Jakarta - Permasalahan harga daging yang melonjak tinggi membuat Komite II DPD RI menghimbau Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan agar harga daging sapi tetap terkendali dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam pertemuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kemtan, Kemdag, Gapuspindo, dan Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kambing Indonesia (PPSKI), Kamis (21/7), Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba, mengatakan, pemerintah harus melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) dan pelaku bisnis daging sapi sebelum mengeluarkan kebijakan.

"Kita memberikan apresiasi pada kebijakan pemerintah, tetapi untuk masa mendatang tidak akan ada lagi gonjang-ganjing harga apabila setiap kebijakan pemerintah melibatkan stakeholder. Pemerintah harus mendengar masukan-masukan dari pedagang, petani, asosiasi, dan DPD," katanya.

Senator asal Sumatera Utara itu menilai, setiap instansi pemerintah menggunakan data yang berbeda-beda saat menganalisis kondisi pasar tentang terkait stok daging dan ternak sapi. Hal ini, kata dia, menyebabkan setiap instansi mengeluarkan keputusan dan rekomendasi yang bertentangan. Seharusnya, kata Parlindungan, penggunaan data tersebut menggunakan tolak ukur yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Harus ada blueprint tentang manajemen stok dan harus ada database yang harus bisa menjadi kesepakatan antar instansi. Pak Jokowi sudah mengatakan harus ada (data) dari BPS, itu welcome, tetapi masalahnya itu juga harus disosialisasikan kepada semuanya sehingga seluruh kementerian menggunakan data BPS," tegasnya.

Parlindungan juga meminta agar masalah tingginya harga daging tidak hanya berpatok pada wilayah Jawa, terutama Jakarta. Fluktuasi harga daging di daerah-daerah juga perlu diperhatikan.

Terkait program Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang diluncurkan oleh pemerintah kepada peternak, Anggota Komite II DPD, Anang Prihantoro, berpendapat, keberadaan SPR harus memperhatikan kepentingan peternak. Sesuai fungsinya, SPR berperan sebagai media pendidikan untuk peternak terkait teknologi dalam pengelolaan peternakan sapi.

"SPR harus betul-betul dijadikan tempat sekolah dan berkonsolidasinya para peternak, serta tempat para peternak me-manage sejumlah sapi di daerahnya seperti manajemen perusahaan. Semua harus dihitung dengan baik, pakannya, proteinnya, penjualannya, kotorannya, dan lain lain, semua harus di-manage dengan sangat bagus melalui SPR," katanya.

Senator asal Lampung ini juga meminta SPR dapat melibatkan pengusaha. Keberadaan feedloder dalam SPR dinilai dapat berperan untuk transfer pengetahuan tentang teknologi yang dibutuhkan peternak dalam mengelola sapi-sapinya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi dan kesejahteraan peternak.