerbitkan aturan keamanan yang menguntungkan jabatannya.

Pada kasus terakhir disebut itu, Najib seakan disuntikkan vaksinasi yang memungkinkannya untuk kebal dari para juru kritik. Undang-undang Dewan Keamanan Nasional, demikian judul aturan tersebut, akan menguatkan sang pemuka negara untuk menetapkan wilayah-wilayah tertentu yang dipandang mengancam. Nantinya, negara bebas mengerahkan pasukan ke lokasi-lokasi termaksud untuk menggeledah individu, kendaraan, atau bangunan tanpa surat perintah.

Lewat aturan yang bakal berlaku mulai 1 Agustus, para penyelidik tak perlu lagi melakukan pemeriksaan resmi jika polisi atau tentara di kawasan bersangkutan menewaskan orang-orang tertentu--di sini, korban tentunya merujuk kepada warga sipil.

Dengan keberadaan aturan itu, Najib otomatis mendapatkan kewenangan untuk bisa kapan saja mengambil tindakan yang biasanya hanya dapat dipraktikkan ketika negara berada dalam keadaan darurat.

Pemerintah berdalih bahwa undang-undang itu bakal meredam potensi ancaman terhadap keamanan negara. Namun, muncul kecemasan bahwa kebijakan justru bakal dimanfaatkan pemerintah menggerus pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengannya.

"Kekhawatiran yang muncul di tengah khalayak adalah (undang-undang tersebut) bakal digunakan untuk (menggencet) pihak mana pun yang tidak disukai pemerintah," ujar Wan Saiful Wan Jan, direktur Institut untuk Demokrasi dan Ekonomi, seperti dikutip The Guardian.

1MDB--dibentuk Najib pada 2009--awalnya diniatkan untuk mengubah Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur, menjadi pusat transaksi keuangan. Diharapkan, proyeksi demikian pada gilirannya akan mendongkrak perekonomian negara lewat pelbagai investasi strategis.

Namun, seperti diwartakan BBC, 1MDB mulai dipandang negatif pada awal 2015 setelah terjadi telat bayar pinjaman sebesar USD11 miliar terhadap perbankan dan para pemegang obligasi. Selain itu, terdapat jejak aliran dana sebesar USD700 juta ke rekening pribadi PM Najib.

Posisi Najib sendiri hingga saat ini menduduki kursi dewan penasihat di 1MDB.

Tekanan agar PM Najib lengser menguat pekan lalu setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat melayangkan gugatan yang berisi dugaan bahwa dana 1MDB sebesar USD3,5 miliar telah disalahgunakan. Gugatan itu diarahkan untuk menyita USD1 miliar aset--di antaranya properti dan jet pribadi--yang dicurigai telah digangsir dari lembaga investasi itu sebagai bagian "persekongkolan dunia untuk mencuci uang.''

Koran Amerika Serikat, The Wall Street Journal, mengaku telah mengetahui adanya bukti tertulis mengenai perpindahan dana dari 1MDB ke rekening bank Najib.

Sang tertuduh menyangkal.

Pada Selasa (26/7), bank investasi AS, Goldman Sachs Group, digugat oleh pemegang saham utama sebuah bank Malaysia yang pernah menerima jasa konsultasinya. Goldman Sachs dituding menculasi bank tersebut pada suatu merger. Pihak penggugat meminta ganti rugi sebesar USD510 juta. Alasannya, Goldman Sachs dianggap menutup konflik kepentingannya dengan Najib Razak dan isu sovereign wealth fund (SWF) 1MDB.

https://beritagar.id/artikel/berita/...an-pm-malaysia

11-12 sama erdoganemoticon-Leh Uga
Polling
850 hari lagi - 0 suara
Muslim Cocok nya Dengan?
sebelahbloganasabila
anasabila dan sebelahblog memberi reputasi
2
1.4K
5
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan