alexa-tracking

Penjelasan Ahok soal Diskresi dan Asal-usul Angka 15 Persen

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5796ebc65a5163ef628b456d/penjelasan-ahok-soal-diskresi-dan-asal-usul-angka-15-persen
Penjelasan Ahok soal Diskresi dan Asal-usul Angka 15 Persen
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan soal penggunaan hak diskresi dan asal-usul ditentukannya besaran nilai 15 persen tambahan kontribusi bagi pengembang reklamasi.

Hal itu dipaparkan Ahok saat memberikan keterangan sebagai saksi sidang kasus dugaan suap terkait Raperda reklamasi.

Ahok menjadi saksi untuk terdakwa mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dan asistennya, Trinanda Prihantoro, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Kepada Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ahok mengatakan, tambahan kontribusi tersebut berasal dari dua aturan, yakni yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta, dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan perusahaan pengembang pada 1997.

Meski demikian, menurut Ahok, dalam perjanjian pada tahun 1997 tersebut belum ada ketetapan besaran nilai kontribusi tambahan.

Tidak adanya besaran nilai dikhawatirkan dapat menimbukan kerugian bagi Pemda, maupun ketidakpastian bagi pengembang reklamasi.

"Saya punya hak ketika peraturan ada yang tidak jelas, yang akan membahayakan Pemda atau memberikan ketidakpastian bagi investor. Saya bisa diskresi, tapi tidak bisa asal ngomong, harus ada kajian," kata Ahok kepada jaksa di Pengadilan Tipikor.

Menurut Ahok, dibutuhkan diskresi untuk menentukan nilai kontribusi tambahan. Namun, penentuan angka tersebut memerlukan kajian.

Adapun, kajian untuk menentukan angka 15 persen dilakukan oleh tim dari Pemprov DKI Jakarta dan ahli dari pihak eksternal.

Ahok mengatakan, alasan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta bahwa tidak ada payung hukum untuk menentukan angka 15 persen, hanya untuk memutarbalikan fakta.

Ia menyamakan penentuan angka 15 persen tambahan kontribusi tambahan tersebut dengan penentuan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Besaran nilai harus dihitung dengan melibatkan tim ahli, penghitungan zonasi, survei, dan memantau harga pasar.

"Ketika menentukan PBB tahun ini sekian, perlu tanda tangan gubernur, tapi yang menentukan angka bukan gubernur, harus berdasarkan kajian. Sama seperti kenapa menentukan pajak kendaraan bermotor 10 persen, dasarnya apa? Kalau saya, saya akan tanyakan. Begitu, Pak Jaksa," kata Ahok.

sumber
http://nasional.kompas.com/read/2016/07/26/05000011/Penjelasan.Ahok.soal.Diskresi.dan.Asal-usul.Angka.15.Persen
Si Vera menjawab tidak memberikan angka 15% itu. Saling lempar kalian taik.
Quote:

Gip, tolong share link kesaksian vera. Cari di gugel gak dpt pideonya emoticon-Embarrassment

Quote:


Sepertinya dia belum bersaksi bray. Baru BAP dia yang dikonfrontir ke si Ahok.
Quote:


Oo okay deh, aku kira dia kemaren bersaksi juga sebelum ahok n sunny. Cuman sempat nonton sidangnya dari jam 5

Quote:


Loe masalah apa sih?

Pemang mau buat 15% atau 51% .. terserah pemda. . Kalau pengembang gak mau . Ya gak usah kerjasama taik.

Loe orang tolol yang sotoy

kajian fiktif..emoticon-Ngakak
Kapan Ahok dipenjara jing?

emoticon-Bingung emoticon-Bingung emoticon-Bingung
Quote:


Mana bisa terserah? Memangnya negara nenek moyang ente? Dalam pemerintahan itu semua harus punya dasar hukum.
Quote:



Perjanjian itu adalah UU bagi para pihak.
Quote:


Nggak nyambung ente. Perjanjian itu antara dua belah pihak. Mana surat perjanjian si Hoktod sama pengembang?
Quote:

si pig bogel ini anti cina dan kristen
emoticon-Ngakak
Quote:


Ini mesti Bareskrim untuk mengorek keterangan, jangan cuma ga tahu, atau ga ada payung hukum.

Gubernur memberi disposisi diskresi juga karena masukan dari Dinas Tata Ruang...

Kasus ini jangan sampai masuk angin...satu paket bakal kena kelihatannya...
play victim adalah hobi pemimpin dari golongan kafir
Quote:


lah kok lu jadi belain pengembang blok emoticon-Big Grin
bukannya dulu lu yg bilang 15% itu kekecilan blok?
bukannya lu yg dulu bilang sudah ada hitung2annya?
sekarang kok lu mengamini perkataan dprd yg bilang 15% ga ada dasar hukumnya.
jadi mestinya balik ke 5% ya blok seperti kata dprd yg sudah nerima uang suap dari cina kafir?

emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak
Quote:


Perjanjian awalnya malah sudah lama .. sebagai dasar kontribusi tambahan.

Quote:



Ditambah kepres
Quote:



Dan dibuat perjanjian kerjasama tambahan
Quote:



Jadi jelas dasarnya.

Loe mau tau dasar angka 15%? Kalau loe mau tau, akui dulu bahwa pemda punya dasar menetapkan kontribusi tambahan


emoticon-Leh Uga
Quote:



Justru yang dipertanyakan adalah dasar hukum dari diskresi yang dibuat si Hoktod. Pemprov DKI bukan swasta. Tidak bisa seenaknya saja membuat perjanjian tanpa dasar hukum. Si Hoktod beralasan diskresi tapi ngotot minta masuk Perda. Kalau diskresi kenapa dia tidak berani pakai Pergub?
Quote:


itu info A1 gan..
cuma gip doang yg dapet

emoticon-Cool
Quote:



emoticon-Leh Uga


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kaget begitu pertama kali memimpin Jakarta. Saat itu, dia masih mendampingi Joko Widodo yang menjabat sebagai gubernur.

Ahok kaget karena perjanjian kerja sama antara pengembang reklamasi dengan pejabat sebelumnya menghilangkan kontribusi tambahan yang sudah ada sejak 1997.

"Waktu saya melihat ini (izin reklamasi) tahun 2012 dikeluarkan, tentang perjanjian kerja sama, ini (kontribusi tambahan) kayak hilang, tidak ada," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2016). <----- dikeluarkan jaman Foke, berarti kontribusi tambahan nya ditilep si Foke emoticon-Ngakak (S)

Akhirnya Ahok membuat perjanjian kerja sama dengan pengembang reklamasi. Dengan mengacu perjanjian kerja sama antara Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan PT Manggala Krida Yudha (MKY) pada 16 September 1997. Salah satu pasalnya menyebutkan, kewajiban pengembang untuk memberikan kontribusi.

Di mana kontribusi yang dimaksud adalah sumbangan berupa uang atau fisik infrastruktur di luar area pengembangan dalam rangka menata Kawasan Pantai Utara Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Huruf S sesuai Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995.



http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/05/20/ahok-kaget-perjanjian-pengembang-dengan-pejabat-hilangkan-kontribusi-tambahan


emoticon-Leh Uga
karna belum ada aturan, makanya ditetapkan
ah elah