alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/579758bcd675d43d308b456e/korsleting-sudirman-said-vs-direksi-pln
Korsleting Sudirman Said vs Direksi PLN
Korsleting Sudirman Said vs Direksi PLN
Korsleting di proyek listrik 35.000 KW
Percikan api hubungan arus pendek antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Direksi PLN, akhirnya menyulut perseteruan terbuka antara keduanya. Keretakan hubungan di antara keduanya, dipicu oleh kebijakan mega proyek pengadaan listrik 35.000 Megawatt.

Sudirman dengan nada tinggi mengkritik Direksi PLN dalam pertemuan untuk sosialisasi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025, Jumat pekan lalu (22/7/2016). Dalam pertemuan ini, 12 orang Direksi PLN diundang, namun yang hadir hanya seorang, Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati.

Ketidakhadiran direksi yang lain termasuk Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, tanpa alasan yang jelas ini, seperti indikasi yang tak terbantah bahwa relasi PLN dengan Kementerian ESDM tidak harmonis. Dalam catatan Sudirman, selama dua tahun menjadi Direktur PLN, Sofyan belum pernah sekali pun datang ke ruangan Kementerian ESDM.

Sudirman sampai meminta, jangan sampai PLN jadi anak durhaka. Jangan sampai pula ada kesulitan listrik karena perilaku pemimpin PLN yang seperti ini.

Apa sesungguhnya yang dipertentangkan antara Menteri ESDM dengan direksi PLN? Tak lain adalah perbedaan persepsi dalam pembangunan listrik 35.000 MW (megawatt). Proyek ini sangat besar kalau tak mau disebut ambisius.

Presiden meminta PLN membangun 35.000 MW dalam waktu 5 tahun ke depan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Proyek ini butuh investasi yang sangat besar, lebih dari Rp1.100 triliun.

Sesuai kemampuan finansial PLN, BUMN dengan aset Rp800 triliun, hanya mampu membangun sebesar 10.000 MW. Adapun sisanya, 25.000 MW, akan ditawarkan ke pihak swasta atau IPP (Independent Power Producer).

Proyek ini memang menjadi program strategis dalam pemerintahan Joko Widodo yang memprioritaskan infrastruktur di berbagai penjuru negeri. Penyediaan infrastruktur adalah salah satu andalan untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.

Optimisme pertumbuhan ini, tentu akan memengaruhi kebutuhan pasokan listrik ke depan. Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024, pada 2015 kebutuhan listrik nasional diproyeksikan 36.787 MW. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7,1 persen, pada 2019 diperkirakan naik menjadi 50.531 MW.

Pada 2024 kebutuhan listrik diprediksi mencapai 74.536 MW. Saat itu pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 7 persen dan jumlah pelanggan PLN mencapai 78,4 juta, baik pribadi maupun industri. Rasio elektrifikasi diprediksikan sangat ideal, yaitu 99,4 persen.

Untuk mendukung realisasi program ini, Pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat berbagai regulasi agar swasta tertarik berinvestasi. Regulasi itu antara lain: Perpres 30/2015 (tentang Perubahan atas Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum); Permen ESDM 3/2015 (tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik); serta Kepmen ESDM 74K/21/MEM/2015 (tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024).

Masalahnya, berbagai regulasi yang diberikan pemerintah tersebut tak dilaksanakan oleh PLN. Sudirman menuding PLN melakukan pembangkangan. Setidaknya, menurut Sudirman, ada lima pembangkangan yang dilakukan PLN.

Adapun Dirut PLN, Sofyan Basir, mengaku tidak punya masalah dengan Menteri ESDM maupun kebijakannya. Ketidakhadiran dalam undangan Sudirman, hanya karena dia tidak diinformasikan oleh stafnya.

Meski tak punya masalah dengan Kementerian ESDM, setelah acara sosialisasi RUPTL 2015-2025, Serikat Pekerja (SP) PLN memberikan pernyataan pers yang membenarkan dan mendukung langkah direksi menolak kebijakan Menteri ESDM.

SP PLN bahkan mengecam kebijakan pemerintah. Swastanisasi pembangkit tenaga listrik, dinilai memarjinalisasi PLN. Harga beli energi listrik (kWh) dari IPP PLTMH yang harus dibeli PLN sesuai Permen ESDM No 19/2015 dinilai lebih mahal dari harga jual PLN kepada masyarakat.

Ringkasnya mereka menolak swastanisasi dalam proyek listrik 35.000 MW. Bila proyek itu direalisasikan, PLN diperkirakan akan menderita kerugian Rp140 triliun per tahun. SP PLN menantang Sudirman melakukan debat terbuka untuk mengklarifikasi hal tersebut.

Penolakan terhadap swastanisasi ketenagalistrikan bermula sejak 2004. UU Ketenagalistrikan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa pihak, salah satunya Serikat Pekerja PLN. Mereka menilai UU itu bertentangan dengan konstitusi karena usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah-pisah (unbundling).MK mengabulkan permohonan itu. Paradigma UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. MK berpendapat swastanisasi akan membuat BUMN terpuruk, dan paradigma kompetisi bertentangan dengan konstitusi. UU tersebut tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lima tahun kemudian, lahirlah UU No. 30/2009 sebagai penggantinya. Dalam UU ini penyediaan tenaga listrik tak lagi dipisahkan, dan BUMN mendapat prioritas pertama (first right of refusal) dalam hal penyediaan tenaga listrik. Sistem tarif listrik yang diberlakukan untuk konsumen ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

Meski UU sudah berubah, SP PLN seolah tidak mau memahami bahwa swastanisasi listrik yang dimaksud pemerintah kali ini, hanya dalam hal pembangunan pembangkit tenaga listrik. Sementara transmisinya tetap di tangan pemerintah. Swasta pun tidak diperbolehkan menjual listriknya langsung ke konsumen.

Soal harga beli listrik swasta lebih tinggi dari harga jual PLN--sesuai Permen ESDM No. 19/2015 -- adalah strategi agar swasta tertarik investasi di bidang kelistrikan. Dalam Permen tersebut, penetapan tarif PLN ke swasta tidak diberlakukan flat (tarif tetap). Tarif tersebut secara jangka panjang dinilai bisa memberikan keuntungan bagi PLN.

Namun bila menyimak penjelasan SP PLN, mengesankan PLN ingin memenuhi kebutuhan listrik tanpa swastanisasi. Artinya pembangkit listrik pun ingin dibangun sendiri. Sebuah keinginan yang sangat berlebihan.

Selama 70 tahun, PLN hanya mampu membangun 47.000 MW. Sedang keputusan politik membangun 35.000 MW mesti diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Ini tentu jauh dari pertumbuhan organik PLN selama ini.

PLN juga tak sanggup mencari dana yang cukup untuk menyelesaikan proyek yang butuh dana Rp1.100 triliun ini. Berharap suntikan dari pemerintah? Pasti pemerintah tak sanggup. APBN 2016 saja dipangkas hampir Rp300 triliun, dalam APBNP 2016.

Selain itu manajemen PLN semestinya juga sadar diri. Bukan rahasia, tidak sedikit proyek-proyek PLN yang bermuara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Tinggi DKI misalnya, mengusut korupsi pembangunan gardu induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Pembangunan gardu induk di Sulawesi Selatan juga terindikasi korupsi. Di Yogyakarta, korupsi oleh staf PLN juga terjadi.

Apa jadinya bila pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi target 35.000 MW diserahkan sepenuhnya ke tangan PLN?

Direksi PLN memang tidak membenarkan penjelasan SP PLN ini. Namun banyak pihak memaknai, suara SP sama dengan suara Direksi PLN. Bila itu benar, tudingan Sudirman bahwa direksi PLN menghambat proyek listrik 35.000 MW, jadi masuk akal.

Sebagai BUMN, PLN tidak semestinya melawan kebijakan pemerintah. Perlawanan terhadap Menteri ESDM juga salah alamat. Pembangunan listrik 35.000 MW, sesungguhnya bukan semata-mata keputusan Kementerian ESDM. Ini adalah keputusan politik pemerintah, terkait strategi prioritas pembangunan infrastruktur.

Korsleting Menteri ESDM Sudirman Said dengan Direksi PLN, harus segera diselesaikan, bila tak ingin mengganggu prioritas pembangunan untuk masyarakat.
Korsleting Sudirman Said vs Direksi PLN


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...vs-direksi-pln

---

Semoga Penggantinya.. Bisa Bekerja Lebih Baik Gan.. emoticon-Shakehand2
Quote:Original Posted By beritagarid
Korsleting Sudirman Said vs Direksi PLN
Korsleting di proyek listrik 35.000 KW
Percikan api hubungan arus pendek antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Direksi PLN, akhirnya menyulut perseteruan terbuka antara keduanya. Keretakan hubungan di antara keduanya, dipicu oleh kebijakan mega proyek pengadaan listrik 35.000 Megawatt.

Sudirman dengan nada tinggi mengkritik Direksi PLN dalam pertemuan untuk sosialisasi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025, Jumat pekan lalu (22/7/2016). Dalam pertemuan ini, 12 orang Direksi PLN diundang, namun yang hadir hanya seorang, Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati.

Ketidakhadiran direksi yang lain termasuk Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, tanpa alasan yang jelas ini, seperti indikasi yang tak terbantah bahwa relasi PLN dengan Kementerian ESDM tidak harmonis. Dalam catatan Sudirman, selama dua tahun menjadi Direktur PLN, Sofyan belum pernah sekali pun datang ke ruangan Kementerian ESDM.

Sudirman sampai meminta, jangan sampai PLN jadi anak durhaka. Jangan sampai pula ada kesulitan listrik karena perilaku pemimpin PLN yang seperti ini.

Apa sesungguhnya yang dipertentangkan antara Menteri ESDM dengan direksi PLN? Tak lain adalah perbedaan persepsi dalam pembangunan listrik 35.000 MW (megawatt). Proyek ini sangat besar kalau tak mau disebut ambisius.

Presiden meminta PLN membangun 35.000 MW dalam waktu 5 tahun ke depan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Proyek ini butuh investasi yang sangat besar, lebih dari Rp1.100 triliun.

Sesuai kemampuan finansial PLN, BUMN dengan aset Rp800 triliun, hanya mampu membangun sebesar 10.000 MW. Adapun sisanya, 25.000 MW, akan ditawarkan ke pihak swasta atau IPP (Independent Power Producer).

Proyek ini memang menjadi program strategis dalam pemerintahan Joko Widodo yang memprioritaskan infrastruktur di berbagai penjuru negeri. Penyediaan infrastruktur adalah salah satu andalan untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.

Optimisme pertumbuhan ini, tentu akan memengaruhi kebutuhan pasokan listrik ke depan. Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024, pada 2015 kebutuhan listrik nasional diproyeksikan 36.787 MW. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7,1 persen, pada 2019 diperkirakan naik menjadi 50.531 MW.

Pada 2024 kebutuhan listrik diprediksi mencapai 74.536 MW. Saat itu pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 7 persen dan jumlah pelanggan PLN mencapai 78,4 juta, baik pribadi maupun industri. Rasio elektrifikasi diprediksikan sangat ideal, yaitu 99,4 persen.

Untuk mendukung realisasi program ini, Pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat berbagai regulasi agar swasta tertarik berinvestasi. Regulasi itu antara lain: Perpres 30/2015 (tentang Perubahan atas Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum); Permen ESDM 3/2015 (tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik); serta Kepmen ESDM 74K/21/MEM/2015 (tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024).

Masalahnya, berbagai regulasi yang diberikan pemerintah tersebut tak dilaksanakan oleh PLN. Sudirman menuding PLN melakukan pembangkangan. Setidaknya, menurut Sudirman, ada lima pembangkangan yang dilakukan PLN.

Adapun Dirut PLN, Sofyan Basir, mengaku tidak punya masalah dengan Menteri ESDM maupun kebijakannya. Ketidakhadiran dalam undangan Sudirman, hanya karena dia tidak diinformasikan oleh stafnya.

Meski tak punya masalah dengan Kementerian ESDM, setelah acara sosialisasi RUPTL 2015-2025, Serikat Pekerja (SP) PLN memberikan pernyataan pers yang membenarkan dan mendukung langkah direksi menolak kebijakan Menteri ESDM.

SP PLN bahkan mengecam kebijakan pemerintah. Swastanisasi pembangkit tenaga listrik, dinilai memarjinalisasi PLN. Harga beli energi listrik (kWh) dari IPP PLTMH yang harus dibeli PLN sesuai Permen ESDM No 19/2015 dinilai lebih mahal dari harga jual PLN kepada masyarakat.

Ringkasnya mereka menolak swastanisasi dalam proyek listrik 35.000 MW. Bila proyek itu direalisasikan, PLN diperkirakan akan menderita kerugian Rp140 triliun per tahun. SP PLN menantang Sudirman melakukan debat terbuka untuk mengklarifikasi hal tersebut.

Penolakan terhadap swastanisasi ketenagalistrikan bermula sejak 2004. UU Ketenagalistrikan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa pihak, salah satunya Serikat Pekerja PLN. Mereka menilai UU itu bertentangan dengan konstitusi karena usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah-pisah (unbundling).MK mengabulkan permohonan itu. Paradigma UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. MK berpendapat swastanisasi akan membuat BUMN terpuruk, dan paradigma kompetisi bertentangan dengan konstitusi. UU tersebut tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lima tahun kemudian, lahirlah UU No. 30/2009 sebagai penggantinya. Dalam UU ini penyediaan tenaga listrik tak lagi dipisahkan, dan BUMN mendapat prioritas pertama (first right of refusal) dalam hal penyediaan tenaga listrik. Sistem tarif listrik yang diberlakukan untuk konsumen ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

Meski UU sudah berubah, SP PLN seolah tidak mau memahami bahwa swastanisasi listrik yang dimaksud pemerintah kali ini, hanya dalam hal pembangunan pembangkit tenaga listrik. Sementara transmisinya tetap di tangan pemerintah. Swasta pun tidak diperbolehkan menjual listriknya langsung ke konsumen.

Soal harga beli listrik swasta lebih tinggi dari harga jual PLN--sesuai Permen ESDM No. 19/2015 -- adalah strategi agar swasta tertarik investasi di bidang kelistrikan. Dalam Permen tersebut, penetapan tarif PLN ke swasta tidak diberlakukan flat (tarif tetap). Tarif tersebut secara jangka panjang dinilai bisa memberikan keuntungan bagi PLN.

Namun bila menyimak penjelasan SP PLN, mengesankan PLN ingin memenuhi kebutuhan listrik tanpa swastanisasi. Artinya pembangkit listrik pun ingin dibangun sendiri. Sebuah keinginan yang sangat berlebihan.

Selama 70 tahun, PLN hanya mampu membangun 47.000 MW. Sedang keputusan politik membangun 35.000 MW mesti diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Ini tentu jauh dari pertumbuhan organik PLN selama ini.

PLN juga tak sanggup mencari dana yang cukup untuk menyelesaikan proyek yang butuh dana Rp1.100 triliun ini. Berharap suntikan dari pemerintah? Pasti pemerintah tak sanggup. APBN 2016 saja dipangkas hampir Rp300 triliun, dalam APBNP 2016.

Selain itu manajemen PLN semestinya juga sadar diri. Bukan rahasia, tidak sedikit proyek-proyek PLN yang bermuara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Tinggi DKI misalnya, mengusut korupsi pembangunan gardu induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara. Pembangunan gardu induk di Sulawesi Selatan juga terindikasi korupsi. Di Yogyakarta, korupsi oleh staf PLN juga terjadi.

Apa jadinya bila pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi target 35.000 MW diserahkan sepenuhnya ke tangan PLN?

Direksi PLN memang tidak membenarkan penjelasan SP PLN ini. Namun banyak pihak memaknai, suara SP sama dengan suara Direksi PLN. Bila itu benar, tudingan Sudirman bahwa direksi PLN menghambat proyek listrik 35.000 MW, jadi masuk akal.

Sebagai BUMN, PLN tidak semestinya melawan kebijakan pemerintah. Perlawanan terhadap Menteri ESDM juga salah alamat. Pembangunan listrik 35.000 MW, sesungguhnya bukan semata-mata keputusan Kementerian ESDM. Ini adalah keputusan politik pemerintah, terkait strategi prioritas pembangunan infrastruktur.

Korsleting Menteri ESDM Sudirman Said dengan Direksi PLN, harus segera diselesaikan, bila tak ingin mengganggu prioritas pembangunan untuk masyarakat.
Korsleting Sudirman Said vs Direksi PLN


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...vs-direksi-pln

---



Kenapa justru bikin opini menyerang PLN? Apakah praktek pengelolaan listrik di Filipina mau dicontoh disini, dimana di Filipina negara tak berdaya melawan gurita korporasi listrik sebagai akibat unbundling dan swastanisasi ?

Kenapa tidak membuat opini bahwa untuk membangun kelistrikan yg memadai harus membenahi pengelolanya (PLN) dulu?

Anti-swastanisasi ini amanah konstitusi, bukan kemauan PLN.

Penulis artikel ini sudah dibeli berapa untuk menggiring opini untuk melawan konstitusi ??
kmren bca artikel ktnya lba bersih Pln cm 12 T. wah mnrt gw untuk prushaan monopoli jauh bgt. liat perbankan Bumn yg mncatat laba bersih total mncapai 40 T an. dg pesaing swasta yg bnyak. initinya bnyk korupsi di proyek2 pln. untuk pndptan krywan pun ane liat jauh ngalahin Bumn lain. kdg smpai heran ada aja insentif dn dana yg masuk k rek. mreka.. imbasnya tarif listrik naik. yg susah masyrkat lg. yg sejahtera mreka. mnding d hdirkan swasta klw bs bkin mreka lbih kompetitif lg. Amin.hahaahaa
duh bacaan berat nih emoticon-Hammer
Swasta ada baik ada buruknya. Yg ditakutkan pln harga Tarif Dasar Listrik (TDL) akan melonjak naik jika di swasta kan. Belum lagi pelayanannya. Apakah bs lebih baik dari PLN yg sekarang?
semoga tarif listrik turun drastis deh, dan kembali bergairah semua usaha kecil yang banyak menggunakan daya listrik dalam usaha misal jasa warnet dan gosok akik
kalo hrga beli PLN ke suasta lebih tinggi dari harga jual PLN ke masyarakat,ujung2nya nanti harga jual ke masyarakat bakal naik couse PLN juga ga maw rugi
Quote:Original Posted By peoplesay
kmren bca artikel ktnya lba bersih Pln cm 12 T. wah mnrt gw untuk prushaan monopoli jauh bgt. liat perbankan Bumn yg mncatat laba bersih total mncapai 40 T an. dg pesaing swasta yg bnyak. initinya bnyk korupsi di proyek2 pln. untuk pndptan krywan pun ane liat jauh ngalahin Bumn lain. kdg smpai heran ada aja insentif dn dana yg masuk k rek. mreka.. imbasnya tarif listrik naik. yg susah masyrkat lg. yg sejahtera mreka. mnding d hdirkan swasta klw bs bkin mreka lbih kompetitif lg. Amin.hahaahaa


Masberooo, kalau mau bandingkan itu Apple to Apple, jgn Apple ke Semangka.
Sangat berbeda jenis usaha PLN dgn Perbankan, perbankan bisa menolak utk melayani nasabah apabila dinyatakan tidak layk utk mengajukan kredit, dan mreka sudah profit oriented.
Dan PLN sendiri adalah perusahaan jasa ketenagalistrikan yg mau tidak mau HARUS melayani setiap konsumen dan calon konsumen.
PLN itu kalau bisa milih konsumen labanya bisa beratus kali lipat, alasan kenapa PLN blm maksimal utk mendapatkan keuntungan karena banyak pelanggan PLN yg masih menggunakan TARIF SUBSIDI tp secara ekonomi mereka TIDAK PANTAS, disamping itu ada penyusutan energi yg disalurkan dr pembangkitan sampai ke konsumen (dalam hal ini di dominasi hal Non Teknis) sperti pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik.

Dan sekali-kali jgn mengeneralisasi PLN oleh tindakan beberapa oknum. Utk kehadiran swasta, PLN siap bersaing, tp jgn hanya di pembangkitan saja (hulu) harus sampai ke hilir (distribusi) juga. Karena kerugian PLN sangat di dominasi pada distribusi akibat dr pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik.

Wassalam
Quote:Original Posted By severuss
Kenapa justru bikin opini menyerang PLN? Apakah praktek pengelolaan listrik di Filipina mau dicontoh disini, dimana di Filipina negara tak berdaya melawan gurita korporasi listrik sebagai akibat unbundling dan swastanisasi ?

Kenapa tidak membuat opini bahwa untuk membangun kelistrikan yg memadai harus membenahi pengelolanya (PLN) dulu?

Anti-swastanisasi ini amanah konstitusi, bukan kemauan PLN.

Penulis artikel ini sudah dibeli berapa untuk menggiring opini untuk melawan konstitusi ??


idem gan belajar dri Nias dimana IPP semena2 main putus kontrak tanpa musyawarah dlu dg pln selaku user, akibatnya masyarakat yg jadi korban.
ini baru skala kecil, gmn dg 35.000MW kalau swasta semua ? mafia subur, rakyat terkubur. porsi pln utk membangun pembangkit sendiri mau diperkecil lagi.

feed in tarif utk mikro hydro lbh besar dripada harga jual pln ke pelanggan dg alasan biar menarik investor, alibi aja padahal kongkalikong utk menyuburkan investor2, kalau selisih harga td disubsidi tdk jadi masalah.


Quote:Original Posted By peoplesay
kmren bca artikel ktnya lba bersih Pln cm 12 T. wah mnrt gw untuk prushaan monopoli jauh bgt. liat perbankan Bumn yg mncatat laba bersih total mncapai 40 T an. dg pesaing swasta yg bnyak. initinya bnyk korupsi di proyek2 pln. untuk pndptan krywan pun ane liat jauh ngalahin Bumn lain. kdg smpai heran ada aja insentif dn dana yg masuk k rek. mreka.. imbasnya tarif listrik naik. yg susah masyrkat lg. yg sejahtera mreka. mnding d hdirkan swasta klw bs bkin mreka lbih kompetitif lg. Amin.hahaahaa


data nya dari mana gan .. tapi leh uga u emoticon-Jempol

Quote:Original Posted By omegot


Masberooo, kalau mau bandingkan itu Apple to Apple, jgn Apple ke Semangka.
Sangat berbeda jenis usaha PLN dgn Perbankan, perbankan bisa menolak utk melayani nasabah apabila dinyatakan tidak layk utk mengajukan kredit, dan mreka sudah profit oriented.
Dan PLN sendiri adalah perusahaan jasa ketenagalistrikan yg mau tidak mau HARUS melayani setiap konsumen dan calon konsumen.
PLN itu kalau bisa milih konsumen labanya bisa beratus kali lipat, alasan kenapa PLN blm maksimal utk mendapatkan keuntungan karena banyak pelanggan PLN yg masih menggunakan TARIF SUBSIDI tp secara ekonomi mereka TIDAK PANTAS, disamping itu ada penyusutan energi yg disalurkan dr pembangkitan sampai ke konsumen (dalam hal ini di dominasi hal Non Teknis) sperti pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik.

Dan sekali-kali jgn mengeneralisasi PLN oleh tindakan beberapa oknum. Utk kehadiran swasta, PLN siap bersaing, tp jgn hanya di pembangkitan saja (hulu) harus sampai ke hilir (distribusi) juga. Karena kerugian PLN sangat di dominasi pada distribusi akibat dr pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik.

Wassalam


wahahaha kalem broo..
jd bndingin apel sm daging?.bukanya sm2 buah ya?..wkwkw
kocak juga nih. gni aja. ane sbg rakyat biasa ngertinya itu prushaan monopoli kok bsa kalah profitnya sm prushaan yg bnyk pesaing. #gagalpahamdah udh gtu aja..
skg menteri ESDM udah ganti dari kalangan yang sepertinya Kapitalis, jadi PLN gak usah takut lagi.
Quote:Original Posted By peoplesay
wahahaha kalem broo..
jd bndingin apel sm daging?.bukanya sm2 buah ya?..wkwkw
kocak juga nih. gni aja. ane sbg rakyat biasa ngertinya itu prushaan monopoli kok bsa kalah profitnya sm prushaan yg bnyk pesaing. #gagalpahamdah udh gtu aja..


setau ane pln bnyak lossing ny gan terutama kategori RT bnyk yg pake tp ga bayar makany profitny ga maksimal..
klo dbandingin sama bank y beda gan walopun bnyak saingan ttp aja org bs buka tabungan d bnyak bank jd profit y ttp aja tinggi dtambah bunga dr kredit dll yg bkn profitny besar..
pln profit besar itu dr skala bisnis ato pabrik itupun sekitat jabodetabek, klo daerah2?
bni ane org pln klo masalah intensif ya sesuai keuntungan jg, ga terus2an gede jg gan..pendapatan perbulan aja msh gedean gw pns gan gaji+tunjangan kinerja+honor ngajar klo diitung setaun ga jauh beda..
tp ya tergantung jabatan jg klo sdh manager ya gede jg, bni gw msh supervisor..



Quote:Original Posted By 08kodokmerah18


setau ane pln bnyak lossing ny gan terutama kategori RT bnyk yg pake tp ga bayar makany profitny ga maksimal..
klo dbandingin sama bank y beda gan walopun bnyak saingan ttp aja org bs buka tabungan d bnyak bank jd profit y ttp aja tinggi dtambah bunga dr kredit dll yg bkn profitny besar..
pln profit besar itu dr skala bisnis ato pabrik itupun sekitat jabodetabek, klo daerah2?
bni ane org pln klo masalah intensif ya sesuai keuntungan jg, ga terus2an gede jg gan..pendapatan perbulan aja msh gedean gw pns gan gaji+tunjangan kinerja+honor ngajar klo diitung setaun ga jauh beda..
tp ya tergantung jabatan jg klo sdh manager ya gede jg, bni gw msh supervisor..





,memang agan di instansi mana ?
ane juga PNS n teman ane yang di PLN lebih gede di bandingin ane kok
Quote:Original Posted By ksatriabajaputi
,memang agan di instansi mana ?
ane juga PNS n teman ane yang di PLN lebih gede di bandingin ane kok


d perhubungan gan upt daerah..agan dmn?
Quote:Original Posted By 08kodokmerah18


d perhubungan gan upt daerah..agan dmn?


di LPNK yang serumpun dengan Ristek gan , memang agan udah golongan berapa ?
Quote:Original Posted By ksatriabajaputi
di LPNK yang serumpun dengan Ristek gan , memang agan udah golongan berapa ?


baru IIIb gan, LPNK apaan gan?
Dirut Pln dah tau gan proyek utk pembangkit 35 ribu mw mustahil utk bsa terealisasi dlm 5 tahun maknya beliau malas ngadap mentri esdm sedang proyek 10 rbu mw aja udah megap2 utk merealisakan apalgi ini 35 ribu mw ha ha gue pribadi ga yakin krna utk membangun sbuah pembangkit pltu biasanya bnyak kendala dari mulai lahan, perizinan,kendala teknis biasanya dibutuhkan wktu paling cepat 3 tahun utk bisa sebuah pembanhkit utk bsa dioperasionalkan itupun biasanya masih sebatas comisioning test blm full operasional apalagi jika pembangkit buatan china biasnya kurang andal jika hanya asal mau bangun tapi ga bisa dioperasikan atau mangkrak ya artinya sama aj dgn pemborosan dan gaji di pln juga ga trllu gede gan setingkat supervisor or ketua panitia aj gaji 10 jutaan / bulan masih gede mungkin gaji org pertamina
Quote:Original Posted By 08kodokmerah18


baru IIIb gan, LPNK apaan gan?


Lembaga Pemerintah Non Kementrian